Parigi, Sulteng (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng) Zullikar Tanjung mengatakan jajaran Adiyaksa ikut terlibat mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai mana Asta Cita Presiden RI yang diaktualisasikan melalui panen jagung seluas 5 hektare di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

"Mewujudkan swasembada pangan bukan hanya tugas kementerian teknis, kami juga memiliki tanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi petani dan pemerintah daerah (pemda) di sektor pertanian," kata Zullikar Tanjung di sela-sela kegiatan panen jagung di Parigi Moutong, Senin.

Ia menjelaskan keterlibatan jajaran Adiyaksa dalam menantu mewujudkan swasembada pangan komoditas jagung, dilaksanakan melalui program Jaksa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan.

Panen yang dilakukan pihaknya bersama para pihak, merupakan tindak lanjut atas keberhasilan kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan pada Februari 2026.

"Dari kegiatan seperti ini bukan hanya berbicara hasil panen, tetapi terbangun gotong royong dan kekeluargaan," ujarnya.

Menurut dia ketahanan pangan merupakan pondasi bagi rakyat Indonesia dalam bertahan hidup, sehingga memperkuat ketahanan pangan untuk swasembada dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Kami berkomitmen program tersebut tetap berlanjut, kami berharap pemda dapat membantu perluasan lahan," ucap Zullikar.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong Sofiana menjelaskan 5 hektare lahan yang digarap untuk program Jaksa Mandiri Pangan itu ditanami bibit jagung varietas NK 212 Sakti.

Dari luas lahan itu hasil ubinan produksi diproyeksikan mencapai 10 sampai 12 ton jagung pipil kering per hektare atau mempunyai angka produksi yang tinggi.

"Saat ini harga komoditas jagung mencapai Rp5 hingga Rp6 ribu per kilogram pilihan kering, dengan harga seperti itu tentu petani sangat diuntungkan," katanya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menargetkan Papua menjadi salah satu pusat produksi pangan baru melalui peningkatan luas tanam dan pembenahan tata kelola.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di tingkat provinsi. Lembaga tersebut diposisikan sebagai pengendali koordinasi program strategis pertanian di daerah.

Fokus penguatan diarahkan ke enam provinsi di Tanah Papua. Wilayah tersebut meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

"Penguatan BRMP juga difokuskan untuk mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya enam provinsi di Tanah Papua, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Peningkatan luas tanam padi menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah ingin memperbesar produksi beras lokal agar ketergantungan pasokan dari luar daerah dapat ditekan.

Selain padi, sejumlah komoditas unggulan turut dikembangkan. Kopi, kakao, dan tanaman strategis lain diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis potensi lokal.

Strategi tersebut tidak hanya menyasar produksi, tetapi juga pembangunan pusat pertumbuhan baru. Pemerintah berharap langkah ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Amran menegaskan bahwa Papua harus bergerak menuju kemandirian pangan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah disebut menjadi kunci keberhasilan program.

“Kita ingin Papua mandiri pangan. Itu mimpi kita. Kita mulai dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua harus berdiri dan bergerak,” tegas Mentan.

Penguatan kelembagaan BRMP dilakukan melalui sistem koordinasi terpusat di tingkat provinsi. Skema ini dirancang agar seluruh program berjalan terintegrasi dan terukur.

Program yang dikawal mencakup cetak sawah baru, optimalisasi lahan (oplah), Luas Tambah Tanam (LTT), hingga distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Seluruh capaian akan dinilai berbasis kinerja.

“Ke depan, seluruh capaian dan penggunaan anggaran di wilayah harus terkoordinasi dengan baik melalui BRMP provinsi. Penilaian kita berbasis kinerja. Kita terapkan meritokrasi, bukan melihat siapa A, siapa B,” tutur Amran.

Dalam sistem tersebut, penyuluh pertanian lapangan berada dalam kendali koordinasi BRMP provinsi secara operasional. Sementara itu, administrasi tetap dikelola oleh BPPSDMP sesuai kewenangan.

Seluruh persetujuan program dan penganggaran daerah wajib melalui mekanisme koordinasi sebelum diajukan ke pusat. Pemerintah ingin memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan di lapangan.

“Kita ingin pertanian terhormat. Bukan untuk dihormati secara pribadi, tetapi agar kolaborasi dengan gubernur dan bupati berjalan kuat dan setara. Semua program harus terkoordinasi dan jelas penanggung jawabnya,” kata Mentan.

