Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan daerah tersebut menjadi provinsi keempat tercepat di Indonesia dalam hal penyelesaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Kita berada di posisi empat nasional setelah Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan Jawa Tengah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal di Kota Padang, Kamis.

Sebelumnya, Ranah Minang juga termasuk daerah tercepat dalam pembentukan koperasi sehingga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi pada 2025.

Ia menjelaskan pemerintah pusat menugaskan sebanyak 40 project management officer dan 125 business assistant untuk mendampingi pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Dari hasil pendampingan tersebut, hingga saat ini sebanyak 888 gerai Kopdes Merah Putih sudah berhasil diverifikasi. Dari jumlah itu, 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun.

"Artinya sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Endrizal mengatakan, Sumbar bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) Kopdes Merah Putih

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat. Mulai dari project management officer,business assistant, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hingga pengurus koperasi di lapangan.

"Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti sinergi yang dibangun mampu mempercepat implementasi program pemerintah pusat, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

Meskipun demikian, gubernur mengingatkan keberhasilan program tidak berhenti pada pembentukan badan hukum koperasi saja. Pendampingan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar koperasi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Koperasi akan mempunyai strategi baru yang akan berpotensi menjadi game changer di perekonomian Indonesia dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Herbert Siagian menyatakan koperasi diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi nasional pada 2026, melalui strategi baru dan dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing pelaku usaha.

Herbert mengatakan dalam menyikapi tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

"Untuk mengatasi banyaknya perubahan tersebut, para pelaku bisnis tidak bisa hanya terpaku oleh satu strategi. Kita harus bisa melakukan beberapa gaya untuk bisa bertahan di kondisi saat ini. Di tahun 2026 dan seterusnya, akan muncul pemain lama, yaitu koperasi," kata Herbert dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Herbert menekankan hal itu dalam Forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, sebagai ruang dialog menghadapi kondisi perekonomian global saat ini.

"Koperasi akan mempunyai strategi baru yang akan berpotensi menjadi game changer di perekonomian Indonesia dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini," ujar Herbert.

Di tengah tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

Sebagai mitra pendidikan dan pelatihan terkemuka untuk pengembangan sumber daya manusia di Asia, ET-Asia bersama dengan HIPMI Jaya dan juga law firm Legal Next, Bilad Elkomindo Multimedia, serta Delapan Capital menciptakan forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan.

Dengan menghadirkan regulator, pimpinan perusahaan, perbankan, ekonom, hingga mitra firma hukum untuk membahas arah kebijakan dan strategi bisnis tahun 2026.

Direktur Operasional ET-Asia, Deasy Widiantie menuturkan Business & Legal Outlook 2026 lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang dialog yang lebih mendalam dan relevan bagi para pengambil keputusan.

Dia menuturkan di tengah perubahan global yang berlangsung begitu cepat, dunia usaha Indonesia perlu memiliki ruang untuk berhenti sejenak, membaca arah, dan menyusun langkah dengan lebih tenang dan terukur.

"Forum ini kami hadirkan bukan hanya sebagai diskusi, tetapi sebagai ruang refleksi dan pertukaran perspektif yang konstruktif," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, kata Deasy, pelaku usaha membutuhkan lebih dari sekadar optimisme, dibutuhkan strategi yang terukur dan perspektif lintas sektor.

"Business and Legal Outlook 2026 dihadirkan sebagai ruang dialog strategis untuk membantu pelaku usaha membaca risiko, menangkap peluang, dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri," tutur Deasy.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, yang hadir dalam kegiatan itu mengulas prospek sektor sumber daya alam ke depan, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan komitmen terhadap keberlanjutan.

“Untuk bisa menjadi engine of growth yang terbaik bagi negara, maka BUMN tidak bisa bekerja sendiri. BUMN harus inklusif dan harus membuat strategi inklusifitas yang bagus," kata Dany.

Sementara itu, Komisaris Jasamarga Related Business sekaligus Ketua Bidang XII Investasi dan Kerja Sama Antar Daerah BPD HIPMI Jaya, Samira Alatas menekankan pentingnya perhatian terhadap dinamika geopolitik dan prospek bisnis ke depan, termasuk bagaimana pelaku usaha menavigasi ketidakpastian, menyusun strategi yang adaptif, serta menangkap peluang di tengah perubahan global.

