Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengendus adanya indikasi praktik kartel di balik imbas penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah penguatan harga CPO global dan nilai tukar dolar AS.

Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyampaikan pihaknya menemukan pola harga sawit yang tidak sejalan dengan kondisi pasar internasional.

Salah satu perhatian utama saat ini adalah fenomena pembelian TBS yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar global, di mana harga CPO justru mengalami penguatan, tetapi harga TBS di tingkat petani cenderung melemah.

“Salah satunya adalah terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, justru naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persengkongkol jahat, persengkongkol diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO di dunia tidak turun, atau cenderung naik malah,” kata Ade dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Atas dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha di sektor kelapa sawit.

“Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi,” ujarnya.

Ade menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Dia juga Satgas Pangan Polri bersama aparat di daerah akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani maupun perekonomian nasional, terutama di sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Selain itu, dia menambahkan Satgas Pangan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara, termasuk praktik yang mengarah pada manipulasi harga di sektor komoditas strategis seperti praktik under invoicing dan under pricing.

Sebelumnya,Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanyaketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Amran menyebut harga CPO dunia naik signifikan, namun tidak tercermin pada harga TBS.

Selama periode April 2024–Mei 2026, Amran menuturkan harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29–32%.

Di saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sementara harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” tutup Amran.

Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai..,

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Ishak Razak menilai, perlunya membangun sistem verifikasi harga berbasis data pasar internasional secara real-time untuk mencegah praktik manipulasi harga (under-invoicing) dalam aktivitas ekspor.

Sistem tersebut, lanjut dia, dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Direktorat Pajak Kemenkeu untuk mendeteksi anomali harga akibat praktik manipulasi tersebut.

”Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai, sehingga rekonsiliasi data dapat dilakukan tanpa perantara tambahan,” kata Mohammad Ishak Razak saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Selan itu, ia menyampaikan pemerintah dapat pula menggunakan akun bersama (escrow account) untuk menampung pembayaran ekspor komoditas strategis bernilai tinggi secara sementara, sebelum nantinya dana tersebut diteruskan kepada eksportir setelah nilai penjualan yang dilaporkan selesai diverifikasi.

Ia juga mengusulkan agar para eksportir yang menjalankan tugasnya dengan patuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar diberikan insentif.

Under-invoicing merupakan salah satu kekhawatiran pemerintah terkait aktivitas ekspor dan impor selama ini.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam telah menimbulkan potensi kehilangan pendapatan negara sekitar 908 miliar dolar AS sepanjang 34 tahun.

Pemerintah pun mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor bagi sejumlah komoditas strategis untuk menekan praktik manipulasi tersebut.

Mengingat tanggung jawab besar DSI dalam proses ekspor nantinya, Razak pun menekankan agar BUMN tersebut dapat bekerja secara transparan, akuntabel, adaptif, dan lincah (agile) karena akan ada ribuan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh perusahaan eksportir kini akan dikelola sendiri oleh DSI.

Ia juga menyoroti potensi bertambahnya biaya logistik serta proses ekspor dan administrasi yang lebih kompleks dengan adanya tata kelola ekspor satu pintu tersebut.

“Jika sistemnya kurang canggih, justru akan memperlambat masuknya devisa ke dalam negeri sehingga bertentangan dari tujuan kebijakan ini,” ujar Razak.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono buka suara mengenai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengklaim telah mengantongi data 10 perusahaan kakap ekspor kelapa sawit.

Bendahara RI itu mengungkap kesepuluh perusahaan tersebut diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Eddy menegaskan GAPKI mendukung penegakan hukum apabila dugaan tersebut terbukti.

"Kita di GAPKI sepakat kalau ada anggota yang melakukan pelanggaran hukum, diproses secara hukum. Jangan sampai misalnya ada satu dua oknum kemudian merugikan industri ini," kata Eddy ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Ia menilai dugaan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu lewat proses hukum agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di industri sawit.

