Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memperketat akses media sosial bagi anak-anak dengan menetapkan batas usia minimum 16 tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang dirancang untuk menciptakan ruang digital lebih aman bagi generasi muda.

Langkah ini langsung direspons oleh sejumlah platform digital. TikTok menjadi yang pertama menunjukkan kepatuhan dengan menutup sekitar 780 ribu akun pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia hingga 10 April 2026.

Selain itu, platform tersebut mulai memperbarui sistemnya secara bertahap, termasuk menetapkan batas usia minimum serta menyerahkan komitmen resmi kepada pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan larangan total bagi anak dalam menggunakan teknologi. Pemerintah tetap membuka akses internet untuk kebutuhan belajar, namun membatasi penggunaan platform dengan tingkat risiko tinggi. Usia 16 tahun dinilai lebih siap secara mental dan psikologis untuk menghadapi dinamika media sosial, berdasarkan kajian bersama para ahli dan pemerhati anak.

“Ini merupakan hasil kajian panjang bersama psikolog, pemerhati anak, dan berbagai penelitian terkait dampak media sosial,” ujarnya.

Pendekatan yang diambil juga bersifat bertahap melalui gerakan “Tunggu Anak Siap”. Konsep ini menekankan pentingnya kesiapan anak sebelum terpapar media sosial, tanpa menghilangkan manfaat teknologi sebagai sarana edukasi dan kreativitas.

Alasan Pembatasan dan Risiko Nyata di Ruang Digital

Pemerintah menilai pembatasan ini penting karena meningkatnya berbagai risiko yang dihadapi anak di media sosial, seperti:

• Kecanduan gawai
• Paparan konten negatif
• Perundungan siber (cyberbullying)
• Penipuan online yang menyasar usia muda

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga dinilai memperparah situasi, karena membuat konten manipulatif semakin sulit dibedakan dari yang asli.

Dari sisi pendidikan, kebijakan ini mendapat dukungan. Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Najeela Shihab, menilai regulasi tersebut sebagai langkah tepat karena tidak melarang penggunaan teknologi secara menyeluruh, melainkan mengatur akses terhadap platform yang berpotensi membahayakan perkembangan anak.

Platform Lain Didorong Segera Menyusul

Selain TikTok, sejumlah platform lain juga telah menyatakan kepatuhan awal, seperti:

• X
• Instagram
• Facebook
• Threads
• Bigo Live

Sementara itu, Roblox dan YouTube masih dalam tahap penyesuaian dan belum sepenuhnya memenuhi Pemerintah memberikan tenggat waktu tiga bulan bagi seluruh penyelenggara platform digital untuk melaporkan tingkat kepatuhan mereka, termasuk penilaian risiko terhadap fitur dan layanan yang dimiliki.

Penerapan PP Tunas ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, sekaligus memperkuat peran orang tua dalam mendampingi anak di era teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA —Australia resmi melarang anak dan remaja di bawah 16 tahun menggunakan media sosial mulai 10 Desember 2025.

Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak di bawah umur di Australia dilaporkan masih menggunakan media sosial meskipun larangan telah diberlakukan selama empat bulan terakhir.

Mengutip laman Sky News pada Rabu (15/4/2026), studi mengungkap bahwa anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun diketahui masih dapat mengakses platform yang seharusnya dibatasi sejak aturan pembatasan diterapkan.

Tiga dari lima anak yang sebelumnya memiliki akun di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram tercatat masih memiliki akses ke setidaknya satu akun mereka setelah kebijakan berlaku.

Secara rinci, sebanyak 53% pengguna anak di TikTok dan YouTube, serta 52% pengguna Instagram, masih dapat mengakses akun mereka. Selain itu, dua pertiga pengguna YouTube, 61% pengguna Snapchat, serta 60% pengguna Instagram dan TikTok mengaku platform tidak mengambil tindakan apa pun untuk menghapus atau menonaktifkan akun mereka.

Penelitian tersebut dilakukan secara daring pada 12–31 Maret dan merupakan kerja sama antara Molly Rose Foundation (MRF) dan YouthInsight yang memiliki akses ke panel anak muda terbesar di Australia.

Temuan lain menunjukkan setengah dari anak-anak yang sebelumnya menggunakan media sosial merasa larangan tersebut tidak membawa perubahan terhadap keamanan mereka di dunia digital. Bahkan, satu dari tujuh anak mengaku merasa kurang aman sejak kebijakan diterapkan.

Di sisi lain, perspektif orang tua menunjukkan hasil yang lebih beragam. Survei YouGov pada Maret mencatat 61% orang tua dengan anak usia 16 tahun ke bawah melihat dua hingga empat perubahan positif, seperti meningkatnya interaksi langsung, hubungan orang tua dan anak yang lebih baik, serta anak lebih fokus saat berinteraksi.

Namun demikian, dua dari lima orang tua juga melaporkan dampak negatif, termasuk meningkatnya kesenjangan digital, peralihan ke platform alternatif yang kurang teregulasi, serta berkurangnya koneksi sosial anak.

Menanggapi hal ini, CEO MRF Andy Burrows menilai kebijakan larangan tersebut belum efektif. Dia mengatakan orang tua dan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik daripada larangan yang cacat dan hanya memberikan rasa aman semu yang cepat runtuh.

“Para pendukung larangan berargumen bahwa kebijakan ini memberikan solusi cepat dan tegas, tetapi bukti awal dari Australia menunjukkan hal ini justru membebaskan perusahaan teknologi dari tanggung jawab dan gagal memberikan perubahan signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan anak,” katanya.

