Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan daerah tersebut menjadi provinsi keempat tercepat di Indonesia dalam hal penyelesaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Kita berada di posisi empat nasional setelah Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan Jawa Tengah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal di Kota Padang, Kamis.

Sebelumnya, Ranah Minang juga termasuk daerah tercepat dalam pembentukan koperasi sehingga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi pada 2025.

Ia menjelaskan pemerintah pusat menugaskan sebanyak 40 project management officer dan 125 business assistant untuk mendampingi pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Dari hasil pendampingan tersebut, hingga saat ini sebanyak 888 gerai Kopdes Merah Putih sudah berhasil diverifikasi. Dari jumlah itu, 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun.

"Artinya sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Endrizal mengatakan, Sumbar bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) Kopdes Merah Putih

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat. Mulai dari project management officer,business assistant, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hingga pengurus koperasi di lapangan.

"Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti sinergi yang dibangun mampu mempercepat implementasi program pemerintah pusat, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

Meskipun demikian, gubernur mengingatkan keberhasilan program tidak berhenti pada pembentukan badan hukum koperasi saja. Pendampingan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar koperasi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Yayasan Indonesia Setara (YIS) Bersama OK OCE Forever Sumatera Barat (OOF Sumbar) menyalurkan sembako gratis kepada duafa, janda, fakir miskin, dan UMKM di Jorong Patai Nagari Padang Magek, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Sebanyak 100 paket sembako disalurkan, antara lain berisi, 3 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, 1 Botol sirup dan 0,5 kilogram gula pasir.

Founder YIS Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama kaum Duafa, janda, fakir miskin, dan UMKM. Tujuannya tak hanya berbagi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama sekaligus menjalin silaturahmi.

"Senyatanya sebagian dari harta kita adalah milik mereka (duafa dan anak Yatim). Karena itu sudah sepantasnya kita berbagi, apalagi di bulan Syawal ini," ungkap Sandiaga Uno, Rabu (24/3/2026).

Ketua OOF Sumbar Dodi menyampaikan terima kasih kepada Sandiaga Uno dan YIS yang telah memberi dukungan penuh terhadap program Ramadan Peduli, Berbagi Sembako Berbagi Berkah untuk warga Jorong Patai. Bantuan ini katanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat harga sembako mengalami kenaikan sejak Ramadan hingga Lebaran.

Lihat video: Sandiaga Uno Bicara: Masa Depan Danantara, Ekonomi RI, dan Posisi di Kabinet



"Melihat dari antusiasnya warga masyarakat, kami sebagai pelaksana kegiatan sekaligus perpanjang tangan dari YIS ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Untuk Bapak Sandiaga Uno dan keluarga, semoga amal ibadah beliau diterima dan dibalas dengan berlipat ganda, dimudahkan segala urusan. Amiiin," ungkap Dodi.

Apresiasi juga disampaikan para penerima manfaat, di antaranya Aldefi yang merasa terbantu dengan bantuan sembako yang diberikan.

"Alhamdulillah yal Allah, program ini sangat kami butuhkan, sangat membantu kami. Semoga Bapak Sandi Uno diberi kelapangan dan amal ibadah beliau dibalas berlipat ganda. Amiiin," ungkap Aldefi.

Ibu rumah tangga, Fitri dan Mona. Keduanya menyampaikan terima kasih atas bantuan sembako yang telah dioberikan kepada masyarakat. "Terima kasih Bapak Sandi Uno atas bantuan nya, semoga bapak dan keluarga selalu di bawah lindungan-Nya dan diberi kesehatan selalu. Amiiin," ungkap Fitri.

"Alhamdulillah ini program-program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kami mendoakan semoga Bapak Sandi Uno dan keluarga dan pengurus Yayasan Indonesia Setara selalu diberi kemudahan. Amiin," ucap Mona.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan mulai menerapkan pembatasan angkutan barang mulai 13 Maret 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur Sumbar Nomor 550/86/DISHUB-SB/III/2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah di Provinsi Sumatera Barat.

Di dalam pengumuman itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pengaturan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan volume kendaraan selama periode mudik Lebaran 2026.

"Pemerintah daerah bersama unsur terkait telah melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat selama masa mudik dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kemacetan maupun gangguan keselamatan lalu lintas," katanya, Sabtu (7/3/2026).

