PARIGI MOUTONG - Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengancam program ketahanan pangan nasional. Di tengah upaya pemerintah mencetak sawah baru, maraknya tambang ilegal dikhawatirkan justru merusak kawasan yang diproyeksikan menjadi penopang produksi pangan.

Kekhawatiran itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Muhammad Irfain dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas empat rancangan peraturan daerah hasil harmonisasi yang dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, Senin lalu.

Politisi Partai Perindo itu mendesak kepala daerah menunjukkan ketegasan dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal, khususnya yang menggunakan alat berat. "Dugaan yang berkembang di masyarakat hari ini seolah-olah semua unsur di daerah ikut terlibat karena tidak ada tindakan tegas maupun efek jera," ujar Muhammad Irfain saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga DPRD untuk memastikan penegakan hukum berjalan serius terhadap para pelaku maupun pihak yang diduga menjadi pemodal PETI.

Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong ini menyoroti maraknya aktivitas PETI di Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan. Padahal, wilayah itu telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai lokasi program percetakan sawah baru.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal di kawasan tersebut berpotensi mengganggu keberhasilan program ketahanan pangan yang sedang didorong pemerintah. "Jangan sampai program nasional untuk meningkatkan produksi pangan justru terganggu akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali," tegas Irfain.

Legislator kelahiran 14 Agustus 1984 ini menegaskan, penggunaan ekskavator dalam aktivitas pertambangan ilegal harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan. Karena itu, penindakan yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah meluasnya dampak kerusakan.

Sebagai bentuk keseriusan penanganan PETI, Irfain juga meminta pemerintah daerah menelusuri kepemilikan seluruh ekskavator yang beroperasi di Parigi Moutong. Pendataan itu dinilai penting untuk mengetahui kemungkinan penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan ilegal.

"Coba ditelusuri siapa saja pengusaha atau pemilik ekskavator di Parigi Moutong. Data semuanya supaya bisa diketahui alat-alat mana yang digunakan di lokasi PETI," tuturnya.

Meski demikian, Irfain membedakan aktivitas pertambangan tradisional yang dilakukan masyarakat secara manual dengan praktik PETI yang menggunakan alat berat dan mesin. Sebagai wakil rakyat, dia tidak mempersoalkan warga yang mendulang emas secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Aktivitas mendulang secara manual, lanjut Irfain, memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan mesin jet, dompeng, maupun ekskavator yang mampu mengubah bentang alam dalam waktu singkat.

"Kalau masyarakat mau badulang secara manual silakan, karena dampak kerusakannya tidak parah. Yang merusak itu penggunaan mesin jet, dompeng dan ekskavator," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik M6,7 yang mengguncang wilayah Torue, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada (16/6), merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Sausu.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki pergerakan turun (normal fault).

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan gempa bumi ini terjadi pada pukul 10.27.44 WIB dengan kedalaman 16km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03° LS; 120,24° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km Tenggara Palu, Sulawesi Tengah.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata Nelly dilansir dari laman resmi BMKG.

Hasil analisis BMKG mencatat, guncangan gempa bumi ini melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dengan tingkat intensitas yang bervariasi. Warga di wilayah Palolo, Sigi merasakan guncangan paling kuat pada skala VII MMI, sementara wilayah Torue dan Parigi Selatan menghadapi intensitas VI – VII MMI. Selain itu, guncangan berskala V – VI MMI meluas hingga ke Kota Sigi Biromaru dan Kota Palu, sedangkan Kota Poso, Donggala, serta Pasangkayu merasakan getaran pada skala IV – V MMI.

BMKG telah menerima laporan resmi mengenai sejumlah dampak kerusakan infrastruktur dan bangunan di daerah terdampak. Wilayah Sigi mencatat dampak kerusakan pada skala intensitas VII MMI, disusul oleh Kota Palu, Parigi Utara, dan Poso pada skala intensitas VI MMI. Kerusakan dengan skala intensitas V MMI juga terjadi di Parigi Moutong dan Banawa Selatan, sementara wilayah Sindue, Balaesang, dan Masamba melaporkan dampak pada skala IV MMI.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan BMKG masih terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemuktahiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Harapannya, ke depan frekuensi aftershock akan semakin sedikit dan melemah kekuatannya.

Lebih lanjut, BMKG memastikan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami berdasarkan hasil pemodelan data yang komprehensif. Guna menjamin keselamatan warga, tim teknis BMKG terus memantau beberapa stasiun pasang surut (tide gauge) yang berada di sekitar wilayah pusat gempa secara berkala.

