Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama mengungkap alasan belum kunjung membuka ratusan lowongan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Djaka mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena proses rekrutmen tersebut akan dilakukan melalui mekanisme seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kita masih koordinasi ya dengan BKN karena kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berlaku," ujarnya ketika ditemui usai rapat bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Djaka belum dapat memastikan kapan rekrutmen lulusan SMA ini akan dibuka karena masih menunggu proses rekrutmen nasional.

Menurut dia, penerimaan lulusan SMA akan dilakukan bila mekanisme seleksi nasional CPNS mulai berjalan.

"Kalau sistem nasional berjalan, itu pun akan berjalan. Rekrutmen untuk yang dari SMA dan itu tetap berjalan," ujarnya.

Ketika rapat bersama Komisi XI DPR RI, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia menyebut instansi tersebut masih mengalami kekurangan personel, terutama di sejumlah pelabuhan utama.

Merespons hal tersebut, Djaka mengatakan Bea Cukai tetap akan melakukan rekrutmen melalui sistem nasional meskipun ada kebutuhan mendesak seperti kekurangan SDM di pelabuhan.

"Kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berjalan. Selama mungkin ada kebutuhan mendesak, kita tetap pasti mengikuti itu," ujar Djaka.

Pada April lalu, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Budi Prasetiyo pernah mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Kala itu, ia mengatakan proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Lowongan untuk lulusan SMA ini pertama kali diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 akan segera dicairkan oleh pemerintah pada awal Juni. Tambahan penghasilan tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan pegawai negeri karena biasanya cair menjelang tahun ajaran baru sekolah, saat kebutuhan pendidikan meningkat.

Pemerintah sendiri telah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, gaji ke-13 ASN 2026 diperkirakan cair pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Pencairan tersebut biasanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan peraturan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain ASN aktif, pencairan juga dilakukan kepada pensiunan yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan.

Komponen Gaji ke-13 ASN 2026

Adapun besaran gaji ke-13 ASN umumnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang diterima masing-masing pegawai.

Komponen tersebut biasanya meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan

Sementara itu, pemberian tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja (tukin) dapat berbeda pada tiap instansi karena menyesuaikan kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal negara.

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN juga tidak sama, lantaran dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing pegawai.

Khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk sebagai penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) umumnya menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS di daerah, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN 2026

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah juga menetapkan batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, hingga pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga nonstruktural, serta perguruan tinggi negeri baru.

Berikut rinciannya:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

CIMAHI - Nasib orang tak ada yang tahu, keputusan meninggalkan zona nyaman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru menjadi titik balik kehidupan Tono Suwarna. Pria asal Cimaung, Jawa Barat ini kini dikenal sebagai petani bawang merah sukses.

Kunci keberhasilannya bukan semata kerja keras, tetapi keberanian mengadopsi inovasi budidaya bawang merah dari biji atau True Shallot Seed (TSS). Di tengah fluktuasi harga dan tantangan produksi bawang merah konvensional, Tono memilih jalan berbeda.

Tono meninggalkan metode menanam dari umbi yang selama ini umum digunakan petani dan memilih teknologi TSS. Keputusan tersebut terbukti menjadi pilihan yang tepat. “Awalnya banyak yang bilang saya nekat. Tapi saya percaya kalau mau maju, harus berani mencoba hal baru,” ujar Tono, Sabtu (18/4/2026).

Kepercayaan itu kini terbayar lunas. Dengan teknologi TSS, Tono mampu menghasilkan hingga belasan ton per hektare dengan kualitas umbi yang lebih seragam. Tidak hanya itu, efisiensi biaya juga menjadi keuntungan besar. Cara budidaya TSS mampu menekan biaya produksi, terutama untuk kebutuhan bibit yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam budidaya bawang merah.

“Inovasi ini benar-benar mengubah hidup saya. Biaya lebih hemat, hasil lebih banyak. Dari sini saya bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi,” katanya.

Lihat video: Harga Bawang Merah dan Putih Naik Signifikan



Seperti diketahui komoditas bawang merah di Indonesia sangat strategis. Bawang merah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga dan bahan utama dalam berbagai masakan Nusantara. Rata-rata konsumsi bawang merah masyarakat Indonesia mencapai sekitar 2,8 hingga 3 kilogram per kapita per tahun.

