JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja .

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Begini Cara Aksesnya



"Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10-15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan perjanjian kerja sama untuk menyalurkan mantan narapidana ke pasar kerja . Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

"Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat," ujar Cris dalam pernyataan resmi, Kamis (7/5/2026).

Baru 27% Pekerja RI Punya Keterampilan Digital, Menaker: Jauh di Bawah Standar Global



Cris menyampaikan, bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

"Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial," katanya.

Menurut Cris, membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara.

"Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia," tutup Cris.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yasierli mengatakan, saat ini baru sekitar 27% pekerja di Indonesia yang punya keterampilan digital . Angka ini jauh di bawah standar global yang mencapai 60%.

Data ini menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. Mengutip data LinkedIn bahwa 80% jenis pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu. Bahkan diprediksi sekitar 50% pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

"Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Kemenkominfo: Literasi Digital Penting untuk Hapus Kesenjangan Keterampilan



Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti green economy, digital platform, dan care economy. Oleh karenanya, agar

lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness.

Pertama, Technical Skills Readiness. Menaker menjelaskan, lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs). Ia mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kedua, Human Skills Readiness. Di tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama. Transformasi Digital SDM Bisa Jadi Penentu Keputusan Bisnis



"AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI," tambahnya.

Ketiga, Market Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri. Oleh karenanya, Ia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

"Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yassierli menegaskan, komitmen pemerintah untuk mendampingi para peserta Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I pasca-berakhirnya masa pemagangan. Fokus utama Kemenaker dalam dua bulan ke depan adalah memastikan seluruh peserta mendapatkan sertifikasi profesi guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja .

Menaker menekankan, bahwa program ini tidak berhenti begitu saja setelah masa magang usai, melainkan berlanjut hingga tahap pengakuan keahlian. Uang Saku Peserta Magang Nasional Utuh, Pajak Ditanggung Negara



“Jadi, tidak selesai batch I dan kemudian selesai, mereka bubar. Tapi kami di Kemenaker mengawal sertifikasi selama satu-dua bulan ini ke depan,” ujar Yassierli ke awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rincian mengenai skema sertifikasi tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada Jumat (24/4/2026). Melalui pengumuman tersebut, para peserta dapat memilih jenis sertifikasi yang paling sesuai dengan bidang keahlian yang mereka dalami selama proses magang.

Secara bersamaan, Kemenaker tengah melakukan pendataan mendalam terhadap profil peserta. Langkah ini bertujuan untuk memetakan siapa saja yang sudah berhasil terserap oleh perusahaan tempat mereka magang serta siapa yang masih membutuhkan akses lowongan kerja.

“Sambil mereka sudah ada yang diterima di tempat kerja, datanya menyusul ya, masih ada yang mencari lowongan kerja, dan paralel dengan itu kami siapkan skema sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” jelas Menaker.

Bagi peserta yang telah menyelesaikan program selama enam bulan penuh, mereka berhak mendapatkan sertifikat magang. Sementara bagi peserta dengan durasi antara tiga hingga kurang dari enam bulan, akan diberikan surat keterangan resmi sebagai bukti pengalaman kerja.

Sebagai bagian dari evaluasi Batch I, Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak tegas sejumlah perusahaan yang melanggar aturan pemagangan. Berdasarkan laporan dari peserta dan masyarakat, ditemukan pelanggaran terkait jam kerja serta ketidaksesuaian lingkup pekerjaan.

Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran keras hingga langkah blacklist (daftar hitam) bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak peserta magang.

“Ada sekian banyak perusahaan yang kami tegur, kemudian kami blacklist, adik-adik magangnya kami selamatkan, kami pindahkan, dan seterusnya. Dan ke depan, tentu kami akan membuat mekanisme yang lebih ketat. Dalam artian, kami juga melihat bagaimana ke depan itu perusahaan magang ini juga harus punya tanggung jawab (responsibility) dan kepemilikan (ownership),” tutur Yassierli.

Program Magang Nasional secara total diikuti oleh sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Untuk Tahap I, sebanyak 14.952 peserta telah resmi menyelesaikan masa pemagangan mereka pada 19 April 2026 lalu.

Dokumen sertifikasi yang tengah dikawal pemerintah ini diharapkan menjadi modal krusial bagi para peserta untuk menunjukkan kesiapan kerja secara profesional di dunia industri.