"Jangan sampai baru dugaan-dugaan, kemudian malah justru menjadi lebih runyam. Kalau memang terjadi, silakan diproses hukum. Kita sangat sepakat itu," ujar Eddy.

[Gambas:Youtube]

Eddy juga memastikan aktivitas ekspor perusahaan sawit yang merupakan anggota GAPKI selama ini tercatat dan diawasi melalui sistem yang ada. Menurut dia, pelaporan ekspor sawit tidak bisa dilakukan sembarangan karena seluruhnya sudah terkontrol.

Ia mengatakan Bank Indonesia (BI) memiliki Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika atau SiMoDIS.

"Begitu ada PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), begitu barang keluar, itu langsung Bank Indonesia memonitor itu. Tiga bulan tidak ada devisa masuk, langsung dapat peringatan. Tidak masuk juga, langsung dibekukan," ujar Eddy.

Terkait dugaan modus under invoicing menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri, Eddy memilih tidak berkomentar lebih jauh.

"Saya enggak mau berkomentar. Silakan diproses saja, diselidiki seperti apa, kalau memang melakukan pelanggaran, diproses," ujarnya.

Dugaan yang dilontarkan Purbaya berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.

"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar.

"Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.

Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Menurut dia, angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor.

Ia menilai angka itu berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.

"Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$84 juta)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap pihaknya menemukan indikasi manipulasi harga ekspor oleh sejumlah perusahaan sawit besar melalui praktik under invoicing dan transfer pricing.

Modus yang ditemukan, perusahaan mengekspor produk ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

Menurut Purbaya, salah satu perusahaan dalam sampel tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar US$2,6 juta, sementara nilai impor yang tercatat di AS mencapai US$4,2 juta.

"Ada yang lebih gila lagi. Satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$1,44 juta di sana (impor) US$4 jutaan. Berubah harganya 200 persen," kata Purbaya sebelumnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menilai praktik tersebut selama ini sulit terdeteksi karena data Bea Cukai hanya mencatat data ekspor dari Indonesia, sementara data transaksi lanjutan di negara tujuan tidak terpantau.

Pemerintah kemudian menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pemeriksaan detail kapal per kapal untuk menelusuri dugaan manipulasi tersebut.

"Clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under invoicing, kalau saya bilang. Walaupun namanya keren, under invoicing dan lain-lain, tetapi basically nipu," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mulai menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mengaku akan meminta laporan perkembangan penyelidikan pada pekan depan.

Selain di sektor sawit, Kementerian Keuangan juga mengaku menemukan indikasi praktik serupa di sektor batu bara. Namun, Purbaya belum mengungkap detail temuannya.

Ia menegaskan pemerintah tidak berniat mematikan usaha para eksportir. Pemerintah, kata dia, hanya ingin memperbaiki tata kelola ekspor dan memastikan devisa hasil ekspor masuk secara optimal ke dalam negeri.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembentukan BUMN khusus ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor komoditas strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara mengenai 10 perusahaan sawit atau crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor atau transfer pricing yang disinggung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus 10 perusahaan CPO ini berstatus penyidikan umum.

"Ya, jadi gini. Perkara manipulasi atau transfer pricing itu, kita sekarang sedang melakukan penyidikan. Penyidikan," ujar Syarief di Kejagung, Senin (25/5/2026) malam.

Kemudian, Syarief mengemukakan data 10 perusahaan yang dikantongi oleh bendahara negara itu bakal melengkapi di korps Adhyaksa.

"Ya. Itu sekitar mungkin satu bulan lebih lah. Nah, ada data dari menteri [Purbaya] itu, melengkapi data yang ada," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, 10 perusahaan sawit "nakal" itu sempat disinggung dua kali oleh Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa. Pertama, saat Purbaya menyambangi Istana Negara pada Kamis (21/5/2026), dan kedua di kompleks Parlemen pada Senin (26/5/2026).

Purbaya mengatakan 10 perusahaan besar itu telah dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under-invoicing dalam melakukan ekspor.

