Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan ancaman ruang digital pada anak adalah sebuah kenyataan, bukan lagi potensi. Di tengah meningkatnya penetrasi internet pada kelompok usia muda di Indonesia, anak perlu perlindungan yang lebih baik.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan Mengatakan transformasi digital tidak lagi dapat dihindari.

“Sebenarnya teknologi digital ini bersifat netral, anak bisa mengakses informasi luas, dan mengembangkan kreativitas, kemudian mendukung pembelajaran, namun disisi lain ada dampak negatifnya,” Ujar Ihsan dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026).

Namun, dibalik peluang tersebut, ihsan juga menjelaskan terdapat risiko serius yang membutuhkan kebijakan yang lebih terstruktur dan terarah. Data yang dipaparkan oleh Ihsan, anak indonesia ternyata memiliki intensitas penggunaan internet yang sangat tinggi. sekitar 80% anak-anak di indonesia mengakses internet setiap hari dengan rata-rata penggunaan harian mencapai sekitar tujuh jam.

Menurutnya, lonjakan ini tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang terjadi sejak pandemi COVID-19, ketika pembelajaran jarak jauh membuat internet menjadi kebutuhan utama. Kondisi tersebut kemudian berlanjut hingga saat ini dan membentuk pola ketergantungan baru terhadap perangkat digital.

“Tetapi tantangannya adalah bagaimana mengelolanya agar tetap memberikan dampak positif,” ujarnya.

Di sisi lain, Ihsan menggarisbawahi meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Berdasarkan survei pengalaman hidup anak dan remaja, ditemukan sebagian anak pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

Bentuk kekerasan tersebut mencakup pemaksaan untuk melihat konten seksual, keterlibatan dalam produksi konten bermuatan seksual, hingga permintaan pengiriman gambar atau video tidak senonoh.

Selain itu, risiko lain yang turut mengemuka meliputi grooming, cyber grooming, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten berbahaya.

“Ancaman di ruang digital bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dialami anak,” kata Ihsan.

Dalam pendekatan kebijakan terbaru PP Tunas, pemerintah juga menyoroti pentingnya evaluasi risiko pada platform digital. Terdapat tujuh aspek utama yang digunakan untuk menilai tingkat risiko sebuah layanan terhadap anak, di antaranya potensi kontak dengan orang asing, keamanan data pribadi, risiko adiksi, dampak kesehatan mental dan fisik, serta potensi kekerasan digital.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi utama pada tahun 2025.

Pertama adalah PP Tunas, yang menitikberatkan pada akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik (PSE). Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk merancang produk, layanan, dan fitur yang ramah anak sejak tahap awal pengembangan.

Kedua adalah PRP 87 Tahun 2025, yang mengatur peta jalan perlindungan anak di ruang digital melalui penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Kedua regulasi tersebut disebut saling melengkapi, dengan PP Tunas berfokus pada tanggung jawab industri, sementara PRP 87 menekankan orkestrasi kebijakan lintas sektor. (Nur Amalina)

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Pembatasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Plt. Direktur Direktorat Komunikasi Publik Komdigi Marroli J. Indarto mengatakan, saat aturan itu diterapkan, anak-anak usia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun media sosial, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata, di antaranya pornografi, perundungan siber, penipuan secara daring, hingga adiksi digital. Dengan demikian, anak-anak perlu dilindungi dari ancaman tersebut.

"Tujuannya untuk melindungi supaya adik-adik tercegah dari risiko kejahatan di dunia digital, seperti perundungan," ujar Marroli di Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas, Jumat (6/3/2026).

Aturan ini juga dapat mengurangi anak-anak dari terpaan iklan di dunia digital.

Pembatasan akses media sosial bagi anak-anak bisa jadi menimbulkan ketidaknyamanan saat awal diberlakukan. Namun, kebijakan itu perlu diambil pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital. Dengan demikian, orang tua tidak harus menghadapi tantangan dunia digital sendirian.

Menanggapi kebijakan tersebut, salah seorang siswa SMP Darul Falah Rizki Raditia tidak mempermasalahkan apabila ia tak lagi bisa memiliki akun media sosial. Menurutnya, kebijakan itu dapat mencegah anak-anak menyalahgunakan media sosial, contohnya untuk menyebarkan informasi hoaks.

Rizki biasanya bermain media sosial untuk mengisi waktu di rumah setelah pulang dari pondok pesantren. Ketika nanti tidak bisa lagi bermain media sosial, dia akan mengganti aktivitasnya dengan membantu orangtua di rumah.

Mendukung

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Saeful Rohman mendukung kebijakan pemerintah membatasi media sosial terhadap anak di bawah 16 tahun. Menurut ia, fenomena ketergantungan anak pada media sosial sudah memprihatinkan.

Anak menjadi kurang berinteraksi di dunia nyata. Waktunya habis melihat dunia maya. Kondisi itu dikhawatirkan menjadikan anak tidak siap menghadapi tantangan-tantangan sesungguhnya di dunia nyata.

Oleh karena itu, interaksi anak di dunia nyata perlu diperbanyak dibandingkan di media sosial.

"Kami takutnya penerus bangsa kita tidak memahami pertarungan di luar yang sesungguhnya. Akhirnya daya saing mereka kurang, mentalnya rapuh," ujar Saeful.

Menurut Saeful, orangtua memang memiliki peran untuk mengontrol interaksi anak di media sosial. Namun, kewenangan orangtua terbatas karena interaksi anak di media sosial ditentukan oleh algoritma.

Oleh karena itu, pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan ikut berperan membatasi akses anak di media sosial.

Pembatasan ini, menurut Saeful, akan mengurangi konsumsi anak terhadap konten yang tidak baik.

"Kehadiran pemerintah menunjukkan bahwa kontrol itu bukan hanya dari rumah, tetapi pemerintah turun langsung," kata Saeful.