Namun, tingginya kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan produktivitas di tingkat petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata produktivitas bawang merah nasional masih berada di kisaran 9–10 ton per hektare. Angka ini tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi hasil yang bisa dicapai melalui penerapan teknologi dan benih unggul.

Kesenjangan antara kebutuhan dan produktivitas inilah yang membuka ruang bagi inovasi seperti TSS untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan hasil panen sekaligus kesejahteraan petani. Teknologi TSS, khususnya benih bawang merah MERDEKA F1, terbukti mampu memberikan potensi hasil panen mencapai 14–18 ton per hektare. Angka ini meningkat sekitar 40 hingga 80% dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, penggunaan TSS juga mampu menekan biaya bibit hingga 30–50 persen. Efisiensi ini memberikan ruang keuntungan yang lebih besar bagi petani, sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat tingginya biaya awal produksi.

Managing Director perusahaan benih unggul sayuran PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Glenn Pardede, menjelaskan inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa tantangan pertanian ke depan tidak bisa dihadapi dengan cara-cara lama.

“Inovasi adalah hal yang sangat penting bagi petani. Tanpa inovasi, produktivitas akan stagnan, sementara tantangan terus meningkat. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak langsung bagi petani,” ujar Glenn.

Sebagai perusahaan benih sayuran unggul yang telah berdiri lebih dari 35 tahun di Indonesia, Ewindo terus mendorong pengembangan teknologi pertanian, termasuk melalui TSS. Glenn menambahkan, kehadiran benih unggul seperti MERDEKA F1 bukan hanya soal meningkatkan hasil, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha tani. “Kami ingin petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga lebih efisien dan berdaya saing. TSS adalah salah satu inovasi yang kami dorong untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Di lapangan, dampak inovasi ini mulai terasa. Semakin banyak petani yang tertarik mengikuti jejak Tono termasuk perubahan model bisnis petani dimana awalnya tidak ada penyemai bawang merah kini mulai bermunculan. Para petani juga melihat langsung perubahan yang terjadi, dari peningkatan hasil hingga stabilitas pendapatan.

Bagi Tono yang juga merupakan perintis penyemai bawang merah, keberhasilan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia kini aktif berbagi pengalaman kepada petani lain di “Rumah Bawang” – tempat dimana dia pertama kali berkenalan dengan inovasi TSS - sebagai sentra belajar budidaya bawang merah yang diinisasi Ewindo. Selain di Cimaung, Jawa barat, Rumah Bawang juga dibangun di Wonosobo, Jawa Tengah dan Solok, Sumatera Barat.

Dengan adanya Rumah Bawang, petani dan penyemai bawang merah dapat mempelajari secara detail semua proses budidaya bawang merah TSS. Mulai dari proses pengolahan, persiapan lahan, persemaian, transplanting, perawatan, panen hingga pasca panen dapat dipelajari oleh petani secara detail. Tujuannya adalah agar keberhasilan petani bisa meningkat dan manfaat penanaman bawang merah TSS bisa dirasakan oleh petani. Selain itu, penyemai bawang merah TSS yang menyediakan semaian bawang merah TSS ke petani juga dapat belajar dan mengadopsi sebagai ekosistem baru.

Pelatihan di rumah bawang dilakukan dengan diskusi dan praktek di kelompok-kelompok kecil sehingga lebih efektif serta lebih dapat diserap oleh petani. Setelah belajar dan cultivation level petani dan penyemai sudah meningkat, maka dilanjutkan dengan experience petani yang perlu ditingkatkan dengan cara penanaman langsung oleh petani yang sudah teredukasi. Kemudian petani ahli dapat menyebarkan ilmunya ke petani yang lain sehingga petani yang ahli dalam menanam TSS meningkat dan semakin banyak sehingga ekosistem TSS semakin cepat akan terbentuk.

Di tengah tingginya kebutuhan bawang merah nasional, langkah-langkah inovatif seperti Tono Suwarna dan Rumah Bawang menjadi semakin relevan. Jika semakin banyak petani memanfaatkan inovasi dan beralih ke teknologi yang lebih efisien dan produktif, sistem pangan Indonesia akan semakin kuat termasuk memberikan dampak kepada meningkatnya kesejahteraan petani.

PT Taspen (Persero) menyatakan bahwa gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) cair pada 1 Maret 2026, sesuai pola pembayaran sebelumnya, yakni di awal bulan.