Di Australia, regulasi tersebut mewajibkan perusahaan teknologi untuk mencegah anak di bawah 16 tahun menggunakan platform mereka dalam skala besar. Jika melanggar, perusahaan dapat dikenakan denda hingga US$49,5 juta atau setara Rp841,5 miliar. Sebulan setelah aturan diberlakukan, Meta mengklaim telah memblokir sekitar 550.000 akun di platformnya.

Meski demikian, perusahaan tersebut mengakui masih menghadapi tantangan dalam menentukan usia pengguna secara akurat tanpa adanya standar industri yang jelas.

Sementara itu, Pemerintah Inggris saat ini tengah membuka konsultasi publik untuk mempertimbangkan apakah akan menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak, mengikuti langkah Australia, atau mengambil kebijakan lain guna menekan dampak negatif di ruang digital.

Di Inggris, dukungan terhadap perlindungan anak di dunia digital cukup kuat. Survei YouGov pada Desember menunjukkan mayoritas warga mendukung larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

MRF sendiri diketahui menentang rencana penerapan larangan serupa di Inggris.Sebagai alternatif, MRF mendorong pemerintah Inggris untuk memperkuat regulasi terhadap perusahaan teknologi dan platform media sosial, sebuah pandangan yang juga didukung oleh organisasi perlindungan anak lainnya, termasuk NSPCC.

Sejumlah negara lain juga mulai mengikuti langkah serupa. Yunani, misalnya, berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis bahkan telah mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa untuk mendorong penerapan regulasi serupa di tingkat Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan dukungannya terhadap regulasi pemerintah terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Meski demikian, perusahaan masih mengkaji potensi dampak kebijakan tersebut terhadap trafik layanan dan bisnis telekomunikasi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Head of External Communications XLSmart Henry Wijayanto mengatakan pihaknya mendukung penuh semangat regulasi tersebut dan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses implementasinya.

Namun demikian, Henry mengatakan perusahaan masih melakukan kajian internal untuk melihat potensi dampak kebijakan tersebut terhadap operasional bisnis, termasuk trafik layanan data.

“Adapun potensi dampak aturan tersebut terhadap bisnis, kami masih melakukan assessment, dan untuk langkah-langkah mitigasinya,” tutur Henry kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Henry mengatakan perusahaan akan berkoordinasi aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia platform digital terkait mekanisme teknis implementasi PP Tunas tersebut. Selain itu, dia mengatakan perusahaan juga mendorong literasi digital yang bertanggung jawab melalui berbagai program edukasi bagi keluarga dan komunitas.

XLSmart juga terus mengembangkan dan memperkuat fitur parental control pada layanan perusahaan agar orang tua dapat lebih mudah mengawasi dan mengelola akses digital anak tanpa menghilangkan hak anak untuk tetap terhubung dengan internet.

Menurutnya, ekosistem digital yang lebih aman bagi anak justru dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi dan digital secara keseluruhan.

“Yang pada akhirnya berdampak positif bagi keberlangsungan bisnis jangka panjang,” katanya.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyambut baik inisiatif pemerintah untuk melindungi anak di bawah usia 16 tahun di ruang digital melalui kebijakan pembatasan akses media sosial.

Dampak ....

Dampak ke Bisnis Telekomunikasi

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai kebijakan yang diatur dalam Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tersebut diperkirakan belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi operator telekomunikasi maupun platform digital dalam jangka pendek.

Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut berdampak pada bisnis, operator dan platform digital perlu terlebih dahulu menyepakati langkah moderasi di tingkat sistem dan jaringan.

Sarwoto menjelaskan proses moderasi tersebut mencakup pengaturan format data yang dapat dikirim dan diterima pada arsitektur jaringan operator, serta pengembangan mekanisme pendeteksian usia pengguna.

“Selain itu di sesi aplikasi harus terhubung moderasi batasan umur 16th ke sistem antar platform,” kata Sarwoto kepada Bisnis.

Dia menambahkan mekanisme tersebut memerlukan standar yang disepakati bersama agar dapat menghasilkan laporan yang menjadi indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) terkait pembatasan usia pengguna.

Menurut Sarwoto, dampak ekonomi dari kebijakan tersebut kemungkinan baru dapat diukur setelah sistem berjalan dan KPI dapat dipantau setidaknya selama satu tahun.

Di sektor operator telekomunikasi, dia memperkirakan dampaknya tidak signifikan karena lebih dari 90% pelanggan menggunakan layanan prabayar sehingga kinerja average revenue per user (ARPU) relatif tidak terpengaruh.

Sementara itu, pada level penyedia konten, dampaknya akan sangat bergantung pada siapa yang mengambil keputusan untuk membeli konten, apakah orang dewasa atau anak di bawah usia 16 tahun.

Sarwoto juga menilai proses sosialisasi kebijakan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi regulator, penyedia layanan, dan masyarakat.

“Sosialisasi masih akan terus menjadi pekerjaan rumah regulator, providers, dan masyarakat untuk tujuan baik ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026. Meutya mengungkapkan terdapat sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun yang aksesnya ke media sosial akan ditunda.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya juga mengajak keluarga memanfaatkan momentum mudik dan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung antara orang tua dan anak, salah satunya dengan mengurangi penggunaan gawai.

Menurutnya, masa libur Lebaran dapat menjadi kesempatan bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih intensif di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital.

“Gunakan momen liburan dan mudik ini untuk sebanyak-banyaknya menghabiskan waktu bersama keluarga. Gadgetnya bisa dimatikan dulu atau setidaknya dikurangi,” kata Meutya.

Menurut Meutya, perubahan pola penggunaan teknologi digital membutuhkan kesiapan keluarga. Karena itu, peran orang tua menjadi penting dalam membangun komunikasi yang lebih sehat antara orang tua dan anak.