Mahyeldi menyampaikan dengan adanya ketentuan itu, Pemprov Sumbar ingin memastikan perjalanan masyarakat selama mudik dan arus balik lebaran berjalan aman dan lancar.

Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Dedy Diantolani menjelaskan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan operasional angkutan barang yang akan berlaku mulai Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Pembatasan tersebut diberlakukan pada dua ruas jalan utama, yakni jalur Padang–Solok–Kiliran Jao–batas Provinsi Jambi di Kabupaten Dharmasraya dan jalur Padang–Padang Panjang–Bukittinggi–batas Provinsi Riau di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk arah sebaliknya.

Menurutnya pembatasan operasional tersebut berlaku bagi mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan maupun gandengan, serta kendaraan pengangkut CPO, hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

"Meskipun begitu pembatasan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau gas, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, serta kendaraan pengangkut kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) berbasis waktu pada jalur Padang–Padang Panjang, tepatnya di kawasan Lembah Anai.

Dia mengemukakan pemberlakuan sistem satu arah ini akan dibagi berdasarkan waktu. Pukul 10.00 sampai 14.00 WIB diberlakukan arus satu arah dari Padang menuju Padang Panjang, kemudian pukul 14.00 sampai 18.00 WIB diberlakukan arus satu arah dari Padang Panjang menuju Padang.

"Jadi pada setiap pergantian waktu akan diterapkan clearance time atau waktu steril untuk memastikan ruas jalan benar-benar kosong sebelum arus berikutnya dibuka,” jelas Dedy.

Dia menyampaikan selama masa Angkutan Lebaran 2026 jalur Lembah Anai juga akan dibuka selama 24 jam mulai H-10 hingga H+10 lebaran dan diperuntukkan bagi kendaraan ringan roda empat serta sepeda motor.

Pemerintah Provinsi Sumbar turut mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh pengaturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan selama masa mudik dan arus balik lebaran.

Bisnis.com, PADANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat Arry Yuswandi memastikan sistem satu arah (one way) pada jalur Padang–Bukittinggi tidak akan diberlakukan pada masa libur Idulfitri 2026.

“Keputusan itu diambil, mengingat belum tuntasnya perbaikan jalan Lembah Anai, maka kebijakan penerapan sistemone waykami tiadakan pada tahun ini,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (17/2/2026).

Dia menyampaikan selain meniadakan sistem satu arah, Pemprov Sumbar juga mengimbau para pengendara untuk tidak berhenti di sepanjang jalur Lembah Anai.

Menurutnya kebijakan tersebut diambil demi menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meminimalkan risiko keselamatan, mengingat kawasan tersebut masih dalam tahap perbaikan dan beberapa tahun terakhir kerap terdampak bencana.

“Kawasan ini belum sepenuhnya aman dan masih dalam proses pengerjaan, jadi yang perlu kami lakukan adalah mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk untuk memastikan keselamatan masyarakat. Makanya, pengendara dilarang berhenti di sepanjang jalur tersebut,” ujarnya.

Arry menegaskan, aspek keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan, terutama menjelang arus mudik dan balik Lebaran yang diprediksi akan meningkat signifikan.

Selain itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar, Masheri Yanda Boy menyampaikan pemerintah memahami tidak semua pihak akan sepakat dengan kebijakan tersebut. Namun dia menekankan, langkah yang diambil semata-mata bertujuan untuk mencegah risiko yang lebih besar.

“Kalau pemerintah bertindak bisa disalahkan, tidak bertindak juga disalahkan. Tetapi yang jelas, keselamatan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.

Dia memerinci, perbaikan ruas jalan Lembah Anai masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Juni 2026. Meski demikian, selama masa libur lebaran, jalur tersebut akan tetap dibuka selama 24 jam untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Kementerian PU Targetkan Jalan Lembah Anai Bisa Dilalui Lebaran

Sebelumnya, pada kesempatan kunjungan ke lokasi pengerjaan di Lembah Anai pada Januari 2026 lalu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa jalan nasional itu ditargetkan dapat berfungsi 24 jam pada masa arus mudik dan balik lebaran 2026 nanti.

Oleh karena itu, melalui Hutama Karya, Dody meminta agar percepatan perbaikan jalan Lembah Anai segera dilakukan.