Untuk itu, peserta diminta memastikan bahwa rekening masih aktif, serta mengikuti proses autentifikasi lewat layanan resmi Taspen. Pasalnya, kelancaran pembayaran gaji bergantung pada validasi data kepesertaan.

Kekurangan seperti data yang tidak sesuai, serta keterlambatan autentifikasi dapat membuat pencairan dana terhambat. Proses autentifikasi sendiri dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Andal By Taspen.

Corporate Secretary, Henra, mengatakan autentikasi awal bulan turut menjadi cara perseroan untuk memastikan setiap penyaluran manfaat pensiun dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

"Sejak tahun 2025, TASPEN mengeluarkan inovasi digital berbentuksuperappsAndal by Taspen yang telah membantu proses autentikasi menjadi lebih mudah dan praktis kepada lebih dari 2,5 juta orang yang sudah mengunduhnya," kata Henra dalam rilisnya, pekan lalu.

Upaya autentikasi secara rutin pada setiap awal bulan oleh para peserta Taspen diyakini akan mendukung penciptaan layanan yang sesuai dengan komitmen 5T Taspen, yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

Lebih lanjut, Taspen menegaskan bahwa di sepanjang tahun 2026, pencairan gaji pensiunan PNS akan tetap berjalan sesuai jadwal, yakni setiap tanggal 1. Langkah penyesuaian teknis akan ditempuh jika tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, dengan tanpa mengurangi hak penerima.

Pada tahun 2026, berikut besaran gaji pokok pensiunan PNS, yang bergantung pada golongan terakhir masing-masing pensiunan.

Golongan I sekitar Rp1,7 juta - Rp2,2 juta, Golongan II hingga sekitar Rp3,2 juta, Golongan III hingga sekitar Rp4 juta, dan Golongan IV hingga sekitar Rp4,9 juta.

Taspen manyampaikan, nominal tersebut merupakan gaji pokok dan belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta hak lain sesuai ketentuan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini blak-blakan soal nasib calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 dan skema gaji tunggal (single salary) aparatur sipil negara (ASN).

Rini meminta sejumlah pihak menunggu kepastian CPNS 2026. Namun, ia menegaskan sudah meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) menyampaikan formasi yang memang dibutuhkan untuk tahun depan.

"Tentunya saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate," ujar Rini selepas Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

"Kemarin kan kita memang banyak fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer (diangkat menjadi aparatur sipil negara/ASN). Ke depan saya sih berharap saya bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian daripada birokrasi," sambungnya.

Rini menjelaskan dirinya sekarang tengah fokus menyelesaikan penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan ASN di 2025. Ia mengungkapkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) belum merampungkan target yang semestinya selesai pada Oktober 2025 lalu.

Akan tetapi, Kemenpan RB tidak memberi pernyataan tidak ada perekrutan aparatur sipil negara baru pada tahun depan.

Rini hanya menjelaskan saat ini ada 48 kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana semuanya diminta menyampaikan analisis kebutuhan ASN.

"Nah, saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan, sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan. Jadi, kan kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positive growth terhadap jabatan-jabatan tertentu, apakah ada harus minus growth, atau memang harus tetap seperti itu," tuturnya.

Menurut Rini, kebutuhan ASN juga disesuaikan dengan kebutuhan program Asta Cita pemerintahan Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Rini juga menyampaikan soal progres kajian skema single salary PNS.

Rini menerangkan fokus UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bukan masalah single salary. Namun, konsep gaji yang tengah digodok untuk ASN adalah total reward.

"Jadi, bukan hanya kita menyatukan salary, bukan itu konsepnya. Sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada ASN itu bukan hanya dari materi saja, tetapi dari sistem kerja. Kemudian, dari apresiasi terhadap kinerja, suasana kantor, sistem karier, gitu. Jadi, kita menggunakannya sebenarnya total reward kepada ASN," terangnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membongkar kasus dugaan pemalsuan faktur pajak yang ditaksir merugikan negara hingga Rp10,6 miliar.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat menyerahkan tiga orang terkait kasus ini, serta barang bukti tindak pidana itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

"Tersangka dalam perkara ini adalah AFW, bersama AH dan calon tersangka FJ, yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT FNB," kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar dalam keterangan resmi, Jumat (14/11).

