Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membuka peluang legalisasi bagi pelaku rokok ilegal melalui layer cukai baru berisiko melemahkan penegakan hukum dan menciptakan preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, menilai pendekatan tersebut tidak tepat dan justru berisiko merusak fondasi penegakan hukum di Indonesia.

"Kebijakan fiskal harus diimbangi aspek hukum pidana, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi," kata Yenti dalam keterangannya, Rabu (14/5/2026)

Dia menilai pendekatan yang terlalu longgar terhadap pelanggaran berpotensi mengaburkan batas antara tindakan ilegal dan legal. Dalam sistem hukum, pemberian sanksi pidana terhadap suatu perbuatan telah melalui proses panjang dan pertimbangan mendalam.

Menurutnya, jika pelanggaran hukum seperti produksi dan peredaran rokok ilegal justru diberi ruang kompromi, maka hal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang selama ini patuh terhadap aturan.

Yenti menegaskan bahwa pendekatan terhadap kejahatan ekonomi harus dilakukan secara komprehensif dan tidak setengah-setengah. Tanpa konsistensi penegakan hukum, kebijakan yang diambil justru dapat menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap pelanggaran.

Sebagai catatan, dorongan untuk memperkuat penegakan hukum ini juga sejalan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan korupsi dan pelanggaran di sektor cukai hasil tembakau (CHT).

Langkah tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen penindakan, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang selama ini merugikan negara dan industri legal.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menargetkan penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) sebagai upaya mengurangi rokok ilegal rampung pada 2026.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok ini didorong oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan rokok-rokok ilegal alias yang belum pita cukai bisa segera menyetor penerimaan ke negara dan menyandang status legal.

Kebijakan ini dinilai bisa mengurangi peredaran rokok ilegal, tanpa mematikan industri yang sudah ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan produsen rokok menyoroti soal rencana pemerintah untuk melegalisasi rokok ilegal melalui skema penambahan layer baru cukai rokok murah.

Ketua Harian Persatuan Pengusaha Rokok (PPRK) Kudus, Agus Sarjono, menilai kebijakan tersebut berisiko memperdalam kontraksi industri rokok legal serta memicu pemutusan hubungan kerja massal.

Menurutnya, jika jarak tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk rokok ilegal ini berdekatan antar-golongan, segmen tertentu seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya bisa terdampak langsung.

“Kalau layer ketiga rokok mesin dekat dengan HJE golongan satu rokok linting, korbannya bisa rokok linting. Padahal itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Dia menyebut produksi rokok bercukai pada 2025 dilaporkan mencapai 307 miliar batang atau mengalami penurunan 3% dari produksi 2024 sebesar 317 miliar batang. Penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) 2025 juga tercatat turun menjadi Rp212 triliun dari realisasi 2024 sebesar Rp216 triliun.

Agus menuturkan rokok ilegal tidak memberikan kontribusi pajak dan cukai serta tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan karena berbasis mesin. Sementara itu, industri legal justru terus mengalami penyusutan jumlah produksi dan kalah bersaing secara harga jual.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (RTMM-SPSI), Hendry Wardana, menyebut kondisi ekonomi yang menantang dan kenaikan tarif cukai yang terus dilakukan hingga 2024 telah berdampak langsung pada industri legal. Di sisi lain, peredaran rokok ilegal terus menunjukkan tren peningkatan.

“Rokok ilegal itu tidak memberikan kontribusi kepada negara dan tidak ada kepastian perlindungan bagi pekerjanya. Semakin masif rokok ilegal, semakin berkurang kesempatan kerja di rokok legal,” kata Hendry.

Hal ini juga tecermin dalam Price Monitoring Survey yang dilakukan Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), yang menunjukkan kenaikan peredaran rokok ilegal sebesar 13,9%.

Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal bahwa rokok tanpa pita cukai masih terus tumbuh di pasar, memperbesar potensi kebocoran penerimaan negara sekaligus menekan industri yang patuh terhadap aturan.

"Oleh karena itu, kebijakan fiskal dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara penerimaan negara, penegakan hukum, dan perlindungan tenaga kerja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan skema tarif untuk layer baru cukai hasil tembakau (CHT) yang disiapkan sebagai pintu masuk legalisasi rokok ilegal.

