JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Selain Dasco, pimpinan DPR lainny seperti Cucun Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa juga hadir. "Sore ini saya memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta," kata Dasco dalam keterangannya di akun Instagram pribadinya.

Rapat koordinasi ini, kata Dasco, membahas banyak hal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia melihat, program ini memiliki tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencegah malnutrisi, memperbaiki tumbuh kembang, dan secara efektif menekan angka stunting di Indonesia.

Selain aspek kesehatan, Dasco menyoroti dampak positif program ini terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan memastikan anak-anak sekolah dapat belajar dalam kondisi prima.

Tak hanya itu, dia melihat program MBG juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dasco menjelaskan bahwa program ini akan memberdayakan pelaku UMKM, petani, peternak, hingga nelayan lokal sebagai penyedia bahan baku makanan.

Menutup keterangannya, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara ketat agar program ini tepat sasaran.

"Pada dasarnya DPR RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawasi dan melakukan pendampingan agar program yang pro rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia."

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju bonus demografi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diminta segera melakukan pembenahan tata kelola agar program prioritas tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto mengatakan MBG merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia melalui perbaikan gizi dan nutrisi.

Menurut dia, program tersebut lahir dari kebutuhan jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing ketika Indonesia memasuki periode bonus demografi.

“Pak Prabowo melihat persoalan gizi sebagai isu penting karena berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita juga masih menghadapi masalah stunting sehingga kebutuhan nutrisi menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang produktif,” kata Sri Yunanto di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menilai MBG tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda. Berbagai program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, Sri Yunanto mengakui pelaksanaan MBG menghadapi tantangan serius, terutama terkait tata kelola. Berbagai isu yang beredar di masyarakat, mulai dari dugaan pemotongan anggaran, prosedur yang tidak standar, hingga kasus hukum yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), dinilai berpotensi merusak tujuan besar program tersebut.

“Jangan sampai ide yang baik menjadi rusak karena implementasi yang tidak baik. Yang harus dibenahi sekarang adalah tata kelola dan pengawasannya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan pelaksanaan program prioritas nasional dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya. Penegakan hukum, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan agar masyarakat kembali percaya terhadap program tersebut.

Ia juga menilai pemerintah perlu menempatkan figur yang kompeten dan memiliki integritas untuk memimpin pelaksanaan program sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diatasi. “Program prioritas harus dikelola oleh orang-orang yang mampu memastikan tujuan program tercapai. Jangan sampai ada kepentingan lain yang justru merusak program yang sebenarnya baik,” katanya.

Di tengah munculnya kritik terhadap MBG, Sri Yunanto menilai penghentian total program bukan pilihan yang tepat. Namun, kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima manfaat.

Menurut dia, pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan melakukan refocusing atau penajaman target penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Tidak harus seluruh anak sekolah menerima program ini. Kelompok yang perlu diprioritaskan adalah masyarakat miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya yang memang membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat menjaga tujuan utama program sekaligus mengurangi beban anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Selain perbaikan tata kelola dan penajaman sasaran, Sri Yunanto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak program MBG yang telah berjalan sejak 2024.

Menurut dia, pemerintah harus mampu menunjukkan secara terbuka apakah program tersebut benar-benar berhasil meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi stunting, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor UMKM.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti. Apakah status gizi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, apakah UMKM berkembang. Semua itu harus diukur secara objektif,” katanya.

Ia menyarankan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, ekonom, dan berbagai pihak terkait agar hasilnya dapat dipercaya publik. Hasil evaluasi tersebut, lanjut dia, perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang.

Sri Yunanto juga mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia merespons kondisi fiskal dan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai efektivitas program. “Yang lebih penting adalah mengukur dampaknya secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apa hasil yang sudah dicapai dan bagaimana perbaikan tata kelola dilakukan,” katanya.