Ia menjelaskan para tersangka diduga menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif dan melaporkan SPT yang tidak benar. Aksi itu berlangsung dari Januari sampai dengan Oktober 2022.

Penyerahan pelaku dan barang bukti dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Barat setelah berkas perkara dinyatakan lengkap kemarin (13/11).

"Ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara pidana di bidang perpajakan," imbuhnya.

Akibat pemalsuan tersebut, negara ditaksir rugi sekitar Rp10,6 miliar.

Pelaku dijerat Pasal 39A huruf a juncto pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir direvisi dalam UU Cipta Kerja.

JAKARTA - Memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan peluang lolos seleksi. Beberapa jurusan diketahui memiliki prospek yang lebih besar karena sejalan dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Berikut lima jurusan kuliah yang dinilai memiliki peluang cepat untuk menjadi CPNS, melansir laman LSPR.

5 Jurusan dengan Peluang Cepat Jadi CPNS

1. Jurusan Pendidikan

Bidang pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah dalam rekrutmen CPNS. Lulusan jurusan pendidikan, baik guru SD, SMP, maupun SMA, selalu memiliki banyak formasi yang tersedia setiap tahunnya. Permintaan akan tenaga pendidik berkualitas terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional.

Selain mengajar di kelas, PNS dari jurusan pendidikan juga berperan dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, hingga kegiatan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, profesi ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga turut mendorong kemajuan pendidikan bangsa.

2. Jurusan Kesehatan

Bidang kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, dan farmasi juga menjadi jurusan yang banyak dibutuhkan dalam formasi CPNS. Pemerintah terus memperkuat sektor kesehatan publik melalui peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis di berbagai daerah.

PNS tenaga kesehatan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi. Mereka juga berperan dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat.

3. Administrasi Publik

Jurusan administrasi publik atau administrasi negara merupakan pilihan tepat bagi mereka yang tertarik berkarier di instansi pemerintahan. Lulusan jurusan ini memiliki kemampuan manajerial dan administratif yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah.

PNS di bidang administrasi publik akan terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Ilmu Pemerintahan

Jurusan ilmu pemerintahan mempelajari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di berbagai level. Lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik, diplomasi antar lembaga, dan koordinasi antar daerah.

Dengan semakin kompleksnya sistem birokrasi dan tata kelola negara, tenaga kerja dengan latar belakang ilmu pemerintahan menjadi aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan transparan.

5. Manajemen

Jurusan manajemen juga termasuk dalam daftar jurusan favorit yang banyak diminati dalam seleksi CPNS. Ilmu manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian sumber daya agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien.

PNS lulusan manajemen berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi di instansi pemerintah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan kinerja birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

Setelah dua hari aktif, Purbaya telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibacakan langsung oleh Purbaya.

Salah satunya ada whistleblower yang melaporkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks. Tidak disebutkan lokasinya Starbucks tersebut dan identitas pegawai tersebut. Namun, pengadu mengatakan pegawai Bea Cukai ini kerap nongkrong sambil mengenakan seragam tiap harinya.

Pegawai ini juga kerap membicarakan usahanya, terkait dengan pengiriman mobil.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

Purbaya pun langsung merespons laporan ini. Dia geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

"Ini akan kami tindak ya," kata Purbaya menjawab aduan ini.

Dia memperingkatkan agar pegawai Kementerian Keuangan tidak nongkrong di Starbucks. Jika ada pegawai jajarannya yang masih melakukan hal ini, Purbaya tidak segan memecat mereka.

"Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih gak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

Setelah dua hari aktif, Purbaya telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibacakan langsung oleh Purbaya.

Salah satunya ada whistleblower yang melaporkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks. Tidak disebutkan lokasinya Starbucks tersebut dan identitas pegawai tersebut. Namun, pengadu mengatakan pegawai Bea Cukai ini kerap nongkrong sambil mengenakan seragam tiap harinya.

Pegawai ini juga kerap membicarakan usahanya, terkait dengan pengiriman mobil.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

Purbaya pun langsung merespons laporan ini. Dia geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

"Ini akan kami tindak ya," kata Purbaya menjawab aduan ini.

Dia memperingkatkan agar pegawai Kementerian Keuangan tidak nongkrong di Starbucks. Jika ada pegawai jajarannya yang masih melakukan hal ini, Purbaya tidak segan memecat mereka.

"Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih gak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]