Founder & CEO Radian Syam & Syam Law Firm, Radian Syam menilai pemerintah saat ini telah membangun sistem tata kelola yang kuat dalam meningkatkan perekonomian nasional.

"Hari ini kita dapat melihat komitmen pemerintah dalam membangun sistem tata kelola yang kuat. Jatuh bangunnya sebuah negara sangat bergantung pada bangsanya sendiri," kata Radian mengutip Bung Hatta.

Forum itu juga menyoroti terkait tahun 2026 yang diwarnai tekanan global, dipicu dinamika geopolitik, ekonomi Amerika Serikat, volatilitas suku bunga dan komoditas, hingga isu MSCI yang mempengaruhi arus modal pada pasar modal Tech in Asia.

Isu digital dan kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan turut menjadi perhatian utama dalam forum itu. Diskusi menyoroti kesiapan regulasi serta kapasitas organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan AI.

“Perkembangan teknologi, khususnya AI, tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga menuntut kesiapan tata kelola dan kepatuhan yang lebih matang dari pelaku usaha,” kata Managing Partner Legal Next Attorneys at Law, Joddy Mulyasetya P.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Simak ucapan Imlek 2026 bagi rekan kerja di kantor, satu tim, dan atasan atau bos yang berada di kantor.

Ucapan Imlek 2026 berisi doa-doa baik saat Tahun Kuda Api. Kalimat ucapan ini juga mudah diingat dan ini waktu yang tepat untuk memperkuat tali silaturahmi.

Simak 30 ucapan Imlek 2026 untuk rekan kantor, atasan, dan kolega, berisi doa, harapan terbaik:

1. Selamat Imlek! Semoga Tahun Baru Imlek ini membawa kesehatan, ketenangan hati, dan keberhasilan dalam setiap proyek yang kita jalankan bersama.

2. Gong Xi Fa Cai! Semoga Bapak/Ibu selalu diberi kekuatan dan kebijaksanaan memimpin, serta berkah melimpah bagi keluarga.

3. Selamat Tahun Baru Imlek! Segala keberuntungan selalu menyertai! Semoga kerja sama kita semakin solid dan setiap usaha bersama memberi hasil yang membahagiakan.

4. Semoga Imlek! Semoga tahun baru ini, semakin membuka jalan baru untuk kesempatan dan pencapaian yang lebih besar dalam karier.

5. Gong Xi! Doa saya agar Anda selalu diberi kesehatan prima, ide cemerlang, dan rezeki yang berkah.

6. Selamat Imlek untuk tim terbaik! Semoga harmoni dan saling percaya terus menyertaimu dalam berkarya.

7. Semoga tahun Kuda Api ini memberi keberanian untuk berinovasi dan ketabahan saat menghadapi tantangan.

8. Gong Xi Fa Cai! Semoga setiap langkahmu di kantor dipenuhi hasil dan kebaikan untuk keluarga.

9. Selamat Imlek, terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya. Semoga berkah dan kebahagiaan selalu menyertai Anda.

10. Semoga Imlek membawa waktu berkualitas bersama keluarga dan energi baru untuk pekerjaan yang lebih bermakna.

11. Gong Xi! Semoga rezeki, kesehatan, dan ketenangan hati mengalir terus ke kehidupan Anda.

12. Selamat Tahun Baru Imlek! Semoga setiap rapat berbuah keputusan yang jernih dan membawa manfaat banyak pihak.

13. Semoga kebersamaan kita semakin hangat, produktif, dan penuh rasa saling menghargai di tahun ini.

14. Gong Xi Fa Cai! Saya berdoa agar setiap target tercapai Anda dan setiap usaha mendapat berkah yang berlipat.

15. Selamat Imlek, semoga keberuntungan dan peluang baru menghampiri Anda dan keluarga.

16. Semoga di tahun baru ini Anda diberi kesehatan untuk menikmati setiap pencapaian kecil dan besar.

17. Gong Xi! Terima kasih atas kepemimpinan dan teladan yang menginspirasi; semoga terus diberkati.

18. Selamat Imlek untuk rekan-rekan, mari sambut hari baru dengan semangat, disiplin, dan kegembiraan.

19. Semoga hubungan kerja kita terus harmonis, saling mendukung, dan penuh rasa profesional.

20. Gong Xi Fa Cai! Semoga setiap tantangan tahun lalu menjadi pelajaran, dan setiap peluang jadi keberhasilan. Doaku, keberuntungan semakin banyak 2026.

21. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga impian karier Anda semakin nyata dan berbuah manfaat untuk banyak orang.

22. Semoga tahun ini dipenuhi momen berharga di kantor dan kebahagiaan di rumah bersama orang tersayang.

23. Gong Xi! Doa saya agar Anda diberi ketenangan pikiran, kebijaksanaan, kejelasan visi, dan semangat yang tak pudar.

24. Selamat Imlek! Semoga rekan-rekan yang jauh pulang kampung dengan selamat dan membawa kebahagiaan pulang.

25. Semoga Tahun Kuda Api ini memberi keberanian mengambil langkah baru yang membawa berkah dan pertumbuhan. Good Luck!!!

26. Gong Xi Fa Cai. Semoga tim kita terus berkarya kreatif, berintegritas, dan membawa dampak positif. Cuan.. Cuan.. Cuan…

27. Selamat Imlek untuk bos yang bijak! Semoga kesehatan, kebahagiaan keluarga, dan kebijaksanaan selalu menyertai.

28. Semoga Imlek ini mengingatkan kita pada rasa syukur, persaudaraan, dan tujuan bersama yang mulia.

29. Gong Xi. Mari kita terus jaga solidaritas, saling menopang, dan keberhasilan-keberhasilan baru selalu bersama.

30. Selamat Tahun Baru Imlek! Doa saya sederhana yakni semoga Anda selalu dilimpahi kesehatan, cinta, dan rezeki yang melimpah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan layanan pelindungan dan pemulihan bagi para pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan UMKM tetap tangguh menghadapi potensi risiko lingkungan dan dinamika ekonomi daerah.

“Hari ini melalui kegiatan pelindungan dan pemulihan UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, kami hadir memberikan layanan langsung bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan maupun risiko usaha ke depan,” kata Maman.

“Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” ujar dia dalam kunjungannya ke Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (4/12).

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan pihak lainnya untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

Ia menyampaikan bahwa melalui program pelindungan dan pemulihan UMKM, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, sehingga UMKM dapat bangkit lebih solid dalam menghadapi berbagai situasi.

Kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

Maman menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai instrumen untuk memitigasi risiko, khususnya ketika terjadi bencana atau kondisi ekonomi yang tidak terduga.

“Legalitas merupakan alat penting agar UMKM tetap aman dan terlindungi ketika menghadapi kondisi alam atau situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Dengan tercatat secara formal, usaha memiliki pegangan kuat untuk bertahan,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengadukan keresahan pelaku usaha kepada Komisi IV DPR RI terkait kekacauan legalitas lahan sawit, terutama setelah pemerintah mempercepat program penertiban dan pengambilalihan kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Dewan Pakar Hukum GAPKI, Sadino mengaku pihaknya kini kebingungan soal status lahan perkebunan sawit mereka. Kebingungan itu muncul setelah pemerintah mengambil alih sejumlah area kebun yang dikategorikan sebagai kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Sebagai informasi, pemerintah belum lama ini telah menyerahkan kembali kawasan hutan kepada negara dalam skala besar. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, Jumat (12/9/2025), penyerahan kawasan hutan tahap IV kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai 674 ribu hektar.

Total lahan yang sudah dialihkan ke Agrinas kini sekitar 1,5 juta hektar, termasuk lebih dari 1.600 hektar kebun sawit. Nilai aset yang masuk kategori penertiban tersebut diperkirakan mencapai Rp150 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari proses masif penertiban aset negara.

Di tengah proses besar-besaran tersebut, para pelaku usaha sawit mempertanyakan legalitas lahan yang mereka miliki, meskipun telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lainnya. Sadino pun menyebut masalah ini sebagai kekhawatiran nomor satu pihaknya kini.

