Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan komitmen untuk menjalankan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang mempertahankan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN ini telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar, dimana Pemprov Sumbar telah menyampaikan ke Pemkab/Pemkot agar sama-sama serius untuk menjaga lahan sawah yang produktif.

“Aturan dari pemerintah pusat itu kami sambut baik, terlebih persoalan alih fungsi lahan sawah di Sumbar tidak dapat dipungkiri juga turut terjadi. Makanya, Pemprov Sumbar meminta ke pemerintah daerah agar komitmen dalam hal ini,” katanya, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan saat ini total lahan baku sawah di Sumbar diperkirakan 188.521 hektare, artinya dari total lahan baku sawah itu 87% nya atau sekitar 164 ribu hektare lebih itu, wajib dijaga dan tidak boleh di alih fungsikan. Sedangkan sisanya bukan berarti dibiarkan beralih fungsi, tapi lebih kepada ada pertimbangan tertentu boleh atau tidak dialih fungsikan.

“Jadi bukan luas lahan sawah di masing-masing daerah itu 87% nya wajib di pertahankan. Tapi secara keseluruhan di Sumbar nya,” tegas dia.

Afniwirman menjelaskan di Sumbar tidak semua daerah yang memiliki hamparan sawah, seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang saat ini tidak memiliki lahan sawah. Namun untuk di Mentawai saat ini, tengah diupayakan pembukaan lahan sawah baru di tahun 2026 ini yang luas diperkirakan 150 hektare.

Adapun kabupaten dan kota yang memiliki lahan sawah yang luas di Sumbar tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Kota Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang, Padang Panjang, serta daerah lainnya.

“Nah, kenapa soal kewajiban mempertahankan lahan sawah baku itu tidak dihitung dari kabupaten dan kota, karena tidak semua daerah di Sumbar punya lahan sawah. Jika pun ada, seperti di Padang mempunyai pertimbangan di beberapa titik yang dilakukan alih fungsi lahan jadi kawasan pemukiman sering terus bertambahnya jumlah penduduk,” jelasnya.

Menurutnya Sumbar yang sebagai daerah penghasil beras premium terbaik di Indonesia, tentu berkomitmen untuk menjaga lahan sawah yang produktif. Bahkan, saat ini Kementerian Pertanian telah mengalokasikan untuk Sumbar membuka lahan sawah baru seluas 800 hektare di tahun 2026.

“Pembukaan lahan sawah baru ini, kami bekerjasama dengan Universitas Andalas sebagai pihak yang melakukan kajian kelayakan lahan yang memiliki potensi ditanami padi,” sebutnya.

Dari sejumlah daerah, lanjut Afniwirman, konsen kajian pembukaan lahan sawah baru ini lebih kepada di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengingat masyarakat di sana mempunyai kawasan tanaman sagu yang harus dijaga. Sedangkan di daerah lain, lahan yang ditargetkan itu, bisa dialiri air melalui pembangunan irigasi, serta lahan rawa yang dibiarkan tidur.

“Jadi dengan adanya upaya pembukaan lahan sawah baru, dan mematuhi aturan dari Kementerian ATR/BPN itu, Pemprov Sumbar akan menjalankannya sebaik mungkin, sehingga Sumbar bisa menjadi bagian dari mewujudkan Indonesia swasembada beras,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk dimasukkan ke dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Kementerian ATR/BPN menyampaikan kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan minimal sebanyak 970.000 hektare (ha) lahan sawah dilindungi (LSD) sedangkan saat ini masih mencapai 825.000 ha.

"Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11 persen LSD yang kita ajukan," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah.

"Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Karena itu, Ia mengumpulkan seluruh bupati dan dan wali kota untuk mempercepat penentuan LSD tersebut.

Menurut dia, penentuan luas baku sawah sangat penting untuk revitalisasi lahan sawah tetap menjadi lahan pertanian dan memudahkan dalam menetapkan peta lokasi investasi yang akan masuk.

"Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Kondisi saat ini di Jateng, sudah ada 24 kabupaten/kota yang sudah memenuhi batas minimal 87 persen luas baku sawah (LBS).

Lima besar LSB tertinggi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 24.818 ha (97,18 persen), Purworejo 27.872,82 ha (96,54 persen); Wonogiri 36.025,37 ha (96,23 persen), Batang 15.009,34 ha (93,75 persen); dan Demak 52.671,39 ha (93,22 persen).

Selain itu, masih ada 11 kabupaten/kota yang belum memenuhi atau masih di bawah 87 persen, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen.

Kemudian, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

"Yang belum itu rata-rata di kota seperti Kota Solo dan Kota Semarang. Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi pengumpulan kepala daerah untuk akselerasi penentuan luas baku sawah.

"Jateng bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan sawah ini," katanya.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jateng yang sudah masuk dalam RTRW mencapai 825.000 ha, sedangkan LSD sekitar 970.000 ha, yakni sudah 85,11 persen.

"Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Luas lahan baku sawah (LBS) di Jawa Barat kembali mengalami penyusutan signifikan berdasarkan pembaruan data tahun 2024. Dari hasil pemutakhiran peta nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Kabupaten Cirebon tercatat sebagai daerah dengan penurunan LBS paling besar di seluruh wilayah provinsi, mengungguli kabupaten dan kota lainnya.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menyampaikan secara total LBS Jawa Barat pada 2024 tercatat seluas 916.798 hektare, menurun dibandingkan hasil penetapan 2019 yang mencapai 928.218 hektare. Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir Jawa Barat kehilangan sekitar 11.420 hektare lahan sawah baku.

“Pembaruan ini menggunakan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024 dan menjadi dasar resmi dalam penghitungan statistik pertanian, termasuk Kerangka Sampel Area (KSA) padi mulai Januari 2025,” kata Margaretha, Rabu (4/2/2026).

Dalam rincian per kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon mencatat penyusutan LBS sekitar 2.963 hektare, menjadikannya wilayah dengan pengurangan lahan sawah terbesar di Jawa Barat. Penurunan ini melampaui daerah lain seperti Majalengka, Bekasi, Bogor, maupun Karawang yang juga mengalami kontraksi LBS namun dengan skala lebih kecil.

Margaretha menjelaskan, penurunan LBS merupakan konsekuensi dari pembaruan spasial berbasis citra satelit resolusi tinggi yang memotret perubahan penggunaan lahan secara lebih akurat.

“Pemutakhiran peta ini menangkap alih fungsi lahan yang sudah terjadi, terutama konversi sawah ke non-pertanian,” ujarnya.

Kabupaten Cirebon dinilai memiliki tingkat tekanan alih fungsi lahan yang tinggi karena posisinya sebagai wilayah strategis di jalur Pantura. Perkembangan kawasan industri, pergudangan, perumahan, serta infrastruktur transportasi menjadi faktor dominan berkurangnya sawah baku di daerah tersebut.

BPS mencatat, selain Cirebon, beberapa daerah lain juga mengalami penurunan LBS cukup besar, antara lain Majalengka, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Sumedang. Namun secara absolut, penyusutan di Kabupaten Cirebon menjadi yang paling mencolok.

Menurut Margaretha, berkurangnya LBS memiliki implikasi langsung terhadap statistik produksi padi.

“LBS adalah basis utama estimasi luas panen dan produksi padi. Jika lahannya menyusut, maka potensi produksi juga ikut terdampak,” katanya.

Meski demikian, BPS menegaskan pembaruan data LBS bukan merupakan kebijakan pengurangan lahan, melainkan pencatatan ulang kondisi eksisting di lapangan.

Data tersebut digunakan untuk memastikan estimasi produksi pangan lebih akurat dan mencerminkan realitas.

“Data ini penting sebagai early warning bagi pemerintah daerah. Ketika lahan sawah berkurang, maka kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu diperkuat,” ujar Margaretha.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap strategi pemerintah dalam penyediaan lahan untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa ke depan pihaknya akan memperketat pengadaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

"Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Nusron melanjutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersedia saat ini sebesar 7,38 juta hektare.

Dia juga menambahkan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Akan tetapi, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.

“Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57% sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” tuturnya.

Nusron turut menambahkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

Dalam penjelasannya, tim tersebut ke depan akan bertugas melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif untuk berbagai proyek.

"Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi sawah yang terus menekan ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan tersebut menjadi langkah strategis agar lahan pertanian tidak mudah berubah fungsi. “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” ujarnya usai Rakor Terbatas di Jakarta, Selasa (11/11/2025). Ia menargetkan proses penetapan LP2B dapat rampung pada tahun ini.

LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan untuk tetap menjadi area pertanian pangan dan tidak boleh dialihkan. Penetapan LP2B didasarkan pada Lahan Baku Sawah (LBS), sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki proteksi hukum lebih ketat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan ketersediaan lahan sawah adalah prasyarat ketahanan pangan. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare, dan sekitar 87 persen di antaranya ditetapkan sebagai LP2B. Namun, baru 194 kabupaten/kota atau sekitar 57 persen yang mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah. “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

Nusron mengatakan revisi Perpres Nomor 59/2019 diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian, posisi Menko, serta memperluas cakupan LSD dari delapan menjadi 12 provinsi.

Sebelum adanya kebijakan LSD, alih fungsi sawah mencapai 80.000–120.000 hektare per tahun. Di delapan provinsi yang telah menerapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi tercatat hanya 5.618 hektare. “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujarnya.

Rapat tersebut juga membahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lainnya: Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, didampingi Menko Infrastruktur sebagai wakil, dan Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas sawah nasional turun dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 juta hektare pada 2019. Sementara menurut ATR/BPN, rata-rata konversi sawah menjadi nonsawah mencapai 100.000–150.000 hektare per tahun.