Bisnis.com, SURABAYA — Gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon kembali menjadi sorotan.

Ahli hukum tata negara Mahfud MD mendesak pemerintah pusat mengambil sikap tegas untuk memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit Indonesia yang bertugas di wilayah konflik.

Sorotan tersebut mengemuka setelah anggota TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Rico Pramudia, meninggal dunia pada usia 31 tahun.

Ia mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka akibat terkena peluru artileri yang ditembakkan oleh tank pasukan pertahanan Israel di Lebanon selatan.

Mahfud menilai serangkaian insiden yang menimpa prajurit Indonesia dalam misi perdamaian perlu mendapat respons serius dari pemerintah. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada era Presiden Joko Widodo itu, negara memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan prajurit yang ditugaskan di luar negeri.

“Ya menurut saya pemerintah harus punya sikap yang tegas ya. Prajurit TNI ke sana adalah tugas negara. Oleh sebab itu, harus dijamin juga keselamatannya. Kalau tidak selamat, harus ada penjelasan mengapa itu terjadi,” ujar Mahfud di Surabaya, Senin (27/4/2026).

Ia juga menyoroti kompleksitas situasi di lapangan, terutama terkait pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keamanan pasukan perdamaian di wilayah konflik. Mahfud menilai kondisi semakin rumit karena terdapat pihak yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum internasional.

“Memang pasukan perdamaian itu di bawah PBB, tetapi ada pengaruh seperti Israel yang tidak tunduk pada aturan-aturan tersebut. Sehingga tidak ada jaminan yang jelas bahwa ini siapa yang menjamin keselamatan orang-orang ini. Meskipun kita tahu kalau pasukan perdamaian itu pasti PBB, tetapi kan ada pengaruh-pengaruh," ungkapnya.

Lebih jauh, Mahfud menilai pola serangan bersenjata di wilayah konflik kerap terjadi tanpa membedakan sasaran, termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Kondisi tersebut, menurutnya, kini turut berdampak pada prajurit Indonesia yang menjalankan mandat perdamaian internasional.

"Seperti Israel misalnya, 'kan tidak tunduk kepada aturan-aturan PBB untuk menjaga pasukan perdamaian itu, menyelamatkan. Mereka tetap menyerang saja tanpa memilih-milih lokasi begitu. Tanpa memilah dulu. yang mana yang pasukan perdamaian, bahkan banyak juga sukarelawan-sukarelawan di rumah sakit, termasuk dokter dan perawat juga dihantam habis. Nah, ini sekarang pindah ke tentara kita," jelasnya.

Atas situasi tersebut, Mahfud kembali menegaskan pentingnya sikap tegas pemerintah terkait keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Ia juga menekankan perlunya jaminan keselamatan maksimal bagi seluruh prajurit yang menjalankan tugas negara di wilayah konflik.

Mengenai usulan penarikan pasukan TNI yang bergabung dalam UNIFIL, Mahfud menegaskan dirinya menyerahkan segenap keputusan akhir kepada pemerintah dan TNI. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail penerapan kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, total sebanyak empat prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Mereka adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan, Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon, dan Praka Rico Pramudia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap temuan awal penyelidikan atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Tiga personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tewas dalam dua insiden terpisah pada 29 dan 30 Maret 2026.

Melansir Viory, Rabu (8/4/2026), Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menyampaikan bahwa satu dari dua insiden yang menewaskan prajurit Indonesia pada 29 Maret 2026 disebabkan oleh proyektil tank.

Proyektil tersebut merupakan amunisi utama kaliber 122 milimeter yang ditembakkan dari tank Merkava milik Pasukan Pertahanan Israel dari arah timur menuju wilayah Taiba. Korban dalam insiden ini adalah Kopda Farizal Rhomadhon.

Sebelum kejadian, PBB menyebut pihaknya sebelumnya telah membagikan koordinat posisi pasukan penjaga perdamaian kepada militer Israel (IDF) pada 6 dan 22 Maret.