“Mungkin selama libur Lebaran ini adalah waktu yang baik untuk berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan anak untuk mulai melakukan persiapan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyambut baik rencana diterapkannya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah semakin besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja.

Dokter Piprim menilai anak-anak masa kini tumbuh dalam lingkungan yang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Sejak usia sangat muda, mereka sudah akrab dengan teknologi dan mulai mengenal dunia maya.

Padahal, pada masa tumbuh kembang, anak seharusnya lebih banyak berinteraksi dan bersosialisasi secara langsung di dunia nyata. Meski dunia maya memiliki sejumlah manfaat, dirinya menilai dampak negatifnya terhadap anak cenderung lebih besar.

"Ada kecenderungan anak-anak sering menggunakan media sosial sebagai pelarian," katanya.

Pada anak-anak yang merasa kesepian dan tidak memiliki teman untuk bercerita secara langsung, katanya, media sosial sering kali menjadi tempat meluapkan perasaan. Kondisi ini bisa terjadi ketika orang tua maupun saudara sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga anak tidak memiliki ruang untuk menyalurkan perasaan atau kegelisahannya di dunia nyata.

Padahal, menurut Dokter Piprim, dunia media sosial memiliki rimba yang sangat berbeda. Sedikit kesalahan dalam berbicara atau berpendapat dapat memicu respons yang keras dan tidak terduga dari pengguna lain.

Anak-anak yang belum terbiasa menghadapi situasi seperti ini pun dinilai lebih rentan mengalami tekanan psikologis hingga depresi. Namun, pada saat yang sama, memendam gejolak perasaan juga tidak baik.

"Perasaan yang dipendam dalam waktu lama dapat berdampak pada kesehatan mental. Salah satu risiko yang muncul adalah meningkatnya potensi depresi pada anak dan remaja," imbuhnya.

Laporan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menunjukkan adanya indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining sekitar 4,4 persen atau kurang lebih 338 ribu anak terdeteksi mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak lainnya menunjukkan gejala depresi (depression disorder).

Oleh karena itulah, dirinya mendukung kebijakan pembatasan media sosial pada anak. Namun, dirinya juga menekankan pentingnya hal itu dibarengi dengan perbaikan pola asuh.

Dokter Piprim menyebut anak harus memiliki figur yang bisa menjadi tempat bercerita mereka. Peran tersebut idealnya diisi oleh orang tua. Dia menilai pola pengasuhan perlu diperbaiki agar orang tua dapat menjadi sahabat bagi anak. Dengan hubungan yang lebih terbuka, anak akan lebih mudah menyampaikan masalah yang mereka hadapi.

"Saya kira kita punya banyak pekerjaan rumah soal ini. Kita perlu kuatkan lagi fondasi sebuah keluarga dan komunitas, agar anak-anak dapat bermain dan mencurahkan perasaannya di dunia nyata. Jangan hanya punya teman maya doang, temannya harus real," tegasnya.

Di sisi lain, risiko di ruang digital juga semakin beragam. Piprim menyoroti maraknya kejahatan siber hingga perundungan atau cyberbullying yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

Menurutnya, interaksi langsung dinilai lebih sehat bagi perkembangan emosional anak. Aktivitas seperti bermain bersama teman atau melakukan kegiatan fisik dinilai dapat membantu menjaga kesehatan mental.

Piprim juga menekankan pentingnya olahraga bagi anak dan remaja. Aktivitas fisik dapat memicu pelepasan hormon endorfin yang berperan dalam menimbulkan perasaan bahagia. Sebaliknya, gaya hidup yang pasif seperti terlalu sering bermalas-malasan, ngemil, dan kurang bergerak dapat meningkatkan risiko depresi.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital. Risiko tersebut antara lain kecanduan gawai hingga paparan konten yang tidak sesuai bagi anak.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun seharusnya berdampak pada penurunan jumlah pengguna dari Indonesia pada platform yang dikategorikan berisiko tinggi.

Direktur ICT Institute Heru Sutadi mengatakan apabila aturan diterapkan secara konsisten, basis pengguna dari kelompok usia tersebut akan berkurang sehingga total pengguna aktif juga berpotensi menurun.

“Karena itu, indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan adalah membandingkan data pengguna sebelum dan sesudah kebijakan berlaku,” kata Heru saat dihubungiBisnispada Kamis (12/3/2026).

Heru menambahkan apabila jumlah pengguna tetap atau bahkan meningkat, ada kemungkinan aturan belum dijalankan secara efektif atau terjadi manipulasi usia oleh pengguna. Menurutnya, databefore–afterdari platform menjadi penting untuk melihat apakah regulasi benar-benar memengaruhi perilaku penggunaan dan kepatuhan platform.

Seiring dengan imbauan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar anak tidak bermain gawai selama libur Lebaran, Heru menilai momentum Lebaran dapat dimanfaatkan untuk memperkuat interaksi langsung dalam keluarga sehingga anak tidak hanya menghabiskan waktu dengan gawai, media sosial, atau gim.

Namun, menurutnya keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital seharusnya dijaga secara berkelanjutan, bukan hanya pada momen tertentu atau hanya bagi mereka yang merayakan Lebaran. Dia mengatakan kampanye seperti digital detox dapat menjadi pengingat penting bagi semua kelompok usia anak, remaja, maupun orang dewasa untuk menggunakan teknologi secara lebih sehat.

Di sisi lain, lanjutnya, kebijakan pembatasan akses juga perlu disertai pendekatan edukatif, penguatan peran orang tua, serta transparansi dalam implementasinya agar tidak menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat dan benar-benar mendorong perubahan perilaku digital yang positif.

Sementara itu, pengamat teknologi informasi (IT) dan keamanan siber Alfons Tanujaya menilai perusahaan teknologi global memiliki kepentingan bisnis yang besar dalam mempertahankan pengguna.

