Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan pemerintah terus memperluas program “SMK Go Global” untuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menurut Cak Imin, program SMK Go Global terus mengalami peningkatan jumlah peserta yang diberangkatkan ke berbagai negara dengan dukungan pelatihan dan pendampingan intensif dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Cak Imin jelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (12/5/2026).

“SMK Go Global terus tiap hari bertambah jumlahnya yang berangkat, dengan pendampingan bantuan pelatihan dan target-target terutama lulusan SMK di Desil 1, daerah-daerah paling miskin,” ujar Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja, tidak hanya di Jepang, tetapi juga kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Program SMK Go Global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran, serta memperluas akses kerja bagi lulusan vokasi dari keluarga prasejahtera.

Dia menegaskan, target penempatan tenaga kerja lulusan SMK melalui program tersebut mencapai 500.000 orang hingga 2029, bukan hanya untuk tahun ini saja.

“Sampai 2029 targetnya 500.000,” katanya.

Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pemberangkatan sekitar 70.000—80.000 lulusan SMK ke pasar kerja internasional.

“Ya kita berusaha paling tidak minimal 70.000 sampai 80.000,” tandas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) empat tahun mulai diimplementasikan di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menyiapkan lulusan yang lebih siap kerja, termasuk untuk pasar global.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Dia menyebut, sebagian SMK telah menjalankan skema empat tahun, termasuk yang bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam program SMK Go Global.

“Sudah mulai jalan, termasuk SMK yang kerja sama dengan P2MI untuk menyiapkan lulusan bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan meluncurkan program pemberangkatan ribuan lulusan SMK dalam waktu dekat.

“Nanti tanggal 19 saya ke Surabaya untuk launching 3.000 pemberangkatan lulusan SMK yang siap ke luar negeri,” katanya.

Abdul Mu’ti menegaskan, program ini berlaku bagi seluruh SMK, baik negeri maupun swasta, tanpa pembedaan.

“Kita tidak membedakan negeri dan swasta, karena semua mendidik anak-anak Indonesia,” tegasnya.

Terkait skema pendidikan, ia menjelaskan bahwa program SMK empat tahun tidak bersifat wajib. Ada sekolah yang sejak awal dirancang empat tahun, namun ada pula yang tetap tiga tahun dengan opsi tambahan satu tahun untuk peningkatan kompetensi.

“Yang empat tahun itu opsional. Ada yang dari awal empat tahun, ada juga yang tiga tahun lalu menambah satu tahun,” jelasnya.

Dalam pengembangannya, pemerintah menerapkan tiga pendekatan utama pada pendidikan SMK. Pertama, berbasis keunggulan lokal, seperti pengembangan jurusan perkopian di daerah penghasil kopi atau sektor kelautan dan perikanan.

Kedua, pendekatan tailor made atau kemitraan langsung dengan industri, di mana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan dapat langsung terserap.

“Begitu lulus bisa langsung bekerja di perusahaan mitra karena sudah disiapkan sesuai standar industri,” ujarnya.

Ketiga, penyiapan tenaga kerja untuk negara tertentu, seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara Timur Tengah. Dalam skema ini, siswa tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga bahasa dan pemahaman budaya negara tujuan.

“Sejak awal mereka dilatih skill, bahasa, dan budaya sesuai kebutuhan negara tujuan,” tandasnya.