Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO), kelapa, hingga gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun atau setara sekitar 10 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Itu baru sawit, kelapa dengan gambir, Rp35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Itu mimpi besar Bapak Presiden," ujar Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2931 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komoditas yang pertama disorot Amran adalah CPO. Ia menyebut nilai ekspor CPO saat ini mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Namun, melalui pengembangan industri hilir, nilai tersebut dinilai bisa meningkat berkali-kali lipat.

"Kali 10 saja kita hilirisasi CPO semua, itu bisa menghasilkan kali 10, Rp10.000 triliun CPO saja. Belum termasuk dalam negeri, hanya ekspor," ujarnya.

Amran menilai pengembangan industri hilir sawit tidak hanya memberikan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi industri negara lain yang selama ini mengolah bahan baku tersebut.

Ia bahkan menyebut komoditas sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia karena negara ini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

"Ini senjata yang paling bagus untuk ekonomi untuk dunia. Baru CPO kita pegang dan kita nomor satu dunia," ujarnya.

Selain sawit, Amran juga menilai hilirisasi kelapa menyimpan potensi besar. Ia mengatakan tren konsumsi global mulai bergeser dari susu sapi menuju produk berbasis kelapa, seperti coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).

Menurutnya, pengolahan kelapa di dalam negeri dapat meningkatkan nilai produk hingga berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Kalau kita olah naik 100 kali lipat. Ini baru satu belum yang lain di bawah. Kalau Rp24 triliun dikali 100 itu Rp2.400 triliun," ujarnya.

Amran juga menyinggung produk turunan air kelapa yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri.

Ia mengaku Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama mengingat merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti potensi hilirisasi gambir. Menurut Amran, Indonesia menguasai sekitar 80 persen produksi gambir dunia, sementara berbagai produk turunannya seperti tinta, sabun, hingga sampo memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Ia mengatakan teknologi pengolahan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri. Pemerintah pun mulai membangun sejumlah fasilitas hilirisasi di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, Morowali, dan Riau.

Amran mengaku saat ini minat investor terhadap proyek hilirisasi juga terus meningkat. Menurutnya, banyak pihak mulai datang untuk menjajaki peluang investasi di sektor tersebut.

"Kalau itu terjadi, itu kita goyangkan, kita getarkan dunia. Bukan Asia Tenggara, dunia akan bergetar karena kita berada di garis khatulistiwa," ujar Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim negara berpotensi kehilangan penerimaan hingga Rp600 triliun per tahun akibat praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar tata kelola ekspor komoditas strategis dilakukan melalui satu pintu guna menekan praktik under invoicing.

Adapun skema tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam strategis yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Kalau ini kita ambil kembali dan direct ke negara tujuan, artinya apa, bisa dua kali lipat! Baru sawit, itu kita kehilangan peluang Rp500 triliun-Rp600 triliun. Rp600 triliun kehilangan kita satu tahun," kata Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2031 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menjelaskan praktik under invoicing terjadi ketika nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan harga jual sebenarnya di pasar internasional, termasuk transaksi yang dilakukan antarperusahaan dalam satu grup usaha.

"Under invoicing artinya ini beli Rp14 ribu (per kilogram), di sana dijual Rp27 ribu padahal ke perusahaannya sendiri. Jadi tidak kena pajak," ujarnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan perbaikan tata kelola ekspor agar transaksi dilakukan lebih transparan.

Dalam paparannya, Amran menampilkan data yang menyebut praktik under invoicing ekspor telah berlangsung selama 34 tahun, yakni periode 1991-2024. Berdasarkan data yang dipaparkan, akumulasi nilai under invoicing mencapai sekitar US$908 miliar atau setara Rp16.255,92 triliun (asumsi kurs Rp17.897 per dolar AS) selama periode tersebut.

"Itu Rp15 ribu triliun kehilangan negara, senilai dengan aset negara BUMN," ujarnya.