Pasalnya, dia menilai jalur Lembah Anai merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, serta akses menuju wilayah Sumbar bagian utara.

Bahkan saat melakukan peninjauan langsung di lokasi, Dody menegaskan bahwa perbaikan harus dikebut agar sistem buka-tutup tidak lagi diperlukan saat puncak arus mudik.

Selain percepatan fisik jalan, Menteri Dody memberikan instruksi tegas kepada pihak pelaksana proyek untuk mensterilkan badan jalan dari aktivitas konstruksi selama periode lebaran.

"Saya tegaskan agar seluruh alat berat dikeluarkan dari badan jalan selama masa libur lebaran," ucap dia.

Bisnis.com, SOLOK — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pembenahan saluran irigasi di Banda Gadang, Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sedimen lumpur telah menyebabkan pasokan air lahan persawahan masyarakat di lima nagari di Kecamatan Gunung Talang jadi terganggu, dan hal itu berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat.

“Informasi dari Pemkab Solok ada lima nagari/desa yang terdampak [bencana] itu di antaranya, Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Talang dan Cupak,” kata Mahyeldi, Sabtu (17/1/2026).

Dia menyebut, pembenahan irigasi yang sangat penting bagi sektor pertanian membutuhkan penanganan yang serius. Itu sebabnya, Pemprov Sumbar butuh penanganan jangka panjang.

Untuk tahun ini, Pemprov Sumbar setidaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui PSDA untuk pembenahan saluran irigasi di lokasi tersebut.

“Untuk perbaikan hulu irigasi, saya minta dukungan Bank Nagari melalui skema Corporate Social Responsibility [CSR]. Jadi dalam melakukan penanganan permanen, kami sudah alokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui PSDA Sumbar, sedangkan untuk pembenahan Kapalo Banda kami minta dukungan CSR dari Bank Nagari,” jelasnya.

Dengan adanya pembenahan tersebut, Mahyeldi berharap agar saluran irigasi Banda Gadang dapat kembali berfungsi optimal untuk mengairi sekitar 5.500 hektare sawah masyarakat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

“Mudah-mudahan, ini bisa kita selesai segera agar pasokan air untuk 5.500 hektare sawah masyarakat bisa kembali optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok Candra menyampaikan pembenahan saluran irigasi tersebut tidak hanya berdampak positif untuk pengairan tapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, Ibul, bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu telah menyebabkan pohon tumbang dan terjadi longsoran di beberapa titik sehingga mengakibatkan saluran irigasi Banda Gadang rusak.

“Meski pun mesti menunggu solusi permanennya, tapi kami tenang karena sudah ada kejelasan dari pemerintah, bahkan Gubernur dan Wabup hadir langsung gotong royong bersama kami,” tuturnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat total dana bantuan bencana alam yang diterima dari berbagai sumber mencapai Rp50 miliar dan dana tersebut telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan besarnya dana bantuan yang diterima tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian banyak pihak untuk bersama-sama membantu pemulihan pascabencana di Sumbar.

Hal ini juga beriringan dengan, bantuan yang datang tidak hanya bersifat uang, tapi juga logistik serta tenaga, seperti yang dilakukan TNI, Polri, BPBD, dan pihak lainnya yang berjibaku di lokasi bencana alam membantu masyarakat.

“Besarnya kepedulian ini, kami semakin yakin bahwa Sumbar tidak sendiri menghadapi musibah ini. Saya sebagai kepala daerah dan atas Pemprov Sumbar mengucapkan banyak terima kasih ke berbagai pihak, dan saya berharap doa semua orang agar kondisi ini cepat pulih,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan dana bantuan sebesar Rp50 miliar ini, tercatat hingga 30 Desember 2025, dan bantuan tersebut antara lain berasal dari Presiden RI sebesar Rp20 miliar, bantuan dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota se-Indonesia sebesar Rp26.499.967.100, serta bantuan dari BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat yang mencapai Rp4.621.999.900.

Dukungan tersebut diperkuat oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan percepatan penanganan di lapangan, lanjut Mahyeldi, hingga 30 Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat.

Adapun, rincian penyaluran bantuan ke daerah meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000, Kota Padang Rp3.445.000.000, Kabupaten Solok Rp3.445.000.000, Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000, Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000, Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000.