Purbaya mengungkapkan bahwa tarif cukai untuk layer tambahan ini akan diposisikan di level moderat. Secara spesifik, tarifnya dirancang lebih rendah dibandingkan rokok golongan mesin (Sigaret Kretek Mesin/SKM atau Sigaret Putih Mesin/SPM), tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan Sigaret Kretek Tangan (SKT).

“Kita memberi ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke situ. Harganya akan lebih murah sedikit dibanding rokok-rokok mesin yang biasa, tapi lebih mahal dari rokok kretek,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menjelaskan posisi tarif 'tengah-tengah' ini merupakan strategi pricing agar produsen rokok ilegal bersedia masuk ke dalam sistem administrasi cukai. Dia mengaku bahwa pemerintah serius dalam menegakkan aturan ini; jika pelaku usaha tetap membandel dan tidak memanfaatkan jalur legalisasi ini maka penindakan tegas akan dilakukan.

“Jadi yang ilegal harus masuk ke situ. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lagi beroperasi di sini. Kita akan serius,” tegas Purbaya.

Kendati demikian, sambungnya, rencana tarif tersebut belum final karena masih perlu persetujuan politik. Saat ini, pihaknya tengah mematangkan level tarif yang paling pas sebelum didiskusikan dan dilaporkan kepada DPR

Strategi Ekstensifikasi

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa penambahan layer baru ini merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi di tengah target penerimaan yang menantang.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, dengan tarif CHT yang tidak berubah pada tahun ini, satu-satunya variabel untuk mengejar target penerimaan kepabeanan dan cukai adalah volume produksi.

Sebagai catatan, target penerimaan cukai dalam APBN 2026 dipatok sebesar Rp243,53 triliun, atau naik 9,8% dari realisasi tahun lalu senilai Rp221,7 triliun.

“Otomatis produksinya [harus] naik. Produksi naik itu kan ada dua: legal dan ilegal,” kata Nirwala, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, menarik rokok ilegal masuk ke sistem legal adalah opsi rasional untuk mengubah potensi kebocoran menjadi penerimaan negara. Bea Cukai pun telah menyampaikan kajian komprehensif terkait risiko dan potensi penerimaan dari kebijakan ini kepada Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut bahwa wacana 'legalisasi' rokok ilegal melalui penambahan layer baru tarif cukai hasil tembakau (CHT) adalah bagian dari strategi ekstensifikasi.

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah akan menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem administrasi cukai di tengah tekanan target penerimaan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan logika fiskal di balik opsi tersebut. Menurutnya, rumus dasar penerimaan cukai bertumpu pada perkalian antara tarif dan volume produksi.

Pada tahun ini, sambungnya, tarif CHT alias cukai rokok tidak berubah sementara target penerimaan cukai sebesar Rp243,53 triliun atau naik 9,8% dari realisasi pada tahun lalu sebesar Rp221,7 triliun. Dalam kondisi ini, satu-satunya variabel pengungkit yang tersisa adalah volume produksi.

"Otomatis produksinya [harus] naik [tahun ini]. Nah produksi naik itu kan ada dua: legal dan ilegal," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Nirwala menggarisbawahi bahwa produksi legal secara otomatis berkontribusi pada kas negara. Sebaliknya, produksi rokok ilegal menjadi kebocoran yang tidak menghasilkan penerimaan.

Oleh karena itu, skema pengamanan dari dua sisi—legal dan ilegal—menjadi opsi rasional untuk mengejar target. Terkait progres kebijakan 'legalisasi' rokok ilegal melalui penambahan layer tarif ini, Nirwala menyatakan bahwa Bea Cukai telah memberikan masukan komprehensif kepada Menteri Keuangan, termasuk pemetaan risiko.

"Apapun keputusan Menteri Keuangan, kita akan melaksanakan dan mengamankan kebijakan. Kami [hanya] memberikan masukan, kita informasikan ke Menteri Keuangan, 'Pak, ini risikonya begini'," jelasnya.

Kendati demikian, Nirwala belum bersedia merinci jenis rokok apa yang akan menjadi objek dalam layer anyar tersebut, apakah menyasar Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau golongan lainnya. Dia mengaku belum ada pembicaraan teknis mendalam mengenai spesifikasi produk.