Ia menilai penerimaan negara dapat meningkat apabila ekspor dilakukan secara langsung ke negara tujuan dengan nilai transaksi yang sesuai harga pasar.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat menjelaskan kondisi perdagangan CPO. Menurutnya, kenaikan harga CPO dunia seharusnya diikuti kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya tercermin di dalam negeri.

"Lihat apa yang dimaksud Bapak Presiden. Ini harga dunia CPO itu Rp27 ribu (per kg). Dolar naik, harusnya TBS naik, tapi CPO TBS turun, ini enggak masuk akal," katanya.

Data Kementan menunjukkan harga CPO dunia telah menembus Rp27.882 per kg pada Mei 2026, naik tajak dari Rp17.111 per kg pada April 2024 atau sekitar 47,01 persen.

Pada periode yang sama, kurs dolar AS terhadap rupiah juga menguat hingga Rp18.039 per dolar AS, meningkat sekitar 10,83 persen dibandingkan April 2024 yang berada di ksiaran Rp16.276 per dolar AS.

Meski demikian, kenaikan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada harga yang diterima petani. Harga CPO nasional (KPBN) hanya berada di level Rp14.938 per kg, sedangkan harga TBS petani mitra mencapai sekitar Rp3.425 per kg dan TBS nonmitra Rp2.734 per kg.

Kementan mencatat harga TBS nasional hanya meningkat sekitar 29-32 persen, lebih rendah dibandingkan lonjakan harga CPO dunia.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) akan melakukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan rutin di sejumlah titik ruas Tol Jakarta-Cikampek selama beberapa hari ke depan.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi mengungkapkan pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan untuk menjaga keandalan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Amri mengatakan pekerjaan pemeliharaan jalan tol ini dilakukan secara berkelanjutan, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas infrastruktur serta memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman, nyaman dan lancar.

"Sebagai salah satu koridor utama mobilitas dan logistik nasional, Jalan Tol Jakarta-Cikampek memerlukan pemeliharaan rutin, untuk menjaga standar pelayanan dan keselamatan pengguna jalan," ujar Amri dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Sabtu (27/6).

Menurut dia, JTT terus berupaya melaksanakan pekerjaan secara efektif dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Pejabat Pengganti Sementara Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Dary Achmad Budi mengungkapkan selama pekerjaan berlangsung pihaknya tetap mengutamakan kelancaran lalu lintas.

Karenanya, pihaknya siap melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional selama pekerjaan pemeliharaan jalan tol berlangsung.

Perseroan juga memastikan area pekerjaan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan sesuai standar operasional.

"Kami memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama pekerjaan berlangsung," ujarnya.

Kegiatan pemeliharaan jalan sendiri rutin dilakukan mengingat tingginya mobilitas kendaraan di salah satu ruas strategis Jalan Tol Trans Jawa tersebut.

Perusahaan juga melakukan pemeliharaan serupa di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada 21 Juni hingga 26 Juni 2026.

Berikut jadwal dan titik pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek:

1. KM 26+995 sampai KM 27+075 lajur 1 arah Cikampek pada Minggu (28/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 11.00 WIB2. KM 31+700 sampai KM 31+568 arah Jakarta lajur 1 pada Senin (29/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 05.00 WIB3. KM 15+029 sampai KM 14+898 arah Jakarta lajur 1 pada Senin (22/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 19.00 WIB

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi sebagai instrumen penting dalam mobilisasi pembiayaan iklim global.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan tantangan utama pembiayaan iklim saat ini adalah belum terciptanya kondisi yang kondusif agar investasi dapat mengalir dengan aman dan dalam skala besar ke berbagai solusi iklim.

"Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan," ujar Raja Juli Antoni.

"Namun, untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan," imbuhnya.

Ia menilai Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam penguatan pasar karbon global mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui berbagai reformasi kebijakan dan penguatan instrumen kelembagaan.

Salah satu tonggak penting yang telah ditetapkan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar pengembangan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi dan kredibel.

