JAKARTA - Ruang representasi politik di daerah dinilai berpotensi menyempit apabila ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diterapkan dalam pemilihan anggota DPRD. Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Perindo menilai perluasan threshold ke tingkat daerah berisiko mengurangi keterwakilan suara masyarakat dalam lembaga legislatif.

Ketua DPP Bidang Fraksi dan Pemerintahan Partai Perindo Gardian Muhammad menegaskan Perindo menolak wacana penerapan parliamentary threshold untuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. "Partai Perindo menolak wacana perluasan ambang batas parlemen ke tingkat DPRD karena berpotensi mereduksi kualitas demokrasi dan mengabaikan prinsip keterwakilan rakyat,” ujar Gardian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/06/2026).

“Setiap suara yang diberikan masyarakat harus memiliki kesempatan yang adil untuk terkonversi menjadi representasi politik, bukan terhapus oleh mekanisme yang semakin membatasi akses partai-partai tertentu," sambungnya.

Demokrasi Dinilai Tidak Boleh Mempersempit Pilihan Rakyat

Gardian menilai perluasan ambang batas parlemen justru berpotensi menguntungkan partai-partai besar dan mempersempit ruang hadirnya alternatif politik di daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi keberagaman aspirasi masyarakat yang seharusnya terwakili dalam proses demokrasi.

"Penerapan ambang batas yang lebih luas justru berisiko menciptakan gejolak politik di daerah dengan menguntungkan partai-partai besar dan menyulitkan lahirnya alternatif politik yang mampu mewakili kepentingan masyarakat secara lebih beragam. Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui penyempitan pilihan, melainkan melalui kompetisi yang terbuka dan setara," katanya.

Penolakan terhadap perluasan parliamentary threshold mengemuka setelah muncul usulan agar ambang batas parlemen tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tetapi juga diterapkan secara berjenjang pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam revisi UU Pemilu.

Perindo Minta Reformasi Politik Tidak Kurangi Hak Pemilih

Menurut Gardian, pembenahan sistem politik seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi melalui kaderisasi, transparansi partai, dan penguatan akuntabilitas wakil rakyat, bukan dengan menambah pembatasan yang berpotensi mengurangi hak politik warga negara.

"Pembenahan sistem politik seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas kaderisasi, transparansi partai, dan akuntabilitas wakil rakyat. Jangan sampai alasan penyederhanaan sistem kepartaian dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik warga negara dan membatasi representasi di tingkat lokal," tegasnya.

Dia menegaskan Partai Perindo memahami pentingnya keterwakilan politik di daerah karena saat ini memiliki 349 anggota DPRD kabupaten/kota dan 31 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa demokrasi daerah membutuhkan ruang kompetisi yang terbuka agar masyarakat memiliki pilihan politik yang beragam dan aspiratif.

Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal pembahasan revisi UU Pemilu agar menghasilkan regulasi yang tetap menjamin keterwakilan masyarakat, memperkuat kualitas demokrasi, serta menjaga hak politik warga negara di seluruh tingkatan pemerintahan.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) berharap tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hal ini ditegaskan Andi dalam SINDO Prime bertajuk ‘17 Juta Suara Terbuang, Pakar Dorong Parliamentary Threshold Dihapus’.

Dia mengingatkan soal adanya adagium Vox Populi Vox Dei, yang jangan sampai diabaikan. Dia mengingatkan kembali jika ada sekitar 17,3 juta atau posisinya sekitar 11,3% secara akumulasi suara rakyat yang terbuang dalam Pemilu 2024.

Jika itu diposisikan sebagai partai politik, suara yang terbuang itu seperti menempatkan urutan kelima secara nasional. "Jangan sampai suara ini menjadi sia-sia atau terbuang," tegas Andi dikutip dari YouTube SindoNews, Kamis (28/5/2026).

Dia mengingatkan bahwa partai-partai politik ini mendirikan partai itu tidak mudah. Harus banyak tahapan yang harus dilalui seperti verifikasi faktual, administrasi hingga perlunya ada perwakilan 100 persen di seluruh daerah.