Menunggu Persetujuan DPR?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat. Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan penambahan layer tarif cukai rokok berpotensi menciptakan moral hazard kebijakan, yakni situasi di mana kepatuhan di masa lalu tidak lagi memberikan keunggulan relatif dibanding pelanggaran yang kemudian 'diampuni' melalui perubahan aturan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Imanina Eka Dalilah mengomentari rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah layer tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Jika dilihat dari sisi keberlangsungan industri, khususnya produsen legal kecil dan menengah, kekhawatiran terhadap penambahan layer juga memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat,” katanya, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, industri yang telah lama patuh terhadap regulasi cukai dan pajak menghadapi risiko persaingan baru dari pelaku yang sebelumnya ilegal namun kemudian dilegalkan melalui skema tarif yang lebih ringan.

Dari perspektif pengendalian rokok ilegal, dia menilai, penambahan layer hanya dapat efektif jika dipahami sebagai instrumen transisi, bukan solusi permanen.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa legalisasi bersyarat dapat menekan pasar ilegal hanya apabila disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang tetap berada di luar sistem.

Tanpa peningkatan risiko terhadap aktivitas ilegal, kata dia, pelaku rasional justru akan menunggu konsesi kebijakan berikutnya, sementara produsen legal menghadapi tekanan harga yang semakin besar. Dalam kondisi tersebut, tujuan menekan rokok ilegal justru tidak tercapai secara struktural.

Karena itulah, menurut dia, dari sudut pandang kebijakan publik, persoalan utama rencana penambahan layer tarif cukai bukan terletak pada “boleh atau tidak boleh”, melainkan pada desain dan tata kelola implementasinya. Penambahan layer tarif cukai hanya dapat mendekati win-win solution apabila dirancang dengan batasan yang ketat

Batasan dimaksud, yakni layer baru tidak boleh menghasilkan harga rokok legal yang lebih murah dari segmen legal termurah yang sudah ada agar tidak memicu perpindahan konsumsi (downtrading) dan kanibalisasi penerimaan negara.

Juga, layer tersebut harus bersifat sementara dengan masa transisi yang jelas agar tidak menimbulkan ekspektasi bahwa pelanggaran akan selalu “diampuni” melalui perubahan kebijakan, sekaligus mendorong pelaku yang dilegalkan untuk naik ke struktur tarif normal.

Terakhir, volume produksi pada layer baru perlu dibatasi agar setiap tambahan produksi benar-benar merepresentasikan konversi rokok ilegal menjadi legal, bukan sekadar pemindahan produksi dari segmen legal lama.

“Ketiga batasan ini harus diterapkan secara bersamaan, karena tanpa pengendalian harga, waktu, dan volume, penambahan layer berisiko merugikan produsen legal, melemahkan insentif kepatuhan, serta gagal memberikan tambahan penerimaan negara yang berkelanjutan,” ujarnya.

Secara akademik, dia menilai, bahwa kehati-hatian yang disuarakan oleh pelaku industri legal bukanlah semata resistensi sektoral, melainkan refleksi dari kekhawatiran rasional terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan cukai tembakau tetap memberikan sinyal yang jelas, yakni kepatuhan dihargai, pelanggaran tidak diinsentifkan, dan tujuan fiskal dicapai tanpa mengorbankan stabilitas struktur industri legal.

“Tanpa itu, penambahan layer tarif cukai justru berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang menimbulkan persoalan kebijakan jangka panjang,” ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan perspektif ekonomi fiskal, argumen pemerintah bahwa penambahan layer dapat memperluas basis pemungutan cukai memiliki dasar teoritis yang sah.

Artinya, jika konversi ini benar-benar bersifat tambahan (additional), maka akan dapat mendorong penerimaan negara dari cukai dan pajak tidak langsung dapat meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum. Akan tetapi, secara empiris, manfaat fiskal tersebut tidak otomatis terjadi.

Apabila layer baru justru mendorong pergeseran produksi dan konsumsi dari segmen legal eksisting ke segmen tarif yang lebih rendah, kata Ima, maka yang terjadi bukan perluasan basis, melainkan kanibalisasi penerimaan.

Bisnis.com, SURABAYA – Wacara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) guna menekan peredaran rokok ilegal menuai respons positif dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur. Mereka menilai rencana tersebut berpotensi membawa dampak positif bagi petani tembakau maupun industri.