Hasil pemantauan instrumen di lapangan menunjukkan kondisi perairan yang stabil di beberapa titik kritis. Misalnya, di stasiun pemantau di Parigi tidak mendeteksi kenaikan muka air laut sama sekali, stasiun pemantau di Poso juga menunjukkan hasil yang sama, yakni nihil pergerakan air laut yang mencurigakan.

“Sensor di Pelabuhan Pantoloan memang mencatat sedikit kenaikan muka air laut setinggi 7,5 cm, namun BMKG menegaskan bahwa fluktuasi kecil ini sama sekali tidak berbahaya bagi keselamatan masyarakat,” kata Wijayanto.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menegaskan bahwa BMKG telah mengirim tim khusus ke lokasi bencana. Mereka akan melakukan survei sekaligus meninjau langsung dampak guncangan gempa di lapangan.

Merespons bencana ini, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mengabaikan isu-isu hoaks yang tidak jelas sumber kebenarannya. BMKG juga meminta masyarakat untuk menjauhi bangunan yang retak atau rusak akibat gempa serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan.

Sesar Sausu

Sesar Sausu adalah jalur sesar aktif yang terletak di daratan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Patahan lokal ini dikenal secara geologi memiliki karakteristik sesar geser (strike-slip fault), namun pergerakan dan aktivitasnya juga dapat menimbulkan komponen pergerakan turun (normal fault) akibat gaya tarikan pada kerak bumi.

Fakta-fakta Sesar Sausu:
Karakteristik dan Aktivitas Sesar
Ukuran Segmen: Jalur sesar aktif ini memiliki ukuran segmen sekitar 31 × 18 kilometer.

Potensi Gempa: Karena berada di area daratan, sesar ini memicu jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang guncangannya sangat kuat dirasakan di wilayah terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA. Sejumlah bangunan dilaporkan terdampak.

Berdasarkan parameter data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan (LS) dan 120,24 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 kilometer. Episenter berada sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara Kabupaten Donggala.

BMKG menyampaikan gempa bumi disebabkan aktivitas sesar aktif. Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault).

"Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat bahwa guncangan cukup kuat seperti di Kota Palu guncangan dirasakan selama 4–6 detik.

Kemudian di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan selama 2 detik, di Kabupaten Poso selama kurang lebih 6 detik, Kabupaten Sigi selama 5 detik. Bahkan di Kabupaten Parigi Moutong, getaran dirasakan oleh banyak orang, baik di dalam maupun di luar rumah. Jendela dan pintu dilaporkan berderik, dinding bangunan dikabarkan sampai berbunyi.

"Laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah bangunan di beberapa titik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis.

Namun dia menjelaskan sampai saat ini tim masih melakukan pendataan sehingga belum mengetahui secara pasti berapa dan seberapa besar dampak terhadap bangunan.

Dia menuturkan bahwa tim juga melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih berlangsung.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG.

Warga diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah, serta segera menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng) Zullikar Tanjung mengatakan jajaran Adiyaksa ikut terlibat mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai mana Asta Cita Presiden RI yang diaktualisasikan melalui panen jagung seluas 5 hektare di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

"Mewujudkan swasembada pangan bukan hanya tugas kementerian teknis, kami juga memiliki tanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi petani dan pemerintah daerah (pemda) di sektor pertanian," kata Zullikar Tanjung di sela-sela kegiatan panen jagung di Parigi Moutong, Senin.

Ia menjelaskan keterlibatan jajaran Adiyaksa dalam menantu mewujudkan swasembada pangan komoditas jagung, dilaksanakan melalui program Jaksa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan.

Panen yang dilakukan pihaknya bersama para pihak, merupakan tindak lanjut atas keberhasilan kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan pada Februari 2026.

"Dari kegiatan seperti ini bukan hanya berbicara hasil panen, tetapi terbangun gotong royong dan kekeluargaan," ujarnya.

Menurut dia ketahanan pangan merupakan pondasi bagi rakyat Indonesia dalam bertahan hidup, sehingga memperkuat ketahanan pangan untuk swasembada dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Kami berkomitmen program tersebut tetap berlanjut, kami berharap pemda dapat membantu perluasan lahan," ucap Zullikar.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong Sofiana menjelaskan 5 hektare lahan yang digarap untuk program Jaksa Mandiri Pangan itu ditanami bibit jagung varietas NK 212 Sakti.

Dari luas lahan itu hasil ubinan produksi diproyeksikan mencapai 10 sampai 12 ton jagung pipil kering per hektare atau mempunyai angka produksi yang tinggi.