"Sebenarnya legalitas. Artinya kalau kita sudah punya legalitas, contohnya adalah perusahaan publik. Kok legalitasnya dipertanyakan?" kata Sadino saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan, investor menilai legalitas sebagai fondasi utama bisnis. "Orang asing kan tahunya, 'oh ini adalah dia punya legalitas', 'oh ini berarti saya sebagai investor'. Apalagi kalau perusahaan publik, investornya kan dari mana-mana saja bisa, tidak harus datang ke Indonesia," sambungnya.

Karena itu, ketika negara menganggap legalitas tak sah tanpa proses hukum, dampaknya bisa merusak kepercayaan investor.

"Eh tau-tau sekarang tidak diakui, lah kan kacau. Ternyata sekarang diambil alih, 'loh gimana'," kata Sadino.

Ia mengibaratkan situasinya seperti membeli rumah. "Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum," ujarnya.

Sadino menilai kondisi ini bisa membuat investor menuduh pemegang izin melakukan penipuan. "Yang punya legalitas bisa juga dituduh oleh investor, 'kamu nipu saya'," tegasnya.

Ia juga menepis anggapan pemegang HGU otomatis salah jika tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Kalau IPPKH kan pinjam pakai, izin pelepasan. Itu juga salah juga cara memahaminya. Tidak semua itu ada pelepasan. Kalau memang ruangnya itu dasarnya ya nggak ada pelepasan," jelasnya.

Foto: Petani Sawit. (Dok. POPSI) Petani Sawit. (Dok. POPSI)

Gapki Minta Pengambilalihan Tidak Merusak Produktivitas

Selain persoalan legalitas, Gapki juga berharap agar pengambilalihan lahan tidak mengorbankan produktivitas kebun. Sadino menilai negara, melalui Agrinas, harus mengelola perkebunan secara jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil jangka pendek.

"Saya sih berharap yang diambil alih itu... ya supaya produktivitasnya jangan berkurang," ujarnya.

Ia mengingatkan, dampak negatif dari pengelolaan yang buruk baru akan terlihat beberapa tahun ke depan.

"Kalau itu nggak dijaga, saya khawatir penurunan produksi itu akan malah menjadi tambah tidak bagus kebun-kebun itu. Dan akan dirasakan 2026. Sekarang belum, 2026 pasti," tegasnya.

Sadino menekankan bahwa sawit tidak seperti tambang. Menurutnya, jika kebun sawit tidak dipanen selama satu bulan saja, siklus produksi bisa langsung terganggu.

"Kalau tambang diambil alih, nggak ada masalah. Sedangkan kalau di sawit, tidak dipanen saja satu bulan, itu sudah pasti akan terjadi siklus yang kurang," terang dia.

Meski telah menyampaikan keluhannya kepada DPR, Sadino mengungkapkan, hasil rapat hari ini masih belum menghasilkan solusi konkret dari para legislator.

"Belum ada solusinya. Artinya dia baru menghimpun dulu. Baru nanti dia (DPR) akan nanti disampaikan kepada, misalnya sekarang ada pemerintah dan Satgas," ujarnya.

Ia juga menegaskan, ini merupakan kali pertama Gapki secara resmi datang ke DPR pasca-terbitnya regulasi baru terkait pengambilalihan kawasan.

"Ya kita baru kali ini... Cuman kan sekarang setelah ada perpres, terus PP 45 Tahun 2025 ini baru sekarang," tutup Sadino.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (UE) Andri Hadi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu (14/11).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) serta langkah-langkah penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dubes Andri melaporkan bahwa Uni Eropa telah memulai proses legal scrubbing dan penerjemahan teks IEU CEPA. Setelah proses ini selesai, perjanjian akan memasuki tahap penandatanganan resmi. Target bersama kedua pihak adalah IEU CEPA dapat berlaku penuh paling lambat pada awal 2027.

"Uni Eropa juga menjadi mitra penting di bidang investasi, menempati peringkat ke-5 sebagai asal investasi terbesar di Indonesia," ungkap Dubes Andri.