Under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

"Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ekspor," ujar Purbaya saat menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing yang dilakukan sejumlah perusahaan besar di sektor crude palm oil (CPO) dan batu bara.

Purbaya menyebut praktik tersebut kini tengah ditelusuri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung atau sudah dalam tahap penyelidikan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“BPKP dan Kejagung sudah bergerak, saya masih menunggu laporan dari mereka,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah akan meminta laporan perkembangan penyelidikan tersebut pada pekan depan. “Saya akan minta laporan dari mereka minggu depan, seperti apa perkembangannya,” katanya.

Purbaya menilai dugaan manipulasi ekspor tersebut sudah sangat jelas terlihat dari hasil pemeriksaan data pengapalan dan transaksi perdagangan internasional.

“Tapi yang jelas, clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under-invoicing,” ujarnya.

Menurutnya, istilah under-invoicing terdengar teknis, namun pada dasarnya merupakan praktik penipuan dalam pelaporan nilai ekspor.

“Walaupun namanya keren, under-invoicing dan lain-lain, tapi basically nipu,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan modus yang digunakan antara lain melalui perusahaan perdagangan milik sendiri di Singapura. Barang ekspor dari Indonesia dijual terlebih dahulu ke perusahaan afiliasi dengan harga rendah sebelum kembali dijual ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

“Dia kirim Singapura, pakai perusahaan trading, mana perusahaannya dia sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga yang dua kali lipat atau lebih,” ujarnya.

Purbaya mengungkapkan selisih harga yang ditemukan bahkan mencapai 200 persen hingga empat kali lipat dari nilai awal. “Ada yang 200 persen, ada yang 4 kali lipat,” katanya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara rinci hingga level kapal pengangkut untuk menelusuri pola transaksi ekspor.

“Jadi itu kita tes kapal per kapal,” ujar Purbaya.

Dia mengatakan praktik tersebut ditemukan pada 10 perusahaan ekspor terbesar sektor CPO yang diperiksa pemerintah, meski total perusahaan yang dianalisis mencapai lebih dari 15 perusahaan.

“Saya pilih 10 terbesar yang diumumkan, tapi kan saya punya berapa, 15 lebih yang kita cek. Ini yang CPO saja,” katanya.

Meski demikian, Purbaya menolak mengungkap identitas perusahaan-perusahaan tersebut. “Jangan lah,” ujarnya singkat saat ditanya nama perusahaan yang terlibat.

Menurut dia, praktik manipulasi sebelumnya sulit dideteksi karena data kepabeanan Indonesia hanya mencatat ekspor sampai negara transit seperti Singapura, sementara rantai perdagangan selanjutnya tidak terpantau.

Namun kini pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data perdagangan internasional yang lebih lengkap untuk menelusuri alur transaksi hingga ke negara tujuan akhir.

“Nah sekarang kita terapkan AI, kemudian kita beli data juga yang lebih lengkap,” kata Purbaya.

Dengan sistem baru itu, pemerintah dapat mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan secara lebih detail.

“Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal,” ujarnya. Selain sektor CPO, pemerintah juga menemukan indikasi serupa di sektor batu bara.

“Yang batu bara juga ada penemuan menarik, nanti juga kita akan diskusi sama BPKP,” kata Purbaya.

Dia menyebut dugaan under-invoicing di sektor CPO dan batu bara menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo karena berdampak terhadap penerimaan negara dan devisa hasil ekspor. “Kalau dilihat dari pidato Bapak Presiden, yang diduga besar under-invoicing kan CPO sama batu bara,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan mematikan operasional perusahaan yang terlibat. Fokus utama pemerintah adalah memastikan praktik perdagangan dilakukan secara wajar dan sesuai aturan.

“Nanti kalau sudah beres ya, kita nggak akan bunuh perusahaannya. Cuman kita minta mereka melakukan yang seharusnya,” kata Purbaya.