Ke depan, tantangannya bukan hanya soal ketersediaan tenaga kerja, tetapi bagaimana memastikan kualitas dan konsistensi kinerja mereka

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan penyedia solusi ketenagakerjaan Staffinc mencatat perkembangan kebutuhan tenaga kerja lintas industri yang ditandai dengan penguatan kapabilitas di sektor Fast Moving Consumer Good (FMCG) serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas dan kesiapan tenaga kerja.

“Tren ini mencerminkan pergeseran kebutuhan bisnis, di mana tenaga kerja tidak lagi hanya dituntut siap kerja, tetapi juga mampu mendorong kinerja secara langsung,” kata Chief Commercial Officer Staffinc Margana Mohamad dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Fenomena ini, lanjut dia, sejalan dengan laporan Forum Ekonomi Dunia bertajuk “The Future of Jobs Report 2023” yang menunjukkan bahwa sekitar 44 persen keterampilan pekerja perlu diperbaharui dalam beberapa tahun ke depan.

Margana mengatakan, hal ini turut mendorong perusahaan untuk semakin fokus pada tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan mampu berkontribusi langsung terhadap hasil bisnis.

“Kompleksitas operasional yang semakin tinggi, mulai dari distribusi multi-channel hingga tuntutan kecepatan dan konsistensi layanan, juga membuat perusahaan membutuhkan visibilitas yang lebih kuat terhadap performa tenaga kerja di lapangan,” ujar dia.

Staffinc pun, lanjut Margana, menyiapkan sejumlah fokus strategis untuk 2026, mulai dari penguatan pengukuran kinerja tenaga kerja hingga integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam proses rekrutmen.

“Banyak perusahaan masih melihat tenaga kerja sebagai kebutuhan operasional. Padahal, di lapangan mereka adalah faktor penentu eksekusi yang berdampak langsung pada hasil bisnis. Ke depan, tantangannya bukan hanya soal ketersediaan tenaga kerja, tetapi bagaimana memastikan kualitas dan konsistensi kinerja mereka,” ujar Margana.

Sepanjang periode tersebut, Staffinc juga melihat adanya pergeseran kebutuhan dari klien yang semakin menekankan pada kualitas eksekusi dan kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas.

“Hal ini mendorong pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penempatan, tetapi juga pada bagaimana kinerja tenaga kerja dapat diukur dan dikaitkan langsung dengan efisiensi operasional,” kata Margana.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Staffinc mengembangkan sistem AI Interviewer yaitu teknologi berbasis AI yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses seleksi kandidat.

Pengembangan ini sejalan dengan tren global dalam pemanfaatan AI di fungsi sumber daya manusia.

Di sisi lain, Staffinc juga akan memperkuat kolaborasi dengan mitra industri melalui berbagai program engagement sepanjang 2026, termasuk diskusi terbatas lintas sektor, sesi komunitas, hingga forum kepemimpinan yang membahas tren dan praktik terbaik dalam pengelolaan tenaga kerja.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikanIndonesia mulai memasuki era masyarakat menua, lantaran itudiperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal.Kemnaker mengajak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berkolaborasi untuk memperluas akses kerja bagi tenaga kerja lanjut usia (lansia), seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, proporsi penduduk lansia pada 2025 mencapai sekitar 11,93% dari total penduduk Indonesia dan terus meningkat seiring naiknya angka harapan hidup.Jumlah Lansia Cetak Rekor Tertinggi, Krisis Tenaga Kerja Hantam Jepang



"Namun di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih terbatas dibandingkan kelompok usia produktif lainnya. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu menjadi perhatian bersama," ujar Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani dalam keterangan resmi.

Esti menegaskan bahwa penguatan ekosistem ketenagakerjaan inklusif bagi kelompok lansia membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, komunitas, hingga media dan mitra pembangunan.

“Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan yang disusun tidak hanya implementatif, tetapi juga memberikan dampak nyata di lapangan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk tenaga kerja lanjut usia, sebagai dasar penguatan kebijakan ke depan.

“Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses, memperkuat perlindungan, serta memastikan kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja lansia di Indonesia,” ujar Esti.

JAKARTA - Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini berada dalam status lampu kuning. Hal ini lantaran masih ada 1,5 juta orang yang tidak terserap di pasar kerja setiap tahunnya.

"Saat ini kondisi ketenagaan kita dalam posisi lampu kuning, karena setiap tahun ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke dunia kerja," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi I DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan setiap tahun ada sekitar 3,5 juta orang mencari kerja. Sementara pertumbuhan ekonomi 5% diproyeksikan hanya mampu menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja , sementara sisanya tidak terserap pasar kerja.