Di sektor kehutanan, penguatan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon, transparansi, integritas lingkungan, serta kepastian investasi dalam kegiatan karbon kehutanan.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar karbon nasional, Indonesia juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.

Selain itu, pada 6 Juli 2026, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menerbitkan persetujuan Menteri dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO2e.

"Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor," ujarnya.

Menhut pun menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk membangun pasar karbon global yang semakin kuat.

Menurutnya, pusat-pusat keuangan dunia memiliki peran penting dalam membangun institusi pasar yang terpercaya, mengembangkan instrumen pengelolaan risiko, serta memobilisasi investasi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Sementara itu, menjelang penyelenggaraan COP31, Indonesia mendorong tiga agenda utama dalam pengembangan pasar karbon global.

Pertama, memperkuat integritas dan transparansi pasar agar kepercayaan terhadap kredit karbon terus meningkat.

Kedua, mengembangkan infrastruktur pasar, mekanisme likuiditas, serta instrumen berbagi risiko yang mampu menarik investasi swasta dan institusional dalam skala besar.

Ketiga, memastikan bahwa pembiayaan karbon memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat serta para penjaga hutan yang berkontribusi langsung terhadap perlindungan ekosistem.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Ericsson memproyeksikan penetrasi pelanggan 5G di Indonesia akan meningkat hingga 56% dalam lima hingga enam tahun mendatang. Saat ini, penetrasi langganan 5G di Indonesia masih berada di level 14%, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, seperti India yang telah mencapai 35%.

Proyeksi tersebut tercantum dalam Ericsson Mobility Report (EMR) Edisi Juni 2026.Head of Network Solutions Ericsson South East Asia Stanislaus Bawono mengatakan pada akhir 2025 penetrasi pelanggan 5G di Indonesia baru mencapai 14%, sementara mayoritas pelanggan masih menggunakan jaringan LTE atau 4G dengan porsi sekitar 76%.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan situasi pasar telekomunikasi Indonesia saat ini yang masih didominasi penggunaan 4G.

“Bagaimana proyeksinya ke lima tahun mendatang, enam tahun mendatang? Bahwa kami melihat bahwa subscription dari 5G itu akan meningkat dari 14% menjadi 56%,” kata Stanislaus dalam Media Briefing Ericsson Mobility Report 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Namun demikian, laju adopsi 5G di Indonesia diperkirakan masih berada di bawah beberapa negara lain. Sebagai perbandingan, penetrasi 5G di India telah mencapai 35% pada akhir 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 81% pada 2031. Sementara itu, di Amerika Utara, penetrasi 5G telah mencapai 79% dan diperkirakan naik menjadi 92% pada 2031.

Dia menambahkan, berdasarkan proyeksi Ericsson, delapan dari sepuluh kawasan dunia akan memiliki penetrasi pelanggan 5G di atas 50% pada 2031.

Hal tersebut menunjukkan 5G akan menjadi teknologi dominan secara global dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, secara global jumlah langganan seluler yang mencakup teknologi 2G, 3G, 4G LTE, hingga 5G mencapai sekitar 8,8 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,1 miliar di antaranya telah menggunakan jaringan 5G pada kuartal pertama tahun ini.

“5G itu continue to growing. Jadi di global sekarang ini sudah mulai menjadi sebesar 3,1 miliar dari 8,8 miliar itu berada di 5G,” katanya.

Stanislaus mengatakan pertumbuhan 5G global terus berlanjut seiring semakin luasnya implementasi teknologi tersebut oleh operator telekomunikasi. Saat ini, sekitar 390 operator di dunia telah meluncurkan layanan 5G secara komersial, termasuk lebih dari 90 operator yang telah mengoperasikan jaringan 5G Standalone (5G SA).