Dia juga berharap pembentukan sistem penjualan tunggal melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memperkecil peluang manipulasi ekspor di masa depan.

“Tapi nanti dengan adanya penjual tunggal tadi harusnya aman. Tapi yang belakangan mereka melakukan penyelewengan. Saya akan melihat berapa yang saya bisa ambil dari mereka,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah mengantongi daftar 10 perusahaan crude palm oil (CPO) yang telah melakukan manipulasi harga ekspor. Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas upaya manipulasi harga tersebut.

Purbaya mengatakan 10 perusahaan besar itu telah dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor.

Under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Ditanyai terkait penindakan atas upaya manipulasi harga 10 perusahaan itu, Purbaya mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus.

"Kita sudah jalan sejak 2 bulan, 3 bulan lalu. Ada tim dengan Kejaksaan, BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang," ujarnya setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan upaya penindakan itu menurutnya akan berdampak baik terhadap kinerja pajak dan ekspor Indonesia.

"Datanya kuat sekali itu. Jadi dampaknya bagus ke pajak ke ekspor kita. Dan kalau perusahaan listed di bursa, ke nilai perusahaan itu, karena sebelumnya biasanya dimainkan pemiliknya, sekarang tidak bisa, dia akan masuk ke perusahaan itu, jadi perusahaan akan untung berkali-kali lipat," tuturnya.

Purbaya juga memberi contoh langkah manipulasi harga ekspor perusahaan CPO. Purbaya misalnya menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal terpilih Hasan Fawzi memaparkan roadmap reformasi Bursa Efek Indonesia bertajuk Integralitas dalam fit & proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Dalam paparannya, Hasan mengelompokkan 5 klaster utama dalam upaya reformasi pasar modal Tanah Air.

Hasan menilai, kendati kinerja pasar modal dalam negeri kerap kali memecahkan rekor tertinggi baru pada tahun lalu, tetapi terdapat permasalahan dan tantangan mendasar yang berkaitan dengan integritas dan perilaku pasar modal.

”Berbagai praktik seperti manipulasi harga, perdagangan yang terkoordinasi atau perdagangan semu, penggunaan rekening-rekening nominee, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan masih menjadi persoalan yang serius,” katanya di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dengan kata lain, persoalan dalam sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) tidak hanya bersifat siklikal, tetapi juga struktural. Dia menilai, penting bagi pasar modal Indonesia untuk melakukan reformasi integritas guna memulihkan kepercayaan pasar.

Dalam paparannya, Hasan menawarkan solusi dengan apa yang dia sebut sebagai Integralitas. Menurutnya, kerangka solusi itu telah menjadi payung yang menaungi 8 rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia selepas MSCI Inc. melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia.

”Kerangka ini menjadi payung kebijakan yang akan mengorkestrasi 8 rencana aksi reformasi integritas pasar dan dikelompokkan dalam 5 klaster utama yaitu klaster integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan juga akuntabilitas,” katanya.

Pada klaster integrasi, fokus nantinya akan ditekankan pada penguatan koordinasi dan kerja sama lintas otoritas, lembaga, SRO, hingga penegakkan hukum. Tidak hanya itu, koordinasi juga bakal dilakukan kepada pelaku industri dan stakeholders di pasar modal.

Sementara terhadap klaster granularitas, Hasan menerangkan bahwa pihaknya akan berfokus pada penguatan kualitas data melalui peningkatan detail data kepemilikan saham perusahaan terbuka, hingga klasifikasi investor yang lebih rinci.

Pada klaster likuiditas, reformasi pasar modal akan dilakukan melalui peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dan berbagai upaya pendalaman pasar melalui pengembangan produk dan layanan di pasar modal RI.

”Pada klaster transparansi, akan kita lakukan penguatan keterbukaan, termasuk mengungkap ultimate beneficial owner atau UBO yang ada di balik kepemilikan saham perusahaan terbuka dan juga mengungkap adanya potensi afiliasi di antara pemegang saham, terutama dengan kepemilikan di atas 1%,” katanya.

