Bank Dunia menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbaikan dalam setahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pekerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

Namun, di balik perbaikan tersebut, kualitas lapangan kerja yang tersedia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mencatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, Bank Dunia menilai perbaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang sehat karena sebagian besar pekerjaan baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

"Pasar tenaga kerja membaik seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang berkelanjutan," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga tersebut menjelaskan hampir separuh dari tambahan lapangan kerja selama setahun terakhir terserap ke sektor pertanian serta akomodasi dan layanan makanan-minuman. Sektor pertanian menambah sekitar 490 ribu pekerja, sementara sektor akomodasi dan restoran menyerap sekitar 420 ribu pekerja baru.

[Gambas:Youtube]

Sebaliknya, sektor-sektor yang umumnya membutuhkan keterampilan lebih tinggi justru tidak menunjukkan pertumbuhan berarti. Bahkan, sektor jasa keuangan tercatat kehilangan sekitar 60 ribu pekerja dalam periode yang sama, sedangkan sejumlah sektor profesional lainnya cenderung stagnan.

Menurut Bank Dunia, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah lebih baik.

"Perbaikan kualitas pekerjaan masih terbatas," tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment), yakni kelompok pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya lebih sedikit dari yang mereka inginkan.

Per Agustus 2025, tingkat setengah menganggur tercatat mencapai 32,7 persen dan terus menunjukkan tren meningkat sejak 2022. Bank Dunia menilai kondisi itu menjadi salah satu indikasi masih lemahnya kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, laporan tersebut mencatat upah riil pekerja menengah dan berkeahlian tinggi mengalami penurunan sekitar 1-2 persen per tahun sejak 2018.

Pada saat yang sama, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah juga terus menyusut. Jika pada 2018 kelompok tersebut mencakup 14,5 persen pekerja, pada 2025 jumlahnya tinggal sedikit di atas 7 persen.

Bank Dunia menyebut tren tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar kerja nasional.

"Ekonomi menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk menopang mobilitas ekonomi masyarakat serta memperluas kelas menengah," tulis lembaga itu.

Ke depan, Bank Dunia mengingatkan lemahnya implementasi reformasi struktural berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Menurut mereka, penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah dapat terhambat, sementara daya beli rumah tangga juga berisiko menghadapi tekanan yang lebih besar.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mempersiapkan strategi "lepas landas" ekonomi nasional melalui agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Dalam pengantar pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajarannya pada tahun pertama pemerintahannya.

"Semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Jadi, saudara-saudara di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya katakan memang tim saya adalah menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia," ucap Prabowo.

Dalam forum strategis untuk menyelaraskan visi dan langkah dalam arah kebijakan ekonomi nasional 2026 itu, Kepala Negara menyatakan telah banyak pencapaian yang menjadi suatu prestasi yang patut untuk dibanggakan dalam satu tahun terakhir.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya menyampaikan pencapaian pemerintah di bidang perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year-on-year, menurut Airlangga, tumbuh sebesar 5,11 persen dengan didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuat sebesar 4,98 persen.

"Ini mencerminkan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta peningkatan mobilitas akibat daripada hari besar Nataru dan aktivitas ekonomi masyarakat," kata Menko Perekonomian.

Tahun 2026, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen dengan potensi hingga 5,6 persen.

"Seperti pesawat, kita pernah mau take off di tahun 98, tetapi ada gangguan internasional. Nah sekarang kita akan take off dalam dua tahun ke depan. Tentu mesin produksi, baik itu belanja pemerintah maupun investasi pelaku usaha dan Danantara ini, menjadi engine yang harus bergerak secara harmonis," katanya.

Turut hadir dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, yakni para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, para ekonom, dan akademisi.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga optimisme ekonomi nasional melalui kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.

Pemerintah menyatakan momentum saat ini sebagai titik penting untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat, mengemukakan dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG diproyeksikan menyerap sekitar 1,5 juta pekerja.

"Dari MBG saja, sekarang sudah lebih dari satu juta orang bekerja. Di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja tiap hari," kata Prabowo saat memaparkan perkembangan terbaru pelaksanaan program MBG.