Ericsson memperkirakan jumlah pelanggan 5G global akan meningkat menjadi 6,4 miliar pada 2031. Pada periode yang sama, jaringan 5G diproyeksikan menangani sekitar 85% trafik data seluler dunia, meningkat dari 48% pada akhir 2025. Di kawasan Asia Tenggara dan Oseania, jumlah pelanggan 5G juga diperkirakan tumbuh signifikan hingga mencapai sekitar 670 juta pada 2031.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut usia ke-31 dengan penegasan semangat Melayani Sepenuh Hati sebagai komitmen menghadirkan pengalaman yang lebih personal, relevan, dan bermakna bagi masyarakat Indonesia, khususnya di era teknologi saat ini.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho menyampaikan syukur dan apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang terus menguat.

"Di usia 31 tahun ini, kami bersyukur atas kepercayaan pelanggan yang memungkinkan Telkomsel terus berkembang sebagai pemimpin industri telekomunikasi digital di Indonesia. Pencapaian ini merupakan hasil kontribusi, dedikasi, dan kolaborasi berbagai pihak," ujar Nugroho.

Nugroho menegaskan, Telkomsel terus melakukan refleksi dan mendorong inovasi agar layanan yang dihadirkan semakin relevan dan memberi manfaat nyata.

"Di era transformasi digital dan Artificial Intelligence (AI), pendekatan yang berpusat pada pelanggan dengan empati menjadi kunci, sehingga setiap solusi mampu menghadirkan kemudahan, rasa aman, dan dukungan dalam keseharian pelanggan," tuturnya.

Selama 31 tahun melayani Indonesia, Telkomsel yang bertumbuh bersama masyarakat telah melewati berbagai fase penting, mulai dari kartuHalo (1995) dan simPATI (1997), hingga menghadirkan 3G, 4G/LTE, dan Hyper 5G. Perjalanan ini mencerminkan kemampuan Telkomsel beradaptasi sekaligus memperkuat peran dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi bersama berbagai mitra.

Transformasi diperkuat melalui pengembangan broadband dan 5G, aplikasi MyTelkomsel, serta integrasi IndiHome B2C. Dalam satu dekade terakhir, Telkomsel juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas layanan melalui Autonomous Network dan Virtual Assistant Veronika yang mempercepat respons dan menghadirkan pengalaman yang lebih personal.

Melalui kolaborasi dengan Indonesia Artificial Intelligence (INA AI), Telkomsel menghadirkan Sacred Octagon di MyTelkomsel sebagai solusi pembelajaran berbasis AI yang interaktif dan relevan bagi keluarga Indonesia.

Pengalaman ini didukung jaringan 5G yang menjangkau lebih dari 107 kota/kabupaten dengan lebih dari 6.380 BTS 5G, termasuk 5G contiguous di 36 kota/kabupaten. Komitmen keberlanjutan dijalankan melalui BTS Green, dengan lebih dari 360 BTS menggunakan energi terbarukan serta pengelolaan limbah elektronik melalui reuse dan recycle.

Melengkapi upaya tersebut, Telkomsel melalui program CSR seperti NextDev yang merupakan program inkubasi untuk ekosistem startup digital, mendukung ribuan talenta serta memperkuat ekosistem inovasi digital.

Komitmen yang sama juga diwujudkan dalam menjaga konektivitas saat krisis, termasuk melalui percepatan pemulihan jaringan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra pada akhir 2025 agar masyarakat tetap terhubung di tengah situasi sulit.

Berdasarkan kajian sosio-ekonomi independen PT LAPI ITB (2024-2025), Telkomsel berkontribusi sebesar Rp36,972 triliun melalui PNBP spektrum, BHP USO & Jastel, pajak, serta dividen. Ekosistem Telkomsel juga diperkirakan berkontribusi pada penciptaan lebih dari 685 ribu lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

Semua pencapaian diyakini tidak terlepas dari kepercayaan pelanggan dan dukungan ekosistem yang terus tumbuh bersama Telkomsel.