Investasi Kuartal I-2026 Diproyeksi Tembus Rp497 Triliun, Serap 627 Ribu Tenaga Kerja



"Pertumbuhan kita, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi kita bisa menyerap sekitar 200 sampai 400 ribu, 400 ribu kalau investornya padat karya semua, kalau lebih banyak padat modal mungkin hanya 200 ribu," tambahnya.

Itupun menurutnya jika investasi yang dilakukan sepanjang tahun di sektor padat karya, bukan padat modal. Sebab serapan tenaga kerja untuk investasi padal modal tentu lebih kecil dibandingkan padat karya.

Sehingga proyeksi 1,5 juta orang belum masuk pasar kerja setiap tahun angkanya bisa lebih besar, karena investasi yang masuk setiap campuran antara padat modal dan padat karya.

"Jadi kalau pertumbuhan kita 5 persen, kalau padat karya yang terserap hanya 2 juta, 1,5 juta tidak terserap, apalagi kalau investasinya padat modal, makin banyak yang tidak terserap," lanjutnya.

12 Perusahaan Pelanggar Ketentuan Tenaga Kerja Asing Kena Denda Rp4,48 Miliar



Bob Azam menerangkan, kondisi ini akan membuat para pencari kerja beralih dari sektor formal ke sektor informal. Sehingga kedepan diproyeksikan bakal makin banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal. Sehingga kontribusinya terhadap pembayaran pajak lebih rendah dibanding pekerja sektor formal.

Saat ini menurutnya ada sekitar 59% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor formal. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya perlindungan tenaga kerja serta minimnya pengembangan kompetensi untuk kesejahteraan pekerja.

Ia berharap, penyusunan RUU Ketenagakerjaan mampu mengakomodir kebutuhan dunia usaha untuk lebih mudah berekspansi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas kepada masyarakat. Regulasi perlu disusun lebih baik agar memudahkan investor masuk ke Indonesia dan membuka peluang kerja lebih banyak.

Tidak hanya itu, menurut Bob Azam, buruh bukan sekedar aset bagi perusahaan, tapi sekaligus menjadi konsumen atas barang-barang yang diproduksi. Sehingga kesejahteraan buruh akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang menyumbang sisi konsumsi.

"Kita berharap dengan undang-undang yang baru ini kita menyerap pekerja, kedua bisa memberikan perlindungan kepada buruh kita, karena buruh adalah aset perusahaan, ketiga bisa membangun kesejahteraan buruh," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menjalankan agenda transformasi untuk menghadapi dinamika dan tantangan ketenagakerjaan nasional yang kian kompleks dan mendesak.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun keenam agenda transformasi itu adalah membangun dan memulihkan kepercayaan publik, mentransformasi layanan ketenagakerjaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan mempersiapkan tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling.

“Lebih lanjut, memperkuat ketenagakerjaan yang inklusif, menegakkan norma ketenagakerjaan secara konsisten dan berkeadilan, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” ujar Menaker Yassierli.

Saat ini, lanjutnya, terdapat setidaknya tujuh tantangan yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah.

Tantangan tersebut meliputi penguatan link and match serta optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan, hingga penyusunan dan pembaruan regulasi ketenagakerjaan.

“Selanjutnya, penegakan norma ketenagakerjaan dan K3 di industri, penerapan hubungan industrial yang transformatif, pengembangan Labor Market Information System melalui platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi di Kemnaker,” ujar Menaker Yassierli.

Selain itu, ia mengatakan penguatan jajaran di Kemnaker juga menjadi penting. Menurut Yassierli, hal ini karena penguatan posisi-posisi strategis sangat berkaitan langsung dengan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.

Untuk itu, Kemnaker pun awal ini melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Dari 12 pejabat yang dilantik, 11 orang berasal dari mekanisme Seleksi Terbuka dan 1 orang melalui mutasi antarinstansi. Proses tersebut menunjukkan komitmen Kemnaker terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).

Menaker pun meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik, responsif, dan berdampak nyata.

Menurutnya, kualitas kerja para pejabat di posisi-posisi strategis ini akan berpengaruh langsung pada layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, penguatan data ketenagakerjaan, serta tata kelola internal kementerian.

“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa penegakan aturan terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menyangkut rasa adil di pasar kerja di Indonesia.