"Alangkah ketidakadilan ini terjadi kalau itu diabaikan," ujarnya.

"Jadi harapan kita bahwa pemerintah komitmen menjalankan amanah itu walaupun memang kita menyadari agak sulit untuk 0% eh parliamentary threshold nasional, tapi di daerah sekiranya bisa proporsional," tuturnya.

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold idealnya adalah 0%. Menurutnya, pembuat Undang-Undang (UU) perlu mempertimbangkan betul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merumuskan besaran ambang batas parlemen.

"Idealnya sih nol persen. Kalau kita bicara ideal ya. Jadi saya kira apa yang dipertimbangkan betul oleh MK," ujar Hadar saat dihubungi, Sabtu (23/5/2026)

Hadar mengatakan, banyak suara pemilih hilang dalam setiap gelaran pemilu. Menurutnya, model pemilu perlu diubah untuk menghindari terbuangnya suara rakyat.

"Karena begini, sebetulnya sistem pemilu yang kita gunakan itu dengan model Dapil (Daerah Pemilihan) yang ada sekarang, multi-member district ya, jadi dapil itu berwakil banyak dengan besaran atau magnitude yang bervariasi 3 sampai 10 di tiap-tiap daerah, itu secara alamiah sebetulnya sudah ada ambang batas juga gitu," ucap Hadar.

"Jadi artinya apa? Secara alamiah, secara inherent, itu pembatasan-pembatasan sudah diberlakukan di setiap dapil gitu. Nah, jadi ini saja yang kita gunakan kalau kita mau sungguh-sungguh mengakui suara rakyat, menghargai suara rakyat, dan mengakui bahwa suara rakyat merupakan kedaulatan. Jadi kedaulatan itu ada di suara-suara itu sebetulnya, bukan di rekayasa-rekayasa yang dibicarakan atau yang disebut dengan parliamentary threshold ini begitu," sambungnya.

Untuk itu, Hadar menilai, regulasi yang dibuat harus menghormati meskipun ada satu partai yang memperoleh satu kursi. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas suara rakyat yang terkonversi menjadi kursi parlemen.

"Salah satu karakter atau hal positif yang kita dapatkan di pemilu adalah kita mendapatkan wakil. Jadi perwakilan ini harus kita betul-betul hargai gitu. Jadi idealnya menurut saya ya tiada (nol). Jadi betul-betul kalau saja partai politik di dapil mana pun memperoleh satu kursi, maka dia harus diikutkan untuk bisa (masuk parlemen)," kata Hadar.

"Tidak boleh kemudian dinyatakan tidak jadi, kita tolak ini, kemudian kursinya dibagi-bagi di antara partai lain gitu. Itu menurut saya menjadi tidak adil. Jadi pemilu itu menjadi tidak adil karena yang tadinya berhak akhirnya nggak boleh dia, dan kursinya dibagi-bagi sama partai yang melampaui ambang batas berapa persen ini. Jadi kalau saya memandangnya begitu," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sejumlah partai politik non-parlemen saat ini tengah menggodok rumusan usulan penurunan persentase ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebagai upaya agar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan ambang batas sebesar 4% tidak lagi berlaku pada Pemilu 2029 mendatang, dapat diimplementasikan secara penuh.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan bahwa penataan ulang ambang batas parlemen secara mendesak harus dilakukan supaya selaras dengan prinsip sistem pelaksanaan pemilihan umum yang terkandung dalam konstitusi.

"Iya, saya ingin tegaskan bahwa proses untuk merumuskan parlemen thresholds harus betul-betul sesuai dengan rasio logika dan matematika pemilunya," ujar Ferry kepada Bisnis usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026) malam.

Ferry menjelaskan formula penghitungan ambang batas yang ideal sangat penting untuk diterapkan guna menekan angka suara sah pemilih yang tidak dapat dikonversi partai menjadi kursi di Senayan. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024, ia menyebut tingginya ambang batas dapat memicu fenomena disproporsionalitas hasil pemilu yang masif.