Kemudian, Telkomsel juga terus memperluas jangkauan layanan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui berbagai inisiatif konektivitas sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses digital. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan konektivitas Telkomsel tak semata didorong oleh pertimbangan komersial, tetapi juga misi kebangsaan dalam menghadirkan akses digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan fokus pada CX Excellence dan prinsip Customer Experience is Everything, Telkomsel memastikan layanan hadir tepat saat dibutuhkan dan memberikan rasa aman. Komitmen ini juga diperkuat dengan berbagai penghargaan global atas kualitas jaringan dan layanan, antara lain GSMA Global Mobile (GLOMO) Awards, World Communication Awards, Global Telecom Awards, Opensignal Mobile Network Experience Awards, Ookla Speedtest Awards, serta Gartner Marketing & Communications Awards.

Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-31, Telkomsel menghadirkan program spesial "Surprise Deal" bagi pelanggan SIMPATI dengan dua paket utama, yakni 31 GB untuk 3 hari seharga Rp31 ribu serta 500 GB untuk 30 hari seharga Rp310 ribu. Penawaran ini berlaku pada 26-28 Mei 2026 dan dapat diakses melalui MyTelkomsel, tsel.id/surprise, serta *363*70#.

"Memasuki usia ke-31, kami ingin Telkomsel semakin matang dan terus memperkuat peran dalam mendukung kemajuan Indonesia. Melalui inovasi dan semangat Melayani Sepenuh Hati, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan agar dapat menjalani hari ini dengan lebih baik dan menyongsong masa depan yang lebih gemilang," tutup Nugroho.

Tentu masalah yang disampaikan tidak langsung kita bisa selesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama para penjual dan perwakilan platform penyedia layanan lokapasar (marketplace) mencari solusi bersama yang berkeadilan bagi penjual, platform, dan pembeli dalam ekosistem niaga elektronik (e-commerce).

Budi menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di bidang niaga elektronik. Ia berharap, pertemuan ini dapat memberi masukan penting untuk mendapatkan solusi bersama yang

"Tentu masalah yang disampaikan tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pada pertemuan tersebut, para penjual yang hadir mendapat kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi selama menjalankan niaga elektronik. Setiap penjual yang hadir, menyampaikan keluhannya saat menggunakan platform.

Selain itu, Budi mendapati beragamnya masalah yang dihadapi penjual dalam platform. Ia mengatakan, masalah-masalah tersebut akan dapat ditindaklanjuti melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia juga mengusulkan adanya rencana aksi bersama untuk mengimplementasi revisi Permendag tersebut nantinya.

"Kami harapkan sinergi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang rencana aksi implementasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023," ujarnya.

Budi menyampaikan, revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah sampai tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Revisi Permendag melibatkan perwakilan platform dan penjual dalam penyusunannya.

Beberapa hal yang diatur dalam Permendag ini berkaitan dengan perlindungan produk lokal dan transparansi dalam platform digital.

"Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ekosistem e-commerce-nya juga harus bagus karena menyangkut seller-nya, platform-nya, dan menyangkut konsumen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan proses harmonisasi terkait aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) masih berlangsung dan ditargetkan rampung pekan ini.

"E-commerce itu harmonisasi, minimal satu lagi minggu ini. Harmonisasi kan baru beberapa kali," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pihaknya akan memanggil para penjual, dan platform e-commerce atau lokapasar untuk membahas percepatan penyelesaian revisi peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait dengan aturan PMSE.

Budi optimistis pembahasan revisi ini dapat segera dirampungkan. Revisi aturan tersebut juga sebagai bentuk komitmen pemerintah bersama penjual dan platform lokapasar untuk membangun tata kelola ekosistem perdagangan elektronik.

Menurutnya, aturan baru mendatang tidak hanya untuk kepentingan platform e-commerce tetapi juga seluruh ekosistem yang terlibat dalam perdagangan elektronik, seperti penjual dan juga konsumen.