“Bagi mereka yg paling penting profit. Justru negara harus hadir melindungi masyarakat dari pengaruh negatif digitalisasi,” kata Alfons kepadaBisnispada Kamis (12/3/2026).

Alfons mengatakan sejumlah negara seperti Australia dan Uni Eropa telah menerapkan kebijakan serupa. Menurutnya, tanggung jawab untuk mencari mekanisme verifikasi usia berada pada penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Dia menilai kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat bagi platform digital untuk dapat mengakses pasar di suatu negara.

Menurutnya, secara teori penundaan akses anak ke media sosial akan berdampak pada penurunan tingkat akses pada platform digital, khususnya layanan media sosial.

Dia menambahkan kebijakan tersebut memang perlu dilakukan karena paparan konten yang tidak sesuai usia dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kualitas bonus demografi Indonesia, yang diharapkan didorong oleh generasi muda produktif di masa depan.

“Dan harusnya tidak masalah untuk medsos karena cepat atau lambat akan dewasa dan diperbolehkan mengakses medsos,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026. Meutya mengungkapkan terdapat sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun yang aksesnya ke media sosial akan ditunda.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Meutya menambahkan proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah tersebut diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Meutya juga menyadari implementasi aturan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, menurutnya langkah ini tetap perlu diambil di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— TikTok merespons rencana pemerintah untuk membatasi usia pengguna media sosial. Pihak platform mengungkapkan telah membentengi akses dengan berbagai fitur.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret mendatang.

Penonaktifan tersebut akan dimulai pada sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox.

Menanggapi kebijakan itu, TikTok menyebut tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk memahami lebih lanjut ketentuan yang diatur.

“Akun remaja di TikTok memiliki lebih dari 50 fitur keamanan, privasi, dan keselamatan yang telah diaktifkan secara otomatis untuk membantu remaja mengekspresikan kreativitas mereka secara aman, terhubung dengan teman, serta belajar di platform,” tutur Juru Bicara TikTok kepada Bisnis pada Senin (9/3/2026).

TikTok menyebut pihaknya terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia guna memastikan remaja dapat terus mengakses ruang daring yang aman.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret lalu.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan melalui peraturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox. Meutya menambahkan proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Meutya menyatakan pihaknya menyadari implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua bisa saja kebingungan menghadapi keluhan tersebut. Namun, menurutnya langkah ini tetap perlu dilakukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Pembatasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Plt. Direktur Direktorat Komunikasi Publik Komdigi Marroli J. Indarto mengatakan, saat aturan itu diterapkan, anak-anak usia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun media sosial, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata, di antaranya pornografi, perundungan siber, penipuan secara daring, hingga adiksi digital. Dengan demikian, anak-anak perlu dilindungi dari ancaman tersebut.

"Tujuannya untuk melindungi supaya adik-adik tercegah dari risiko kejahatan di dunia digital, seperti perundungan," ujar Marroli di Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas, Jumat (6/3/2026).

Aturan ini juga dapat mengurangi anak-anak dari terpaan iklan di dunia digital.

Pembatasan akses media sosial bagi anak-anak bisa jadi menimbulkan ketidaknyamanan saat awal diberlakukan. Namun, kebijakan itu perlu diambil pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital. Dengan demikian, orang tua tidak harus menghadapi tantangan dunia digital sendirian.

Menanggapi kebijakan tersebut, salah seorang siswa SMP Darul Falah Rizki Raditia tidak mempermasalahkan apabila ia tak lagi bisa memiliki akun media sosial. Menurutnya, kebijakan itu dapat mencegah anak-anak menyalahgunakan media sosial, contohnya untuk menyebarkan informasi hoaks.

Rizki biasanya bermain media sosial untuk mengisi waktu di rumah setelah pulang dari pondok pesantren. Ketika nanti tidak bisa lagi bermain media sosial, dia akan mengganti aktivitasnya dengan membantu orangtua di rumah.

Mendukung

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Saeful Rohman mendukung kebijakan pemerintah membatasi media sosial terhadap anak di bawah 16 tahun. Menurut ia, fenomena ketergantungan anak pada media sosial sudah memprihatinkan.

Anak menjadi kurang berinteraksi di dunia nyata. Waktunya habis melihat dunia maya. Kondisi itu dikhawatirkan menjadikan anak tidak siap menghadapi tantangan-tantangan sesungguhnya di dunia nyata.

Oleh karena itu, interaksi anak di dunia nyata perlu diperbanyak dibandingkan di media sosial.

"Kami takutnya penerus bangsa kita tidak memahami pertarungan di luar yang sesungguhnya. Akhirnya daya saing mereka kurang, mentalnya rapuh," ujar Saeful.

Menurut Saeful, orangtua memang memiliki peran untuk mengontrol interaksi anak di media sosial. Namun, kewenangan orangtua terbatas karena interaksi anak di media sosial ditentukan oleh algoritma.

Oleh karena itu, pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan ikut berperan membatasi akses anak di media sosial.

Pembatasan ini, menurut Saeful, akan mengurangi konsumsi anak terhadap konten yang tidak baik.

"Kehadiran pemerintah menunjukkan bahwa kontrol itu bukan hanya dari rumah, tetapi pemerintah turun langsung," kata Saeful.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah di berbagai belahan dunia mulai berupaya menetapkan usia minimum untuk penggunaan media sosial, dengan alasan kekhawatiran tentang keamanan daring dan kesehatan mental remaja.

Meskipun pendekatannya berbeda, sebagian besar kebijakan berfokus pada pencegahan anak-anak di bawah usia tertentu, biasanya 15 atau 16 tahun, untuk memiliki akun, atau mewajibkan persetujuan orang tua dan verifikasi usia sebelum akses diberikan.

