REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE – Program cetak sawah rakyat (CSR) dan optimasi lahan (Oplah) yang dijalankan pemerintah di Kabupaten Merauke berhasil meningkatkan produksi pangan sekaligus menstabilkan harga beras di tingkat masyarakat. Jika sebelumnya harga beras sempat mencapai Rp 26.500 per kilogram, kini masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga sekitar Rp 13.500 hingga Rp 15.500 per kilogram seiring meningkatnya produksi dan meluasnya areal tanam di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu mengatakan penurunan harga beras tersebut merupakan dampak nyata dari peningkatan produksi yang dihasilkan melalui program CSR dan Oplah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat.

“Sebelum adanya program ini, harga beras di Merauke cukup tinggi bahkan pernah mencapai sekitar Rp 26.500 per kilogram. Setelah kegiatan cetak sawah rakyat dan optimasi lahan berjalan, harga beras yang dijual di lapak-lapak maupun pasar turun dan kini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Yang paling penting, masyarakat bisa membeli beras dengan harga lebih terjangkau, sementara petani tetap mendapatkan manfaat dari meningkatnya produksi,” ujar Yosefa.

Menurut Yosefa, program pengembangan pertanian sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun sejak 2024, dukungan pemerintah pusat melalui program CSR dan Oplah semakin mempercepat pemanfaatan potensi lahan pertanian Merauke.

“Pada tahun 2024, dengan adanya perhatian penuh dari pemerintah pusat, seluruh potensi yang ada semakin diberdayakan melalui program CSR dan Oplah. Dukungan sumber daya sangat besar, mulai dari alat dan mesin pertanian, pupuk, hingga berbagai sarana produksi lainnya,” katanya.

Dampak program tersebut terlihat nyata pada capaian produksi tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras di Provinsi Papua Selatan meningkat 66,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, produksi beras tercatat sebesar 124.355,12 ton dengan luas panen padi 47.168,57 hektare. Sementara pada 2025, produksi beras meningkat menjadi 207.006,95 ton dengan luas panen mencapai 79.433,92 hektare atau naik 68,40 persen.

“Dengan program besar yang dijalankan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian, produksi kami meningkat sekitar 65 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan produksi ini membuat pasokan beras semakin kuat sehingga harga di tingkat masyarakat lebih stabil dan terjangkau,” kata Yosefa.

Ia menambahkan keberhasilan program tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga petani. Menurutnya, peningkatan produksi berhasil menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Terjadi penurunan harga beras yang membuat masyarakat lebih mudah menjangkaunya, tetapi di sisi lain kesejahteraan petani juga meningkat. Program ini mendorong perubahan pola bertani dari yang masih tradisional menjadi lebih modern. Nilai usaha tani meningkat dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga beras secara rutin melalui petugas enumerator yang setiap hari melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kami memiliki petugas enumerator yang setiap hari turun ke lapangan untuk memantau harga dan melaporkannya ke Bapanas. Untuk beras premium, HET berada di Rp15.800 per kilogram, sedangkan beras medium Rp15.500 per kilogram,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di pasar-pasar Kota Merauke maupun sejumlah wilayah lainnya, harga beras secara umum masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Dari pengamatan kami, harga beras yang dijual di pasar maupun lapak-lapak masih berada di bawah HET, baik untuk beras premium maupun medium. Memang ada beberapa jenis beras tertentu yang dijual lebih tinggi karena faktor transportasi dan distribusi, terutama ke daerah-daerah yang jauh. Namun secara umum harga beras di Merauke masih terkendali dan sesuai dengan regulasi pemerintah,” kata Martha.

Menurutnya, keberhasilan program CSR dan Oplah tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga sangat membantu menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Jika berbicara dari sisi ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, program Oplah dan cetak sawah rakyat sangat membantu. Fakta di lapangan menunjukkan harga beras masih berada pada taraf yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung oleh petani sekaligus pemilik hak tanah ulayat di Kabupaten Merauke, Fransiskus Gebze. Ia mengaku harga beras yang sebelumnya sangat tinggi kini semakin terjangkau karena produksi gabah terus meningkat.

“Dulu harga beras mahal sekali, sekarang masyarakat bisa membelinya dengan harga sekitar Rp 15 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp 20 ribu. Jadi saya bersyukur pemerintah membuka lahan di sini,” kata Fransiskus.

Menurutnya, perluasan areal tanam yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan produksi gabah secara signifikan sehingga pasokan beras di Merauke semakin terjamin.

“Produksi gabah terus meningkat seiring lahannya diperluas. Karena itu harga beras di Merauke sekarang lebih stabil,” ujarnya.

