Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mematangkan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh kabupaten dan kota, sebagai komitmen penuh daerah dalam mendukung program strategis nasional, khususnya pembangunan tiga juta rumah dan penguatan ketahanan pangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, di Samarinda, Sabtu, mengungkapkan bahwa proses pengintegrasian LP2B di Kaltim kini memasuki tahap verifikasi Lahan Baku Sawah (LBS).

Tahapan ini krusial untuk memastikan akurasi data sebelum diserahkan ke tingkat pusat.

"Setelah proses verifikasi selesai, hasilnya akan segera kami usulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang," ujar Sri Wahyuni.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Sri Wahyuni usai menghadiri secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang digelar secara daring pada Jumat.

Agenda penting tersebut melibatkan dua kesepakatan besar, yaitu percepatan perumahan, SKB antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait dukungan program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua tata ruang pangan, dengan SKB antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai pengintegrasian LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.

Sri Wahyuni menekankan agar pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim segera bergerak cepat menetapkan LBS di daerah masing-masing sebelum usulan resmi dikirim.

Pemprov Kaltim menargetkan pemenuhan LP2B dapat mencapai angka 87 persen dari total LBS yang ada.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat dan ketahanan pangan merupakan pilar kebijakan utama Presiden sejak awal masa pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi mutlak diperlukan demi menyukseskan program ini.

“Keduanya merupakan program strategis nasional yang menjadi kebijakan Presiden sejak awal masa pemerintahan dan harus kita dukung bersama,” tegas Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri.

Tito menjelaskan bahwa Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sengaja difokuskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Targetnya adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Di sisi lain, kebijakan perlindungan LP2B dirancang sebagai benteng pertahanan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan pangan pokok serta mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Mendagri juga mengingatkan para gubernur untuk memastikan pemenuhan luas LP2B minimal 87 persen dari total sebaran LBS. Target ini wajib dicapai melalui kesepakatan agregat dengan para bupati dan wali kota.

Jika ada daerah yang belum mampu memenuhi kuota tersebut, maka kekurangannya dapat ditutupi melalui subsidi atau kesepakatan dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi.

"Usulan tersebut harus sudah disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang paling lambat 31 Juli 2026," jelas Tito.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah masalah pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, mengatakan pihaknya menemukan alih fungsi lahan sawah semakin meningkat sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

“Dari data existing yang ditemukan, alih fungsi lahan sawah dirasakan semakin meningkat, telah mengancam ketahanan pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Tahun 2024, target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencapai 7,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% ditargetkan masuk dalam kawasan perlindungan lahan pertanian. Adapun jika daerah dapat melindungi 87% lahan pertanian maka akan mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal.

Dia menyebut, di Bandung ditemukan selisih antara target LP2B dengan kondisi di lapangan. Dari target LP2B sekitar 24.223 hektare, masih terdapat kekurangan sekitar 355 hektare setelah dilakukan pencocokan data dan kondisi lahan di lapangan.

Kemudian di Karanganyar, Kemendagri menemukan LSD berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan. Dia menyebut, LSD berada di kawasan cagar alam geologi, cagar alam budaya, kawasan hortikultura, hingga hutan produksi.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menemukan pengurangan lahan sawah dilindungi karena beberapa faktor di antaranya keberadaan hak guna bangunan (HGB), perizinan berusaha maupun nonberusaha, hingga program strategis daerah dan nasional.

"Artinya beberapa terjadi tumpang tindih ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang di Kabupaten Karanganyar," ucapnya.

Temuan lainnya berada di Denpasar di mana data LSD tidak sesuai dengan RT/RW sebesar 570,3 hektare. Dia menjelaskan adanya ketidaksesuaian LSD terhadap penggunaan lahan existing sebesar 1,22 hektare dari 1,03 hektare.

Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah mengetahui perbedaan existing dengan lapangan namun belum melaporkan atau melakukan verifikasi lapangan.

Cheka menuturkan pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian ATR/BPN serta memperkuat verifikasi lapangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian data perlindungan lahan pertanian.

"Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dengan rencana pembangunan daerah maupun pengembangan kawasan strategis di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan perlindungan lahan pangan dengan prioritas pembangunan daerah," terangnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid menekankan soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87 persen LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” kata Nusron.

Dalam Rakor yang dihadiri pimpinan daerah di Kalsel ini, Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum memiliki legalitas lengkap.