"Saat ini harga komoditas jagung mencapai Rp5 hingga Rp6 ribu per kilogram pilihan kering, dengan harga seperti itu tentu petani sangat diuntungkan," katanya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mendorong ekspor durian ini dinilai menjadi bagian penting dalam strategi diversifikasi komoditas ekspor Indonesia yang selama ini masih didominasi sektor energi dan tambang. Pemerintah mulai menggeser fokus ke sektor hortikultura yang memiliki nilai tambah tinggi.

Penguatan komoditas durian juga sejalan dengan tren meningkatnya permintaan buah tropis di pasar global, terutama di kawasan Asia Timur yang memiliki daya beli besar dan preferensi kuat terhadap produk premium.

China sendiri dikenal sebagai salah satu pasar terbesar untuk durian dunia, dengan konsumsi yang terus meningkat setiap tahunnya. Permintaan yang tinggi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar yang selama ini didominasi negara lain.

Selain faktor permintaan, kualitas produk menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penerapan standar kualitas internasional, termasuk dalam proses budidaya, panen, hingga distribusi.

Dalam konteks ini, peran petani dan pelaku usaha lokal menjadi sangat strategis. Mereka tidak hanya dituntut meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga konsistensi kualitas agar mampu memenuhi standar ekspor yang ketat.

Pengembangan infrastruktur logistik juga menjadi perhatian penting, mengingat durian segar memiliki karakteristik yang mudah rusak dan membutuhkan penanganan khusus agar tetap layak konsumsi saat tiba di negara tujuan.

Pemerintah pun terus memperkuat dukungan melalui penyediaan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) serta peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mempercepat distribusi komoditas.

Selain itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan China di bidang perdagangan hortikultura juga diharapkan semakin diperkuat untuk memperlancar akses pasar dan mengurangi hambatan non-tarif.

Para pelaku industri menilai bahwa jika dikelola secara optimal, durian dapat menjadi salah satu komoditas unggulan baru yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.

Dengan potensi yang besar serta dukungan kebijakan yang terus diperkuat, sektor hortikultura berbasis kawasan transmigrasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Permintaan durian di pasar global terus melonjak, dengan China muncul sebagai salah satu konsumen terbesar. Nilai kebutuhan Negeri Tirai Bambu terhadap komoditas ini bahkan ditaksir mencapai Rp120 triliun per tahun, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas ekspor dan memperkuat posisinya di pasar internasional.

Peluang tersebut mulai terlihat nyata dari kawasan transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut potensi ekspor durian dari wilayah ini bisa menembus lebih dari Rp1 triliun dalam setahun.

“Dalam ukuran waktu tiga bulan saja bisa mencapai Rp400 miliar. Artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke China,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Optimisme tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah yang terus mendorong konektivitas dan infrastruktur di kawasan produksi. Dengan dukungan logistik yang memadai, komoditas dari daerah seperti Parigi Moutong tidak lagi terisolasi, melainkan dapat langsung terhubung ke pasar global.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan pihaknya akan segera meninjau langsung proses ekspor durian dalam skala besar ke China. Ekspor tahap awal diperkirakan mencapai puluhan ribu ton dengan nilai sekitar Rp42 miliar.

Ia menegaskan bahwa kawasan Parigi Moutong memiliki salah satu kebun durian terbesar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global. Potensi ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi mampu berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis komoditas unggulan.

Langkah konkret juga telah dilakukan melalui komunikasi bilateral. Pada 13 April lalu, Menteri Transmigrasi bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, guna membahas peluang kerja sama ekspor durian. China disebut berpotensi menjadi offtaker utama bagi produk durian Indonesia.

Skema ekspor akan dimulai dari durian beku, sebelum dikembangkan ke durian segar yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan permintaan yang lebih besar di pasar China. Strategi ini dinilai realistis untuk menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi standar pasar internasional.

Data Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mencatat produksi durian di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya mencapai 903,9 ton per tahun. Angka ini diyakini masih bisa terus meningkat seiring penguatan ekosistem pertanian dan investasi di sektor hortikultura.

Namun, di balik peluang besar tersebut, tantangan tetap membayangi. Standar kualitas, konsistensi pasokan, hingga sertifikasi produk menjadi prasyarat utama untuk menembus pasar China yang dikenal sangat kompetitif. Tanpa kesiapan tersebut, peluang besar bisa berubah menjadi potensi yang tidak tergarap optimal.