Sementara itu, dua prajurit lainnya yang gugur pada 30 Maret 2026, yakni Mayor Zulmi Aditya Iskandar dan Serka M Nur Ichwan, tewas akibat ledakan alat peledak improvisasi (improvised explosive device /IED) yang dipicu kawat jebak

Menurut temuan awal, bahan peledak tersebut kemungkinan besar dipasang oleh kelompok Hezbollah.

"Kami telah menyampaikan temuan tersebut kepada pemerintah Indonesia, Israel, dan Lebanon," ungkap Dujarric seperti dikutip Viory.

Dujarric juga mengatakan PBB akan membentuk dewan penyelidikan untuk masing-masing insiden sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Dujarric juga menyatakan keprihatinan PBB atas ancaman Trump untuk memusnahkan peradaban Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali.

"Tidak ada tujuan militer yang dapat membenarkan penghancuran menyeluruh terhadap infrastruktur suatu masyarakat maupun penderitaan yang disengaja terhadap warga sipil," tegasnya.

Adapun pada Rabu (8/4), AS dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Kedua negara saling berkomitmen, yakni AS menangguhkan serangan penuh dan Iran membuka Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam keterangan resminya bahwa gencatan senjata setelah melakukan dialog bersama Perdana Menteri Pakistan dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir.

"Mereka meminta agar saya menahan penggunaan kekuatan destruktif yang akan dikerahkan malam ini ke Iran, serta dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman Selat Hormuz, saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode dua minggu," katanya dikutip dari akun X Gedung Putih, Rabu (8/4/2026).

Trump menyatakan kesepakatan ini setelah kedua belah pihak mendapatkan tujuannya masing-masing, khususnya mengenai persamaan jangka panjang dengan Iran dan negara kawasan di Timur Tengah.

Trump menyebut telah menerima proposal yang berisi 10 poin dari Iran dan merupakan awal untuk bernegosiasi. Dia menjelaskan Pemerintah AS akan mengkaji proposal tersebut untuk memperoleh kesepakatan final.

"Atas nama Amerika Serikat, sebagai Presiden, dan juga mewakili negara-negara di Timur Tengah, merupakan suatu kehormatan untuk melihat masalah jangka panjang ini semakin dekat menuju penyelesaian," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Seyed Abbas Araghchi mengapresiasi upaya Perdana Menteri Pakistan Sharif dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir agar menciptakan perdamaian antara Iran dengan AS.

Seyed menegaskan berdasarkan proposal yang telah diterima antara kedua negara, Iran menyatakan Selat Hormuz dapat dilalui dengan aman.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak United Nations (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui akun X pribadinya, Minggu (5/4/2026), menyusul meninggalnya tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat,” tulis SBY.

SBY turut menyampaikan duka mendalam saat memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

Dia menyoroti kesedihan keluarga yang ditinggalkan, termasuk istri, anak, dan orang tua korban yang hadir saat prosesi penghormatan di Cengkareng.

“Seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raga. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, SBY menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta PBB melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil terkait dengan insiden yang menyebabkan prajurit TNI gugur di Lebanon.

Menurutnya, PBB terutama UNIFIL harus mampu menjelaskan penyebab terjadinya rangkaian insiden yang menewaskan dan melukai prajurit Indonesia.

“Indonesia berhak untuk itu. PBB harus bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan dapat dipercaya,” katanya.

Bahkan dalam pernyataannya, SBY menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB memiliki mandat terbatas, yakni menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan melakukan pertempuran (peacemaking).

Dia menjelaskan bahwa misi seperti UNIFIL beroperasi berdasarkan Chapter VI Piagam PBB, yang tidak memberikan kewenangan tempur penuh kepada pasukan.

“Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pertempuran,” ujarnya.

Oleh sebab itu, SBY menyoroti perubahan kondisi di lapangan, di mana pasukan UNIFIL yang seharusnya bertugas di wilayah Blue Line kini berada di area yang telah menjadi zona konflik aktif.

Menurutnya, pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang meluas membuat posisi pasukan penjaga perdamaian menjadi sangat berbahaya.

“Yang semula bukan wilayah pertempuran kini telah menjadi war zone,” kata SBY.

Dia juga menyebut adanya laporan bahwa pasukan Israel telah maju beberapa kilometer dari garis demarkasi, sehingga meningkatkan risiko bagi personel UNIFIL.