Lonjakan investasi itu sejalan dengan meningkatnya minat investor Uni Eropa terhadap proyek-proyek transisi energi, manufaktur berkelanjutan, dan ekonomi digital di Indonesia.

Sebelumnya, Perundingan IEU CEPA telah dinyatakan selesai secara substansial dalam pertemuan Chief Negotiators pada 9-12 September 2025 lalu, serta diumumkan secara resmi ke publik dalam pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada 23 September 2025 di Bali.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan ke depannya, peran Perwakilan RI di negara-negara anggota Uni Eropa akan semakin strategis dalam mendukung persiapan implementasi IEU CEPA.

"Prioritas utama mencakup penguatan pemahaman publik dan pemangku kepentingan Uni Eropa mengenai komitmen Indonesia, serta penyampaian peluang-peluang kerja sama ekonomi yang dapat dimaksimalkan," ujarnya dalam rilis Minggu (17/11/2025).

HUT ke-8 KPI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, memperluas kontribusi, dan menyalakan semangat inovasi demi masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membangun legasi ketahanan energi melalui sejumlah pencapaian strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendorong transformasi industri migas di Indonesia, dalam 8 tahun (satu windu) usianya.

“Salah satu upaya pengelolaan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penting untuk mendukung ketahanan energi nasional,” ucap Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Perjalanan KPI dimulai pada 13 November 2017, kata dia. Saat diberi tugas sebagai Subholding Refining and Petrochemical di Pertamina pada September 2020, KPI menjalankan amanah untuk untuk mengelola dan mengembangkan kilang-kilang strategis milik Pertamina, yakni Kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kilang Kasim.

Beberapa proyek yang telah dijalankan KPI antara lain proyek Blue Sky dan Green Refinery Kilang Cilacap, Revitalisasi RCC (unit pengolah residu) di Kilang Balongan, Refinery Development Master Plan (RDMP) atau proyek pengembangan kilang di Kilang Balongan.

Lebih lanjut, terdapat proyek Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) di Kilang Balongan, Platformer I Kilang Dumai, Pipa Senipah Balikpapan, Revamp CDU (peningkatan kapasitas pengolah crude) unit IV Balikpapan, tangki minyak mentah di Terminal Lawe-Lawe Balikpapan, peningkatan kapasitas unit produksi dan utilitas (ISBL & OSBL) di TPPI, pembangunan 4 unit tangki di Kilang Balongan, dan relokasi Single Point Mooring (SPM) Balongan.

Di bidang operasional, KPI juga menorehkan sejumlah pencapaian. Taufik mengungkapkan, total bahan baku yang diolah pada rentang periode 2019–2024 mencapai 320 juta barel per tahun. Angka tersebut dirinci dengan produksi BBM sebesar 250 Juta barel per tahun, produksi produk non BBM sebanyak 30 juta barel per tahun, dan produksi produk lainnya mencapai angka 21 juta barel per tahun.

Pada periode 2019–2024, keandalan fasilitas kilang KPI ditandai dengan Plant Availability Factor (PAF) 99 persen. Dalam periode yang sama, Yield Valuable Product KPI terus ditingkatkan hingga mencapai 81 persen, menunjukkan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Sementara Energy Intensity Index (EII) periode 2021-2024 berada di angka 107 persen.

Dalam delapan tahun terakhir, KPI juga melahirkan sejumlah produk inovatif yang ramah lingkungan. Beberapa produk ramah lingkungan unggulan KPI di antaranya PertaminaSAF, PertaminaRD, Biosolar, MFO Low Sulphur, Diesel X, dan Breezon.

Taufik menyatakan, beragam produk inovatif tersebut merupakan bukti komitmen KPI untuk mendukung target Net Zero Emission tahun 2060 yang telah dicanangkan pemerintah.

“Di antara deretan produk tersebut, PertaminaSAF merupakan terobosan besar kami. Bahan bakar pesawat terbang ini dibuat dari minyak jelantah yang ramah lingkungan, sehingga menjadikannya bahan bakar masa depan dalam dunia aviasi,” tutur Taufik.

Sementara itu, dalam aspek sumber daya manusia dan keselamatan kerja, KPI meluncurkan berbagai program inovatif.