Dia mendorong BGN membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dan para ahli untuk melakukan evaluasi serta pengawasan program secara berkala. Pendekatan yang terbuka akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, pemerintah harus sering menjelaskan perkembangan program kepada publik. Jika tata kelola diperbaiki, dampaknya terbukti positif, dan hasilnya disampaikan secara transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung program tersebut,” ujar Sri Yunanto.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan memahami berbagai keresahan yang dirasakan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, pemerintah berkomitmen agar para mitra yang telah berinvestasi dan berkorban demi menyukseskan program strategis nasional tersebut tidak dirugikan.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Zulhas juga memastikan, Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama BGN dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Audiensi tersebut dihadiri para Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal dari sejumlah organisasi mitra MBG yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG. Antara lain DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra pelaksana di lapangan.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN. Menurut dia, keterlibatan asosiasi akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra di lapangan sekaligus membantu penyelesaian berbagai kendala implementasi program.

Alven juga mengingatkan, keberadaan mitra telah memberikan kontribusi besar bagi negara. "Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menuturkan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi di lapangan.

"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.

Sementara itu, perwakilan PBNU, M Nurkhoiron dan Ai Rahmawati mengungkapkan bahwa PBNU telah berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN. Namun hingga kini baru sekitar 214 dapur pesantren yang telah beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala.

Menurut PBNU, sejumlah pesantren besar yang hingga kini belum dapat beroperasi antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.

"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoeron.

Sedangkan Ketua REL MBG Chaerul Shaleh menyoroti dampak penerapan Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak langsung terhadap kesejahteraan relawan karena hilangnya sumber pendapatan.

"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.

Keprihatinan serupa disampaikan Ketua APPBGN Ahmad Yazdi. Ia menilai komunikasi antara BGN dan para mitra semakin terbatas, padahal para mitra telah berkontribusi aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan Program MBG kepada masyarakat.

Selain itu, APPBGN juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta belum tersedianya standar operasional maupun petunjuk teknis yang jelas terkait suspend atau penghentian operasional SPPG.

"Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra," kata Ahmad Yazdi.

Adapun HMD GEMAS yang diwakili Yanuar meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan aktif dengan para mitra. Menurut dia, pendekatan kolaboratif dan partisipatif perlu diperkuat agar para mitra merasa dirangkul sebagai bagian penting dari ekosistem pelaksana Program MBG.

Presidium Mitra MBG menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung kesuksesan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta optimalisasi efisiensi anggaran yang tetap berpihak kepada mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.

Presidium juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aspirasi para mitra akan mendapat perhatian sehingga roda operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

JAKARTA - Masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung diperpanjang Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sudah perpanjang penyidik (masa penahanan Dadan Hindayana Cs),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dihubungi wartawan, Kamis (25/6/2026).

Anang menjelaskan, penahanan ketiganya diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan itu, kata Anang, telah disampaikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“(Diperpanjang) 40 hari, di mana penyidik mengajukan perpanjangan ke penuntut umum,” ujar dia.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN.

Keenam tersangka yakni, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di lembaga BGN.

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Syarief saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, mereka melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam kesempatan itu, ia sempat menanggapi antusiasme peserta yang membentangkan spanduk bertuliskan "Lanjutkan MBG". "Sabar dulu ya, aku tuh harus aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo kemudian menyinggung adanya pihak yang tidak mendukung pelaksanaan program MBG. Ia pun meminta agar kritik terhadap MBG diuji langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran program, seperti anak-anak.

"Ada juga yang enggak setuju MBG (Makan Bergizi Gratis). Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya," katanya.

Prabowo menyindir kelompok intelektual yang menyebut ada hal lain yang lebih genting ketimbang permasalahan kelaparan. "Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu, kalau enggak segera diisi, ya dia mati," tegasnya.

Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.

Luhut menjelaskan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas itu hingga sejauh ini.

Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.

“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya pula.

Meski begitu, Luhut berpendapat setelah berjalannya program selama lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis dinilai sudah makin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.

DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.

Dari sisi ekonomi, Luhut menilai memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, dia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Secara rinci dari total jumlah penerima, 48,9 juta di antaranya merupakan siswa, sementara 14,3 juta di antaranya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Pemerintah pun memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien.

Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI) dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)

Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan. Dalam pelbagai percakapan publik, keberadaan BGN seolah ekadar pelaksana program MBG. Seolah tak ada yang salah. Tetapi benarkah hanya melulu begitu?

Rujukan utama untuk mencermati keberadaan BGN adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan juga penjabarannya dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029. BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Jika menilik kedua produk hukum tersebut, mandat yang harus dijalankan oleh BGN adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia.