Ketua APTI Jawa Timur, Muhdi menjelaskan bahwa wacana tersebut sejatinya relevan dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh pihaknya kepada pemerintah pada hari-hari sebelumnya.

“Hal ini memang pernah kita usulkan juga, bagaimana yang [rokok] ilegal ini bisa masuk ke dalam skema tertentu, tentu dengan skema khusus,” beber Muhdi, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, rencana tersebut telah direspons sebelumnya oleh Kemenkeu, termasuk saat kepemimpinan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati hingga Purbaya Yudhi Sadewa.

Namun begitu, Muhdi menekankan bahwa tantangan utama dari pelaksanaan kebijakan itu terletak pada implementasinya di lapangan.

“Kembali lagi, yang namanya ilegal itu kan bukan soal tarif murah atau aturan yang lebih ringan, tapi lebih kepada niat, memang sengaja mencetak produk yang tidak bercukai,” tegasnya.

Meski begitu, Muhdi menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum penting bila dijalankan dengan pengawasan dan tata kelola yang baik. Khususnya, kaitannya dengan penyerapan bahan baku tembakau dari petani.

Ia menjelaskan selama ini pemerintah berusaha untuk mengurangi impor tembakau sebagai bentuk proteksi terhadap petani dalam negeri. Oleh karena itu, bila permintaan tembakau meningkat seiring naiknya produksi industri, maka penyerapan terhadap tembakau lokal seharusnya ikut meningkat.

“Kalau serapan industrinya naik, harusnya serapan ke petani juga naik. Kecuali memang untuk bahan baku tertentu yang tidak tersedia di dalam negeri,” jelasnya.

Muhdi menambahkan terdapat sejumlah jenis tembakau yang tetap harus diimpor karena belum dapat untuk diproduksi petani lokal, seperti jenis oriental dan FC Virginia. Namun terkait komoditas tembakau lokal, ia berharap kebijakan tersebut dapat semakin memperkuat posisi petani dalam industri tembakau nasional.

“Hal ini bisa menjadi angin segar, baik bagi petani maupun industri hasil tembakau. Industri yang selama ini mungkin masih berproduksi sembunyi-sembunyi, kalau diwadahi dengan fasilitas cukai khusus, itu bisa menjadi momen yang baik,” tegasnya.

Dengan dijalankannya skema legalisasi terhadap rokok ilegal tersebut, Muhdi berharap para pelaku usaha di sektor industri hasil tembakau dapat lebih diberdayakan dan dapat berkontribusi secara resmi terhadap perekonomian nasional tanpa merugikan kalangan petani.

“Saya kira ini momentum yang baik, khususnya untuk memperbaiki posisi industri dan sekaligus melindungi petani tembakau,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Namun begitu, Purbaya memastikan implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur pentarifan cukai.

Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Lebih lanjut, ia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai alias DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tugas berat untuk mengejar penerimaan cukai di tengah tren shortfall dan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok tahun ini.

Di sisi lain, wacana legalisasi rokok ilegal melalui penambahan layer tarif cukai rokok menuai pro dan kontra karena diyakini berdampak minim ke penerimaan cukai rokok yang dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan.

Ada kekhawatiran, kebijakan ini justru akan menggerus pasar rokok golongan 1, yang menjadi backbone penerimaan cukai.

Data yang dihimpun Bisnis, setidaknya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai rokok tahun 2025 hanya di kisaran 92% dari target senilai Rp230 triliun. Artinya, penerimaan cukai pada tahun lalu berada di angka Rp211,6 triliun atau terjadi shortfall di kisaran Rp18,6 triliun.

Realisasi penerimaan cukai rokok pada tahun 2025 adalah yang terendah selama 4 tahun terakhir. Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 lalu misalnya, realisasi penerimaan cukai rokok tercatat sebesar Rp216,8 triliun (audited). Terjadi kontraksi sebesar 2,3% year on year.

Realisasi Cukai Rokok 2022-2025

Sumber: Kemenkeu, realisasi triliun, 2025 angka estimasi

Namun demikian, alih-alih memperbaiki struktur tarif cukai atau memperluas basis pengenaan objek cukai baru, Purbaya justru berkeyakinan keputusannya untuk menambah layer cukai rokok akan mengerek penerimaan negara baik pajak maupun cukai. Rokok yang tadinya ilegal menjadi legal. Padahal, para pelaku industri dan pengamat fiskal menilai kebijakan itu justru akan menggerus industri existing yang produksi maupun pasarnya mengalami penurunan.