Adapun hal ini merupakan salah satu fokus MSCI Inc. saat melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia. Saat itu, MSCI mendasarkan keputusannya untuk interim freeze lantaran transparansi data kepemilikan saham Indonesia.

Terakhir, pada klaster akuntabilitas, reformasi pasar modal akan mencakup penguatan tata kelola emiten, konsistensi kepatuhan dan penegakkan hukum, hingga arah pengembangan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya reformasi struktural.

Selain 5 klaster tersebut, Hasan juga menambahkan pentingnya 4 pilar pendukung strategis sebagai upaya untuk membentuk transformasi sektor PMDK. Keempat pilar tersebut antara lain penguatan organisasi OJK, penguatan SDM, penyediaan infrastruktur di internal OJK maupun infrastruktur di pasar modal, dan dukungan ketersediaan anggaran.

”Melalui arsitektur tersebut visi yang ingin diwujudkan adalah membangun sektor PMDK Indonesia yang terpercaya dalam likuid modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan sehingga akan mampu berperan lebih kuat sebagai mesin pembiayaan pembangunan nasional sekaligus pada saat bersamaan menjawab dan meningkatkan kepercayaan dari investor baik investor domestik maupun global,” tegasnya.

Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas 32 kasus di bidang pasar modal yang melibatkan pelaku korporasi hingga individu dan pegiat media sosial (influencer).

“Totalnya yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan kita itu 32 (kasus),” kata Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat dijumpai media di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (23/2).

Hasan menjelaskan bahwa 32 kasus tersebut memiliki indikasi bervariasi mulai dari penyampaian informasi yang tidak benar atau bahkan menjurus pada penipuan, penciptaan harga atau perdagangan yang tidak sewajarnya, hingga manipulasi harga di pasar.

Ia menegaskan, seluruh kasus tersebut harus ditelusuri secara komprehensif guna mengaitkannya dengan kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UU PM) maupun Undang-Undang P2SK.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa konstruksi perkara umumnya bermula dari pergerakan harga yang dinilai tidak wajar.

Selanjutnya, otoritas akan menelusuri seluruh pihak yang melakukan transaksi jual dan beli yang berkontribusi terhadap pembentukan harga tersebut.

Dari proses itu, OJK akan merekonstruksi keterkaitan antara aktivitas perdagangan yang terjadi dengan pihak-pihak yang sejak awal terindikasi melakukan pelanggaran.

Hasan menekankan bahwa proses tersebut memerlukan waktu karena dilakukan melalui pemeriksaan mendalam serta komparasi data transaksi.

Apabila telah terdapat kecukupan bukti, OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi secara administratif atau non-pidana.

Selain itu, apabila ditemukan unsur tindak pidana, perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam hal ini, proses penyidikan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku hingga memungkinkan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,” jelas Hasan.

Adapun OJK juga tengah memfinalisasi Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang menyebarkan informasi, termasuk influencer.

Regulasi tersebut tidak hanya berlaku untuk sektor pasar modal, tetapi juga mencakup sektor jasa keuangan lainnya, termasuk aset kripto dan keuangan digital.

Hasan mengatakan, aturan tersebut ditargetkan terbit pada semester I tahun ini. Di dalamnya akan memuat ketentuan yang secara tegas membatasi tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi para pihak dimaksud.

“Harapan kita, kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (20/2), OJK mengumumkan sanksi berupa denda senilai Rp5,35 miliar kepada influencer BVN atas pelanggaran manipulasi harga dengan modus penyebaran informasi di media sosial pada sejumlah perdagangan saham periode 2021-2022.

OJK menyimpulkan bahwa BVN terbukti melakukan pelanggaran Pasal 90 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UUPPSK, Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK, serta Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

Pelanggaran tersebut terjadi dalam kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) periode 1-27 September 2021 dan 8 November-29 Desember 2021, PT MD Pictures Tbk (FILM) periode 12 Januari-27 Desember 2021, serta PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) periode 8 Maret-17 Juni 2022.

