Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi kabar insentif Rp5 juta untuk SPPG yang berhasil membuat konten Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan viral secara positif di media sosial.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjelaskan memastikan tidak ada kebijakan tersebut. Ia berkata pernyataan mengenai insentif itu sekadar guyonan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta kemarin.

"Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG," ucap Hida melalui keterangan tertulis, Selasa (28/10).

Ia menyampaikan BGN ingin mendorong SPPG untuk aktif membangun komunikasi publik yang sehat dan cepat dalam menangkal hoaks seputar program MBG.

Hida memastikan BGN menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan dan mekanisme anggaran negara. Candaan soal insentif Rp5 juta itu hanya untuk menyemangati para petugas di SPPG.

BGN, kata Hida, mendukung penuh transparansi dan komunikasi publik yang efektif terkait pelaksanaan MBG. Upaya itu mencakup penguatan kapasitas komunikasi bagi koordinator regional dan koordinator wilayah, termasuk pelatihan pembuatan konten informasi yang kredibel.

"Kami mengapresiasi semangat para Kepala SPPG dalam menyebarkan informasi positif tentang MBG. BGN akan terus memastikan agar seluruh pesan publik berjalan sesuai koridor resmi dan dapat dipertanggungjawabkan," ucap Hida.

Sebelumnya, beredar kabar BGN menyiapkan insentif Rp5 juta untuk SPPG yang berhasil membuat konten positif dan viral di media sosial. Kabar itu diberitakan sejumlah media massa, mengutip pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.

Dalam sebuah forum di Jakarta, Nanik mengutarakan kekhawatirannya atas lemahnya respons SPPG di daerah terhadap berita miring MBG. Ia ingin BGN menjadi pihak terdepan dalam menyebarkan informasi yang edukatif.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025 jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 36.773.520 orang, yang mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Capaian ini tepat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BGN juga mencatat ada lebih dari 12.500an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menuturkan pencapaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah.

"Capaian lebih dari 12.500-an dapur MBG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Senin (20/10).

Menurutnya, perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," imbuhnya.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif paling berdampak yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini juga membuka lapangan kerja secara luas di berbagai daerah. Dadan mengatakan banyak tenaga kerja terserap langsung di dapur MBG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan.

Tak hanya itu, Dadan menambahkan hadirnya ribuan supplier bahan pangan dan logistik di tingkat lokal juga turut melahirkan entrepreneur baru, terutama di sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan.

"Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jasa pendukung," ucapnya.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG memicu munculnya industri turunan, seperti produsen food tray (ompreng), alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk mendukung keamanan pangan. Industri-industri ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem MBG di masa mendatang.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendapat dukungan masyarakat.

"BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Hida.

Dalam aspek komunikasi publik, lanjut Hida, BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat.

"Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui dan menjelaskan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih impor.

Tim Pakar Bidang Susu BGN Epi Taufik menjelaskan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Oleh karena itu, pemerintah masih mengimpor susu dari negara lain.

"Sebelum MBG, kebutuhan susu Indonesia sekitar 4,7 juta ton per tahun. Dengan MBG, kebutuhan naik menjadi lebih dari 8 juta ton. Padahal produksi lokal baru sekitar satu juta ton per tahun. Jadi, kalau kita paksa 100 persen lokal, stok susu nasional langsung habis," kata Epi melalui keterangan tertulis, Rabu (15/10).

BGN pun memutuskan komposisi awal susu MBG minimal mengandung 20 persen susu segar lokal. Epi berkata target persentase ini akan terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya produksi nasional.

Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu IPB itu mengatakan kualitas susu MBG tidak kalah dengan susu segar murni. Menurutnya, formulasi susu MBG disusun berdasarkan standar gizi susu cair penuh (full cream milk) sesuai Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2023.

"Walau belum 100 persen menggunakan susu segar lokal, kandungan gizi susu MBG-mulai dari protein, kalsium, hingga vitamin D-dibuat setara dengan susu segar. Anak-anak tetap dapat energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan belajar," ucapnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan BGN telah menyusun peta jalan peningkatan produksi susu nasional 2025-2029. Dengan demikian, MBG menjadi pintu kebangkitan industri susu nasional.

Dengan adanya pasar besar dan tetap dari pemerintah, peternak lokal akan memiliki jaminan penyerapan hasil produksi yang selama ini sulit mereka dapatkan.

"Jadi, MBG bukan hanya soal memberi makan anak-anak, tapi membangun sistem pangan nasional. Dari segelas susu, kita sedang membangun masa depan bangsa," ujar Hidayati.