Atas kondisi tersebut, SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara misi atau relokasi pasukan dari zona pertempuran.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.

Dia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas terkait situasi tersebut.

“PBB tidak boleh menggunakan standar ganda,” tegasnya.

Singgung Pengalaman di Misi PBB

SBY mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman langsung dalam misi PBB saat bertugas sebagai Kepala Pengamat Militer di Bosnia pada 1995–1996.

Dia juga mengingat keterlibatannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 2000 saat menjabat sebagai Menkopolkam, menyusul insiden di Atambua, Nusa Tenggara Timur.

SBY turut mengulas awal keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL. Dia menyebut pengiriman pasukan dimulai pada 2006 setelah konflik antara Israel dan Lebanon.

Saat itu, Indonesia mengusulkan pengiriman satu batalyon pasukan sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Sejak itu, Indonesia telah mengirimkan kontingen secara berkelanjutan, dengan total sekitar 19 rotasi hingga 2026.

Menutup pernyataannya, SBY memberikan pesan kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menjaga keselamatan.

“Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air,” tandas SBY.

Bisnis.com, JAKARTA - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memberikan bantuan berupa satu rumah kepada keluarga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

Pemberian rumah tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, prajurit Kodam IX/Udayana yang gugur saat menjalankan tugas di wilayah konflik.

Dilansir dari Antara, penyerahan dilakukan melalui Asisten Personel Kasdam IX/Udayana Kolonel Arh Burhan Fajari Arfian pada Sabtu (4/4/2026).

Selain rumah lengkap dengan perabotannya di Magelang, Jawa Tengah, keluarga almarhum juga menerima satu unit sepeda motor serta sejumlah bantuan lain untuk mendukung kebutuhan hidup ke depan.

Pangdam IX/Udayana menegaskan bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab institusi terhadap keluarga prajurit yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tugas negara.

Momentum penyerahan bantuan ini berlangsung bertepatan dengan prosesi penjemputan jenazah prajurit TNI yang gugur yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam juga bertemu langsung dengan keluarga almarhum, yakni istri Hana Dita Anjani dan putrinya yang masih berusia tujuh bulan.

Kehadiran Pangdam tidak hanya sebagai perwakilan institusi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moril kepada keluarga yang tengah berduka.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan Pangdam merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas negara.

Menurutnya, TNI akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada keluarga prajurit sebagai bagian dari tanggung jawab moral institusi.

Ia juga menegaskan pengabdian para prajurit yang gugur akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI.

Sementara itu, prosesi penyambutan jenazah tiga prajurit TNI dilakukan secara militer dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Tiga prajurit yang gugur, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

Usai penyambutan, ketiga jenazah diberangkatkan ke daerah asal untuk dimakamkan secara militer di taman makam pahlawan di daerah masing-masing.

Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung. Sementara Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan dimakamkan di TMP Giri Dhamoloyo II, Magelang, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon dimakamkan di TMP Giripen, Kulonprogo, DIY.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon turut membawa perhatian pada hak-hak yang diterima keluarga.

Salah satunya adalah santunan yang diberikan melalui program jaminan sosial yang dikelola PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero).

Saat ini, Asabri menyatakan tengah berkoordinasi intensif dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan satuan kerja terkait untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data prajurit TNI yang gugur dalam serangan militer Israel di Lebanon. Langkah ini menjadi tahapan awal sebelum penyaluran santunan kepada ahli waris dilakukan.

Sekretaris Perusahaan Asabri Okki Jatnika menjelaskan komunikasi dengan instansi terkait terus berlangsung guna memastikan seluruh data administratif prajurit yang gugur dapat dipastikan secara akurat dan lengkap.

“Saat ini, kami sedang dan terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Mabes TNI dan Satuan Kerja (Satker) terkait untuk proses verifikasi dan validasi data prajurit yang gugur,” ujar Okki kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Okki menambahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prajurit TNI yang gugur dalam tugas berhak menerima manfaat perlindungan dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT).

Besaran santunan yang diterima ahli waris akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain status risiko kejadian, jumlah anggota keluarga, serta penghasilan prajurit saat masih aktif bertugas.