"Karena kita berangkat pada sistem proporsional, apalagi dengan sistem proporsional terbuka. Nah, oleh karena itu supaya nanti tidak terjadi disproporsionalitas, bahkan 17,3 juta surat suara terbuang di [Pemilu] 2024, maka ini harus ada perbaikan, dan putusan ini kan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan 116," lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, Ferry menyatakan Perindo serta partai-partai non-parlemen lainnya menilai bahwa angka 1% menjadi ambang batas yang paling masuk akal jika dihitung menggunakan formula matematis pemilu. Walau begitu, partai-partai non-parlemen juga berharap opsi untuk menghapuskan ambang batas secara total atau mencapai 0% tetap terbuka.

"Nah, oleh karena itu Partai Perindo yang mengusulkan bahwa angka 1% menjadi sesuatu yang sangat rasional dengan rumusan-rumusan materi-materi pengeluh yang ada, dan ini juga kita juga berharap kalau toh memang tidak 1%, maka kalau memang 0% pun itu menjadi luar biasa," jelasnya.

Dalam memperjuangkan perubahan regulasi ini, Perindo tidak bergerak sendirian. Ferry mengungkapkan pihaknya saat ini aktif membangun komunikasi dan konsolidasi bersama kekuatan politik di luar parlemen lewat wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).

"Kalau itu kan kita bergabung dalam Sekber. Jadi ada sekretariat bersama namanya GKSR, gerakan kedaulatan suara rakyat. Jadi kami ada delapan partai politik non-parlemen. Kita membuat satu rumusan yang nantikan rumusan-rumusan tersebut nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan-pimpinan DPR dan juga kepada pemerintah," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai sejauh mana perkembangan draf usulan tersebut telah bergulir, Ferry menyebutkan bahwa dokumen rekomendasi tersebut saat ini telah memasuki fase finalisasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

"Sedang dirumuskan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan sampaikan," katanya.

Saat ditegaskan kembali mengenai target final partai-partai non-parlemen mengenai besaran angka parliamentary thresholds yang akan disodorkan pihaknya kepada DPR RI dan pemerintah, Ferry menyatakan angka 1% tetap menjadi opsi paling realistis pihaknya berdasarkan kalkulasi internal GKSR.

"Ya, kalau dari hitungan kami sih 1% itu sudah sangat pas sekali. Kalau toh memang ada yang mengusulkan 0% dia lebih baik juga," pungkasnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kembali dibahas oleh sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Focus group discussion (FGD) digelar mereka untuk merumuskan penyelamatan jutaan suara rakyat, melalui penurunan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT).

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar hadir dalam forum tersebut. Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, serta Partai Berkarya.

"Sekber GKSR ini akan kita terus hidupkan. Hari ini kita mengundang Pak Mahfud MD untuk membahas Parliamentary Threshold (PT). Kita akan mendengar masukan, bagaimana agar seharusnya tidak ada satu suara pun yang hilang," kata OSO saat membuka FGD bertajuk Dinamika Parliamentary Threshold dan Masa Depan Demokrasi Representatif Indonesia di Kantor Sekber GKSR, Menteng, Jakarta, Senin (11/5/2026).

OSO menuturkan, sejumlah partai di parlemen mulai bersuara terkait Parliamentary Threshold (PT). Ada yang mengusulkan 5 hingga 7 persen, tapi ada juga yang mengusulkan 0 persen. OSO mengungkapkan, GKSR melihat PT berpotensi membuang jutaan suara rakyat, mempersempit representasi politik, memperkuat dominasi/hegemoni partai besar, dan mematikan regenerasi politik nasional.

"Demokrasi tak boleh berubah menjadi kompetisi tertutup, kartel elite, dan arena eksklusif partai mapan. Jangan sampai, demokrasi kita memberi hak memilih kepada rakyat, tapi tak memberi hak untuk diwakili," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Sebab itu, kata OSO, GKSR mengusulkan penerapan Fraksi Threshold, bukan memperluas penerapan PT hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Semakin tinggi PT, semakin besar suara rakyat yang hilang, semakin sempit ruang politik alternatif. PT hingga DPRD akan membunuh demokrasi lokal, memperkuat dominasi partai nasional, dan melemahkan memangat otonomi daerah," tuturnya.