"Ekosistem e-commerce-nya juga harus bagus karena menyangkut seller-nya, platform-nya, dan menyangkut konsumen. Jadi tiga-tiganya itu harus dilindungi, dari seller, platform, juga harus sisi konsumennya. Nah, besok saya ketemu," katanya.

Dalam revisi permendag 31/2023, salah satu poin perubahannya berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

Pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, platform e-commerce diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi permasalahan dalam transaksi digital.

Pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Presiden COP31 Murat Kurum mendesak percepatan elektrifikasi di negara-negara di dunia. Elektrifikasi merupakan perubahan penting yang dibutuhkan untuk memerangi perubahan iklim dan melaksanakan komitmen konferensi iklim PBB sebelumnya.

Kurum adalah Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki. Ia akan memimpin sidang-sidang di konferensi iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada November 2026.

Ia mengatakan, krisis energi saat ini menegaskan pentingnya diversifikasi sumber energi nasional dan pengembangan energi terbarukan. Semua ini mengacu pada semakin pentingnya peran listrik sebagai sumber energi di seluruh dunia.

"Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, dan sektor swasta semakin meningkatkan fokus pada elektrifikasi sebagai bagian terpenting dari transisi energi," ujar Kurum di Copenhagen Climate Ministers' Meeting, pada Rabu (20/5).

Ia mengatakan, saat ini sekitar 20% dari konsumsi energi final dunia dipenuhi dari energi listrik. Ia mengajak negara-negara di dunia untuk meningkatkan kontribusi listrik sebagai sumber energi secepat mungkin.

Konsumsi energi final mengacu pada energi yang dikonsumsi oleh pengguna akhir, seperti individu dan perusahaan-perusahaan untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan, menyalakan lampu-lampu, perangkat listrik, dan peralatan rumah tangga, kendaraan, mesin-mesin, serta pabrik.

Dalam skenario “Net Zero Emissions by 2050”, Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan rasio 20% konsumsi energi final harus ditingkatkan menjadi lebih dari 27% pada tahun 2030, dan lebih dari 50% pada pertengahan abad ini.

Dekarbonisasi Pembangkit Listrik

Pendorong utama peningkatan ini kemungkinan besar adalah dekarbonisasi transportasi - melalui percepatan peluncuran kendaraan listrik (EV) - dan pemanasan rumah tangga, dalam bentuk pompa panas bertenaga listrik.

“Untuk mencapai misi ini, dekarbonisasi pembangkit listrik sangatlah penting. Namun, itu saja tidak cukup. Kita juga perlu mengelektrifikasi berbagai proses dalam kehidupan kita,” kata Kurum.

“Kami ingin memulai percakapan global tentang elektrifikasi.”

COP31 akan diselenggarakan di kota resor pesisir Antalya, Turki, dari tanggal 9 hingga 20 November 2026.

Pernyataan Kurum semakin relevan di tengah krisis energi yang terjadi sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari lalu. Blokade terhadap Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting bagi 20% pasokan minyak dan gas dunia, membuat harga komoditas energi dan turunannya melambung.

Konflik geopolitik di Timur Tengah yang berkepanjangan ini diperkirakan masih bakal menimbulkan gejolak di pasar minyak global. Beberapa negara telah melakukan antisipasi, dengan mencari pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain di luar kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara juga meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Badan Energi Internasional (IEA) menegaskan pemangkasan emisi metana dari sektor bahan bakar fosil bukan lagi sekadar upaya penyelamatan lingkungan, melainkan instrumen vital bagi keamanan energi global. Hal ini menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang telah mengganggu rantai pasok energi dunia secara masif.

Dalam laporan terbarunya Global Methane Tracker 2026, IEA menyoroti pengurangan emisi metana dapat menjadi solusi instan untuk menambal kelangkaan pasokan gas yang dipicu perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Dengan kondisi Selat Hormuz yang saat ini masih diblokade, komunitas internasional kehilangan akses ke salah satu jalur penting perdagangan minyak dunia, dan optimalisasi sumber daya yang terbuang seperti kebocoran metana dianggap sebagai langkah paling logis.