Peta ini menyoroti 15 negara dan dua negara bagian AS yang telah memberlakukan atau secara resmi mempertimbangkan ambang batas usia legal untuk platform media sosial, dengan memanfaatkan data dari BBC, Reuters, dan Euro Weekly.

Australia mencetak sejarah ketika memulai larangan media sosialnya, yang pertama di dunia, berlaku pada Desember 2025. Negara-negara lain sejak itu mengikuti jejaknya.

Data di bawah ini menunjukkan negara-negara dan negara bagian AS yang telah memberlakukan atau sedang membahas pembatasan media sosial, beserta kelompok usia yang akan terpengaruh:

1. Australia: Di bawah 16 (diberlakukan)

2. Yunani: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

3. Prancis: Di bawah 15 (diberlakukan)

4. Spanyol: Di bawah 16 (dalam pembahasan)

5. Portugal: Di bawah 16 (diberlakukan)

6. Norwegia: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

7. Malaysia: Di bawah 16 (diberlakukan)

8. Inggris Raya: Di bawah 16 (dalam pembahasan)

9. Denmark: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

10. Republik Ceko: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

11. Slovenia: Di bawah 15 (dalam pembahasan)

12. Jerman: Di bawah 16 (dalam pembahasan)

13. Italia: Di bawah 15 tahun (dalam pembahasan)

14. Indonesia: Di bawah 16 tahun (dalam pembahasan)

15. Selandia Baru: Di bawah 16 tahun (dalam pembahasan)

16. Nebraska: Di bawah 18 tahun (diberlakukan)

17. Virginia: Di bawah 16 tahun (diberlakukan)

Undang-undang Australia melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial, termasuk platform terbesar seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Mereka yang sudah memiliki akun dikeluarkan dan diblokir ketika undang-undang tersebut mulai berlaku.

Perusahaan media sosial juga menghadapi denda hingga 34,9 juta dolar Australia jika mereka gagal mengambil "langkah-langkah yang wajar" untuk verifikasi usia.

Majelis Prancis juga memberikan suara mendukung penetapan usia minimum 15 tahun untuk penggunaan media sosial. Rancangan undang-undang tersebut sekarang perlu disahkan di Senat Prancis, atau majelis tinggi.

Portugal juga mewajibkan "persetujuan orang tua yang tegas dan terverifikasi" bagi siapa pun di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial dalam rancangan undang-undang yang baru disetujui, sementara melarang media sosial sepenuhnya anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Dampak Media Sosial pada Kaum Muda

Banyak permintaan larangan media sosial terbaru muncul dan terkonsentrasi di Eropa, di mana regulator secara historis mengambil peran yang lebih aktif dalam kebijakan teknologi dan privasi. Namun, pendekatannya sangat beragam dan tidak selalu berupa larangan langsung.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak media sosial pada kaum muda, yang menghabiskan 7,5 jam online per hari, menurut American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Bukti studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berbahaya, sementara penelitian internal oleh Facebook, yang sekarang bernama Meta, menemukan bahwa Instagram membuat beberapa remaja putri merasa lebih buruk tentang tubuh mereka.

Pada saat yang sama, para peneliti independen menyerukan studi yang lebih bernuansa yang memperhitungkan faktor sosioekonomi, perbedaan usia, dan penggunaan platform tertentu.

Awalnya dikembangkan sebagai cara untuk terhubung dengan teman, platform media sosial juga menghadapi kritik atas model bisnis yang didorong oleh keterlibatan yang dibangun di sekitar iklan.

Gelombang undang-undang berbasis usia baru-baru ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju peningkatan pengawasan regulasi di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Australia memberlakukan larangan main media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, mulai tengah malam, Rabu (10/12/2025) dan jadi negara pertama yang menerapkan aturan tersebut.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut baik larangan media sosial pertama di dunia untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun tersebut sebagai upaya keluarga untuk merebut kembali kekuasaan dari raksasa teknologi, tetapi ia memperingatkan bahwa implementasinya akan sulit.

Dia menyebutnya sebagai "hari yang membanggakan" bagi keluarga dan menganggap undang-undang tersebut sebagai bukti bahwa para pembuat kebijakan dapat mengekang bahaya daring yang telah melampaui perlindungan tradisional.

"Ini akan membuat perbedaan yang sangat besar. Ini adalah salah satu perubahan sosial dan budaya terbesar yang pernah dihadapi bangsa kita. Ini adalah reformasi mendalam yang akan terus bergema di seluruh dunia," kata Albanese, dilansir Reuters, Rabu (10/12/2025).

Orang tua melaporkan anak-anak mereka mulai putus asa ketika mengetahui bahwa mereka telah diblokir dari platform saat undang-undang penting tersebut mulai berlaku.

Beberapa anak bahkan dilaporkan berhasil mengakali teknologi estimasi usia platform dengan menggambar rambut di wajah mereka. Oleh karena itu, orang tua dan kakak-kakak mereka juga diharapkan membantu beberapa anak untuk menghadapi pembatasan tersebut.

Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, dan TikTok diperkirakan telah mengambil langkah-langkah mulai Rabu untuk menghapus akun yang dimiliki oleh pengguna di bawah usia 16 tahun di Australia, dan mencegah remaja tersebut mendaftarkan akun baru.

Platform yang tidak mematuhi aturan berisiko didenda hingga AU$49,5 juta.

"Menjelang libur musim panas Australia ini, mulailah olahraga baru, alat musik baru, atau membaca buku yang sudah lama tergeletak di rak buku kalian," kata Albanese dalam sebuah pesan video.