Dia menegaskan, penyaluran manfaat tersebut akan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip layanan Asabri, yakni tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat, dan tertib administrasi.

Di sisi lain, Asabri menyatakan fokus utama lembaga tersebut juga memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran hak asuransi sosial kepada ahli waris, termasuk dalam proses yang berkaitan dengan evakuasi maupun pemulangan jenazah prajurit. Lantas, berapa besaran santunan yang diberikan Asabri untuk prajurit Gugur dan Meninggal?

Santunan dari Asabri untuk Prajurit Gugur dan Meninggal

Menilik laman resmi Asabri pada Sabtu (4/4/2026), perusahaan pelat merah ini membagikan santunan ke dalam lima jenis yakni santunan risiko kematian khusus, santunan biaya pemakanan, santunan risiko kematian, santunan nilai tunai asuransi, dan santunan asuransi.

1. Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK)

Santunan ini diberikan kepada ahli waris dan peserta aktif yang gugur atau tewas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Panglima TNI atau Kapolri. Jumlah santunan sebesar Rp100 juta, sudah termasuk Manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi.

2. Santunan Biaya Pemakaman

Untuk manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP), ditetapkan sebesar Rp3 juta. Pengajuan klaim dilengkapi persyaratan skep pensiun, identitas diri (KTP/SIM/Paspor), surat keterangan ahli waris, surat keterangan kematian, surat nikah, kartu keluarga (fotokopi), dan Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) yang asli.

3. Santunan Risiko Kematian

Manfaat santunan ini diberikan kepada ahli waris dari peserta aktif yang meninggal dunia bukan karena gugur atau tewas. Ahli waris juga akan diberikan manfaat SNTA. Untuk santunan ini, penetapannya berdasarkan masing-masing golongan kepangkatan dikalikan penghasilan terakhir sebulan pada saat meninggal dunia.

Rumusnya:

• Perwira/PNS Golongan IV dan III sebesar 7 x P
• Bintara/PNS Golongan II sebesar 8 x P
• Tantama/PNS Golongan I sebesar 9 x P

4. Santunan Nilai Tunai Asuransi

Manfaat santunan ini diberikan dengan rumus: FNT x {(0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x P2) menjadi FII x P

Keterangan:

• FII adalah akumulasi nilai akhir iuran Peserta beserta pengembangannya selama masa iuran yang dinyatakan sebagai indeks dari penghasilan terakhir (P) pada saat peserta pensiun/ berhenti/ meninggal dunia.
• P adalah penghasilan terakhir Peserta yang terdiri dari komponen Gaji Pokok ditambah Tunjangan Istri dan Tunjangan Anak sebulan sebelum pensiun bagi peserta yang pensiun atau sebulan pada saat berhenti atau meninggal dunia bagi peserta yang berhenti atau meninggal dunia.
• Iuran adalah Iuran Tabungan Hari Tua sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari penghasilan peserta setiap bulan terdiri dari komponen Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak yang merupakan bentuk tabungan wajib yang dikembalikan kepada peserta dalam bentuk Manfaat Asuransi bila Peserta pensiun, berhenti, cacat, atau meninggal dunia/gugur/tewas serta istri/suami atau anak meninggal dunia.
• Akumulasi Iuran adalah iuran yang terkumpul sejak peserta diangkat sebagai Prajurit TNI, Anggota Polri, CPNS Kemhan/ Polri sampai dengan Peserta menerima penghasilan terakhir karena berhenti, pensiun, atau meninggal dunia.
• Masa Iuran adalah lamanya iuran sejak diangkat menjadi Prajurit TNI, Anggota Polri, CPNS Kemhan/ Polri sampai dengan pensiun, berhenti atau meninggal dunia.
• Daftar Riwayat Hidup Singkat adalah Data Peserta yang memuat tentang Data Pokok, Riwayat Keluarga, Daftar Keluarga, Riwayat Kepangkatan dan Riwayat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang diisi oleh peserta dan diketahui Dan/Ka Satker.

5. Santunan Asuransi

Manfaat santunan ini diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun atau Tunjangan Bersifat Pensiun.

Manfaat SA semula formulasinya

(0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x P2) menjadi FII x P