Dia mengatakan, GKSR mendorong revisi UU Pemilu dilakukan lebih awal. Pihaknya berharap, revisi UU Pemilu selesai akhir tahun 2026, maksimal awal tahun 2027. "Tujuannya, memberi kepastian kepada partai dan rakyat, menghindari kekacauan hukum dan judicial review berulang," kata mantan Wakil Ketua MPR itu.

OSO menambahkan, berbagai hasil kajian dan diskusi GSKR akan disampaikan ke legislatif dan pemerintah. "Yang kita harapkan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Pemerintahan sekarang pasti akan ikut konstitusi. Intinya, 17 juta suara rakyat pemilih partai nonparlemen tak boleh hilang, meski hanya satu suara," jelasnya.

OSO juga mengungkapkan perubahan struktur kepengurusan GKSR. Posisi Ketua GKSR dijabat Said Iqbal dari Partai Buruh, dan Sekjen Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Sementara, OSO menduduki Ketua Dewan Pembina GKSR.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui, dengan sistem saat ini, banyak suara yang hilang tak terwakili di DPR. Sebab, ada partai nonparlemen yang tak tembus PT 4 persen. "Jumlahnya 17 juta suara. Itu di atas 7 partai lain. Diskusi kami kemarin di forum bersama Pak Yusril (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra), suara ini tak boleh terbuang," ujarnya.

Bagaimana caranya? Kata Mahfud, kalau bisa PT dihapus. Tapi jika mau dipaksakan pakai PT, maka lebih baik diterapkan Fraksi Threshold atau Stambus Acor, yakni, menggabungkan suara sampai mencapai jumlah minimal satu fraksi untuk berhimpun membentuk fraksi sendiri.

"Saya juga sudah sampaikan ini ke DPR saat rapat dengan pendapat soal RUU Pemilu, saya bersama Pak Jimly Asshidiqie sampaikan ada 17 juta suara yang terbuang," tuturnya.

Mahfud menjelaskan, intinya demokrasi Indonesia dengan sistem proporsional, harus memastikan tak ada suara yang hilang. "Sebenarnya, di DPRD fraksi gabungan sudah hidup. Harusnya di nasional juga seperti itu," tegasnya.

Selain itu, kata Mahfud, Revisi UU Pemilu penting segera dibahas. Sebab, tahapan Pemilu 2029 dimulai Juni tahun ini, kemudian diikuti dengan tahapan Pilkada. "Undang-Undang Pemilu harus selesai akhir tahun ini. Paling lambat awal 2027, itu harus sudah selesai," pungkasnya.

Hal senada dikatakan oleh Zainal Arifin Mochtar. Pria yang akrab disapa Uceng ini juga menilai, paling mudah mengunci aturan dengan Fraksi Gabungan. "Saya setuju itu. Dan ini sudah pernah dilakukan," kata Uceng.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

"Partai politik bisa dianggap lolos threshold jika mampu menempatkan minimal satu anggota di setiap komisi DPR. Jika saat ini ada 13 komisi, berarti partai harus memiliki setidaknya 13 anggota DPR terpilih," kata Yusril usai memberikan materi pada Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota DPRD Fraksi Hanura se-Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (2/5/2026).

Namun, bagi partai yang tidak memenuhi ambang batas, jelas Yusril, solusi dapat ditempuh melalui penggabungan kekuatan politik. Dua atau lebih partai yang tidak lolos ambang batas tetap dapat membentuk fraksi gabungan. "Kalau satu partai mendapat 8 kursi dan partai lain 7 kursi, ketika digabung menjadi 15, maka mereka bisa membentuk fraksi gabungan di DPR," tuturnya.

Yusril menilai, mekanisme ini penting untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia. Dia mencontohkan, Hanura dan partai lainnya yang saat ini tidak memiliki perwakilan di Senayan. "Kalau digabungkan, suaranya bisa mencapai sekitar 22 persen, tapi tidak terwakili dan hilang begitu saja. Ini persoalan serius dalam demokrasi kita,” tegasnya.