Kemudian untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.730.000.000, Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000, Kota Solok Rp780.000.000, Kota Pariaman Rp395.000.000, Kabupaten Pasaman Rp395.000.000, Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp395.000.000.

“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” sebutnya.

Menurutnya, selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan, antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.

“Total realisasi BTT yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ucapnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan, karena penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal.

“Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.

Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar pada akhir November 2025 lalu menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemprov Sumbar bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal.

Di tengah situasi krisis tersebut, dukungan dan solidaritas nasional mengalir dengan kuat. Pemprov Sumbar menerima bantuan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.

Mahyeldi bilang kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumbar tidak sendiri, dan itu begitu terasa serta nyata,” tutupnya.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy. dok Humas

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menegaskan jembatan kereta api di kawasan Lembah Anai akan dipertahankan. Pernyataan itu terkait polemik di tengah pemulihan lintasan jalan raya di sekitar jembatan akibat banjir bandang besar akhir November lalu.

"Pemprov Sumbar justru berkomitmen menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur tersebut sebagai bagian dari aset sejarah dan warisan budaya daerah," katanya saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs sejarah di Sumbar, di ruang rapat Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025).

Mahyeldi mengaku heran dengan beredarnya isu pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai yang berkembang di ruang publik tanpa sepengetahuan dirinya sebagai gubernur.

“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan gubernur. Padahal, kebijakan yang kami pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.

Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar, Mahyeldi menilai terjadi kesalahan komunikasi karena surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumbar.

“Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” jelas dia.

Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya Pemprov Sumbar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tidak ada pembongkaran jalur kereta api, melainkan dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatannya ke depan.

“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kami rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” sebutnya.

Dia juga menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar dan menilai hal tersebut sebagai kekeliruan yang tidak boleh terulang. Oleh karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.

Sementara itu, arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar. Dia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan bagian rel kereta api yang dinilai mulai berkurang dari waktu ke waktu, serta melakukan kajian teknis terhadap perubahan struktur sejumlah jembatan di kawasan cagar budaya.

Perwakilan komunitas pecinta kereta api, Nando menyebutkan bahwa masyarakat di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian tinggi terhadap aset perkeretaapian meskipun belum aktif digunakan.

Dikatakannya minimnya penjagaan dan penindakan membuat aset jalur kereta api rawan rusak dan hilang, sementara aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian belum sepenuhnya tertangani secara optimal.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendapat instruksi resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan instruksi tersebut diterimanya melalui sambungan telepon Mensesneg pada Senin (15/12) kemarin. Lahan milik negara dan BUMN dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak bencana bencana alam, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal.

“Menindaklanjuti instruksi ini, kami akan melakukan pemetaan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi ini, serta akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan arahan yang sangat jelas, dimana untuk penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi di lapangan.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kami berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Sebelumnya, dalam instruksi Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon menyatakan, langkah tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi, khususnya di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengadaan lahan.

“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” tegas Prasetyo Hadi.

Menurutnya pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak. Pemanfaatan lahan negara dinilainya sebagai alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.

“Jika ada hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” sebutnya.

Mensesneg juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera mengoordinasikan langkah tersebut di lapangan, termasuk berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan serta pemerintah kabupaten dan kota terkai

“Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tutupnya.

Seorang warga membersih rumah dari tumpukan material pasca dilanda bencana banjir bandang yang berada di Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (8/12/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Penandatanganan sindikasi pembiayaan ini adalah tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi memastikan pembangunan Flyover atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok segera memasuki fase konstruksi usai penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi proyek.

"Penandatanganan sindikasi pembiayaan ini adalah tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Jumat.

Gubernur mengapresiasi finalisasi pembiayaan sindikasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa proyek dengan nilai investasi hingga Rp2,79 triliun itu memiliki dampak strategis terhadap keselamatan dan perekonomian masyarakat di provinsi setempat.

Secara umum penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Flyover Panorama I Sitinjau Lauik digelar oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) di Jakarta pada Kamis (11/12).

Penandatanganan tersebut menjadi momentum penting bagi kelanjutan proyek yang selama ini dinantikan masyarakat Provinsi Sumbar. Sebab Flyover Panorama I diharapkan mampu menjawab persoalan kawasan Sitinjau Lauik yang dikenal ekstrem, rawan kecelakaan, serta kerap menghambat arus logistik antar-wilayah.

