Bisnis.com, JAKARTA —Australia resmi melarang anak dan remaja di bawah 16 tahun menggunakan media sosial mulai 10 Desember 2025.

Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak di bawah umur di Australia dilaporkan masih menggunakan media sosial meskipun larangan telah diberlakukan selama empat bulan terakhir.

Mengutip laman Sky News pada Rabu (15/4/2026), studi mengungkap bahwa anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun diketahui masih dapat mengakses platform yang seharusnya dibatasi sejak aturan pembatasan diterapkan.

Tiga dari lima anak yang sebelumnya memiliki akun di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram tercatat masih memiliki akses ke setidaknya satu akun mereka setelah kebijakan berlaku.

Secara rinci, sebanyak 53% pengguna anak di TikTok dan YouTube, serta 52% pengguna Instagram, masih dapat mengakses akun mereka. Selain itu, dua pertiga pengguna YouTube, 61% pengguna Snapchat, serta 60% pengguna Instagram dan TikTok mengaku platform tidak mengambil tindakan apa pun untuk menghapus atau menonaktifkan akun mereka.

Penelitian tersebut dilakukan secara daring pada 12–31 Maret dan merupakan kerja sama antara Molly Rose Foundation (MRF) dan YouthInsight yang memiliki akses ke panel anak muda terbesar di Australia.

Temuan lain menunjukkan setengah dari anak-anak yang sebelumnya menggunakan media sosial merasa larangan tersebut tidak membawa perubahan terhadap keamanan mereka di dunia digital. Bahkan, satu dari tujuh anak mengaku merasa kurang aman sejak kebijakan diterapkan.

Di sisi lain, perspektif orang tua menunjukkan hasil yang lebih beragam. Survei YouGov pada Maret mencatat 61% orang tua dengan anak usia 16 tahun ke bawah melihat dua hingga empat perubahan positif, seperti meningkatnya interaksi langsung, hubungan orang tua dan anak yang lebih baik, serta anak lebih fokus saat berinteraksi.

Namun demikian, dua dari lima orang tua juga melaporkan dampak negatif, termasuk meningkatnya kesenjangan digital, peralihan ke platform alternatif yang kurang teregulasi, serta berkurangnya koneksi sosial anak.

Menanggapi hal ini, CEO MRF Andy Burrows menilai kebijakan larangan tersebut belum efektif. Dia mengatakan orang tua dan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik daripada larangan yang cacat dan hanya memberikan rasa aman semu yang cepat runtuh.

“Para pendukung larangan berargumen bahwa kebijakan ini memberikan solusi cepat dan tegas, tetapi bukti awal dari Australia menunjukkan hal ini justru membebaskan perusahaan teknologi dari tanggung jawab dan gagal memberikan perubahan signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan anak,” katanya.

Di Australia, regulasi tersebut mewajibkan perusahaan teknologi untuk mencegah anak di bawah 16 tahun menggunakan platform mereka dalam skala besar. Jika melanggar, perusahaan dapat dikenakan denda hingga US$49,5 juta atau setara Rp841,5 miliar. Sebulan setelah aturan diberlakukan, Meta mengklaim telah memblokir sekitar 550.000 akun di platformnya.

Meski demikian, perusahaan tersebut mengakui masih menghadapi tantangan dalam menentukan usia pengguna secara akurat tanpa adanya standar industri yang jelas.

Sementara itu, Pemerintah Inggris saat ini tengah membuka konsultasi publik untuk mempertimbangkan apakah akan menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak, mengikuti langkah Australia, atau mengambil kebijakan lain guna menekan dampak negatif di ruang digital.

Di Inggris, dukungan terhadap perlindungan anak di dunia digital cukup kuat. Survei YouGov pada Desember menunjukkan mayoritas warga mendukung larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

MRF sendiri diketahui menentang rencana penerapan larangan serupa di Inggris.Sebagai alternatif, MRF mendorong pemerintah Inggris untuk memperkuat regulasi terhadap perusahaan teknologi dan platform media sosial, sebuah pandangan yang juga didukung oleh organisasi perlindungan anak lainnya, termasuk NSPCC.

Sejumlah negara lain juga mulai mengikuti langkah serupa. Yunani, misalnya, berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis bahkan telah mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa untuk mendorong penerapan regulasi serupa di tingkat Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta mulai mengirimkan pemberitahuan penonaktifan kepada pengguna Facebook dan Instagram berusia di bawah 16 tahun.

Langkah ini dilakukan menjelang penerapan aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia tersebut menggunakan media sosial.

Melansir TechCrunch, Kamis (20/11/2025), Meta akan menutup akses akun yang sudah ada ketika kebijakan mulai berlaku pada 10 Desember 2025.

Selain itu, mulai 4 Desember, pengguna baru berusia di bawah 16 tahun tidak lagi bisa membuat akun.

Meta menyatakan akun yang dinonaktifkan akan tetap tersimpan dan dapat diakses kembali setelah pengguna berusia 16 tahun. Namun, tantangan terbesar bagi perusahaan adalah memverifikasi usia pengguna, mengingat banyak orang tidak memasukkan data umur secara akurat ketika mendaftar.

Celah keamanan sekecil apa pun berpotensi membahayakan data pribadi pengguna, termasuk dokumen resmi yang tersimpan dalam sistem. Kasus kebocoran data verifikasi pernah terjadi sebelumnya.

Pada tahun lalu, 404 Media mengungkap AU10TIX, perusahaan penyedia layanan verifikasi identitas yang digunakan TikTok dan Uber meninggalkan kredensial administratif terbuka di internet selama lebih dari setahun, sehingga data sensitif pengguna dapat diakses pihak tidak berwenang.

Aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial merupakan turunan dari amandemen Online Safety Act yang disahkan pemerintah federal Australia pada 29 November 2024.

Aturan ini mewajibkan platform media sosial melakukan upaya yang dinilai memadai untuk menegakkan larangan, dengan risiko denda hingga 50 juta dolar Australia bagi perusahaan yang tidak mematuhi.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi dampak buruk media sosial terhadap anak, mengembalikan masa kecil mereka, serta memberi ketenangan bagi orang tua.

Dorongan regulasi ini didukung berbagai faktor. Pada Mei 2024, pemerintah membentuk Joint Parliamentary Select Committee untuk menyelidiki dampak media sosial terhadap masyarakat.

Pada periode yang sama, News Corp bersama gerakan 36months mengampanyekan peningkatan batas usia minimum menjadi 16 tahun dengan mengaitkan penggunaan media sosial pada peningkatan masalah kesehatan mental remaja.

Kampanye tersebut mendapat dukungan luas dari orang tua, politisi, pendidik, tenaga kesehatan, serta ditandatangani lebih dari 127.000 pendukung. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari 140 akademisi domestik dan internasional serta sejumlah organisasi kesehatan mental yang menilai larangan usia terlalu simplistis dan membutuhkan pendekatan regulasi yang lebih struktural.

Kelompok pegiat HAM juga menyatakan kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak anak atas akses informasi dan privasi. Meski demikian, larangan ini mendapat dukungan bipartisan. Survei pada November 2024 menunjukkan 77% publik Australia mendukung kebijakan tersebut.

Menariknya, laporan akhir komite parlemen di bulan yang sama tidak merekomendasikan larangan usia, namun pemerintah tetap meloloskan aturan tersebut secara cepat dengan ruang konsultasi publik terbatas. Kebijakan ini akan berlaku penuh pada akhir 2025.