Mengingat cukup banyaknya kawasan perkebunan sawit di wilayah tersebut, ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar perusahaan perkebunan segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha dan HGU. Karena itu, langkah terbaik adalah segera mengurus HGU-nya agar status lahannya jelas,” ujar Nusron.

Pada kesempatan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir memaparkan dan menyampaikan aspirasi kebutuhan pengembangan wilayahnya.

Beberapa hal yang diutarakan antara lain kebutuhan dukungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kebutuhan tambahan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan terkait sertifikasi kawasan perumahan guna mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau sawah abadi yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

Kebijakan ini seiring dengan langkah pemerintah yang memperketat pengendalian alihfungsi lahan sawah melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 59 Tahun 2019.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan tersebut diposisikan sebagai sawah permanen atau sawah forever yang keberadaannya harus dijaga secara berkelanjutan.

“Lahan sawah yang dilindungi dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun yang masuk dalam peta LP2B tidak boleh dialihfungsikan atau kalau dalam bahasanya itu sawah forever,” kata Nusron dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Untuk itu, Nusron menegaskan bahwa kebijakan ini harus selesai tahun ini. “Harus tahun ini. Makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87% yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B, sehingga tidak boleh ada alihfungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun,” lanjutnya.

Nusron menuturkan bahwa saat ini terdapat 8 provinsi yang pengendalian alihfungsi sawahnya telah ditarik ke pemerintah pusat sejak 2021, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan LP2B di 12 provinsi lain yang terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Data lahan ditargetkan rampung pada awal Maret 2026 sehingga dapat diputuskan sebelum akhir bulan.

“Dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87% dari total LBS,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan penetapan LBS dan LP2B sebanyak 17 provinsi pada kuartal II/2026, sehingga totalnya mencapai 37 provinsi yang lahannya tidak boleh dialihfungsikan.

Selain penguncian sawah abadi, pemerintah juga mencatat tingginya alih fungsi lahan sawah dalam periode 2019–2025 yang mencapai 554.615 hektare. Dari total tersebut, seluas 144.255,1 hektare diketahui berada di dalam kawasan LP2B.

Nusron menjelaskan bahwa alihfungsi itu sebagian besar digunakan untuk kegiatan nonpertanian, terutama perumahan dan kawasan industri. Namun demikian, hanya sekitar 7.700 hektare lahan yang tercatat memperoleh izin dari pemerintah pusat.

“Yang dapat izin dari pemerintah pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” terangnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44, Nusron menyebut alihfungsi LP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum dan wajib mengganti lahan.

“Menurut Undang-Undang, sanksinya dia mengganti lahan. Mengganti lahan sebanyak 3 kali lipat kalau lahan yang dipakai itu adalah lahan beririgasi teknis. Kalau lahannya dulu lahan reklamasi rawa 2 kali lipat. Kalau lahannya itu non-irigasi 1 kali lipat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyiapkan kebijakan darurat untuk mengunci alih fungsi lahan sawah nasional. Langkah ini diambil guna mengamankan target swasembada pangan yang menjadi prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan moratorium alih fungsi lahan bagi daerah yang belum memenuhi standar perlindungan lahan pertanian.

Nusron menekankan, kebijakan ini merupakan respons atas masifnya penyusutan lahan produktif yang terjadi selama lima tahun terakhir.

“Kami menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya belum mencantumkan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) minimal 87% dari LBS (Lahan Baku Sawah), maka seluruh LBS tersebut kami anggap sebagai LP2B. Artinya, semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan,” kata Nusron dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Nusron mengungkapkan, Indonesia telah kehilangan sekitar 554.000 hektare lahan sawah dalam rentang 2019 hingga 2024.

Lahan-lahan produktif tersebut mayoritas beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, hingga penggunaan non-pertanian lainnya akibat lemahnya kontrol tata ruang di level daerah.

Berdasarkan Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025–2030, daerah diwajibkan menetapkan minimal 87% LBS sebagai lahan abadi (LP2B). Namun, realitanya penetapan LP2B dalam RTRW provinsi baru mencapai 67,8%, sementara di tingkat kabupaten/kota tercatat jauh lebih rendah yakni hanya di kisaran 41%.

"Kalau LP2B tidak dicantumkan secara memadai dalam RTRW, maka alih fungsional lahan sangat mudah terjadi karena seluruh pembanguan selalu mengacu pada tata ruang," tambahnya.