"Kondisi ekstrem Sitinjau Lauik selama ini memang menjadi tantangan besar bagi mobilitas masyarakat maupun logistik," ujar dia.

Oleh karena itu ia mengatakan Pemprov Sumbar terus berkomitmen serta memastikan seluruh tahapan dapat berjalan lancar melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah, kementerian, dan pihak pelaksana.

"Kami mendukung penuh agar proyek ini dapat segera memasuki fase konstruksi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," kata dia.

Sementara itu Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser menyambut dukungan Pemprov Sumbar yang terus mengawal proyek tersebut sejak awal. Penandatanganan pembiayaan sindikasi sekaligus penanda kesiapan seluruh pihak untuk bergerak ke tahap berikutnya.

"Penandatanganan ini menandai keseriusan semua pihak. Kami berharap pembebasan lahan segera tuntas agar konstruksi dapat dimulai sesuai target," tegasnya.

Lebih lanjut dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan sindikasi ini, HPSL bersama para pemberi fasilitas pembiayaan resmi memasuki tahap akhir persiapan menuju konstruksi.

Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam, serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Penandatanganan tersebut sekaligus menunjukkan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor perbankan, dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumbar.

"Ke depan diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga menciptakan efisiensi transportasi dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah sekitarnya," kata Michael Arthur Paulus Rumenser.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

PADANG - Sebanyak 6 ton beras serta obat-obatan dan kebutuhan dasar berupa uang tunai disalurkan kepada korban bencana alam di Kota Padang, Sumatra Barat. Bantuan tersebut diberikan oleh PT General Energy Bali (GEB) melalui Program GEB Peduli.

"Langkah cepat ini menjadi bentuk kepedulian dalam mendukung pemulihan warga yang terdampak bencana di Sumatera,” ujar Direktur PT GEB Irnawati, Sabtu (6/12/2025).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Irnawati Sutanto bersama Vice Manager ADM & GA Indriati Tanu Tanto kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Buya Muhidi di rumah dinasnya.

“Atas nama DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewakili masyarakat Padang, kami berterima kasih kepada PT GEB yang datang langsung memberikan bantuan,” kata Muhidi.

Muhidi menegaskan kondisi Padang masih berstatus tanggap darurat, dan bantuan ini diharapkan tepat sasaran serta membantu percepatan pemulihan warga. Dengan bantuan ini semua pihak berharap masyarakat bisa kembali menata hidupnya dan melakukan recovery.

Pemprov Sumbar menyebut pendataan kebutuhan lanjutan akan dilakukan, dan terbuka kesempatan kolaborasi berikutnya bersama GEB. PT General Energy Bali merupakan pengelola PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali.

Walaupun berjarak dua ribu lima ratus kilometer, GEB menegaskan komitmennya untuk hadir bagi masyarakat Indonesia secara luas ketika bencana terjadi dan membantu pemulihan warga setempat yang terdampak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengumumkan rencana penerbitan surat utang syariah atau sukuk untuk keperluan pengembangan kapasitas infrastruktur dasar.

Mahyeldi mengatakan, rencana ini telah didiskusikan antara Pemprov Sumbar dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dan alhamdulillah, dari pertemuan tadi memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, memberikan masukan-masukan kepada kita, sekaitan dengan rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Mahyeldi, dikutip dari akun instagramnya @mahyeldisp, Kamis (16/10/2025).

Mahyeldi mengatakan, telah ada penjelasan-penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri dalam memberi dukungan terhadap rencana penerbitan itu. Begitu juga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK.

"Juga beri bimbingan kepada kita bahwasannya pemprov Sumatera Barat dalam menerbitkan sukuk maka dana tersebut masuk ke dalam APBD Sumbar yang dipergunakan untuk pembangunan infrasturktur yang ada di Sumbar," paparnya.

Mahyeldi mengatakan, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk itu bakal digunakan untuk pengembangan kapasitas dua rumah sakit yang masing-masing terletak di Bukittinggi, dan Solok.

"Nama Rumah Sakit kita Ahmad Muchtar, karena ini tipe A di Bukittinggi dan kemudian juga Rumah Sakit kita Muhammad Natsir yang ada di kota Solok," tegasnya.