Yusril berharap, usulan fraksi gabungan terus disosialisasikan agar menjadi perhatian publik. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pokok pembahasan dalam amandemen Undang-Undang Pemilu di DPR," pungkasnya.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Zainal Arifin Mochtar (Uceng) menilai tak perlu khawatir bila terjadi fragmentasi politik dengan kecilnya ambang batas parlemen . Hal ini diungkapkan Uceng sekaligus merespons anggapan kekhawatiran terjadinya fragmentasi politik bila ambang batas parlemen kecil.

"Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold , saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Kan begini, parliamentary threshold itu lagi-lagi yang selalu dibayangkan itu adalah menghindari terlalu terfragmentasinya. Saya kira enggak ada masalah kalau terfragmentasi," ungkap Uceng saat ditemui di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Menurut Uceng, terfragmentasinya politik akibat kecilnya ambang batas parlemen bisa diatasi dengan membuat skema fraksi gabungan. Dengan begitu, ia menilai, segala keputusan politik tetap dapat diakomodir melalui fraksi gabungan.

"Paling mudah adalah mengunci dengan membuat fraksi, fraksi gabungan kan? Jadi kebutuhan platform bersama itu bisa disepakati tetap. Sehingga ketika dia bersuara di tingkat komisi, dia melakukan pengawasan di tingkat komisi, dia melakukan kerja-kerja di tingkat komisi, tetap pada platform yang disepakati di tingkat fraksi yang bisa jadi gabungan itu," jelas Zainal.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, skema fraksi gabungan ini telah diterapkan di tingkat DPRD. Ia berkata, skema fraksi gabungan ini seperti konsep stembus accord.

"(Fraksi gabungan) sebenarnya kan di DPRD sudah hidup sekarang. Iya kan? Artinya partai-partai yang tidak mencapai satu jumlah fraksi bergabung. Kan sama seperti stembus accord yang diusulkan," ucap Mahfud.

Karena itu, kata Mahfud, hal tersebut bisa juga dibuat di tingkat pusat. "Nah, di atas juga nanti begitu saja di nasional, yang tidak ini bergabung gitu, sehingga mencapai satu fraksi di antara partai-partai yang sama-sama tidak mencapai threshold. Sebenarnya kan itu praktisnya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya akan banyak variasi dari usul itu."

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 1%. Pemerintah dan DPR RI pun diyakini akan merumuskan ambang batas parlemen sesuai konstitusi.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) seusai menggelar FGD di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Ia berharap, perumusan ambang batas parlemen sesuai dengan konstitusi.

"Yang kita harapkan adalah sesuai dengan konstitusional dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Itu yang harus diikuti. Kan ada dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu enggak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar undang-undang, negara kita ini sudah hancur," ujar OSO.

OSO meyakini, lembaga pembentuk UU akan patuh terhadap UU dalam merumuskan ambang batas parlemen. Ia pun meminta para partai "parlemen" tak perlu takut bila nilai ambang batas kecil.

"Mereka enggak perlu takut sebagai partai besar, ya, mereka enggak perlu takut. Kenapa takut? Karena mereka sudah besar, sudah pasti menang kok. Kenapa takut dengan yang kecil-kecil? Dan suara rakyat 17 juta tidak boleh hilang lagi, biarpun satu suara," ujar OSO.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura ini menilai, besaran ambang batas parlemen tak perlu nol persen. "Jadi ya minimalnya ya ada, nggak usah zero persenlah. Satu persen juga nggak apa-apa," kata OSO.

JAKARTA - Perdebatan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali mengarah pada persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia, yakni keterwakilan suara rakyat. Besaran PT dinilai tidak hanya menentukan konfigurasi politik di parlemen, tetapi juga memengaruhi jutaan suara masyarakat yang berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi legislatif.