“Ini bukan semata urusan administrasi. Kepatuhan RPTKA adalah cara kita menjaga keadilan dan memastikan prioritas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia tetap terlindungi,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker Ismail Pakaya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ismail menjelaskan bahwa RPTKA merupakan dokumen wajib sebelum mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.

“Aturannya jelas. Pemberi kerja wajib memenuhi RPTKA sebelum TKA bekerja. Kalau tidak dipenuhi, konsekuensinya juga jelas,” ujar dia.

Adapun baru-baru ini, Kemnaker menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp2,17 miliar kepada PT BAP setelah pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 tenaga kerja asing (TKA) beraktivitas di area kerja perusahaan tersebut tanpa pengesahan RPTKA.

Temuan itu diperoleh dalam rangkaian inspeksi mendadak (sidak) pada 27 Oktober hingga 1 November 2025 di Kawasan Industri Ketapang. Denda tersebut telah dibayarkan ke kas negara pada 26 Januari 2026.

Ismail menyampaikan bahwa Kemnaker kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/6/AS.00.01/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang pengenaan sanksi administratif denda kepada PT BAP.

Total denda yang dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,17 miliar untuk 164 TKA tanpa pengesahan RPTKA, dengan masa kerja yang bervariasi antara 1 hingga 5 bulan.

“Sanksi ini adalah instrumen penegakan. Tujuannya memastikan kepatuhan dan memberi efek jera agar praktik serupa tidak berulang,” ujar Ismail.

Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldy Umar mengatakan pelaksanaan pembayaran denda pada 26 Januari 2026 menjadi bentuk tindak lanjut yang nyata.

“Yang paling penting, temuan tidak berhenti di atas kertas. Kewajiban dijalankan dan denda masuk kas negara. Ini sinyal bahwa pengawasan ketenagakerjaan bekerja,” kata Rinaldy.

Ia menekankan, penertiban ini berdampak langsung bagi publik. Jika aturan dipatuhi, peluang kerja tenaga kerja lokal lebih terlindungi, perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh praktik yang melanggar, dan kepastian hukum menjadi lebih kuat.

Kemnaker, lanjut Rinaldy, akan terus memperkuat pengawasan melalui sidak dan pemeriksaan berkelanjutan.

“Pengawasan penggunaan TKA dan norma ketenagakerjaan lainnya, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), akan terus ditingkatkan sepanjang 2026. Negara harus hadir memastikan tempat kerja tertib, adil, dan aman,” ujar Rinaldy.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kredibilitas kebijakan negara sangat vital bagi upaya pembukaan lapangan kerja di Indonesia.

Esther, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam, menilai kredibilitas yang dicerminkan melalui pembuatan kebijakan (policy making) oleh pemerintah dapat memengaruhi sentimen dari investor dan calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kredibilitas negara itu dicerminkan dari policy making. Jika decision-nya tidak dijalankan dengan baik, nanti investor bisa bertanya-tanya, apakah (investasinya) aman atau tidak di Indonesia," kata Esther.

"Itu nanti berpengaruh ke investasi yang masuk, penciptaan lapangan pekerjaan, dan seterusnya," ujarnya menambahkan.

Mengutip riset dari Mandiri Institute, konsumsi masyarakat pulih di akhir 2025, tapi pemulihannya tidak merata. Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas makin kuat, sementara kelompok menengah makin terbatas.

Secara struktural, pola ini terjadi dan menguat pascapandemi. Keterbatasan konsumsi kelompok menengah terutama bersumber dari menurunnya kualitas pekerjaan, yang kemudian berimplikasi pada semakin terbatasnya pendapatan.

Hingga akhir 2025, tren incoming fund kelompok menengah belum membaik. Jika ini berlanjut, diprakirakan pola ini masih akan terjadi di 2026.

Jika berkaca dari tren pasar kerja tahun 2025, Esther memperkirakan tahun ini pun tidak banyak berubah menyusul dinamika geopolitik dunia hingga kondisi fundamental ekonomi di dalam dan luar negeri.

Lebih lanjut, ia menilai perluasan lapangan kerja bisa didorong pula melalui industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Namun, dalam hal ini, Esther mengatakan bahwa pemerintah dapat ikut andil seperti melalui pemberian insentif khusus yang langsung berdampak kepada industri dan tenaga kerja di dalamnya.