Adapun hingga saat ini, baru tercatat 64 kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan, sedangkan 409 daerah lainnya masih berada dalam zona merah perlindungan lahan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN akan menggelar rapat koordinasi bersama para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kementerian ATR/BPN juga akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebijakan penguncian lahan sawah ini terimplementasi secara seragam di daerah.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari ancaman alih fungsi.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang hingga kini masih berlaku dan menjadi instrumen penting menjaga ketahanan pangan nasional.

Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Kemenko Pangan Bona Kusuma ditemui di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan setiap daerah dapat mewujudkan LP2B hingga mencapai 87 persen dari total lahan baku sawah.

Target tersebut dinilai krusial mengingat derasnya alih fungsi lahan sawah, terutama di Jawa, yang kerap beralih menjadi kawasan non-pertanian karena kebutuhan ekonomi petani.

“Alih fungsi lahan sawah di Jawa sangat deras. Kalau sawahnya premium dan petani membutuhkan uang, tidak ada yang bisa melarang mereka menjual. Karena itu, perlindungan LP2B menjadi sangat penting,” kata Bona.

Untuk memperkuat kebijakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Aturan tersebut menegaskan bahwa apabila lahan sawah harus dialihkan untuk program prioritas lain, maka wajib diganti tiga kali lipat dari luas yang terdampak.

“Itu yang kami upayakan di level koordinasi agar petani tetap terlindungi,” katanya menambahkan.

Dengan kebijakan LP2B dan penguatan regulasi, Bona mengatakan pemerintah berharap laju alih fungsi lahan dapat ditekan sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan pembangunan berjalan seimbang dengan keberlanjutan pertanian.

Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.

Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi non-sawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa penurunan luas lahan sawah terjadi hampir merata di berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Nusron usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Nusron mengungkapkan, hingga kini baru 64 kabupaten/kota yang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)-nya telah sesuai dengan ketentuan perlindungan lahan sawah. Daerah-daerah tersebut telah menetapkan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) minimal 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS).

“Yang dalam RTRW-nya sudah sesuai, sawahnya di atas 87% LBS, itu baru 64 kabupaten,” ujar Nusron.

Sementara itu, sebanyak 409 daerah lainnya dinilai masih belum memenuhi ketentuan tersebut sehingga perlu segera melakukan revisi RTRW. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang berpotensi menggerus kapasitas produksi pangan nasional.

Untuk mempercepat penanganan persoalan itu, Kementerian ATR/BPN akan menggelar pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan melibatkan para gubernur dan bupati dari berbagai daerah.

“Minggu depan akan ada pertemuan koordinasi dengan para pemda, para gubernur dan para bupati di Sentul. Kami akan menyampaikan masalah ini dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan kondisi darurat alih fungsi lahan sawah kepada Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Nusron mengungkapkan, sepanjang periode 2019–2024, Indonesia kehilangan sekitar 554.000 hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Kondisi tersebut dinilai mengancam target besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Bapak Presiden mempunyai Asta Cita yang sangat besar, yaitu ingin swasembada pangan. Karena itu kami melaporkan langkah-langkah pengendalian alih fungsi lahan sawah, dan Alhamdulillah sudah mendapat restu dari Beliau,” ujar Nusron usai pertemuan.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030, minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS) harus ditetapkan sebagai Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), yakni lahan sawah yang diproteksi secara permanen dan tidak boleh dialihfungsikan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi, LP2B baru mencapai 67,8 persen. Sementara pada RTRW kabupaten/kota, angkanya bahkan hanya sekitar 41 persen.

“Untuk kepentingan ketahanan pangan, ini sudah darurat RTRW. Perlu segera dilakukan revisi,” tegas Nusron.

Dia menambahkan, pengendalian alih fungsi lahan sangat bergantung pada RTRW, karena sebagian besar pembangunan mengacu pada dokumen tata ruang tersebut. Jika LP2B tidak tercantum dengan jelas, maka alih fungsi lahan berpotensi terus terjadi.

Sebagai langkah sementara untuk melindungi sawah nasional, Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan bahwa seluruh daerah yang RTRW-nya belum mencantumkan LP2B minimal 87 persen, maka seluruh LBS di wilayah tersebut akan dianggap sebagai LP2B.