Menurut IEA, industri minyak, gas, dan batu bara menyumbang sekitar 35 persen dari total emisi metana yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Ironisnya, laporan tersebut mencatat belum ada tanda-tanda penurunan emisi yang signifikan dari operasional bahan bakar fosil secara global. Metana merupakan kontributor terbesar kedua terhadap perubahan iklim setelah karbon dioksida.

Meskipun bertahan lebih singkat di atmosfer, metana memiliki efek pemanasan yang jauh lebih besar, sekitar 80 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam jangka waktu 20 tahun. Direktur Eksekutif IEA menekankan, di tengah melonjaknya harga minyak akibat konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang dimulai sejak Februari lalu, efisiensi energi menjadi harga mati.

"Mengurangi emisi metana adalah salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk memperlambat pemanasan global sekaligus membersihkan udara, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memperkuat keamanan energi kita," kata Sekretaris Negara Inggris untuk Keamanan Energi Ed Miliband dalam pesan video di konferensi Paris seperti dikutip dari Aljazirah, Selasa (5/5/2026).

Dalam laporan tersebut, IEA memperkirakan emisi metana dari operasional minyak, gas, dan batu bara mencapai 124 juta ton per tahun. Jika dirinci, sektor minyak menyumbang 45 juta ton (Mt), diikuti batu bara sebesar 43 Mt, dan gas alam sebesar 36 Mt.

IEA mengatakan hampir 100 miliar meter kubik gas alam dapat tersedia setiap tahun melalui upaya global untuk memangkas kebocoran metana dari operasional minyak dan gas. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 miliar meter kubik dapat disediakan dalam waktu yang sangat singkat untuk memberikan bantuan langsung pada pasar gas yang sedang tertekan.

Lebih jauh lagi, penghapusan pembakaran gas yang tidak darurat (non-emergency flaring) di seluruh dunia berpotensi membuka tambahan 100 miliar meter kubik gas lainnya. Di tengah krisis yang mengganggu sekitar 20 persen aliran perdagangan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dunia, angka-angka ini mewakili peluang strategis yang tidak bisa diabaikan oleh para pemimpin dunia.

Di Paris, Prancis memanfaatkan perannya sebagai ketua G7 untuk mengumpulkan pejabat pemerintah, pemimpin industri, dan pakar guna membangun momentum pemangkasan emisi ini. Pertemuan ini dipandang sebagai batu loncatan penting menuju KTT COP31 PBB yang akan digelar November mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026-2031 telah resmi ditetapkan. Terdapat nama penerus Grup Djarum, yang saat ini menjabat CEO GDP Venture Martin Basuki Hartono hingga Alissa Wahid di jajaran anggota MWA UGM.

Penetapan 16 anggota itu dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik yang digelar pada Jumat (24/4/2026).

Ketua Ad Hoc pemilihan anggota MWA Deendarlianto mengatakan bahwa seluruh proses pemilihan anggota MWA UGM telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan MWA UGM No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 2 tahun 2021 terkait Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota MWA UGM. Selain itu, anggota MWA terpilih juga telah disetujui oleh seluruh anggota pleno.

“Sebanyak 82 anggota Senat Akademik UGM telah memberikan suara dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan,” katanya dilansir dari laman resmi UGM pada Jumat (24/4/2026).

Dia mengatakan bahwa proses pemilihan juga melibatkan kerja kolektif berbagai pihak yang terlibat sejak tahap awal hingga penetapan akhir.

"Banyak sekali pihak yang bekerja dari pagi hingga malam hari. Proses ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi justru di situ terlihat komitmen bersama untuk menjaga kualitas dan integritas pemilihan,” katanya.

Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis aplikasi. Sistem itu dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Deendarlianto juga mengatakan bahwa sistem tersebut telah melalui proses verifikasi oleh tim ahli guna memastikan keandalan dan keamanan selama pelaksanaan.