Menilik regulasi yang ada, ruang gerak BGN tentunya tak sebatas operator MBG. Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil.

Cukup dengan menilik struktur organisasinya, keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan, memperlihatkan bahwa BGN semestinya lebih dari sekadar operator MBG. Tambahan lagi, selama 22 bulan usia BGN, sudah terbentukkah Dewan Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional?

Realitas yang kemudian terjadi memang mengarah pada tertutupnya fungsi orkestrasi BGN oleh dominasi program MBG. Setidaknya sebagaimana tecermin dalam banyak diskusi publik, BGN tereduksi hanya sekadar operator yang memastikan MBG terselenggara dengan target semassif mungkin.

Publik lebih mengenal BGN melalui pembukaan dapur di berbagai wilayah target (yang kemudian dikotori oleh dugaan jual-beli titik dapur!), distribusi makanan (yang kemudian memunculkan dugaan lancung pengadaan sepeda motor dan pengadaan lainnya!), target penerima manfaat (yang justru distribusi di wilayah 3T dengan kerawanan gizi tinggi selalu menimbulkan tanda tanya!), pengadaan bahan baku pangan (yang konon sampai seekor sapi dibutuhkan setiap SPPG dalam sehari!), hingga penanganan kasus keracunan makanan (yang di awal-awal pelaksanaan program sempat “teredam” dalam pemberitaan!).

Penyempitan mandat kelembagaan (dengan segenap “pembelokannya”) tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemenuhan gizi nasional dalam jangka panjang. Pertanyaan utamanya yang kembali layak diapungkan: apakah BGN dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang komprehensif ataukah sekadar menjadi kendaraan administratif bagi program MBG atau bahkan instrumen politik untuk kelompok kepentingan tertentu?

Kompleksitas persoalan gizi

Rencana Strategis BGN mencantumkan, dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia memang menurun, namun masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Data-data tersebut mengingatkan bahwa persoalan gizi bukan hanya sekadar penyediaan makanan (secara gratis).

Selama bertahun-tahun Kementerian Kesehatan mengelola intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendekatkan kepada target sasaran. Kementerian Pendidikan menjalankan pendidikan kesehatan dan gizi, termasuk dengan pemberian makanan tambahan yang dikoordinasikan oleh masing-masing sekolah.

Kementerian Sosial mengelola bantuan sosial, terutama dengan sasaran utama keluarga prasejahtera. Kementerian Pertanian membenahi hal-hal terkait urusan produksi pangan, dengan ultimate goal antara lain tersedianya pangan pokok yang terjangkau oleh semua kalangan. Pun pemerintah daerah yang menjalankan berbagai program konvergensi stunting dan layanan dasar yang ditugaskan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana ilustrasi di atas, penanganan masalah gizi bersifat multidimensional, mencakup banyak sub-isu dan melibatkan banyak aktor dengan mandat dan sumberdaya yang juga beragam. Hal tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi memang tidak mungkin diselesaikan satu institusi sendirian.

Jika kenyataan lapangan mengindikasikan program-program tersebut berjalan dalam logika sektoral masing-masing, bukankah hal tersebut memperingatkan adanya kegagalan koordinasi antarlembaga (coordination failure) untuk pencapaian tujuan kolektif yang sama? Jika jawabannya “ya”, bukankah itu menjadi justifikasi (ter)penting dan strategis mengapa lembaga seperti BGN harus dilahirkan?

Kembali ke mandat

Dengan realitas dan tantangan sekompleks itu, BGN semestinya hadir sebagai institusi metagovernance, yang berfungsi mengatur arena kebijakan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai jaringan aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Fungsi koordinator, mediator, ataupun fasilitator menempatkan pemerintah tak melulu menjadi pelaksana utama setiap program (Jessop, 2003).