Artinya, kata Nusron, seluruh lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan hingga penetapan resmi dilakukan.

Sementara itu, bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B dalam RTRW tetapi belum mencapai ambang batas 87 persen, pemerintah pusat meminta agar revisi RTRW dilakukan paling lambat dalam waktu enam bulan.

“Supaya angkanya masuk pada level 87 persen dan sawah kita tidak hilang. Ini menyangkut kepentingan strategis dan jangka panjang ketahanan pangan nasional,” kata Nusron.

REPUBLIKA.CO.ID, SIGI — Bupati Kabupaten Sigi Moh Rizal Intjenae memastikan pemerintah daerah tidak memberikan izin alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kepastian tata ruang daerah.

“Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, ada peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), itu tidak boleh diapa-apakan dan pemerintah daerah tetap berkomitmen dengan rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Sigi,” kata Rizal saat ditemui awak media di Sigi, Ahad (28/12/2025).

Ia menyebut alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan tanpa prosedur berisiko sanksi pidana. “Jadi ada edaran Menteri Pertanian bahwa alih fungsi lahan itu bisa dikenakan pidana kurang lebih 5 tahun dan denda Rp1 miliar,” ucapnya.

Menurut Rizal, alih fungsi hanya dimungkinkan jika pemerintah daerah menyediakan lahan pengganti dengan luasan setara. “Jika memang ada alih fungsi lahan maka harus ada gantinya misalnya 100 hektare alih fungsi lahan maka gantinya minimal 100 hektare juga, jadi itu salah satu persyaratan alih fungsi lahan pertanian,” sebutnya.

Rizal mengatakan, perlindungan LP2B berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian daerah. “Untuk saat ini luas lahan pertanian di Kabupaten Sigi yang tercatat sebagai luas baku sawah (LBS) mencapai 15.280 hektare,” kata dia.

Pemerintah daerah juga merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan LP2B untuk memperjelas status dan zonasi alih fungsi lahan. Revisi tersebut dimaksudkan memperkuat kepastian hukum tata ruang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sigi memperoleh alokasi cetak sawah baru pada 2025 seluas 1.200 hektare di Kecamatan Lindu, Dolo, Dolo Selatan, Sigi Kota, Marawola, dan Palolo. Data Dinas TPHP Sigi mencatat wilayah Lindu menjadi lokasi terluas dengan 900 hektare cetak sawah baru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berkomitmen untuk mencapai 87 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan nasional.

“Posisi kami di Kementerian ATR/BPN adalah memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik. Kalau fungsi manajemen risiko ini diobral, maka ketahanan pangan nasional akan hancur. Karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat dan konsisten,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 87 persen. Langkah ini juga selaras dengan pemenuhan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Nusron menekankan, target LP2B sebesar 87 persen ini bukan sekadar angka, namun jadi pijakan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor pangan, energi, industri, dan perumahan.

Dalam RPJMN, peta jalan pencapaian LP2B telah disusun secara bertahap. Mulai dari 75 persen pada 2025 hingga 87 persen pada 2029, di mana angka itu wajib menjadi acuan seluruh rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.

Namun demikian, kondisi existing menunjukkan tantangan serius. Hingga saat ini, masih terdapat 13 provinsi yang belum mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada tingkat kabupaten/kota, baru 203 daerah yang memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam RTRW, dan hanya 64 kabupaten/kota yang luasan LP2B-nya telah melewati 87 persen.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai instrumen pencapaian target LP2B.

LSD dinilai efektif menekan laju alih fungsi lahan secara signifikan di provinsi yang telah menetapkannya. Sebagai contoh, sebelum ada kebijakan LSD, penyusutan lahan sawah di Provinsi Jawa Barat mencapai 49.585 hektare. Namun, setelah kebijakan LSD berjalan di tahun 2021, penyusutan yang terjadi menurun di angka 2.585 hektare.

Nusron menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan menganggap sementara seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai LP2B di daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87 persen dalam RTRW-nya. Kebijakan ini diambil guna memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan tata ruang.

“Tujuan kami bukan mematikan pembangunan. Pertanian harus jalan, industri jalan, energi jalan, dan perumahan juga jalan. Tetapi, semuanya harus seimbang agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON--Pemerintah Kabupaten Cirebon dituntut konsisten dan tegas menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di tengah meningkatnya tekanan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang.

