CENTER of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik langkah Badan Gizi Nasional yang berkukuh menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG saat musim libur sekolah atau Natal dan Tahun Baru. BGN mengklaim program ini terus dijalankan karena ada risiko kekurangan gizi ketika pola makan murid tidak terpantau.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan program MBG sudah berjalan setahun dengan berbagai tantangan seperti makanan basi hingga tidak memenuhi standar gizi. Menurut dia, masa libur sekolah seharusnya menjadi waktu evaluasi.

“Ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang, ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu untuk balik modal lebih cepat pemilik SPPG,” kata Nailul dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Desember 2025.

Nailul mengatakan sumber anggaran program MBG ini membuat uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar. Per Desember 2025, sudah ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berjalan. Abila masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi tiap hari, ada 526,65 juta yang disediakan di musim libur.

Menurut Nailul, dengan harga rata-rata Rp 15 ribu per porsi, ada Rp 7,9 triliun uang masyarakat yang dipakai. “Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan. Apakah tidak lebih baik menambah anggaran untuk mereka jika pun sudah ada anggaran,” katanya.

Ia menilai sebetulnya tidak berat bagi pemerintah jika serius ingin menghentikan sementara program MBG dan mengalihkan anggaran untuk bencana Sumatera. Sebaliknya, ia malah menduga ada pemain dan kroni pemerintah yang mencari keuntungan di balik pemaksaan pembagian MBG di masa libur panjang saat ini.

Dalam hitungannya, dengan potensi laba per dapur mencapai 13,3 persen atau Rp 2 ribu dari pagu Rp 15 ribu per porsi, ada sekitar Rp 1 triliun laba yang masuk ke kantong pengusaha SPPB. “Tahu siapa yang punya SPPG? Ya kroni pemerintah,” katanya.

Di samping itu, Nailul mengkritik rencana BGN merapel MBG beberapa hari dalam satu paket yang tidak jauh dari makanan dalam kemasan. Kemasan itu meliputi untuk biskuit, jajan ringan, susu dalam kemasan, hingga roti.

Alih-alih dimiliki pengusaha mikro dan kecil, Nailul mengatakan aneka kebutuhan MBG justru kembali masuk ke kantong konglomerat. Uang Rp 7,9 triliun masuk lebih banyak ke konglomerat, bukan ke pedagang sayur di pasar, petani sayur di daerah. “Yang menikmati adalah orang besar yang duduk dalam kursi mewahnya di rumah yang megah."

Oleh sebab itu ia menyayangkan kalau penyaluran MBG saat masa liburan akhirnya hanya bakal memperkaya konglomerat yang kekayaannya bisa 1.000 kali lipat dari pekerja kantoran dengan gaji UMR. Ditambah lagi, standar gizi makanan kemasan di MBG tidak sebanding dengan sayuran, protein, karbohidrat, vitamin, dan manfaat lain yang terkandung dalam menu.

“Harusnya ini titik di mana orang tua mengevaluasi apakah benar anaknya suka makan sayur, makan buah, dan makanan bergizi lainnya. Bukan malah diberikan makanan dalam kemasan lagi,” katanya.

Tempo telah menghubungi Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan &epala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati pada Selasa, 23 Desember 2025 untuk meminta tanggapannya atas tudingan Celios tersebut. Tapi keduanya belum merepons upaya konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati sebelumnya menyampaikan alasan penyaluran MBG tetap harus berlanjut saat libur panjang. Pasalnya, ada risiko kekurangan gizi yang justru bakal meningkat pada masa libur sekolah ketika pola makan keluarga tidak terpantau.

Hidayati juga menggarisbawahi konsistensi sangat penting dalam pelaksanaan MBG. "Kami ingin memastikan bahwa masa liburan bukan periode berisiko bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu, tapi tetap menjadi fase yang aman karena dukungan gizi tetap berjalan,” tuturnya seperti dikutip dari laman resmi BGN pada Ahad, 21 Desember 2025.

Selain untuk siswa, MBG tetap dibagikan kepada kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita (kelompok 3B) saat libur sekolah. Kebijakan ini merujuk pada Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.

Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan pelayanan bagi kelompok 3B tidak mengalami jeda karena mereka merupakan penerima manfaat yang membutuhkan asupan gizi rutin serta terukur. Distribusi MBG bagi kelompok ini dilaksanakan secara reguler dari Senin hingga Sabtu, tanpa penyesuaian jadwal meski sekolah libur.

Hidayati menyampaikan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita adalah kelompok yang paling membutuhkan perhatian. "Karena itu, meskipun sekolah libur, distribusi MBG untuk kelompok 3B tetap berjalan enam hari sepekan. Ini merupakan amanat pedoman resmi dan wujud komitmen negara menjaga gizi sejak dini,” tuturnya.