BGN semestinya berperan selayaknya konduktor yang memandu orkestrasi pembangunan gizi nasional; peran yang lebih penting sebagai pengarah, penghubung, dan pengendali agar berbagai aktor bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Tugas strategis BGN meliputi penyelarasan kebijakan pemenuhan gizi nasional, integrasi data dan informasi gizi, harmonisasi program lintas-kementerian/lembaga, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem pemantauan gizi nasional, serta mobilisasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dengan kesadaran bahwa MBG hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pemenuhan gizi nasional, sudah semestinya tak seluruh energi BGN tersedot untuk pengelolaan program MBG yang sangat besar, kompleks, dan menyita perhatian publik. Jangan malahan terjadi mission drift, pembelokan dari mandat strategis menuju aktivitas operasional yang memboroskan seluruh sumberdaya.

Risiko makin menguat karena reduksi tak berhenti sebatas persepsi publik, tetapi merembet pada reduksi kebijakan ataupun alokasi sumberdaya. Padahal bukankah pertimbangan utama pembentukan BGN justru fungsi koordinasi dan orkestrasi?

Pelurusan kembali mandat besar BGN sangat penting untuk menjawab tantangan persoalan gizi, terutama dengan membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang terintegrasi. Tulisan ini tentunya tidak dimaksudkan lagi untuk mempersoalkan perlu-tidaknya atau penting-tidaknya program MBG.

Hanya saja, ketika BGN semakin identik dengan satu program saja, lantas bagaimana memposisikan “mandat besar” dan “praktik yang menyempit” tersebut, ketika mandat strategis malahan tereduksi menjadi orientasi yang sangat operasional?

Akhirnya, pertanyaan ulang yang perlu direnungkan: apakah memang BGN ingin diingat di masa depan sekadar sebagai penyelenggara makan siang gratis terbesar di dunia?

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang (NSD) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung menyatakan seluruh pihak yang dinilai memiliki informasi terkait kasus ini dapat diperiksa sebagai saksi.

Hal itu disampaikan Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi saat ditanya respons Kejagung soal pengakuan pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menyebut dugaan keterlibatan NSD dalam mengubah nama-nama yayasan pengelola SPPG.

Menurut dia, penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan satu orang. “Alat bukti yang kami dapat atau cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Kami punya alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, serta ahli. Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja,” ujar Syarief, Selasa (23/6/2026).

“Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang,” sambungnya.

Menurut dia, Nanik S Deyang juga berpotensi untuk diperiksa. Pihak yang diduga memiliki informasi bisa diperiksa sebagai saksi.

"Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan. Semua orang yang mengetahui, mengalami itu berpotensi diperiksa sebagai saksi ya berpotensi. Tapi, semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan," ujar Syarief.

Dia belum menjelaskan secara rinci kapan tepatnya Nanik S Deyang diperiksa. “Kami belum bisa menyampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui, mengalami, yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu akan kami pertimbangkan untuk diperiksa sebagai saksi,” katanya.

Kejagung telah menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Enam tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya. Sony merupakan tersangka di kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami belum bisa memenuhi permohonan Justice Collaborator atau menolak permohonan Justice Collaborator dari tersangka SS (Sony Sonjaya)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, Selasa (23/6/2026).

Syarief menjelaskan, ada dua pertimbangan utama penyidik menolak permohonan tersebut. Pertama, Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus tersebut. ”Kami menyimpulkan bahwa pertama SS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG," tuturnya.

Oleh karenanya, Syarief mengatakan Sony bukanlah pelaku di tingkat kedua yang bisa mengungkap pihak lainnya yang lebih besar dalam kasus korupsi MBG. Pasalnya dari bukti yang ada, Sony merupakan pelaku vital yang ikut menjual belikan titik SPPG.

Kedua, Syarief mengatakan dalam pemeriksaan terakhir Sony juga masih menyangkal perbuatannya dalam kasus korupsi MBG tersebut. Padahal, salah satu syarat utama diterimanya JC yakni pelaku harus mengakui perbuatannya.

Lihat video: Sony Sonjaya Ajukkan Justice Collaborator, 26 Nama Disebut, SPPG Rame Tutup



"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," ujarnya.

Meski begitu, Syarief mengatakan pihaknya menghargai upaya Sony yang memberikan informasi-informasi terkait sehingga bisa mengungkap terang benderang kasus korupsi MBG.

"Semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk Justice Collaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada," ucapnya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Keenam tersangka yakni, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.

Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini

Semarang (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kesepakatan itu dituangkan dalam "Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis" yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.

"Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di sela acara.

Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut, yakni pertama, menu MBG di Jateng akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu.

Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.

Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jateng dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26.000 per kilogram, dan daging ayam karkas Rp35.000 per kg atau setara Rp20.000 per kg berat hidup.

Skema tersebut, kata tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jateng, merupakan bagian dari penataan program MBG di Jateng agar berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.

"SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan, dan pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.

"Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jateng. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jateng," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyebutkan bahwa kesepakatan itu menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.

Hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jateng, serta pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.

'Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam," katanya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jateng Suwardi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.

"Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) merespons pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik yang dilakukan pada 2025 saat era Dadan Hindayana. Diketahui, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya awak media mengenai pengadaan motor listrik sebanyak 21 ribu unit tersebut. Namun, dia menegaskan tidak akan mengulangi belanja yang dinilai kurang bermanfaat pada tahun berikutnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh belanja yang telah dilakukan pada 2025 sedang disisir dan ditelaah satu per satu. “Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang, ya. Jadi, secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu, ya," tegas Arumsari saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, apabila terdapat pengadaan pada 2026 dengan keluaran yang sama seperti belanja 2025, maka pelaksanaannya tidak akan dilanjutkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. "Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," tegasnya.

Terkait nasib pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan, Arumsari menegaskan bahwa BGN akan berupaya memanfaatkan seluruh aset yang telah dibeli secara maksimal. Namun, pembahasan lebih rinci mengenai pemanfaatan setiap barang masih dilakukan bersama pihak terkait karena sebagian persoalan masih dalam proses hukum.

"Lalu, yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal, ya. Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih kami bahaslah dengan... teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan, kan. Jadi, seperti itu," ujarnya.

Arumsari menambahkan, BGN tidak ingin mengulangi pola belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal. Menurut dia, evaluasi terhadap pengadaan 2025 menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola anggaran di BGN.

"Tetapi prinsipnya, kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran, dan secara angka-angka, itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga, ya," tegasnya.

Selain melakukan evaluasi internal, Arumsari mengatakan sejumlah pos anggaran BGN juga telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Rencana Output (RO) pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dengan mekanisme tersebut, anggaran yang diblokir tidak dapat digunakan secara langsung oleh BGN tanpa prosedur khusus.

"Di beberapa mata anggaran itu sudah di... apa ya, istilahnya dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO (Rencana Output) yang masuk di BA BUN, ya, itu adalah bentuk blokir, ya. Jadi, diambil, tidak boleh dibelanjakan dulu oleh kami," katanya.

"Nanti kalau mau memakai, ada prosedur-prosedur khusus itu, tidak bisa sembarangan kami. Itu, itu... angkanya sudah diambil. Bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden. Itu malah izinnya harus ke Setneg dan sebagainya," tambah Arumsari.

Ia menjelaskan sebagian anggaran juga telah dialihkan ke pos yang terkait dengan direktif presiden sehingga penggunaannya memerlukan izin tambahan dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi, sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya. Bukan 268 lagi, sudah berkurang dari... karena tadi sudah diambil. Ya, teman-teman belajar mekanisme anggaran itu, ya, kan diambil oleh Kemenkeu, berarti disimpan sendiri di RO BA BUN sama RO Direktif Presiden. Tidak bisa kami eksekusi," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (18/6/2026) malam. Dia bungkam diberondong pertanyaan awak media.

Berdasarkan pantauan, Sony keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 19.11 WIB. Dia tampak mengenakan pakaian gelap dengan celana jins dan dibalut rompi tahanan berwarna pink.

Saat keluar, awak media yang sejak pagi tadi menunggu pemeriksaan Sony memberondong dia tentang berbagai macam pertanyaan, khususnya soal pemeriksaannya tersebut. Namun, Sony hanya diam sambil berjalan menuju mobil tahanan Jampidsus Kejagung berwarna hijau itu.

Sony setidaknya diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung selama 9 jam lebih sejak dia datang ke gedung bundar sekitar pukul 09.30 WIB. Sony baru keluar dari gedung tersebut pada sekitar pukul 19.11 WIB.

Tak lama setelah Sony keluar dengan diiringi petugas Kejagung, pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti pun keluar dari gedung tersebut. Awak media langsung mengerubunginya dengan mencecar berbagai pertanyaan.