Beberapa dari mereka yang berusia di bawah batas usia 16 tahun merasa cemas tentang menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa media sosial, tetapi yang lain tak begitu khawatir.

Hadapi Tantangan

The Guardian melaporkan sudah ada beberapa masalah awal dalam implementasi larangan tersebut. Ada beberapa laporan tentang mereka yang berusia di bawah 16 tahun yang lolos tes verifikasi usia wajah, tetapi pemerintah telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak mengharapkan larangan tersebut akan sempurna sejak hari pertama.

Semua platform yang terdaftar, kecuali X, juga telah mengkonfirmasi pada Selasa (9/12/2025) bahwa mereka akan mematuhi larangan tersebut.

Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, mengatakan bahwa mereka baru-baru ini telah melakukan percakapan dengan X tentang bagaimana perusahaan tersebut akan mematuhi aturan, tetapi perusahaan tersebut belum mengkomunikasikan kebijakannya kepada pengguna.

Bluesky, alternatif X, telah mengumumkan pada Selasa bahwa mereka juga akan melarang pengguna di bawah usia 16 tahun, meskipun eSafety menilai platform tersebut sebagai "risiko rendah" karena basis penggunanya yang kecil, yaitu 50.000 di Australia.

Sejak beberapa pekan sebelum penerapan kebijakan tersebut, banyak anak-anak yang telah mencoba melakukan pengecekan usia, menukar nomor telepon, dan bersiap untuk penonaktifan akun mereka.

Menginspirasi Pembuat Kebijakan Global

Larangan tersebut telah menarik perhatian dunia, dengan beberapa negara mengindikasikan bahwa mereka juga akan mengadopsi larangan serupa, termasuk Malaysia, Denmark, dan Norwegia.

Uni Eropa sebelumnya telah mengeluarkan resolusi untuk mengadopsi pembatasan serupa, sementara juru bicara pemerintah Inggris mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan memantau dengan cermat pendekatan Australia terhadap pembatasan usia.

Inman Grant mengatakan bahwa mulai Kamis, ia akan mengirimkan pemberitahuan kepada platform yang tercakup dalam larangan tersebut untuk mengetahui bagaimana implementasinya berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia sedang menyiapkan aturan untuk melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform media sosial serta memperketat pengawasan konten bagi remaja di bawah 18 tahun, sebagai bagian dari penyusunan 10 peraturan turunan di bawah Online Safety Act.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) saat ini sedang merumuskan regulasi yang difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital dan memastikan konten sesuai usia bagi pengguna muda.

“Dalam peraturan turunan ini, penyedia platform diwajibkan memastikan layanan mereka tidak dapat diakses oleh pengguna di bawah 16 tahun, sementara konten bagi pengguna di bawah 18 tahun harus sesuai dengan usia mereka,” ujar Fahmi dikutip dari The Straits Times, Jumat (5/12/2025).

Dia menambahkan, penyedia layanan digital juga akan diwajibkan menyediakan fitur kontrol orang tua yang efektif sesuai pedoman komunitas dan ketentuan penggunaan platform. Untuk menjamin akuntabilitas, operator harus menyusun rencana keselamatan daring (online safety plan) yang memuat kepatuhan mereka terhadap kewajiban dalam undang-undang tersebut.

Fahmi menegaskan pemerintah Malaysia mengambil pendekatan komprehensif dalam mengatur konten daring berbahaya serta melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan remaja.

Upaya tersebut mencakup penegakan kewajiban perizinan bagi penyedia layanan pesan instan dan media sosial yang memenuhi ambang batas tertentu, sehingga diwajibkan mengantongi lisensi Class Application Service Provider berdasarkan Communications and Multimedia Act 1998.

“Langkah ini memastikan penyedia layanan bertanggung jawab atas pengelolaan konten dan algoritma mereka,” ujarnya.

Selain itu, MCMC telah menerbitkan panduan yang mengatur kewajiban platform, antara lain penerapan sistem verifikasi usia, penyediaan pengaturan kontrol orang tua yang efektif, serta penguatan fitur keselamatan bagi pengguna usia muda.

Fahmi menyampaikan bahwa Online Safety Act 2025 disahkan untuk mengatur konten berbahaya dan merinci kewajiban penyedia layanan aplikasi, konten, hingga jaringan yang telah berlisensi.

Undang-undang tersebut telah diundangkan pada 22 Mei 2025 dan direncanakan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Dia menyampaikan hal itu saat merespons pertanyaan anggota parlemen dari Pakatan Harapan, Pang Hok Liong, terkait rencana pemerintah memblokir atau melarang anak di bawah 16 tahun mengakses platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.

Menanggapi pertanyaan terpisah dari anggota parlemen Barisan Nasional Hishammuddin Hussein, Fahmi kembali menegaskan bahwa setiap penyedia layanan juga harus menyerahkan rencana keselamatan daring sebagai bukti kepatuhan terhadap undang-undang.

“MCMC juga tengah mengeksplorasi metode praktis untuk memverifikasi usia dan identitas pengguna di berbagai platform online,” ujarnya.

Fahmi menambahkan bahwa keselamatan siber bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Melalui MCMC, kementerian telah meluncurkan Kampanye Internet Selamat sejak Januari untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai keamanan digital, khususnya bagi anak dan keluarga.

Program edukasi tersebut meliputi isu batas usia penggunaan media sosial, perundungan siber, konten berbahaya, jejak digital, hingga literasi cek fakta, dengan tujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman sekaligus mencegah anak-anak menjadi korban kejahatan siber.