“Perubahan struktur layer tanpa dibarengi penguatan pengawasan dan penegakan hukum berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) Benny Wachjudi.

Sekadar catatan, musuh utama industri saat ini adalah adanya perubahan pola konsumsi perokok dan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal saat ini masih berlangsung massif. Pada tahun lalu, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak mencapai 1,3 miliar batang, jumlah ini naik dibandingkan dengan periode 2024 yang tercatat sebanyak 792 juta batang. Ada peningkatan lebih dari 500 juta batang rokok ilegal.

Sementara itu, dari sisi produksi rokok yang selama ini sudah patuh mengalami penurunan sebanyak 3% pada tahun 2025. Angka estimasinya dari 317 miliar batang menjadi 307 miliar batang pada tahun 2025. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, produksi rokok mengalami penurunan drastis dari 357 miliar batang menjadi 307 miliar batang atau sebesar 14%.

Penurunan produksi rokok itu kalau menurut data yang dihimpun Bisnis terjadi karena adanya peredaran rokok ilegal dan yang paling tampak adalah adanya perubahan perilaku konsumsi melalui fenomena downtrading dari semula konsumen rokok golongan I turun kelas ke golongan di bawahnya.

“Dalam jangka menengah dan panjang, kami menilai terdapat risiko penurunan penerimaan negara apabila kebijakan tersebut justru mempercepat downtrading dan gagal menurunkan pangsa rokok ilegal,” tegasnya.

Adapun Purbaya dalam catatan Bisnis. telah beberapa kali melakukan pembahasan untuk memuluskan rencana legalisasi rokok ilegal dengan menambah layer tarif cukai rokok baru. Purbaya juga telah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk kalangan pelaku industri untuk menyatakan niatnya menambah layer tarif cukai.

Butuh Restu DPR

Menariknya, seolah kontras dengan pernyataannya akhir-akhir ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur pentarifan cukai.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bebani Target Penerimaan Cukai

Di sisi lain, rencana pemerintah untuk menambah satu lapisan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok dikhawatirkan hanya mendorong pergeseran (shifting) pola konsumsi perokok. Padahal, tujuannya adalah untuk melegalkan pabrikan rokok ilegal yang selama ini menggerus penerimaan negara.

Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menggarisbawahi setidaknya dua prasyarat bagi pemerintah untuk memastikan efektivitas dari penambahan lapisan CHT terhadap peredaran rokok ilegal.

Pertama, pemerintah dinilai perlu memastikan agar pabrik rokok ilegal tidak dilindungi oleh oknum tertentu sehingga tidak tersentuh oleh penegak hukum.

"Kalau peluang bagi pabrikan rokok ilegal untuk ditindak tinggi mereka akan masuk ke dalam tarif tersebut. Kalau pabrikan rokok ilegal merasa aman karena punya 'backing' dari oknum, tentu mereka akan enggan untuk masuk ke dalam lapisan tarif baru tersebut," ujar Kepala Riset Perpajakan CITA, Fajry Akbar kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Kedua, Kemenkeu harus punya database para pemain rokok ilegal. Sebab, apabila otoritas fiskal tidak mempunyai data terkait, akan sulit memastikan para pemain rokok itu masuk ke sistem legal atau dipungut cukainya.

Menurut Fajry, apabila pemerintah tidak bisa memastikan pemain rokok ilegal masuk ke sistem yang legal dengan penambahan lapisan cukai, maka itu hanya akan menambah masalah baru. "Ada risiko terjadi shifting konsumsi dari golongan III ke golongan khusus tersebut. Ada isu persaingan usaha yang adil," paparnya.

Risiko tersebut juga akan berdampak pada potensi penerimaan cukai. Apabila tidak efektif, maka hanya akan terjadi peralihan konsumsi antara layer tarif saja sehingga penerimaan cukai akan turun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Strategi 'Carrot and Stick'

Adapun skema yang disiapkan pemerintah adalah dengan menciptakan golongan cukai baru yang memberi ruang bagi rokok-rokok ilegal buatan dalam negeri untuk beroperasi secara sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok polos alias tanpa pita cukai.