Menurut Presiden, MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja luas melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa pada Jumat pagi telah diresmikan SPPG milik kepolisian dengan total fasilitas yang ditargetkan selesai nantinya mencapai lebih dari 1.100 unit.

Kepala Negara mengaku terkesan dengan kualitas fasilitas tersebut, termasuk penggunaan peralatan produksi dalam negeri yang sudah canggih untuk menjamin kebersihan air, peralatan makan, serta pengelolaan limbah program.

Menurut Presiden, saat ini program MBG telah didukung lebih dari 23 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Pada puncak pelaksanaannya, program MBG ditargetkan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 30 ribu dapur.

"Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang," kata Prabowo.

Selain tenaga kerja langsung, kata Presiden, setiap dapur juga mendongkrak munculnya lima hingga sepuluh pemasok bahan pangan.

Presiden menjelaskan bahwa para pemasok tersebut melibatkan petani dan peternak di tingkat lokal, mulai dari petani sayur dan ikan hingga peternak ayam, kambing, dan sapi perah.

"Ekonomi di desa hidup. Petani sayur, petani ikan, peternak ayam, peternak kambing, peternak susu, semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh karena di tiap kampung mereka bisa punya pasar tetap, pasar terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah," kata Kepala Negara.

Presiden menambahkan sejumlah kepala daerah telah melaporkan mulai terasa dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah yang ditopang oleh aktivitas program MBG, terutama di sektor pertanian dan rantai pasok pangan lokal.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG berhasil mendorong peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga di berbagai daerah dalam setahun terakhir.

Dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, Presiden menyampaikan bahwa sejumlah kepala daerah mulai melaporkan dampak nyata dari kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Setelah kita bekerja satu tahun, mulai beberapa hari ini, beberapa minggu ini, saya dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati, sekarang mereka baru melihat hasil riil, dampak riil dari berbagai kebijakan kita," kata Prabowo saat berpidato pada topik MBG.

Menurut Presiden, laporan dari para kepala daerah tersebut juga diperkuat para pelaku industri dan perdagangan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Apindo baru-baru ini di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kata Presiden, para pelaku usaha melaporkan bahwa konsumsi rumah tangga pada Januari mengalami peningkatan.

Presiden mengatakan kenaikan tersebut tidak terlepas dari dampak MBG yang mampu mendorong aktivitas ekonomi hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

"Mereka katakan, (pelaku bisnis, red) bahwa MBG telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dari sinilah, dari lapisan paling bawah Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis," kata Prabowo.

Kepala Negara juga menyatakan keyakinannya bahwa kinerja ekonomi Indonesia pada tahun ini akan menunjukkan hasil yang sangat baik.

Presiden menyatakan bahwa pemerintah berfokus bekerja untuk kepentingan rakyat, terlepas dari berbagai pandangan pesimistis terhadap kemampuan bangsa.

Selain peningkatan konsumsi, Presiden mengungkapkan bahwa para kepala daerah turut melaporkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di wilayah masing-masing.

"Para kepala daerah melaporkan, di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun, mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat," kata Presiden.

Mengenai program MBG, Presiden menambahkan hingga saat ini program tersebut telah menjangkau sekitar 60,2 juta penerima manfaat, yang meliputi anak-anak, ibu hamil, serta lanjut usia yang hidup sendiri tanpa pendamping.

Program ini dinilai menjadi salah satu pendorong utama pemerataan kesejahteraan sekaligus penguatan fondasi ekonomi nasional.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan penjelasan lengkap terkait proyeksi ekonomi Indonesia pada Jumat (13/2), untuk menanggapi outlook negatif yang diberikan lembaga pemeringkat Moody's.

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah menyiapkan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik dan pelaku ekonomi melalui forum Indonesia Economic Outlook.

"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Jakarta, Rabu.

Hal ini disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dalam menanggapi laporan lembaga pemeringkat Moody's yang memberikan outlook negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam forum tersebut, jelas Airlangga, pemerintah akan memaparkan posisi perekonomian nasional, strategi menjaga stabilitas fiskal, serta berbagai program unggulan yang tengah dijalankan pemerintah.

Airlangga menegaskan bahwa pembahasan mengenai laporan Moody’s telah dilakukan dalam rapat internal pemerintah.