Tanpa kebijakan yang kuat dan penegakan aturan yang jelas, alih fungsi lahan dinilai akan terus menggerus basis produksi pangan daerah dan melemahkan ketahanan pangan jangka panjang.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andrina Gantina, menegaskan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas menyusutnya lahan pertanian produktif.

“Pertumbuhan penduduk memang nyata, kebutuhan perumahan juga meningkat. Tapi negara sudah punya instrumen hukum yang jelas. LP2B itu bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan kewajiban yang harus dijaga,” kata Selly, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, peran pemerintah daerah diuji dalam kondisi tersebut, apakah mampu mengelola pembangunan tanpa mengorbankan lahan pangan abadi.

Ia menilai, salah satu persoalan mendasar di daerah adalah lemahnya konsistensi kebijakan. Banyak pemerintah daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tetapi belum diikuti dengan peraturan daerah (perda) yang tegas dan operasional terkait LP2B, khususnya menyangkut sanksi.

Selly menekankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B secara eksplisit mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian produktif, terutama lahan yang didukung sistem irigasi. Bahkan, jika alih fungsi terjadi, undang-undang mewajibkan adanya lahan pengganti dengan perbandingan tertentu.

“Untuk lahan pertanian produktif, apalagi yang memiliki saluran irigasi, penggantiannya itu bisa sampai tiga kali lipat. Itu sudah diatur jelas di undang-undang. Maka perda di daerah harus selaras dan tegas mengatur sanksi administratif, denda, hingga pidananya,” ujarnya.

Di Kabupaten Cirebon, tekanan terhadap lahan pertanian kian terasa seiring pesatnya pembangunan permukiman dan aktivitas non-pertanian.

Data pertanian menunjukkan tren penyusutan lahan sawah dari tahun ke tahun, sementara kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat. Kondisi ini dinilai berisiko jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan lahan yang kuat.

Menurut Selly, keberadaan perda LP2B yang tegas akan menjadi instrumen penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Perda tersebut tidak hanya harus menetapkan peta dan luasan LP2B, tetapi juga mencantumkan sanksi yang memberikan efek jera.

“Kalau sanksinya hanya administratif ringan, pelanggaran akan terus terjadi. Harus ada konsekuensi ekonomi yang berat, sehingga alih fungsi lahan tidak lagi dianggap murah dan menguntungkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Cirebon yang dinilai strategis dalam memastikan perda LP2B benar-benar dijalankan. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD harus diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lahan pangan, bukan justru memberi ruang kompromi terhadap kepentingan jangka pendek.

Selly meyakini, jika pemerintah daerah dan DPRD memahami serta menerapkan substansi Undang-Undang LP2B secara konsisten, maka perlindungan lahan pertanian dapat berjalan efektif di tingkat lokal.

“Undang-undangnya sudah ada. Tinggal kemauan politiknya. Kalau itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, saya yakin LP2B di Kabupaten Cirebon bisa terjaga, dan ketahanan pangan daerah tidak dikorbankan,” pungkasnya.

Sekretaris Dinas Pertanian (Sekdis) Kabupaten Cirebon Nanang Ruhyana mengatakan, saat ini luas LP2Bdi Kabupaten Cirebon sekitar 48.000 hektare. Sementara, pada 2021, luas lahan itu mencapai sekitar 52.000 hektare.

Nanang menyebutkan, ribuan hektare lahan yang mengalami penyusutaran itu sebagian besar dialih fungsikan menjadi kawasan permukiman penduduk maupun kawasan industri.

"Sekitar 4.000 hektare beralih fungsi ke perumahan, pabrik atau kawasan industri," kata Nanang.

Nanang menyebutkan, saat ini pihaknya memanfaatkan program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan menambah area tanam. Program tersebut di antaranya, melalui program pompanisasi kepada para petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

Nusron menyebut hal itu akan membantu pemerintah menjaga keberadaan lahan baku sawah (LBS) demi mencapai target swasembada pangan ke depan.

Meski demikian, Nusron menyebut keputusan moratorium tersebut perlu diimbangi dengan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

"Kita hormati, tapi setelah moratorium pak KDM harus diimbangi dengan pendataan peta dan pendataan RTRW," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, Nusron mengatakan juga akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut di Bandung pada esok hari, Kamis (17/12/2025).

Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri.

Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Menurutnya, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

“Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini," kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B.

"Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.