Selain itu, OJK juga menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada tiga pihak pada perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) periode Januari-April 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menyatakan ketiga pihak tersebut melanggar Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU P2SK. Selain itu, juga melanggar ​​Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami 32 kasus terindikasi melakukan pelanggaran di pasar modal.

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan reformasi pasar modal menjadi momentum OJK untuk mempercepat penegakkan hukum.

Selain itu, hal tersebut juga menjadi upaya dalam meningkatkan kepatuhan para pelaku pasar, termasuk penyelesaian kasus demi kasus.

"Ya, jadi ada 32 kasus lainnya yang sedang dalam penanganan. Jadi mohon dipahami tentu kami tidak berdiam diri selama ini juga kami lakukan prosesnya," ujar Hasan usai konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Adapun momentum saat ini dimanfaatkan otoritas untuk melakukan percepatan penegakan hukum, sekaligus untuk menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari sisi integritas di pasar. Salah satunya, dengan melakukan percepatan penyelesaian kasus demi kasus.

Hasan menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan dengan metode manual, tetapi juga memakai smart surveillance system. Metode tersebut dapat membantu pengawasan dengan menetapkan indikasi pelanggaran awal di pasar modal.

"Jadi 32 itu bukan karena tebang-pilih tapi memang karena memenuhi unsur awal. Bahwa nanti hasilnya terbukti atau tidak, tentu harus sama-sama kita buktikan dalam rangkaian pemeriksaan yang harus hati-hati kita lakukan," terang Hasan.

Terbaru, OJK telah mengungkapkan dua kasus baru terkait manipulasi harga atau goreng saham di pasar modal yang melibatkan korporasi, kelompok perorangan, sampai influencer.

"Ini dalam waktu kurang lebih 2 minggu, kita sudah berhasil mengeluarkan sanksi terhadap 2 kelompok kasus yang besar ya. Bahkan hari ini kan 3 (kasus), ya, yang tadi yang korporasi, dan perorangan pun itu berbeda tuh kelompoknya itu 2 kasus yang berbeda. Kemudian yang influencer," pungkasnya.

Jadi, menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar, dalam melakukan manipulasi transaksi saham

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp5,7 miliar kepada tiga pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada periode 2016- 2022.

Pihak yang terlibat manipulasi harga saham IMPC terdiri dari unsur korporasi dan individu, diantaranya PT Dana Mitra Kencana serta pelaku individu berinisial MLN dan UPT.

“Kedua kelompok (korporasi dan individu) menggunakan puluhan nominee. Jadi, menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar, dalam melakukan manipulasi transaksi saham IMPC dimaksud,” ujar Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat.

Hasan menjelaskan, PT Dana Mitra Kencana menggunakan sebanyak 17 rekening efek dalam menjalankan aksi manipulasi terhadap harga saham IMPC.

Sementara itu, pelaku individu MLN dan UPT menggunakan sebanyak 12 rekening efek untuk melakukan praktik serupa.

Selain itu, ketiga pihak tersebut juga menjalankan skema yang disebut sebagai patungan saham dalam menggerakkan harga saham IMPC.

Dalam pola tersebut, pelaku individu MLN dan UPT berperan sebagai penyedia dana investasi yang kemudian menarik kembali dana hasil transaksi.

“Modus yang digunakan bisa disebut melalui skema yang mereka sebut patungan saham. Jadi ini skema yang berhasil kita ungkap. Peran signifikan dari pihak yang mengendalikan tersebut adalah sebagai pihak yang pertama memberikan dana untuk memungkinkan dilakukannya transaksi beli, dan selanjutnya pihak tersebut menerima kembali dana hasil penjualan saham tersebut dari belasan rekening efek nasabah yang dikendalikan oleh mereka,” ungkap Hasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menyatakan ketiga pihak tersebut melanggar Pasal 91 Undang-Undang (UU) Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, juga melanggar ​​Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

“Adapun total sanksi yang diberikan kepada semua pelaku tadi adalah sebesar Rp 5,7 miliar,” ujar Hasan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeber kasus manipulasi pasar modal. Langkah ini setelah pemerintah menyatakan serius membenahi pasar keuangan Indonesia itu usai diancam oleh MSCI diturunkan ke frontier market alias pasar keuangan berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi pada Mei 2026 mendatang jika tidak berbenah. Turun kasta dari status emerging market yang disandang saat ini.