Kendati membuka ruang legalisasi, Purbaya memastikan pengawasan ketat tetap berjalan. Jika setelah layer baru ini dibuka para produsen rokok ilegal tetap memilih beroperasi di jalur gelap maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas.

"[Kalau] mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," tegasnya.

Purbaya juga memberikan batasan tegas bahwa relaksasi ini hanya berlaku untuk rokok ilegal produksi lokal. Dia memastikan tidak ada kompromi untuk rokok ilegal asal luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menerbitkan aturan legalisasi rokok ilegal pada pekan ini. Legalisasi rokok ilegal itu dilakukan dengan penambahan layer cukai hasil tembakau alias CHT.

Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026) kemarin.

Adapun, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali (pekan ini) ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Rokok Ilegal Masih Marak

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 1,4 miliar batang rokok ilegal yang ditindak sepanjang 2025. Meski jumlahnya meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, otoritas fiskal menduga jumlah rokok ilegal yang beredar di masyarakat saat ini masih mencapai belasan miliar.

Pada konferensi pers APBN KiTa 2025, Kamis (8/1/2025), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa peningkatan penindakan rokok ilegal itu berkat kerja sama lintas instansi termasuk aparat penegak hukum.

Dari segi intensitasnya, sebenarnya jumlah penindakan terhadap rokok ilegal relatif sama pada 2025 yakni 20.537 kali penindakan. Jumlahnya sedikit menurun dari 2024 yaitu 20.783 kali.

Namun, jumlah batang rokok yang melanggar aturan atau tidak menggunakan pita cukai itu meningkat dari 792 juta batang pada 2024 ke 1,5 miliar batang pada 2025. Peningkatan yang terjadi mencapai 77,3%.

"Tetapi kalau kami memahami bahwa di luar sana masih belasan miliar lagi yang sifatnya itu ilegal," ungkap Suahasil, dikutip Minggu (11/1/2026).

Suahasil mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus menggalakkan kepatuhan terhadap cukai hasil tembakau (CHT). Misalnya, belum lama ini otoritas menemukan satu gudang berisikan sekitar 150 juta batang rokok ilegal.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, setoran dari cukai, bea masuk maupun bea keluar secara keseluruhan sepanjang tahun lalu mencapai Rp300,3 triliun. Realisasinya mencapai 99,6% dari target APBN.

Secara terperinci, setoran dari cukai menyumbang terbesar yakni Rp221,7 triliun atau turun dari 2024 yakni Rp226,4 triliun. Hal ini sejalan dengan turunnya produksi hasil tembakau sebesar 3% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah layer baru untuk menampung rokok ilegal atau legalisasi rokok ilegal, menuai kontroversi. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dalam program pengendalian tembakau.

Namun di sisi lain, legalisasi rokok ilegal ini juga menjadi jalan tengah antara kepentingan industri dan penerimaan negara pada saat semakin maraknya fenomena down trading konsumen rokok ke produk yang lebih murah bahkan tanpa pita cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Sekadar catatan, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Shortfall Penerimaan Cukai

Adapun pada tahun 2025 lalu, pemerintah mencatat bahwa realisasi penerimaan cukai hanya 90,8% atau Rp221,7 triliun dari target sebesar Rp244,2 triliun. Terjadi shortfall sebesar Rp22,5 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp226,4 triliun terjadi kontraksi sebesar 2,1%.

Sayangnya dalam pemaparan kinerja penerimaan pajak tahun 2025 itu pemerintah tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang proporsi penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Namun demikian, jika melihat data APBN 2025, target penerimaan cukai hasil tembaku tercatat sebesar Rp230,1 triliun atau sekitar 94,2% dari target tahunan.

Adapun, pada tahun 2026 pemerintah hanya menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp243,53 triliun atau turun dibandingkan dengan target tahun 2025 yang mencapai Rp244,2 triliun.

Kendati turun, jika mengacu kepada data tahun 2025, penerimaan cukai tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 9,8%. Meski di bawah 10%, namun target ini cukup menantang, pasalnya pada tahun ini Menkeu Purbaya telah memastikan bahwa tarif cukai rokok tidak naik.

Selain itu, dalam catatan Bisnis, dalam dua tahun terakhir penerimaan cukai tidak pernah mampu menembus angka 10%.