Dalam sistem pemilu Indonesia, tingginya parliamentary threshold dinilai dapat memperbesar disproporsionalitas representasi politik. Dampaknya tidak hanya dirasakan partai peserta pemilu, tetapi juga kelompok masyarakat yang kehilangan saluran representasi akibat suaranya tidak terakomodasi di parlemen.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jakarta, Senin (11/05/2026). Forum itu dihadiri sejumlah partai politik anggota GKSR bersama Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pembahasan parliamentary threshold harus disesuaikan dengan prinsip keterwakilan suara dalam sistem pemilu nasional.

“Dari dua pakar ini mengemukakan terkait dengan soal parliamentary threshold yang intinya adalah terkait dengan proporsionalitas. Jadi, bagaimana PT itu diberlakukan betul-betul sesuai dengan sistem pemilu kita, yaitu sistem pemilu proporsional,” ujar dia.

Menurut Ferry, sistem pemilu seharusnya mampu menjaga agar suara masyarakat tetap terwakili dalam proses politik. Karena itu, penetapan angka PT dinilai tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.

“Kalau sistem pemilunya proporsional, maka tidak ada suara yang terbuang seperti itu,” kata dia.

PT Tinggi Dinilai Perbesar Disproporsionalitas

Ferry menegaskan penentuan angka parliamentary threshold seharusnya menggunakan pendekatan rasional berbasis matematika pemilu dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dia menilai penetapan angka tanpa ratio legis berpotensi menimbulkan ketidakadilan representasi politik.

“Angka-angka tersebut jangan konteks politik, atau jangan konteks berdasarkan asumsi-asumsi politik. Tapi itu berdasarkan dari matematika pemilu yang ada,” ujar dia.

Menurut dia, GKSR tengah merumuskan konsep parliamentary threshold dalam rentang 1 hingga 2 persen sebagai bagian dari desain sistem yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip keterwakilan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116.

Dia juga menilai fragmentasi politik tidak sepenuhnya berdampak negatif dalam demokrasi. Sebaliknya, keterlibatan lebih banyak elemen masyarakat dinilai penting agar kelompok marjinal, disabilitas, dan kelompok rentan tetap memiliki ruang dalam proses politik nasional.

“Dalam sistem pemilu proporsional, sisi-sisi melibatkan banyak segmen masyarakat itu menjadi penting. Kaum marjinal, terus kaum disabilitas, terus kelompok-kelompok rentan, semua kan bisa masuk dalam aktivitas proses ini,” ucap dia.

Perindo Siapkan Penguatan Akar Rumput

Selain mendorong formulasi parliamentary threshold yang lebih proporsional, Ferry mengatakan Partai Perindo juga akan memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput untuk menghadapi skema baru dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

“Kita memperjuangkan PT betul-betul mencerminkan sistem proporsional, tidak lagi ada disproporsionalitas,” kata dia.

Menurut dia, apabila formulasi parliamentary threshold baru telah ditetapkan, Partai Perindo akan mengoptimalkan kerja politik dan penguatan kelembagaan partai di masyarakat.

“Dan ini harus kerja keras di Partai Perindo dan mudah-mudahan Partai Perindo bisa mengoptimalkan kerja-kerja, yang pasti adalah kita berharap bahwa seluruh kelembagaan kita betul-betul kita kuatkan di akar rumput kita di masyarakat,” ujar dia.

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai akan menjadi penentu arah kualitas representasi politik nasional ke depan, terutama dalam memastikan setiap suara masyarakat tetap memiliki ruang keterwakilan dalam sistem demokrasi.

JAKARTA - Partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) berupaya agar besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold mencerminkan sistem proporsional. Upaya itu ditujukan agar tak ada disproporsionalitas dalam pemilu mendatang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah seusai menghadiri FGD yang digelar di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Ferry mengingatkan partai parlemen agar merumuskan ambang batas parlemen berlandaskan dengan kondisi sistem proporsional yang ada. Ia meminta agar tak ada unsur politis dalam merumuskan ambang batas parlemen.

"Ya, yang pertama tentunya angka-angka tersebut jangan konteks politik, atau jangan konteks berdasarkan asumsi-asumsi politik. Tapi itu berdasarkan dari matematika pemilu yang ada, berdasarkan dari kondisi sistem proporsional yang ada," ujar Ferry.