Keberhasilan program cetak sawah rakyat dan optimasi lahan di Merauke menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan stabilisasi harga dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan pemerintah pusat, modernisasi pertanian, serta keterlibatan aktif petani di lapangan, Merauke tidak hanya memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa peningkatan produksi mampu menghadirkan pangan yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempercepat program cetak sawah seluas 100 hektare dan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Waropen sebagai bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Jayapura, Senin, mengatakan penanaman perdana tersebut dilakukan pada sawah masyarakat di Kampung Baino Jaya, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen.

"Kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah harus memanfaatkan program-program strategis nasional yang didukung pemerintah pusat," katanya.

Menurut Fakhiri, kini kondisi semua provinsi itu sama sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengambil manfaat dari semua kegiatan program strategis nasional.

"Sebagai gubernur saya sudah keliling ke semua menteri untuk meminta agar program tersebut dapat dikerjakan segera,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya kini fokus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi baru di Papua.

“Saya fokus di pertanian, perkebunan, peternakan. Salah satu fokus yaitu cetak sawah ini. Ada pembukaan lahan, revitalisasi dan optimalisasi,” katanya lagi.

Dia menambahkan Waropen memiliki lahan yang luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan pertanian.

Karenanya, dia meminta Pemerintah Kabupaten Waropen segera mengeksekusi program cetak sawah hingga 700 hektare yang telah disiapkan.

“Itu uang ada, tinggal Pak Bupati dan Kepala Dinas saja kerja. Kalau kepala dinas kerja lambat, copot saja, ganti yang mau kerja,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain padi, Fakhiri juga mendorong pengembangan komoditas lain seperti kelapa, kakao, kopi, singkong hingga tanaman jarak sebagai sumber energi terbarukan.

"Saya juga mengingatkan agar selalu melibatkan masyarakat adat dalam setiap program pembangunan di Waropen. Proteksi bagi orang Papua itu tidak boleh ditawar-menawar. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap program pembangunan,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemilik hak ulayat Marga Ndiken di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Reinardus Ndiken, terlibat langsung dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025 dengan mengembangkan lahan seluas 160 hektare milik masyarakat adat.

Kementerian Pertanian menyebut keterlibatan pemilik ulayat tersebut menjadi contoh kesiapan masyarakat adat di Merauke untuk bertransformasi menuju pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

“Kita mencetak lahan untuk menambah pendapatan pemilik tanah dan masyarakat setempat. Dari cetak sawah 160 hektare ini, semua saling mendukung, mulai dari dinas, kelompok tani, penyuluh, hingga Babinsa,” kata Reinardus, berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada kegiatan panen di Kampung Isano Mbias, panen telah dilakukan pada lahan seluas dua hektare yang diusahakan Reinardus dan dilanjutkan dengan panen pada lahan seluas lima hektare.

Reinardus tercatat sebagai pemilik hak ulayat pertama di wilayah tersebut yang secara aktif mengajukan lahannya untuk masuk dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025.

Dari total 160 hektare lahan cetak sawah, sekitar 100 hektare kini telah digarap petani lain yang tergabung dalam dua Brigade Pangan di Distrik Tanah Miring.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan transformasi pertanian tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam sektor pertanian.

“Masyarakat asli dan saudara-saudara yang ada di Merauke adalah masyarakat Merauke. Sinergi dan asimilasi ini harus berjalan,” ujar Yoseph.

Ia menambahkan pemerintah daerah terus mendorong masyarakat lokal sebagai pemilik tanah ulayat untuk membuka diri terhadap perubahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Satgas Swasembada Pangan Papua Selatan Oeng Anwarudin mengatakan keberlanjutan swasembada pangan ditentukan oleh penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan petani.

“Yang harus kita utamakan adalah petaninya,” tutur Oeng.

Komitmen pendampingan juga disampaikan Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol CZI Dili Eko Setyawan yang menyatakan Babinsa siap mendukung peningkatan kapasitas petani, khususnya di lahan-lahan baru hasil cetak sawah.

Dari sisi hilir, Pimpinan Cabang Bulog Merauke Karennu menyebutkan Bulog menjalankan peran strategis dalam penyerapan hasil panen petani guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Kementerian Pertanian mencatat luas panen padi di Merauke sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 78.955 hektare, meningkat 67,39 persen dibandingkan 2024, dengan total capaian cetak sawah di wilayah tersebut menembus 40.000 hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

“Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

“Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

“Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

“Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyekfood estatedi beberapa wilayah.

“Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

“Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.