Dalam ukuran waktu 3 bulan (Januari-Maret 2026) katanya (ekspor durian Parigi Moutong) bisa bernilai mencapai R400 miliar, dan artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok (China),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa nilai ekspor komoditas durian asal kawasan transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berpotensi mencapai Rp1 triliun pada 2026.

Ia mengatakan, terdapat permintaan yang besar dari konsumen dan pasar di China terhadap komoditas durian dari Indonesia.

“Dalam ukuran waktu 3 bulan (Januari-Maret 2026) katanya (ekspor durian Parigi Moutong) bisa bernilai mencapai R400 miliar, dan artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok (China),” ujar Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan, pihaknya akan mengunjungi Parigi Moutong dalam waktu dekat ini untuk menyaksikan ekspor puluhan ribu ton durian ke China.

Ia menyampaikan, nilai durian yang akan diekspor tersebut diperkirakan mencapai Rp42 miliar. Pihaknya pun menargetkan nilai ekspor durian tahun ini dapat melebihi Rp1 triliun.

Ia menyebut kawasan Parigi Moutong memiliki salah satu kebun durian terbesar di Indonesia bahkan dunia.

“Itu hanya salah satu contoh konkret dampak dari pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pada Senin (13/4), Mentrans Iftitah bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong untuk membahas potensi Negeri Tirai Bambu tersebut untuk menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi komoditas durian Indonesia.

Iftitah menyatakan, permintaan terhadap komoditas durian di China mencapai Rp120 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut pun menjadi peluang bagi pengusaha durian di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah transmigrasi.

Kerja sama ekspor durian antara kedua negara tersebut akan dimulai dari ekspor durian beku, sebelum kemudian dikembangkan juga ekspor durian segar yang lebih diminati pasar China.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya yang terletak di kabupaten tersebut mencatatkan produksi durian sebanyak 903,9 ton per tahun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mulai mengekspor komoditas durian ke pasar Tiongkok sebanyak 27 ton dengan nilai ekspor mencapai Rp2, 1 miliar.

"Momentum ini menjadi tonggak sejarah bagi komoditas pertanian daerah menembus pasar global," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Parigi Moutong Faradiba Zaenong saat pelepasan ekspor perdana durian beku berlangsung di Torue, Parigi Moutong, Kamis.

Ia mengemukakan, komoditas unggulan daerah mampu bersaing di pasar internasional, terutama sektor pertanian dan perkebunan.

Ekspor perdana durian beku melalui jalur laut, yang mana komoditas itu disimpan di kontainer khusus memiliki pendingin dan pengiriman produk dimulai dari Pelabuhan Pantoloan langsung ke Tiongkok.

"Petani yang telah teregistrasi harus mempertahankan kualitas buah supaya konsistensi ekspor tetap terjaga dan berkelanjutan, begitu pun petani yang sedang merintis komoditas durian kualitas produk menjadi nomor satu" ujarnya.

Kadin menegaskan keberhasilan itu harus menjadi gerakan bersama, ke depan pihaknya siap memfasilitasi pembangunan bisnis pertanian dengan model pengembangan berbasis desa.

"Setiap desa kami dorong memiliki lahan percontohan minimal 10 hektare tersebar di 12 Kabupaten di Sulteng," ucap Faradiba.

Ia memaparkan Sulteng memiliki sekitar 1.000 desa, jika setiap desa mengelola minimal 5 hektare durian jenis montong maka akan tersedia sekitar 5 ribu hektare lahan durian dengan potensi rata-rata produksi sekitar 50 ribu ton per tahun.

Dengan angka itu bila dibandingkan dengan kebutuhan pasar saat ini belum mencapai tiga persen dari total pasar Tiongkok, oleh sebab itu potensi ini masih memiliki kesempatan yang luas mengirim buah dalam jumlah lebih banyak.

"Pasarnya masih sangat luas, kesempatan masih terbuka. Maka petani silahkan memanfaatkan peluang ini untuk memperbaiki ketahanan kualitas maupun meningkatkan kuantitas lahan," ucapnya.

Ia menegaskan Kadin, Asosiasi Industri dan Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia (Apdurin) Parigi Moutong mengawal proses ekspor perdana durian beku dari tanah air hingga tiba di Tiongkok.

Menurut dia, kolaborasi antara Kadin, Apdurin, petani dan pelaku industri menjadi fondasi utama terwujudnya kegiatan tersebut, yang mana penguatan kualitas di tingkat kebun, proses pembekuan berbasis cold storage, hingga kelengkapan dokumen dan standar ekspor telah dipersiapkan secara matang dan telah mendapat penilaian baik dari tim General Administration of Customs of China (GACC) China.