Rencana pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak di Malaysia telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu. Fahmi mengatakan bahwa pemerintah meninjau mekanisme yang digunakan untuk memberlakukan pembatasan usia penggunaan media sosial di Australia dan negara-negara lain, dengan alasan perlunya melindungi kaum muda dari bahaya daring seperti perundungan siber, penipuan keuangan, dan pelecehan seksual anak.

"Kami berharap tahun depan platform media sosial akan mematuhi keputusan pemerintah untuk melarang mereka yang berusia di bawah 16 tahun membuka akun pengguna," ujar Fahmi, Minggu (23/11/2025) menurut video pernyataannya yang diunggah daring oleh harian lokal The Star, dikutip dari Al Jazeera.

Bisnis.com, JAKARTA — Resah dan khawatir, dua perasaan itu selalu menghantui Feni setiap kali melihat putrinya yang baru berusia delapan tahun asyik menatap layar gawai.

Dia tahu, dunia maya kini seperti lautan luas. Menyenangkan, penuh warna, tapi juga berbahaya. Di satu sisi, Feni ingin membiarkan si kecil menjelajah, belajar hal-hal baru, dan tak tertinggal dari teman-temannya. Namun di sisi lain, rasa takut menyelinap—takut jika jemari mungil itu tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang seharusnya belum dia lihat.

“Sebagai orang tua, saya harus memastikan apa yang anak saya tonton dan baca memang sesuai usianya,” ujarnya.

Feni paham benar, di usia dini anak belum punya benteng yang kuat untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak pantas. Emosi mereka masih naik-turun, logika belum matang, dan rasa ingin tahu begitu besar. Hal itulah yang membuatnya selalu waspada setiap kali sang putri membuka media sosial.

Meski begitu, Feni bukan tipe orang tua yang melarang keras. Dia justru berusaha menyeimbangkan.

“Saya tidak melarang dia menonton konten di media sosial. Asal saya tahu apa yang dia lihat, dan saya tetap mendampingi," imbuhnya.

Baginya, internet tak selalu buruk. Banyak juga konten edukatif yang justru memperkaya pengetahuan anak—asal disertai bimbingan yang tepat. Untuk itu, Feni memilih jalan tengah yakni memperkenalkan dunia maya dengan batasan dan pemahaman yang jelas.

“Anak-anak perlu tahu bahwa internet bukan tempat bermain bebas, kalau memang diberikan waktu menonton, ya orang tua harus tetap memegang kendali dan mendampingi penuh,” tuturnya.

Dia juga punya cara tersendiri untuk mengurangi waktu menatap layar. Bukan dengan memarahi, tapi dengan mengalihkan perhatian sang buah hati ke kegiatan lain yang lebih menyenangkan.

“Coba ganti dengan hal-hal yang seru tapi tetap bermanfaat misalnya membaca buku, menulis, memasak, main sepeda, atau olahraga ringan. Anak tetap aktif, tapi jauh dari layar,” sebutnya.

Perasaan serupa juga dirasakan Surya, seorang ayah dari dua anak yang kini mulai mengenal dunia maya. Baginya, kehadiran media sosial ibarat pisau bermata dua.

Surya tidak memilih jalan ekstrem dengan menutup akses internet sepenuhnya bagi anak-anaknya. Dia sadar, dunia digital kini bukan lagi sesuatu yang bisa dihindari. Namun, pengawasan tetap harus berjalan ketat.

“Ponsel, internet, media sosial — semua itu cuma alat, yang penting bagaimana kita mengajarkan anak untuk menyaring informasi, bukan sekadar melarang. Kalau mereka dilarang sepenuhnya, justru bisa tertinggal dari teman-temannya dan kehilangan kesempatan belajar hal-hal baru,” ucap Surya.

Baginya, yang dibutuhkan bukan pembatasan tanpa alasan, melainkan pendampingan dan pemahaman. Dia percaya, anak perlu diajarkan untuk mengenal batas dan aturan sejak dini — termasuk dalam hal waktu menatap layar.

“Screen time itu bukan sekadar soal durasi, tapi juga pelajaran tentang disiplin, tentang bagaimana mereka mengatur waktu sendiri,” lanjutnya.

Namun, Surya menegaskan, aturan tanpa kehadiran orang tua juga tidak cukup. Anak-anak perlu merasa bahwa orang tuanya ada di samping mereka — bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga teman berbagi.

Bagi Surya, mendidik anak di era digital memang menantang, tapi juga menjadi kesempatan berharga. Sebab di tengah derasnya arus informasi, kasih sayang dan komunikasi tetap menjadi panduan utama agar anak tak tersesat di dunia maya.

“Kalau cuma dikasih aturan dan batas waktu, tapi tidak didampingi, mereka bisa saja tetap mengakses hal-hal yang tidak seharusnya,” tambahnya.

Psikolog Klinis, Adela Witami menyebut media sosial seperti dua sisi mata uang, di satu sisi, dia bisa jadi ruang belajar dan ekspresi, tapi di sisi lain, jika tanpa kendali, bisa berubah jadi sumber masalah yang tak terlihat.

Adela menjelaskan, beragam penelitian psikologi menunjukkan bahwa media sosial punya dampak ganda bagi anak dan remaja. Dunia digital memang bisa membantu mereka menemukan jati diri, membangun relasi, dan membuka cakrawala baru. Namun, di balik kemudahan itu, tersimpan risiko yang kerap diabaikan.

Anak-anak, katanya, belum punya kemampuan penuh untuk menahan diri. Rasa ingin tahu mereka besar, tapi kendali emosinya masih rapuh.

“Itulah kenapa mereka mudah tenggelam dalam perilaku kompulsif—scroll tanpa henti, mengejar notifikasi, sampai lupa waktu,” tutur Adela.