Papua diproyeksikan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen pangan yang kuat. Target jangka panjangnya adalah menciptakan kemandirian sekaligus memperkuat kontribusi kawasan timur terhadap ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan pembangunan sawah baru seluas 100 ribu hektare untuk mempercepat swasembada pangan di Papua.

Langkah ini disebut sebagai agenda besar pemerintah untuk memastikan Papua mandiri pangan mulai 2027 dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau.

"Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat," ujar Amran dalam keterangan resmi saat penyaluran beras SPHP di Jayapura, Selasa (9/12).

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menjelaskan kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120-124 ribu ton. Kekurangan sekitar 500 ribu ton itulah yang menjadi dasar percepatan pembangunan sawah baru dan intensifikasi lahan.

Pemerintah menghitung penambahan areal tanam, yakni masing-masing sekitar 20 ribu hektare di Papua, 50 ribu hektare di Papua Selatan, 17 ribu hektare di Papua Barat Daya, serta tambahan potensial di Sorong dan Papua Barat, akan mampu menutup defisit pangan dalam 5-10 tahun mendatang.

"Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100 ribu hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita," katanya.

Selain perluasan sawah, Amran menegaskan upaya stabilisasi pangan di Papua juga mencakup percepatan distribusi beras SPHP, pembangunan gudang dan fasilitas logistik di wilayah yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan, serta peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Pemerintah telah mengalokasikan lahan sekitar 100 ribu hektare di Papua Raya, meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan, yang akan dikebut pembangunannya pada 2025-2026.

Ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai dasar stabilitas nasional.

"Krisis kesehatan covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Oleh karena itu, langkah cepat kita adalah SPHP, kita bangun gudang, dan solusi permanen ke depan adalah produksi dalam wilayah sendiri," tegasnya.

Dalam dialog dengan masyarakat Papua, Amran turut menerima berbagai aspirasi dari petani, peternak hingga kelompok adat.

Ia menanggapi permintaan terkait bibit jagung, mekanisasi pertanian, serta pengembangan komoditas kakao, kopi, kelapa, dan peternakan rakyat sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

“Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

“Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman menegaskan, Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

“Mimpi kita, Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung masyarakat,” kata Mentan Amran saat penyaluran beras SPHP di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).

Mentan menjelaskan, kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara kapasitas produksi lokal baru sekitar 120 ribu–124 ribu ton. Kekurangan sekitar 500 ribu ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

Untuk itu, Mentan Amran menyampaikan, cetak sawah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

Hasil perhitungan menunjukkan, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20 ribu hektare di wilayah Papua, 50 ribu hektare di Papua Selatan, 17 ribu hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5-10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

“Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100 ribu hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya ke Papua, Mentan Amran juga menekankan pangan adalah fondasi stabilitas bangsa.

Di tengah dunia yang menghadapi krisis energi hingga krisis pangan, ia kembali mengingatkan bahwa ketika pangan bermasalah, sebuah negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

Karena itu, langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran beras SPHP (stabilitas pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Papua Raya—yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan—sudah dialokasikan lahan sekitar 100 ribu hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025-2026.

”Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Karena itu, langkah cepat kita adalah SPHP, kita bangun gudang, dan solusi permanen ke depan adalah produksi dalam wilayah sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, dalam dialog bersama masyarakat Papua, Mentan Amran mendengarkan aspirasi petani, peternak, hingga kelompok adat. Ia menanggapi satu per satu permintaan mulai dari bibit jagung, sarana mekanisasi, pengembangan kakao, kopi, kelapa, hingga penguatan peternakan rakyat.

Bisnis.com, BATUSANGKAR — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali mendapat sorotan positif atas kemampuannya menjaga stabilitas pasokan pangan dan menahan gejolak harga.

Berbagai inovasi daerah yang langsung menyentuh kebutuhan petani membuat Tanah Datar meraih TPID Award untuk kelima kalinya, sebuah capaian yang menegaskan konsistensi daerah tersebut dalam pengendalian inflasi.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menjadi figur sentral di balik rangkaian kebijakan ini. Ia aktif turun ke lapangan untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dimulai dari penguatan produktivitas di tingkat petani.

“Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga dengan memperkuat produksi dan memastikan pasokan tetap terjaga,” ujar Eka, beberapa waktu lalu.