"Kalau misalnya (pemerintah) mau bantu industri tekstil, bisa beri insentif atau subsidi, misalnya subsidi bahan baku, harga bahan baku, subsidi transportasi dan logistik untuk mengurangi biaya logistik dan transportasi, seperti itu," kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penguatan keterhubungan riset dan inovasi dengan kebutuhan pasar kerja guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo mengatakan tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya terkait pencapaian pertumbuhan, tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan lapangan kerja yang produktif, aman, dan berkelanjutan.

“Persoalan kita bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan itu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang berkualitas,” kata Boediastoeti dalam diskusi Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan keterhubungan riset dengan pasar kerja menjadi penting karena perubahan teknologi, pola industri, dan kebutuhan keterampilan berlangsung semakin cepat, sementara kesiapan tenaga kerja dan institusi pendidikan belum sepenuhnya adaptif.

Menurut Boediastoeti, BRIN mendorong riset yang berorientasi misi (mission-oriented research), di mana sinyal pasar tenaga kerja dan peta jalan industri menjadi dasar dalam penetapan agenda riset nasional.

Ia menilai riset dan inovasi tidak cukup berhenti pada akumulasi pengetahuan, tetapi harus mampu mendorong peningkatan produktivitas di tingkat perusahaan serta mendukung transformasi struktur ekonomi.

“Riset harus menjadi mesin transformasi struktural, bukan hanya menghasilkan publikasi,” ujarnya.

BRIN juga menyiapkan penguatan kolaborasi antara peneliti, industri, dan investor melalui pengembangan pusat inovasi nasional guna mempercepat hilirisasi hasil riset ke sektor riil.

Selain itu, Boediastoeti menekankan pentingnya integrasi peramalan kebutuhan keterampilan (skill forecasting) ke dalam ekosistem riset dan pengembangan sumber daya manusia agar pasokan tenaga kerja selaras dengan arah pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai persoalan keterhubungan pertumbuhan dan penciptaan kerja masih menjadi tantangan struktural ketenagakerjaan nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut pada 2025 Indonesia masih memiliki sekitar 7,5 juta penganggur, dengan tambahan sekitar 19 juta pekerja tanpa upah dan 31 juta pekerja mandiri dalam kondisi rentan.

Menurut Apindo, perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir rata-rata hanya mampu menyerap sekitar dua hingga 4,5 juta tenaga kerja per tahun, sementara tekanan angkatan kerja baru dan pengangguran eksisting mencapai sembilan hingga 12 juta orang per tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pertumbuhan melalui penguatan industri produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan riset dan inovasi yang lebih terarah.

Lebih lanjut, BRIN menilai sinergi riset, dunia usaha, dan kebijakan publik menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi ke depan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berdaya serap tenaga kerja.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai penciptaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) padat karya seperti tekstil, dapat memacu pembukaan lapangan kerja yang lebih luas.

“Menurut saya (rencana tersebut) bagus. Saya mendorong, mendukung supaya pemerintah bisa lebih cepat merealisasikan BUMN padat karya, sehingga bisa membuka lapangan kerja untuk sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki,” kata Timboel saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 50 persen angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan SD-SMP.

Oleh karena itu, Timboel menilai opsi pendekatan pembukaan lapangan kerja oleh pemerintah saat ini memang harus fokus ke industri padat karya, alih-alih padat modal yang biasanya memerlukan tenaga kerja dengan keahlian spesifik.

“Sektor padat karya memang sangat dibutuhkan, karena 53 persen angkatan kerja kita masih lulusan SMP ke bawah yang tentunya (apabila) mereka juga diharapkan untuk berkompetisi dengan para sarjana dengan skill yang cukup besar dan sebagainya, akan sangat tidak mampu,” kata Timboel.

“Oleh sebab itu memang keberpihakan pemerintah untuk menjaring para pekerja angkatan kerja kita yang memang mayoritas lulusan SMP ke bawah itu harus dilakukan, seiring dengan peningkatan skill-nya,” ujarnya menambahkan.

Timboel melanjutkan, pembukaan lapangan kerja di sektor padat karya yang dilakukan bersama dengan peningkatan kompetensi pekerja diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun perekonomian lokal dan nasional.

“Sehingga kalau pun ada (industri) padat modal dan teknologi, kita sudah menyiapkan sumber daya manusia atau SDM-nya. Harus ada intervensi dari pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (11/1).

Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS.

Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara. Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

Dengan adanya pembentukan BUMN tekstil baru, maka diharapkan bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.

Selain tekstil, pemerintah juga berencana memperkuat sektor elektronik, khususnya semikonduktor yang dinilai masih menjadi celah besar dalam industri nasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026