Pro Kontra

Di sisi lain, Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Vid Adrison menilai saat ini struktur cukai rokok sudah sangat kompleks. Bahkan, menurutnya sistem cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling rumit di dunia karena mempertimbangkan empat variabel penentu tarif, mulai dari teknik produksi, golongan produksi, jenis produk, hingga harga jual.

"Sistem pajak yang rumit ini mengakibatkan penerimaan tidak optimal. Saya tidak kaget penerimaan cukai rokok sering tidak terpenuhi, dulu saya sampaikan dan sekarang juga tidak tercapai," tegasnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Oleh sebab itu, Vid mendorong penyederhanaan sistem cukai rokok untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, bukan malah menambah layer baru seperti rencana Purbaya. Dengan demikian, dia meyakini kontribusi cukai rokok terhadap pendapatan negara bisa lebih dioptimalkan.

Berdasarkan catatannya, tidak ada negara lain yang kontribusi cukai rokok bisa mencapai 10% sampai dengan 11% terhadap total pendapatan negara, belum masuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan dari sektor tersebut.

"Tapi saya tahu, karena kontribusinya besar, maka untuk mengubahnya, itu challenge-nya [tantangannya] bukan sedikit," ungkapnya.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari CISDI, PKJS-UI, Komnas Pengendalian Tembakau, IYCTC, Seknas FITRA, dan SDH FKM UI juga menegaskan bahwa penambahan layer justru akan memperumit struktur cukai dan menjauhkan Indonesia dari standar praktik global.

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyoroti bahwa struktur cukai yang berlapis-lapis menjadi biang kerok masih murahnya harga rokok di pasaran.

"Riset CISDI menghitung banyaknya layer cukai menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan. Artinya, penambahan layer menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Sementara itu, Ketua umum GAPPRI, Henry Najoan berharap agar pihaknya dilibatkan dalam perumusan rencana kebijakan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal.

"Dengan melandaskan kondisi daya beli yang masih belum pulih dan struktur peredaran rokok ilegal yang semakin kuat, GAPPRI berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan rencana penambahan layer baru itu," kata Henry Najaon di Jakarta, Kamis (15/01/2026).

GAPPRI juga mengapresiasi kebijakan Menkeu Purbaya yang telah memutuskan moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026. Keputusan ini, menurut Henry Najoan, membantu pelaku usaha untuk bertahan, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang masih mengalami tekanan (suffer).

“GAPPRI menyampaikan terima kasih atas kebijakan moratorium ini sebagai langkah positif yang memberikan ruang napas bagi IHT legal dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini,” kata Henry Najoan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan industri rokok ilegal dalam negeri mentransformasikan diri menjadi industri rokok legal.

Untuk bisa melegalkan produksi rokok ilegalnya itu, industri hasil tembakau ilegal Purbaya syaratkan harus masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dan dijanjikan pemberian insentif cukai khusus yang akan berlaku pada Desember 2025.

"Untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu. Sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi IHT legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, ditambah masih tingginya peredaran rokok ilegal dari luar negeri yang masuk ke tanah air.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Kebijakan ini menjadi pelengkap dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang kembali ditahan pada 2026. Tujuannya supaya industri rokok dalam negeri yang merupakan bagian dari industri padat karya tidak mati, di tengah angka prevalensi perokok yang tak mengalami perubahan siginfikan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan yang mengutip data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Lalu, hingga saat ini tercatat pula sebanyak 73% laki-laki dewasa adalah perokok aktif, dan 7,4% anak usia 10-18 tahun juga merokok. Sementara itu, penggunaan rokok elektronik Kementerian Kesehatan sebut meningkat pesat di kalangan remaja.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT serta mendapatkan tarif cukai khusus masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal ia memastikan akan menindak dengan keras.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan tarif cukai khusus bagi rokok ilegal di dalam negeri, supaya para produsennya mau segera melagalkan produksinya untuk mencegah rokok murah ilegal luar negeri masuk.

Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi rokok legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, karena peredaran rokok ilegal masih tinggi dari luar negeri.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Jadi kebijakannya kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Kalau gitu saya rugi lah, saya enggak mau rugi," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

"Jadi kita rapikan pasarnya, kita tutup pasar kita dari barang-barang ilegal, untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT, serta mendapatkan tarif cukai khusus, ia memastikan akan menindak dengan keras bila masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.