Program strategis kemudian dijalankan secara menyeluruh. Pemerintah daerah memperkuat sektor pangan melalui bajak sawah gratis, pemanfaatan pekarangan, desa mandiri pangan, dan pembinaan lumbung pangan. Di saat bersamaan, sektor perikanan diperkuat melalui budidaya dan penyediaan sarana pendukung agar pasokan protein tetap stabil.

Tanah Datar juga memperluas dukungan input pertanian: pupuk organik, bibit unggul, varietas padi bujang merantau, serta teknologi padi salibu yang diterapkan di 14 kecamatan. Kawasan produksi cabai dan bawang merah diperkuat, dilengkapi perlindungan risiko melalui asuransi usaha tani padi, sapi, dan kerbau.

Dari seluruh program tersebut, Intan Pengasih menjadi lokomotif utama. Program ini mencakup Bombastis (bajak sawah gratis) untuk 8.275 petani, asuransi usaha tani seluas 2.500 hektare, serta asuransi ternak untuk 959 sapi dan kerbau. Dengan anggaran lebih dari Rp11 miliar, program ini menurunkan biaya produksi, mempercepat masa tanam, dan menjaga pasokan beras lokal tetap stabil.

Eka menilai keberhasilan Tanah Datar diperkuat oleh kualitas data dan koordinasi TPID. Meski bukan daerah pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK), Tanah Datar tetap menjadi salah satu daerah terbaik dalam pengendalian inflasi. Insentif fiskal yang diterima sejak 2021 diarahkan kembali untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas petani.

Pada tahap hilir, Bank Indonesia Sumatra Barat menjadi mitra kunci. Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menyebut Tanah Datar sebagai teladan dalam pengendalian inflasi.

“Daerah lain di Sumbar dapat menjadikan Tanah Datar sebagai contoh dalam pengendalian inflasi, terutama karena berhasil menyeimbangkan harga di tingkat petani dan konsumen,” ujar Majid.

Untuk memperkuat langkah tersebut, BI menyalurkan bantuan seperti motor roda tiga, quick cultivator, alat perontok padi, mesin pompa, dan pengolah kompos. Seluruh dukungan itu dirancang menurunkan biaya olah lahan dan meningkatkan efisiensi produksi.

Dengan kombinasi kebijakan hulu-hilir yang dipimpin Bupati Eka Putra dan dukungan teknis dari BI Sumbar, Tanah Datar menegaskan posisinya sebagai salah satu model pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan di Sumatra Barat. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat direplikasi di daerah lain demi memperkuat stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.

GSMP yang dijalankan sejak beberapa tahun terakhir mulai dirasakan manfaatnya sehingga perlu dilakukan lebih gencar lagi

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengembangkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dari perkotaan hingga pesisir sepanjang daerah aliran Sungai Musi.

"Gerakan tersebut cukup efektif memperkuat ketahanan pangan masyarakat dan menekan inflasi, untuk itu kami terus mengembangkannya hingga daerah pesisir," kata
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, di Palembang, Kamis.

Menurut dia, untuk mengembangkan GSMP itu, pihaknya mengajak ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan pekarangan rumah dengan beternak dan berkebun.

"Kami berupaya mengajak para ibu-ibu untuk terus mendukung dan menjalankan program GSMP di lingkungan rumah masing-masing baik di perkotaan maupun daerah pesisir," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemanfaatan perkarangan untuk kegiatan yang bisa menghasilkan pangan perlu digalakkan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan kebutuhan pokok di pasar.

Perkarangan rumah meskipun luasnya terbatas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan beternak ayam, menanam aneka jenis sayuran dan pohon buah-buahan.

Jika kegiatan budidaya, beternak, dan menanam di pekarangan tersebut dilakukan ibu-ibu rumah tangga bersama keluarga secara masif, maka sebagian kebutuhan pangan dapat dipenuhi sendiri sesuai dengan tujuan GSMP.

"GSMP yang dijalankan sejak beberapa tahun terakhir mulai dirasakan manfaatnya sehingga perlu dilakukan lebih gencar lagi," jelasnya.

Selain mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk meningkatkan produksi pangan, pihaknya juga berupaya melakukan ekstensifikasi atau perluasan areal pertanian memanfaatkan lahan tidur atau yang tidak produktif.

Kemudian mendorong petani melakukan intensifikasi atau peningkatan produksi pangan dengan memanfaatkan lahan yang dikelola selama ini.

Dalam wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu terdapat ribuan hektare lahan tidur yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan.

"Untuk itu, perlu dilakukan ekstensifikasi pertanian sehingga lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan seperti padi dan jagung," harap Wagub Cik Ujang.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025