Sebelum Pemprov Sumbar, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengumumkan rencana penerbitan surat utang sendiri karena Kementerian Keuangan memangkas dana bagi hasil (DBH) Provinsi DKI Jakarta sebesar hampir Rp 15 triliun.

Karena adanya pemangkasan DBH itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang semula ditetapkan sebesar Rp 95 triliun pada 2026, kini tinggal Rp 79 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian akibat pengaturan kebijakan DBH ini. Dia menegaskan Pemda DKI Jakarta tidak akan membantah soal pemangkasan DBH karena langkah pemerintah pusat sudah diperhitungkan secara matang.

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu, kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk Dana Bagi Hasil," paparnya.

Oleh karena itu, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan pembiayaan kreatif untuk menopang APBD Jakarta.

"Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing diantaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," kata Pramono.

Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi atau surat utang daerah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sebetulnya Kementerian Keuangan sudah mendorong pemda untuk menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond secara mandiri, bagi yang memiliki kemampuan fiskal memadai untuk mendapat sumber pembiayaan anggaran tambahan.

"Dari dulu kita mendorong untuk obligasi daerah. Itu best practice. Apalagi untuk yang kapasitas fiskalnya kuat," ucap Febrio di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

Febrio mengatakan, sebetulnya Kementerian Keuangan sudah memberikan pelatihan teknis kepada daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk secara mandiri menerbitkan surat utangnya sendiri. Pelatihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

"Dulu dukungan kita adalah kita kasih pelatihan-pelatihan kapasitas teknis. Jadi teman-teman di DJPPR itu ngobrol dengan teman-teman di Pemda, gini loh caranya kita meng-issue, gini caranya kita meyakinkan calon investor sampai kita bisa oversubscribe beberapa kali," ucap Febrio.

"Ini bagus dan kalau makin banyak Pemda yang bisa melakukannya makin baik. Artinya mereka langsung berhadapan dengan pasar, pasarnya harus diyakinkan, sehingga yang yakin bisa hidup nih instrumennya," tegasnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terkait rencana penerbitan sukuk daerah sebesar Rp1 triliun sebagai langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dari pembahasan itu sesuai dari berbagai arahan dari DJPK, salah satunya tentang mekanisme penerbitan sukuk daerah.

Adapun, untuk dana hasil penerbitan nantinya akan masuk ke dalam APBD Provinsi Sumbar dan sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur di Bumi Nagari.

“Kami melihat BUMD yakni Bank Nagari bisa bekerjasama dengan Pemprov Sumbar dalam pengelolaan sukuk daerah ini. Makanya, skema transaksi yang digunakan adalah Ijarah atau sewa, sesuai arahan dari Dewan Syariah Nasional,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (14/10/2025).

Mahyeldi menyebutkan penerbitan sukuk daerah ini sebagai salah satu terobosan fiskal untuk menjawab tantangan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Jadi Sumbar perlu punya inovasi dan cara-cara kreatif untuk menggerakkan pembangunan. Salah satunya lewat sukuk ini,” tegasnya.

Gubernur juga memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari peraturan pemerintah, peraturan OJK, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.

“Tim Sembilan sudah kami bentuk, diketuai langsung oleh Kepala Bappeda. Tim ini akan menyiapkan teknis pelaksanaan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Dari hasil pembahasan, lanjut Mahyeldi, semua pihak yang terlibat menyatakan dukungan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang direncanakan akan segera dilaksanakan.

Target Terbitkan Sukuk Daerah Rp1 Triliun

Skema usulan sukuk daerah Pemprov Sumbar estimasi kupon 10%, total dana penerbitan Rp1 triliun dengan rincian Rp750 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMD (Unit Syariah Bank Nagari). Sementara itu, Rp250 miliar untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar, Bukittinggi.

Nantinya, hasil penerbitan sukuk akan masuk ke komponen pendapatan pembiayaan APBD Sumbar dan pemanfaatan dividen.

Dengan demikian, lanjutnya, untuk dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur daerah serta pembayaran kupon kepada investor.

Dikatakannya dengan dukungan penuh dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, OJK, dan lembaga terkait lainnya, Pemprov Sumbar optimistis penerbitan sukuk daerah ini akan menjadi langkah baru dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.

“Saya berharap rencana ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami harapkan yakni berdampak kepada pembangunan infrastruktur, bisa terlaksana dengan tepat sasaran pula,” tutupnya.