PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal membangun apartemen di dekat Stasiun Manggarai mulai Juli 2026. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp500 juta per unit.

Pembangunan hunian ini akan dilakukan oleh anak usaha PT KAI yakni PT KA Properti Manajemen dan ditargetkan rampung pada akhir 2027.

"Kami akan coba canangkan mulai groundbreaking di sekitar Juli nanti. Harapannya, akhir 2027 kita sudah bisa selesaikan konstruksinya," ujar Direktur Komersial PT KA Properti Manajemen Endiyanto di Menara BTN yang dikutip dari DetikFinance, Jumat (22/5).

Hunian tersebut akan dibangun di atas lahan milik KAI seluas 2,1 hektare (ha) dengan konsep hunian vertikal setinggi 24 lantai dan sebanyak tujuh tower.

Endiyanto menyebutkan hunian akan dibagi menjadi dua Blok yakni F dan G dengan konsep yang berbeda. Adapun kisaran harga unit dibanderol mulai Rp500 juta.

Rencananya, Blok F akan dibangun 3.432 unit hunian dengan konsep lebih premium. Sementara, Blok G dibangun 1.210 unit yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).

"Untuk Blok G tipe unitnya adalah tipe 36 dan tipe 45. Secara harga, untuk tipe MBR kami buka mulai dari angka Rp500 juta sampai Rp630 juta untuk luasan 45," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025 menjadi 7 Januari 2026. Selain perubahan jadwal, perseroan juga menambahkan agenda rapat, termasuk perubahan susunan pengurus.

Manajemen BTN menjelaskan, RUPSLB akan digelar pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Menara BTN, Jakarta Pusat. Pemanggilan ulang ini dilakukan menyusul adanya perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara yang diusulkan pemegang saham.

"Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan Rapat dan penambahan Mata Acara Rapat," tulis pengumuman yang disampaikan ke BEI pada Rabu (16/12/2025).

Salah satu agenda utama RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar perseroan. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal BTN dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru diterbitkan.

Pemerintah melalui BP BUMN meminta seluruh BUMN segera melakukan penyesuaian anggaran dasar agar sejalan dengan regulasi terbaru tersebut.

Selain itu, BTN juga akan meminta persetujuan pemegang saham terkait pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026.

Usulan agenda ini berasal dari BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Agenda lainnya yang menjadi sorotan adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Berdasarkan surat dari BP BUMN tertanggal 16 Desember 2025, pemegang saham Seri A Dwiwarna mengusulkan adanya perubahan jajaran direksi dan/atau dewan komisaris BTN yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB tersebut.

Manajemen BTN menyatakan, pemegang saham yang berhak menghadiri rapat adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 15 Desember 2025. RUPSLB dapat dihadiri secara fisik maupun elektronik, dengan ketentuan dan mekanisme kehadiran yang telah ditetapkan perseroan dan KSEI.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi melepas (spin-off) unit usaha syariah (UUS) kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Pemisahan itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin (18/11).

"Ini rangkaian terakhirnya dari proses spin-off syariah di mana hari ini seluruh pemegang saham BTN menyetujui UUS BTN, yang jadi bagian dari BTN selama ini, kita pisahkan," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai RUPSLB di Menara BTN, dikutip Antara.

Setelah spin-off, seluruh aset dan kewajiban UUS BTN akan resmi dialihkan ke Bank Syariah Nasional. Proses finalisasi pelimpahan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB BSN hari ini (19/11), atau sehari setelah BTN menggelar RUPSLB untuk melepas hak dan kewajiban UUS.

Dengan penggabungan tersebut, maka aset BSN mencapai Rp71,3 triliun, menjadikannya bank umum syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

"Setelah kita pisahkan, kita transfer atau alihkan ke BSN, di mana BSN sebelumnya telah diakuisisi oleh BTN dengan nama lama Bank Victoria Syariah," kata Nixon.

Nixon juga mengatakan BTN akan menambah modal ke BSN sekitar Rp6 triliun.

Juni lalu, BTN mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Kemudian pada Agustus 2025, BVIS melalui RUPSLB sepakat mengubah nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).