Kebiasaan itu, jika dibiarkan, bisa merembet pada masalah fisik. Anak-anak yang terlalu lama duduk menatap layar sering mengeluhkan sakit kepala, nyeri punggung, atau sulit tidur.

“Kurangnya aktivitas fisik bisa memicu obesitas, dan ini sering tak disadari karena semua terjadi diam-diam,” ujarnya.

Namun, Adela menegaskan, dampak paling berbahaya justru menyentuh sisi psikologis dan emosional. Media sosial kini penuh dengan gambaran hidup yang tampak sempurna—foto liburan, tubuh ideal, keberhasilan yang seolah tanpa usaha.

“Anak-anak yang belum punya konsep diri matang mudah merasa hidupnya kurang menarik, lama-lama muncul rasa rendah diri dan kecemburuan sosial,” tuturnya menjelaskan.

Selain itu, risiko paparan konten yang tidak sesuai umur dan kebocoran data pribadi juga mengintai. Anak bisa melihat hal-hal yang belum seharusnya dipahami.Paparan semacam ini bisa menimbulkan trauma, membentuk persepsi keliru tentang realitas, dan mengacaukan perkembangan moral anak dan remaja.

Menurut Adela, kunci pencegahan terletak pada peran orang tua. Bukan hanya dengan memberi batasan, tapi juga hadir sepenuhnya dalam keseharian anak.

Namun, satu hal yang sering terlupakan: anak-anak lebih banyak belajar dari contoh, bukan dari nasihat.

“Sederhananya, anak meniru, bukan mendengar, kalau orang tua bisa menunjukkan keseimbangan antara dunia online dan dunia nyata, anak pun akan mengikutinya, tapi kalau orang tua sendiri sulit lepas dari gawainya, mungkin saatnya berempati—anak-anak kita sedang berjuang dengan tantangan yang sama,” sebutnya.

Keresahan para orang tua, hingga lembaga perlindungan anak kini menemukan pembenarannya dalam data. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, dunia maya kini menjadi potensi bahaya baru bagi anak-anak, menempati posisi ketiga tertinggi setelah kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

KPAI mencatat angka korban kejahatan siber atau kejahatan di ruang digital menempati posisi ketiga di bawah anak korban kekerasan seksual dan anak korban kekerasan fisik di deretan klaster Perlindungan Khusus Anak. Begitu juga data KPAI 2025.

Sampai dengan Agustus 2025, tercatat angka pengaduan 103 kasus atau7,6% kasus anak korban kekerasan seksual; 101 kasus atau 7,5%) anak korban kekerasan fisik/psikis; dan 97 kasus atau 7,2% anak korban kejahatan siber.

Lebih lanjut, KPAI mencatat anak yang menjadi korban kejahatan siber variannya bermacam-macam mulai dari perundungan online, perjudian online, kecanduan gim online, kekerasan seksual online, kekerasan berbasis gender online (KGBO), dan sebagainya.

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) pada per Oktober 2024, anak berusia kurang dari 1 tahun yang mengakses internet berjumlah 4,33%, anak berumur 1-4 tahun sebanyak 33,8%, dan anak berumur 5-6 tahun tercatat sebanyak 51,19%.

Sementara itu, BPS mencatat penduduk berusia 5-12 tahun yang mengakses internet tercatat sebanyak 12,27%, anak berusia 13-15 tahun 6,39%, penduduk berusia 16-18 tahun berjumlah 7,24%, penduduk berusia 19-24 tahun berjumlah 13,74%, sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas yang mengakses internet berjumlah 60,36%.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak — dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi yang berlaku sejak 1 April 2025 itu menjadi tonggak baru dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia dari risiko digital.

Di tengah derasnya arus informasi, ancaman bagi kelompok rentan—terutama anak-anak—kian terasa. Paparan konten berbahaya, manipulatif, hingga eksploitasi digital telah menjadi keresahan bersama.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa PP Tunas lahir sebagai jawaban strategis untuk menata ulang ekosistem digital agar lebih aman dan berkeadilan.

“Kami di Komdigi tidak hanya melihat dampaknya terhadap anak-anak, tetapi kepada keseluruhan masyarakat digital. Bagaimana ruang digital ini berdampak kepada seluruh warga negara yang menggunakannya.”

PP Tunas mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya, menyediakan kanal pelaporan mudah, serta memastikan tindak lanjut cepat dan transparan. Tak hanya itu, platform digital kini wajib memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis demi melindungi anak dari paparan konten negatif.

“Ada aplikasi yang memang ‘nakal’. Bukan sekadar algoritma, tapi sengaja mengarahkan konten tertentu kepada kelompok rentan,” tegas Meutya.

Melalui PP Tunas, pemerintah juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak—mulai dari platform digital, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil—untuk memastikan regulasi ini hidup, bukan sekadar teks di atas kertas.

“Banyak platform yang berniat baik dan kita hargai itu. Tapi negara harus hadir ketika ada yang menyalahgunakan ruang digital,” tambahnya.

Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, melihat regulasi ini sebagai pijakan penting. Menurutnya, negara memang perlu hadir dengan aturan yang jelas untuk memastikan anak-anak bisa tumbuh di ruang digital yang aman dan mendidik.

Margaret menegaskan, hak anak di ruang digital bukan hanya soal akses informasi, tapi juga soal pelindungan dari dampak negatifnya. KPAI pun berkomitmen untuk terus mengawal implementasi PP Tunas dan memastikan aturan itu benar-benar bekerja di lapangan.

"KPAI berharap PP Tunas dan Perpres Peta Jalan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia," tegasnya.

Kini, ketika batas antara dunia nyata dan maya kian kabur, PP Tunas hadir sebagai pengingat: bahwa di balik setiap layar, ada anak-anak yang butuh bimbingan — bukan sekadar koneksi internet.