Jakarta (ANTARA) - Pemilik hak ulayat Marga Ndiken di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Reinardus Ndiken, terlibat langsung dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025 dengan mengembangkan lahan seluas 160 hektare milik masyarakat adat.

Kementerian Pertanian menyebut keterlibatan pemilik ulayat tersebut menjadi contoh kesiapan masyarakat adat di Merauke untuk bertransformasi menuju pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

“Kita mencetak lahan untuk menambah pendapatan pemilik tanah dan masyarakat setempat. Dari cetak sawah 160 hektare ini, semua saling mendukung, mulai dari dinas, kelompok tani, penyuluh, hingga Babinsa,” kata Reinardus, berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada kegiatan panen di Kampung Isano Mbias, panen telah dilakukan pada lahan seluas dua hektare yang diusahakan Reinardus dan dilanjutkan dengan panen pada lahan seluas lima hektare.

Reinardus tercatat sebagai pemilik hak ulayat pertama di wilayah tersebut yang secara aktif mengajukan lahannya untuk masuk dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025.

Dari total 160 hektare lahan cetak sawah, sekitar 100 hektare kini telah digarap petani lain yang tergabung dalam dua Brigade Pangan di Distrik Tanah Miring.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan transformasi pertanian tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam sektor pertanian.

“Masyarakat asli dan saudara-saudara yang ada di Merauke adalah masyarakat Merauke. Sinergi dan asimilasi ini harus berjalan,” ujar Yoseph.

Ia menambahkan pemerintah daerah terus mendorong masyarakat lokal sebagai pemilik tanah ulayat untuk membuka diri terhadap perubahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Satgas Swasembada Pangan Papua Selatan Oeng Anwarudin mengatakan keberlanjutan swasembada pangan ditentukan oleh penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan petani.

“Yang harus kita utamakan adalah petaninya,” tutur Oeng.

Komitmen pendampingan juga disampaikan Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol CZI Dili Eko Setyawan yang menyatakan Babinsa siap mendukung peningkatan kapasitas petani, khususnya di lahan-lahan baru hasil cetak sawah.

Dari sisi hilir, Pimpinan Cabang Bulog Merauke Karennu menyebutkan Bulog menjalankan peran strategis dalam penyerapan hasil panen petani guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Kementerian Pertanian mencatat luas panen padi di Merauke sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 78.955 hektare, meningkat 67,39 persen dibandingkan 2024, dengan total capaian cetak sawah di wilayah tersebut menembus 40.000 hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengaku telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) untuk proyek cetak sawah di Papua.

Nusron mengatakan, penerbitan SK tersebut telah pihaknya sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang membahas program swasembada pangan.

“Ya saya sampaikan sudah ada 328.000 hektar yang sudah terbit SK, SK HGU gitu saja, sama SK HGB kepada PT Agrinas Pangan,” kata Nusron saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Menurut Nusron, ratusan ribu SK HGU itu tersebar di Papua Selatan, Merauke, dan Boven Digoel.

Ia menyebut, sebelum SK HGU itu terbit, obyek lahan terkait sudah melewati pelepasan kawasan hutan. “Sudah kami terbitkan surat HGU-nya sudah, dari 486.000 hektar yang sudah kami terbitkan ada 328.000,” tutur Nusron.

Ia menjelaskan, ketika suatu obyek lahan sudah melewati tahapan pelepasan kawasan hutan maka sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). “Bahwa (di) RTRW itu tidak lagi hutan,” ujar Nusron.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pemerintah tengah melaksanakan program cetak sawah di kabupaten-kabupaten di Papua.

Menurutnya, pihaknya telah menggelar rapat dengan para bupati di Papua menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan.

Para bupati itu, kata Sudaryono, meminta pemerintah pusat mencetak sawah di daerahnya,. “Kita sesuai dengan usulan dari bupati-bupati. Ada yang satu kabupaten ada 3.000, 5.000 hektar, ada yang 10.000 hektar,” tutur Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan mencetak 100.000 hektar sawah di Papua untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Amran mengatakan, hingga Desember 2025, Papua masih mengalami defisit Rp 500.000 ton beras.

Kebutuhan beras di Papua, kata dia, mencapai 660.000 ton per tahun.

Sementara, produksi beras setempat baru 120.000 ton. “Untuk menutup kekurangan sekitar 500.000 ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100.000 ha,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas, Rabu (17/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, termasuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam tiga tahun ke depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras.

“Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurut Amran, saat ini kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif.

“Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Amran.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyebut swasembada pangan di setiap pulau, tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah, merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatra sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” tegasnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan Amran menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

“Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

“Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

“Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.