Aksi itu kemudian ditandai dengan penetapan tersangka dalam kasus PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) dan PT Narada Asset Manajemen, serta pengembangan perkara lain yang berkaitan dengan penawaran umum perdana saham (IPO) PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).
Tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakuo DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra, serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Selain kasus Minna Padi, Dittipideksus Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan manipulasi harga saham oleh PT Narada Asset Manajemen. Penyidik telah mengungkap fakta dugaan terkait dengan underlying asset produk reksa dana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal.

"Melalui jaringan afiliasi maupun nominee,” kata Ade.

Pola tersebut diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu harga saham sehingga tidak mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya. “Temuan ini mengarah pada indikasi praktik manipulasi pasar yang dapat menimbulkan artificial demand (permintaan yang semu), distorsi harga serta persepsi kinerja portofolio yang tidak riil,” ucapnya.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni MAW selaku Komisaris Utama PT Narada Asset Manajemen dan DV selaku Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia. Penyidik juga memblokir dan menyita subrekening efek dengan nilai sekitar Rp207 miliar. “Ini adalah merupakan nilai efek per Oktober 2025,” katanya.

Dalam pengembangan kasus lain, Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

Ade menyebutkan, PT MML dengan kode saham PIPA dinilai tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset tidak memenuhi persyaratan. Dugaan keterlibatan PT Shinhan Sekuritas Indonesia terkait perannya sebagai penjamin emisi efek. “Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat. “OJK menghormati langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi.

Ia menegaskan OJK siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penguatan pengawasan dan integritas pasar modal.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeber kasus manipulasi pasar modal. Langkah ini setelah pemerintah menyatakan serius membenahi pasar keuangan Indonesia itu usai diancam oleh MSCI diturunkan ke frontier market alias pasar keuangan berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi pada Mei 2026 mendatang jika tidak berbenah. Turun kasta dari status emerging market yang disandang saat ini.

Aksi itu kemudian ditandai dengan penetapan tersangka dalam kasus PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) dan PT Narada Asset Manajemen, serta pengembangan perkara lain yang berkaitan dengan penawaran umum perdana saham (IPO) PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).
Tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakuo DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra, serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Selain kasus Minna Padi, Dittipideksus Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan manipulasi harga saham oleh PT Narada Asset Manajemen. Penyidik telah mengungkap fakta dugaan terkait dengan underlying asset produk reksa dana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal.

"Melalui jaringan afiliasi maupun nominee,” kata Ade.

Pola tersebut diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu harga saham sehingga tidak mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya. “Temuan ini mengarah pada indikasi praktik manipulasi pasar yang dapat menimbulkan artificial demand (permintaan yang semu), distorsi harga serta persepsi kinerja portofolio yang tidak riil,” ucapnya.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni MAW selaku Komisaris Utama PT Narada Asset Manajemen dan DV selaku Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia. Penyidik juga memblokir dan menyita subrekening efek dengan nilai sekitar Rp207 miliar. “Ini adalah merupakan nilai efek per Oktober 2025,” katanya.

Dalam pengembangan kasus lain, Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

Ade menyebutkan, PT MML dengan kode saham PIPA dinilai tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset tidak memenuhi persyaratan. Dugaan keterlibatan PT Shinhan Sekuritas Indonesia terkait perannya sebagai penjamin emisi efek. “Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat. “OJK menghormati langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi.

Ia menegaskan OJK siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penguatan pengawasan dan integritas pasar modal.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.