Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2026). Simak hasil lengkapnya.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham BBTN menyetujui penambahan susunan Komisaris BTN yang baru ditetapkan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian susunan pengurus dilakukan agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan. Langkah ini, lanjut Nixon, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional serta kebutuhan industri perbankan yang terus berkembang.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” kata Nixon, Rabu (7/1/2026).

Adapun rapat menyepakati pengangkatan Didyk Choiroel menjadi komisaris BTN. Sebagai informasi, Didyk Choiroel saat ini tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Perubahan susunan pengurus tersebut efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penambahan jajaran komisaris, RUPSLB BTN juga menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, dan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025.

Perseroan juga menindaklanjuti surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Sebagai badan usaha milik negara, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi terbaru.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan ayat (5) UU BUMN. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa direksi wajib menyusun RKAP sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

Berikut susunan komisaris dan direksi BTN usai RUPSLB 7 Januari 2026:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris: Didyk Choiroel

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Dewan Direksi

Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo

Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

Direktur Commercial Banking: Hermita

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025 menjadi 7 Januari 2026. Selain perubahan jadwal, perseroan juga menambahkan agenda rapat, termasuk perubahan susunan pengurus.

Manajemen BTN menjelaskan, RUPSLB akan digelar pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Menara BTN, Jakarta Pusat. Pemanggilan ulang ini dilakukan menyusul adanya perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara yang diusulkan pemegang saham.

"Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan Rapat dan penambahan Mata Acara Rapat," tulis pengumuman yang disampaikan ke BEI pada Rabu (16/12/2025).

Salah satu agenda utama RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar perseroan. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal BTN dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru diterbitkan.

Pemerintah melalui BP BUMN meminta seluruh BUMN segera melakukan penyesuaian anggaran dasar agar sejalan dengan regulasi terbaru tersebut.

Selain itu, BTN juga akan meminta persetujuan pemegang saham terkait pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026.

Usulan agenda ini berasal dari BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Agenda lainnya yang menjadi sorotan adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Berdasarkan surat dari BP BUMN tertanggal 16 Desember 2025, pemegang saham Seri A Dwiwarna mengusulkan adanya perubahan jajaran direksi dan/atau dewan komisaris BTN yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB tersebut.

Manajemen BTN menyatakan, pemegang saham yang berhak menghadiri rapat adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 15 Desember 2025. RUPSLB dapat dihadiri secara fisik maupun elektronik, dengan ketentuan dan mekanisme kehadiran yang telah ditetapkan perseroan dan KSEI.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar emiten pelat merah pada Desember 2025 menjadi sinyal kuat adanya perombakan pengurus besar-besaran di tubuh BUMN menjelang tahun buku 2026.

Selain mengajukan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, sejumlah BUMN juga tengah melakukan penyesuaian tata kelola mengikuti perubahan regulasi terbaru.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran dasar menjadi konsekuensi wajib setelah lahirnya Danantara dan pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang BUMN.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Rangkaian RUPSLB yang digelar pada Desember menunjukkan lima emiten BUMN bersiap mengubah susunan pengurus: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM masing-masing pada 12 dan 15 Desember.

Selain mengubah pengurus, emiten-emiten tersebut juga mengajukan revisi anggaran dasar untuk menyesuaikan regulasi baru.

“Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan atas Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16/2025 [UU BUMN],” tulis manajemen TLKM.

Gelombang agenda serupa juga terlihat pada tiga BUMN Karya—PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)—yang mengagendakan RUPSLB untuk penyelarasan anggaran dasar. WIKA menjadwalkan rapat pada 15 Desember, ADHI pada 16 Desember, dan PTPP pada 18 Desember.

Langkah koreksi AD ini dilakukan merespons surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN terkait penyesuaian anggaran dasar. “Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI.

Dengan beragam agenda revisi dan rencana perubahan pengurus yang terjadi hampir serempak, Desember menjadi momentum konsolidasi besar dalam tubuh BUMN. Pergantian jajaran direksi maupun komisaris diperkirakan menjadi bagian dari sinkronisasi struktur perusahaan pelat merah agar selaras dengan model tata kelola yang tengah diperkuat Danantara.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Nama Dony sendiri bukanlah sosok asing di dunia korporasi dan BUMN. Sebelum menduduki kursi strategis tersebut, ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024.

Tak hanya itu, sejak Februari 2025, Dony juga dipercaya sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, lembaga pengelola investasi negara, untuk membantu kerja Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO.

Jejak pendidikan dan awal karier

Merangkum laman Antara, Rabu, 8 Oktober 2025, Dony lahir di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada 26 September 1969. Perjalanan pendidikan Dony terbilang penuh liku.

Ia sempat menempuh kuliah di Jurusan Akuntansi Universitas Andalas, namun merasa kurang cocok. Akhirnya, ia pindah ke Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, dan lulus pada 1994.

Semangat belajarnya tidak berhenti di sana. Pada 2009, Dony meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di The Asian Institute of Management, Filipina, memperkuat dasar pengetahuannya di bidang bisnis.

Kariernya dimulai di dunia perbankan sebagai petugas call center di Bank Universal. Dari sinilah ia meniti jalan hingga menjabat sebagai kepala divisi personal banker.

Pada 2004, ia bergabung dengan Bank Mega dan menempati berbagai posisi penting di bawah naungan konglomerasi CT Corp.

Perjalanan di dunia BUMN dan pariwisata

Nama Dony semakin dikenal ketika ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, sebelum akhirnya duduk sebagai anggota Dewan Komisaris maskapai tersebut pada 2014-2019.

Tak hanya di industri penerbangan, Dony juga punya peran besar dalam pengembangan pariwisata Indonesia.
Pada Januari 2016, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Sejak 2021, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), holding BUMN sektor pariwisata yang membawahi sejumlah anak perusahaan.

BP BUMN lahir

Kehadiran UU BUMN terbaru yang disahkan DPR RI pada 2 Oktober 2025 membawa perubahan besar dalam tata kelola BUMN. Salah satu poin penting adalah penambahan peran Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang kini dipimpin oleh Dony.

UU ini juga menegaskan larangan rangkap jabatan bagi menteri atau wakil menteri di posisi direksi maupun komisaris, serta memperkuat peran profesional di dewan komisaris. Hal ini dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola BUMN ke depan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)