Menurut Taufik, program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan mitra kerja. Program-program tersebut antara lain Safety Leadership Program (SLP) 4.0 yang merupakan program peningkatan budaya keselamatan kerja.

Selama 8 tahun, KPI tak hanya mengedepankan aspek bisnis, tapi juga merangkul masyarakat sekitar kilang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Pada periode 2023–2024, KPI menyalurkan sekitar Rp34 miliar untuk 370 program TJSL.

Menutup pernyataannya, Taufik menegaskan, semua pencapaian yang diraih KPI dalam 8 tahun terakhir merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi semua pekerja sebagai legasi KPI.

Ia menegaskan, semua ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari optimisme yang akan terus digelorakan untuk terus menjaga ketahanan energi di Indonesia.

“HUT ke-8 KPI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, memperluas kontribusi, dan menyalakan semangat inovasi demi masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan,” tutur Taufik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 45.000 sumur minyak masyarakat telah rampung diinventarisasi dan siap dikelola secara legal mulai Desember 2025.

Pengelolaan sumur dapat dilakukan melalui koperasi, UMKM, maupun kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan pengelolaan sumur masyarakat secara legal ditujukan untuk memastikan para penambang rakyat tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang ketakutan.

"Jadi dari 45 ribu sumur yang dulu masyarakat mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, minta sesuatu, menakut-nakuti, mulai tahun ini, bulan Desember izinnya ya, Insyaallah mulai Desember, mereka bisa kerja dengan nyenyak," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Di samping itu, Bahlil menegaskan langkah legalisasi sumur masyarakat merupakan bagian dari niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Pasal 33 mengenai redistribusi sumber daya alam, sehingga tidak timbul persepsi bahwa pengelolaan minyak hanya menjadi urusan kalangan elit.

"Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu, itu lagi, itu lagi. Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan dan KKKS-nya," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Bahlil menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan BUMN untuk membahas pengelolaan sumur minyak masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan sejumlah stakeholder lainnya.

Bahlil menegaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengelola sumur minyak secara legal.

"Program ini adalah merupakan program pro-rakyat yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," kata Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan sedang viral soal bakar baru bernama Bobibos. Penemuan jenis bahan bakar nabati (BBN) baru yang disebut mampu menekan emisi hampir hingga nol.

Bahan bakar tersebut juga diklaim memiliki nilai research octane number (RON) mencapai 98. Mengenai kabar tersebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya angkat suara.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengaku sampai saat ini belum ada koordinasi resmi antara pihak penemu bahan bakar Bobibos dengan Kementerian ESDM.

Namun, pihaknya menerima usulan dari penemu agar bahan bakar tersebut diuji di laboratorium Kementerian ESDM.

"Tapi kan hasil ujinya kan ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut. Kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya," kata Laode, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Menurut Laode, untuk bisa dikategorikan sebagai bahan bakar resmi, produk tersebut harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan uji coba yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Proses ini melibatkan berbagai lembaga termasuk LEMIGAS.

"Ya, jadi sebenarnya banyak yang membuat seperti ini, ada juga kan dari plastik pernah itu, bikin bensin dari plastik. Seperti ini banyak, tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu lah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi," ujarnya.

Sebagai informasi, BBM baru itu sebelumnya sudah diluncurkan di Bogor, pada pekan lalu. Bobibos adalah singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lahan persawahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan industri rokok ilegal dalam negeri mentransformasikan diri menjadi industri rokok legal.

Untuk bisa melegalkan produksi rokok ilegalnya itu, industri hasil tembakau ilegal Purbaya syaratkan harus masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dan dijanjikan pemberian insentif cukai khusus yang akan berlaku pada Desember 2025.

"Untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu. Sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi IHT legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, ditambah masih tingginya peredaran rokok ilegal dari luar negeri yang masuk ke tanah air.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Kebijakan ini menjadi pelengkap dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang kembali ditahan pada 2026. Tujuannya supaya industri rokok dalam negeri yang merupakan bagian dari industri padat karya tidak mati, di tengah angka prevalensi perokok yang tak mengalami perubahan siginfikan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan yang mengutip data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Lalu, hingga saat ini tercatat pula sebanyak 73% laki-laki dewasa adalah perokok aktif, dan 7,4% anak usia 10-18 tahun juga merokok. Sementara itu, penggunaan rokok elektronik Kementerian Kesehatan sebut meningkat pesat di kalangan remaja.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT serta mendapatkan tarif cukai khusus masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal ia memastikan akan menindak dengan keras.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan tarif cukai khusus bagi rokok ilegal di dalam negeri, supaya para produsennya mau segera melagalkan produksinya untuk mencegah rokok murah ilegal luar negeri masuk.

Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi rokok legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, karena peredaran rokok ilegal masih tinggi dari luar negeri.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Jadi kebijakannya kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Kalau gitu saya rugi lah, saya enggak mau rugi," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

"Jadi kita rapikan pasarnya, kita tutup pasar kita dari barang-barang ilegal, untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT, serta mendapatkan tarif cukai khusus, ia memastikan akan menindak dengan keras bila masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh berbagai capaian strategis di sektor energi nasional.

Salah satu inisiatif yang paling mendapat apresiasi publik adalah kebijakan Sumur Rakyat, yang diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Program Sumur Rakyat merupakan wujud nyata kebijakan energi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bawah. Inisiatif ini menjadi terobosan penting dalam meningkatkan produksi energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah, karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Kebijakan ini menunjukkan bagaimana sumber daya alam dapat dikelola sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Program Sumur Rakyat tidak hanya mendorong kemandirian energi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi migas, memperkuat ekonomi lokal, dan menggerakkan rantai pasok di sektor riil.

Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Daerah

Pendekatan Sumur Rakyat dirancang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, khususnya koperasi, UMKM, dan BUMD, dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi skala kecil.

Dengan skema regulasi yang lebih sederhana dan berpihak kepada rakyat, kebijakan ini berhasil menghidupkan kembali aset energi yang selama ini terbengkalai, sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah.

Sumur Rakyat memberikan harapan baru bagi daerah penghasil minyak lama. Melalui pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal, tercipta efek berganda bagi perekonomian daerah - mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi.

Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.

Di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kebijakan Sumur Rakyat akan dijalankan dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Pemerataan Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru

Kebijakan Sumur Rakyat menunjukkan arah baru dalam pembangunan nasional - dari yang semula sentralistik menjadi berbasis masyarakat dan daerah. Dengan model regulasi yang lebih sederhana dan efisien, kebijakan ini membuka peluang ekonomi baru di tingkat akar rumput.

Lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan ekonomi lokal menggeliat. Inilah efek berganda (multiplier effect) yang nyata dari kebijakan publik yang dirancang dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat.

Bagi daerah penghasil minyak lama yang sebelumnya vakum, Sumur Rakyat memberikan napas baru. Sumur-sumur yang dulu tidak lagi beroperasi kini bisa dihidupkan kembali melalui keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal.

Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produksi energi nasional, tetapi juga pada pertumbuhan sektor-sektor pendukung, seperti transportasi, perhotelan, dan penyediaan barang jasa di sekitar wilayah operasi.

Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional

Lebih dari sekadar program teknis, Sumur Rakyat adalah simbol dari kemandirian energi nasional. Program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.

Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pelaksanaan Sumur Rakyat akan berpegang pada tiga prinsip utama: efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Artinya, kebijakan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan produksi migas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat energi dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh segelintir korporasi besar.

Meneguhkan Komitmen Pemerataan dan Keadilan Sosial

Dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan energi nasional telah menunjukkan perubahan signifikan: dari paradigma eksploitasi menuju paradigma pemberdayaan. Sumur Rakyat menjadi salah satu contoh bagaimana energi bisa menjadi alat pemerataan, bukan sumber ketimpangan.

Program ini tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan sosial - karena ia mengembalikan makna "rakyat" dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah bentuk nyata dari janji politik Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

Satu tahun pertama pemerintahan ini telah menegaskan arah yang jelas: pembangunan energi nasional bukan hanya untuk kepentingan pertumbuhan, tetapi juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam konteks itu, Sumur Rakyat bukan sekadar kebijakan - ia adalah gerakan menuju kemandirian ekonomi rakyat dan kedaulatan energi bangsa.