Di sisi lain, kehadiran dan dukungan langsung Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan komitmen pemerintah provinsi (pemprov) dalam mendorong industrialisasi pertanian serta memperluas akses pasar global bagi produk unggulan daerah.

"Kami berharap pelaku industri juga mempertahankan kualitas dalam penyelenggaraan bisnis, sehingga terjadi sinergi yang kuat antara petani dan pengusaha," kata dia.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi sorotan anggota DPR RI Matindas J Rumambi. Dia menyampaikan keprihatinanya atas eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Berdasarkan laporan media dan data resmi, lanjut dia, luasan kebakaran hingga tanggal 5 Februari 2026 telah mencapai sekitar 128 hektare. Titik api masih aktif di lereng-lereng gunung di wilayah Desa Avulua dan sekitarnya yang sangat sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran.

Fenomena kebakaran yang terus meluas ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan kehilangan lahan produktif masyarakat, tetapi juga memicu masalah kesehatan publik akibat asap.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutla di Parigi Moutong harus dilakukan secara terpadu dengan memprioritaskan pemadaman titik api aktif. Apalagi kondisi geografis dan cuaca kemarau berkepanjangan memperparah penyebaran api sehingga penanganannya makin kompleks.

"Kami menyoroti masalah keterbatasan peralatan pemadaman, BPBD harus mengupayakan water bombing untuk wilayah yang sulit dijangkau, serta percepatan rekayasa cuaca guna membantu peningkatan curah hujan di area rawan kebakaran," tegasnya.

Menurutnya langkah-langkah darurat ini perlu dilakukan dengan cepat. Perlindungan kesehatan masyarakat terdampak asap juga harus segera ditindaklanjuti, termasuk penyediaan masker medis, pos kesehatan darurat, dan pemantauan kasus ISPA juga menjadi prioritas penanganan," ujar Matindas.

Ia menyampaikan penegakan hukum atas insiden karhutla di Parigi Moutong harus dilakukan tanpa kompromi. Setiap indikasi pembakaran lahan, baik oleh individu maupun korporasi wajib diusut tuntas, diproses secara transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Negara tidak boleh kalah oleh praktik pembakaran yang merusak lingkungan dan mengorbankan kesehatan serta penghidupan warga. Indikasi pembakaran lahan baik individu maupun korporasi wajib diusut," tandasnya.

Komisi VIII DPR RI mendesak agar mitigasi bencana menjadi prioritas pada rapat di DPR dengan Pemerintah.

Pasar tematik dapat menjadi etalase baru untuk menjual produk-produk unggulan, terutama produk dengan tema tertentu

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Koperasi Farida Farichan mengatakan kehadiran pasar tematik di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menghela pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi lokal.

"Pasar tematik dapat menjadi etalase baru untuk menjual produk-produk unggulan, terutama produk dengan tema tertentu," kata Farida Farichan saat meresmikan pasar tematik di Parigi, Kamis.

Ia menjelaskan pasar tematik salah satu model strategi dalam meningkatkan daya tarik pariwisata, pelestarian budaya lokal, dan penggerak ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, termasuk menjadi etalase promosi produk unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Guna menunjang aktivitas perdagangan di tempat itu, kata dia, maka model pengelolaan harus profesional dan transparan, sehingga para pedagang/UMKM merasa terlayani dengan baik, begitu pula dengan konsumen.

"Bukan untuk dimiliki pihak tertentu, tetapi dikelola secara maksimal untuk seluruh masyarakat Parigi Moutong, supaya bisa meningkatkan daya beli dan daya jual," ujar Wamen Koperasi Farida Farichan.

Ia juga berpesan kepada dinas terkait harus membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan pasar tematik yang dibangun pemerintah.

Karena fasilitas yang dibangun pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, kata dia, sehingga dapat berkontribusi terhadap ketangguhan ekonomi nasional.

"Kami berharap fasilitas itu dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan menjadi ruang kreatif bagi anak muda untuk menambah nilai ekonomi," ucap Wamen Farida.

Ia mengemukakan pasar tematik di Parigi Moutong menjadi aset bersama dua kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Karena fasilitas ini sudah direncanakan bersama pada tahun 2024, kata dia, maka menjadi aset bersama dan tanggung jawab bersama.

"Fasilitas perdagangan ini dibangun merupakan program Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2019-2024, tapi sejak 2024 kami pisah, Kementerian UMKM sendiri dan Koperasi juga sendiri," kata Wamen Koperasi Farida Farichan.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025