Ferry pun mengingatkan DPR RI dan pemerintah. "Nah, kita ingin nantinya yang ditentukan, yang diputuskan oleh DPR dalam UU (Pemilu) yang baru adalah bahwa angka-angka tersebut itu ada ratio legis-nya, ada matematika pemilunya. Itu yang memang menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita rumuskan," ucapnya.

Menurut Ferry, GKSR berupaya untuk mendesain ambang batas parlemen yang memiliki landasan yang jelas. Untuk itu, ia menyebut, besaran ambang batas parlemen yang ideal berkisar antara 1-2 persen. "Nah, GKSR pada kesempatan kali ini juga mencoba mendesain seperti itu, sehingga misalnya muncul kenapa muncul angka 1 sampai dengan angka 2 persen? Itu kan satu range dari matematika pemilu yang kita kita gunakan," ucapnya.

Ferry menyampaikan, rumusan ambang batas parlemen ini akan diupayakan GKSR agar bisa diberikan kepada pembentuk UU, baik DPR RI maupun pemerintah. "Ya, yang pasti kan kita berharap pertama bahwa kita memperjuangkan PT betul-betul mencerminkan sistem proporsional, tidak lagi ada disproporsionalitas. Itu yang utama, sehingga angka 1 persen itu menjadi satu aspek yang sangat penting. Bahkan tadi di diskusi ada range antara 1 sampai 2 persen," kata Ferry.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Zainal Arifin Mochtar mengingatkkan DPR RI untuk berhati-hati dalam menerapkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang terlampau tinggi. penerapan ambang batas parlemen yang tinggi berpotensi merusak resresentasi suara rakyat dan sistem pemilihan proporsional.

Hal itu diungkapkan Uceng, sapaan akrab Zainal Arifin Mochtar, dalam FGD yang digelar di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Menurutnya, rakyat yang terpinggirkan akan tersingkir bila representasi rakyat dirusak.

"Nah, makanya saya ingin mengatakan, hati-hati dengan parliamentary threshold yang tinggi itu karena dia bisa merusak bukan saja derajat keterwakilan yang saya bilang tadi dalam sistem pemilu proporsional, tapi juga bisa merusak representativeness-nya rakyat Indonesia itu. Bahaya sebenarnya kalau dirusak, karena akhirnya orang yang paling terpinggirkan itu tidak bisa," ujarnya.

Uceng mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa ambang batas 4% harus diubah sebagaimana Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. MK, kata dia, meminta pembentuk UU untuk merumukan ambang batas parlemen berlandaskan alasan rasional atau kekuatan analisis yang jelas.

"Jadi kalaupun pemerintah dan DPR mau susun parliamentary threshold, dia harus punya rumusan yang memadai. Dia harus punya rumusan yang masuk di akal, dia harus punya rumusan yang bisa menjelaskan kenapa harus diperoleh angka itu supaya angka yang ada itu bukan batu yang tiba-tiba jatuh dari langit," ucapnya.

Selain itu, Uceng mengingatkan, sistem pemilu proporsional memiliki cita-cita untuk mengonversi suara sebanyak-banyaknya menjadi kursi parlemen. "Maka, kalau kita tinggikan angka parliamentary threshold, itu mengkhianati sistem pemilihan proporsional. Enggak boleh. Karena membiarkan suara terbuang itu terlalu besar dan banyak," tegasnya.

Uceng mencontohkan 17 juta suara terbuang pada Pemilu 2024. Menurutnya, total suara terbuang ini sama dengan partai politik urutan ketiga di Pileg 2024. Untuk itu, ia menilai, besaran ambang batas parlemen tak boleh terlampau tinggi agar sistem pemilu proporsional tak rusak.

"Karena proporsional itu cita-citanya adalah mengonversi suara sebanyak-banyaknya menjadi kursi. Itu sebabnya yang pertama saya bilang, eh, parliamentary threshold ya, sebenarnya harusnya jangan merusak yang namanya sistem pemilu proporsional," ujarnya.

