KEMENTERIAN Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 telah mencapai Rp 736,3 triliun. Pembiayaan dilakukan lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Realisasi pembiayaan utang tersebut mencapai 94,9 persen dari target utang sepanjang 2025 sebesar Rp 775,9 triliun. Penarikan utang ini merupakan bagian dari pembiayaan anggaran. Tujuan pembiayaan anggaran adalah menutup defisit, pembiayaan investasi dan mendukung pengelolaan kas negara yang efisien.

Adapun realisasi total pembiayaan anggaran adalah Rp 744 triliun. “Itu dibagi pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari APBN dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 7,7 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2025.

Thomas Djiwandono juga menyoroti tingginya permintaan investor terhadap SBN yang berdampak pada turunnya imbal hasil atau yield obligasi pemerintah tersebut. “Selama tahun lalu bid to cover ratio (rasio penawaran terhadap permintaan) kita cukup sehat. Rata-ratanya 3,2 kali untuk SUN (surat utang negara) dan di pasar SBSN (surat berharga syariah negara) rata-ratanya 3,4 kali,” ucapnya.

Penurunan imbal hasil menurut dia juga didukung oleh pasar keuangan domestik yang solid dan kinerja perekonomian. Selain itu, jarak antara imbal hasil SBN Valas dengan surat utang pemerintah AS atau US treasury tenor 10 tahun juga makin menyempit.

Capaian lain yang juga disampaikan adalah investor retail SBN yang terus bertambah. Sejak awal peneribitan pada 2016 hingga akhir 2025 jumlah investor SBN retail mencapai 1.018.925.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto memastikan utang pemerintah masih dalam level aman dengan risiko dan portofolio yang terkelola dengan baik. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan melaporkan realisasinya bulan depan. “Sesuai dengan jadwal, posisi utang pemerintah Desember 2025 akan kami publish di awal Februari setelah keluar pertumbuhan ekonomi kuartal keempat,” ucapnya.

KEMENTERIAN Keuangan melaporkan realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp 51,5 triliun pada 2025. Angka ini setara 72,5 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun.

“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 51,5 triliun,” ucap Wakil Menteri Keuangan Thoma Djiwandono dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Thomas Djiwandono mengatakan penerima manfaat MBG telah mencapai 56,13 juta jiwa per 7 Januari 2026. Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 19.343 dengan jumlah pekerja sebanyak 789.319.

Adapun anggaran untuk program MBG pada 2026 mencapai Rp 335 triliun. Anggaran ini sudah termasuk dana cadangan sebesar Rp 67 triliun. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta pada tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi bahwa MBG yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi program dengan serapan anggaran paling cepat pada kuartal pertama 2026. “Yang saya yakin MBG duluan karena udah jalan, kan, sekolahnya,” kata dia seusai konferensi pers APBN Kita.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran program MBG akan merata di seluruh desa pada 2026. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"InsyaAllah tahun 2026 seluruh desa di Indonesia akan menerima MBG," kata Prabowo pada Rabu, 7 Januari 2026. ‎Dia mengatakan target penyaluran MBG ke seluruh desa akan terealisasi pada akhir tahun ini. Prabowo berujar penyaluran makan gratis itu akan menyasar pelajar, ibu hamil, hingga lansia.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat politis atau bertujuan mengintimidasi. Dalam rapat itu, Dewan Gubernur BI membuat keputusan mengenai suku bunga acuan. Menurut Purbaya, kehadiran pemerintah dalam rapat itu diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Purbaya mengatakan peran Wakil Menteri Thomas adalah untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah dengan BI serta untuk melihat bagaimana suasana di bank sentral.

“Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan bank sentral,” kata Purbaya kepada media usai menghadiri acara Bloomberg Technoz Ecoverse di The Westin, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

Kehadiran Thomas dalam Rapat Dewan Gubernur sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers. Perry mengatakan BI sebenarnya mengundang Menteri Keuangan, namun Purbaya diwakili oleh Thomas Djiwandono.

“Pada hari ini untuk Rapat Dewan Gubernur kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai wakil pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan,” ucap Perry dalam konferensi pers hasil RDG yang digelar daring pada Rabu, 19 November 2025. Perry menyatakan kehadiran Thomas sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 43 ayat 1 huruf A.

Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Alasan kedua, sesuai dengan UU tersebut, Perry menilai kehadiran Menteri Keuangan diperlukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah.

Perry menuturkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas menyampaikan beberapa hal dalam rapat tersebut. Pertama, pentingnya membangun ekspektasi positif secara bersama-sama oleh BI dan pemerintah. Dengan membangun ekspektasi, efektivitas kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan akan semakin baik. Kedua, kata Perry, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan perkembangan mengenai ekspansi fiskal yang akan dilakukan pemerintah di triwulan keempat.

Ketiga, Perry menyebutkan bahwa Thomas menyampaikan rencana pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), baik dalam negeri maupun luar negeri. “Dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun di luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh Bank Indonesia,” tutur Perry.

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa BI mengundang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk hadir dalam Rapat Dewan Gubernur bulanan November. Dalam rapat itu, Purbaya diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Adapun Rapat Dewan Gubernur diadakan pada 18-19 November 2025.

“Pada hari ini untuk Rapat Dewan Gubernur kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai wakil pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan,” ucap Perry dalam konferensi pers hasil RDG yang digelar daring pada Rabu, 19 November 2025. Perry pun membeberkan sejumlah alasan di balik kehadiran Thomas Djiwandono.

Pertama, Perry mengatakan kehadiran Thomas Djiwandono sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 43 ayat 1 huruf A. Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

Alasan kedua, sesuai dengan UU tersebut, Perry menilai kehadiran Menteri Keuangan diperlukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah. Ketiga, koordinasi kebijakan antara BI dan pemerintah dinilai penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih di tengah situasi ketidakpastian global.

Perry menuturkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan beberapa hal dalam rapat tersebut. Pertama, pentingnya membangun ekspektasi positif secara bersama-sama oleh BI dan pemerintah. Dengan membangun ekspektasi, efektivitas kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan akan semakin baik.

Kedua, kata Perry, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan perkembangan mengenai ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, Thomas Djiwandono menyatakan ekspansi pemerintah pada triwulan keempat akan semakin tinggi. Hal ini ditandai dengan pengeluaran kementerian/lembaga yang semakin meningkat, serta peningkatan pengeluaran untuk bantuan program-program sosial dan ekonomi kerayatan.

Ketiga, Perry menyebutkan Thomas Djiwandono menyampaikan rencana pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baik dalam negeri maupun luar negeri. “Dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun di luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh Bank Indonesia,” tutur Perry.