“Kami berupaya memastikan setiap tahapan berjalan transparan, termasuk dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis dan terverifikasi,” jelasnya.

Adapun, ke-16 anggota MWA UGM baru yang terpilih itu berasal dari berbagai unsur, yakni tokoh masyarakat, alumni, dosen non guru besar, dosen guru besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

Berikut daftar 16 anggota MWA UGM periode 2026-2031:

Dari unsur alumni:

Sofyan Anif (Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong)

Mochamad Soleh (PLN Puslitbang).

Dari unsur tokoh masyarakat:

Martin Basuki Hartono (CEO GDP Venture) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Ketua Tanfidziyah PBNU)

Mohammad Nuh (Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November)

Suroso Isnandar (Direktur Manajemen Risiko PT PLN Persero)

Agus Taufiqurrohman (PP Muhammadiyah)

Erwan Agus Purwanto (Deputi di Kementerian PAN-RB).

Dari unsur dosen non guru besar:

Hakimul Ikhwan

Hilda Ismail

Muslim Mahardika

Dari unsur dosen guru besar:

Tumiran

Agus Heruanto Hadna

Pujo Semedi Hargo Yuwono

Dari unsur mahasiswa:

Andi Batara Gemilang

Unsur tenaga kependidikan:

Fitria Yuniarti

Samarinda (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cukup signifikan pada Maret 2026, yang berdasarkan data terbaru, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di Kaltim menyentuh angka 3,31 persen, meningkat dari indeks harga konsumen (IHK) 107,73 menjadi 111,30.

Namun inflasi di Kaltim sebesar 3,31 persen itu masih di bawah inflasi secara nasional yang tercatat sebesar 3,48 persen (year on year/yoy)

Kepala BPS Kaltim, Mas'ud Rifai, di Samarinda, Jumat, menjelaskan bahwa tren kenaikan harga secara umum ini tersebar di empat kabupaten dan kota pantauan utama.

Dari wilayah yang dipantau, Kota Samarinda menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kalimantan Timur dengan angka mencapai 3,92 persen (IHK 111,38). Posisi berikutnya diikuti oleh, Penajam Paser Utara (PPU sebesar 3,02 persen, Balikpapan 2,95 persen, dan Berau 2,38 persen (terendah di Kaltim).

Lonjakan inflasi kali ini dipicu oleh kenaikan hampir di seluruh kelompok pengeluaran. Namun, yang paling mencolok adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meroket hingga 15,65 persen.

Angka ini jauh melampaui kelompok lainnya, menunjukkan adanya tekanan harga yang besar pada komoditas gaya hidup dan kebutuhan jasa personal.

Sektor vital lainnya juga menunjukkan tren serupa, yakni sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar naik 5,25 persen (faktor tarif utilitas); sektor makanan, minuman, dan tembakau naik 3,35 persen; sektor pendidikan naik 2,44 persen, serta sektor penyediaan makanan/restoran naik 1,71 persen.

Menariknya, kata Mas'ud Rifai, di tengah tren kenaikan ini, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga justru mengalami deflasi atau penurunan indeks sebesar 1,06 persen.

Secara bulanan (month-to-month), Maret 2026 mencatatkan inflasi sebesar 0,72 persen. Sementara itu, jika dihitung sejak awal tahun hingga Maret 2026 (year-to-date), tingkat inflasi Kaltim telah mencapai 1,37 persen.

Menurut dia, kenaikan inflasi di Samarinda yang hampir menyentuh empat persen perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang periode hari besar atau fluktuasi harga komoditas energi.

Kemudian, lanjutnya, tingginya inflasi pada sektor perumahan dan utilitas (5,25 persen) juga mengindikasikan adanya kenaikan biaya hidup dasar yang langsung berdampak pada rumah tangga menengah ke bawah.

Pewarta: Arumanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026