Dia pun mengingatkan pembuat UU untuk berhati-hati dalam menyusun ambang batas parlemen. "Jangan biarkan gairah, keinginan oligarki partai besar yang mau menguasai parlemen sehingga kemudian mendorong model-model parliamentary threshold tinggi, itu malah membunuh demokrasi itu sendiri. Dia membunuh karena membuang suara terlalu banyak, menghilangkan representasi banyak," tegasnya.

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan ambang batas parlemen nol persen. Bila tetap ingin ada ambang batas parlemen, perlu diatur pemberlakuan fraksi threshold.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri focus group discussion (FGD) yang digelar oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Mahfud berkata, ada 17 juta suara terbuang dan tak terkonversi menjadi kursi parlemen saat pemilu lalu.

"17 juta itu di atas 7 partai yang lain yang mendapat kursi hanya karena 4% diraih. Kan yang lebih dari 17 juta itu kalau ndak salah PDIP, Gerindra, dan Golkar," kata Mahfud.

Menurut Cawapres 2024 itu, tak boleh ada satu pun suara yang terbuang. Pasalnya, kata dia, satu suara pun sangat penting dan berarti. Menurutnya, ada sejumlah cara agar suara rakyat ini tak terbuang.



"Caranya kalau bisa, ya ada tanpa threshold. Tapi kalau mau dipaksakan juga threshold, ada cara kedua, yaitu bukan parliamentary threshold , tapi fraksi threshold, tadi disebutkan," ucap Mahfud.

Bagaimana caranya? "Dulu di zaman-zaman lalu itu ada istilah stembus accord. Stembus accord itu menggabungkan suara sampai mencapai sejumlah fraksi, sejumlah minimal anggota fraksi."

Dengan konsep ini, Mahfud berkata, partai politik bisa berhimpun untuk membuat satu fraksi sendiri hingga syarat batas pembentukan fraksi terpenuhi. Ia berkata, usulan ini telah disampaikan saat RDPU bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

"Nah sekali lagi, kita mengusulkan adanya stembus accord paling tidak, kalau tidak bisa sampai ke nol persen. Nah, itu yang pokok dari ini tadi," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas RUU Pemilu . Dalam forum itu, turut hadir mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof Zainal Arifin Mochtar (Uceng).

Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

"Hari ini kita akan menerima dan mendengar masukan dari Pak Mahfud MD atas inisiatif Sekjen Satgas Kedaulatan dari Suara Keadilan Rakyat, yang sebentar lagi akan kita dengar bagaimana seharusnya yang sebenarnya harus dilakukan oleh bangsa, dan tidak ada menyinggung apa-apa, tapi menyinggung hati nurani semua pihak agar kita tidak menghilangkan satu suara pun lagi di dalam pemilu yang akan datang," tutur OSO saat membuka FGD di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Benny Rhamdani menyampaikan, FGD ini untuk mempertaruhkan arah demokrasi Indonesia, mempertanyakan kualitas representasi rakyat, dan menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi monopoli elit politik.

"Satu, bagaimana menjelaskan situasi politik nasional terkait PT? Parliamentary threshold kembali menjadi isu strategis menjelang revisi Undang-Undang Pemilu di mana sejumlah partai mulai mendorong kenaikan PT. Misalnya, ada yang mengusulkan 5%, 6%, bahkan 7%. Tapi ada partai, dalam hal ini Partai Amanat Nasional yang mengusulkan 0%. Dan ada partai yang belum terbuka menyampaikan berapa persen, dalam hal ini PDI Perjuangan misalnya," tutur Benny.

Benny berkata, alasan parpol yang mengusulkan PT ada tiga, yakni penyederhanaan partai agar pemerintahan berjalan efektif, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas presidensialisme.

"Pertanyaan kita GKSR adalah: jika disebut efektif, efektif untuk siapa? Jika dikatakan stabil, stabil bagi siapa? Dan apakah stabilitas boleh dibayar dengan hilangnya (suara) jutaan rakyat yang telah memberikan kepercayaan dan memilih kita, partai yang bergabung di GKSR?" tuturnya.