Ia memastikan forum Indonesia Economic Outlook akan menjadi sarana untuk memberikan penjelasan detail sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia

"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," jelasnya.

Airlangga menegaskan bahwa secara keseluruhan peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade dari seluruh lembaga pemeringkat global.

Selain Moody's, lembaga pemeringkat lain, seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) masih mempertahankan penilaian Indonesia pada level layak investasi.

Meski demikian, pemerintah tetap mencermati outlook negatif yang disampaikan Moody's sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan ekonomi.

Menurut Airlangga, pemerintah menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dijelaskan lebih rinci, khususnya terkait potensi peningkatan penerimaan negara serta arah kebijakan strategis pemerintah, termasuk rencana pengelolaan investasi melalui Danantara Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok hingga 8 persen dalam dua hari perdagangan beruntun hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) dua kali menghentikan sementara perdagangan (trading halt).

Tekanan pasar datang tak lama setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan pernyataan terkait evaluasi terhadap pasar saham Indonesia, khususnya menyangkut isu transparansi dan likuiditas porsi saham publik (free float).

Pemerintah pun angkat suara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan MSCI tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi BEI dan regulator pasar modal.

Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai pernyataan MSCI memang menjadi sentimen negatif yang langsung menekan pergerakan pasar.

"Dengan keluarnya pengumuman MSCI perihal pasar di Indonesia menjadi sentimen negatif, di mana kemarin dan hari ini tercatat IHSG terkoreksi cukup dalam dan sempat trading halt," ujar Herditya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/1).

Menurutnya, evaluasi dari MSCI seharusnya menjadi alarm bagi pemangku kebijakan, terutama terkait transparansi pasar yang menjadi salah satu acuan penilaian lembaga indeks global tersebut.

"Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pemangku kebijakan yg berkaitan terlebih mengenai transparansi untuk menjadi acuan bobot penilaian bagi MSCI sendiri," ujarnya.

Untungnya regulator tak tinggal diam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI pun menggelar konferensi pers untuk merespons kekhawatiran pasar dan berkomitmen menindaklanjuti evaluasi MSCI paling lambat Maret 2026.

"Hal ini merupakan langkah yang kami perkirakan cukup baik, terlebih untuk meredam sentimen yang ada sehingga investor mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan ke depannya," ujar Herditya.

Pengamat pasar komoditas Ibrahim Assuaibi melihat tekanan di pasar saham tak lepas dari kekhawatiran potensi keluarnya dana asing dalam jumlah besar jika saham Indonesia terdampak kebijakan MSCI.

"Di bawah MSCI itu ada dana sekitar US$13 miliar. Ketika ada ketakutan saham-saham ini keluar dari indeks, pasti akan ada pergerakan dana yang besar. Ini yang membuat IHSG turun signifikan," ujar Ibrahim dalam program CNN Indonesia Economic, Kamis (29/1).

Ia menilai reaksi pasar bukan sekadar kepanikan sesaat, melainkan refleksi dari kekhawatiran yang sudah lama terakumulasi.

"Sudah ada alarm bahwa kok kenapa rupiahnya melemah, kok indeks harga saham gabungan terus mengalami kenaikan," ujarnya.

Ibrahim menambahkan tekanan makin besar setelah lembaga pemeringkat juga menurunkan pandangan terhadap saham-saham Indonesia, yang menurutnya menjadi pekerjaan rumah besar bagi BEI dan regulator.

"Pemeringkat rating pun juga menurunkan rating terhadap saham-saham di Indonesia. Ini merupakan PR terbesar ya bagi Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Nah, Bursa Efek Indonesia dan KSEI ini pun juga sepertinya kewalahan. Sehingga bapaknya, ya regulatornya, OJK turun tangan. Ya bukan OJK saja. Maksudnya Kementerian Keuangan itu juga turun tangan untuk membenahi," ujar Ibrahim.

Executive Director CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pernyataan MSCI merupakan sinyal risiko yang lebih luas, tidak hanya terkait pasar saham, tetapi juga stabilitas makroekonomi.

"Ini sinyal terhadap kondisi ke depan, terutama dari sisi risiko. Ini tidak lepas sebetulnya dari bagaimana stabilitas makroekonomi dikelola serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ini mengelola dari sisi kebijakan," kata Faisal dalam program CNN Indonesia Economic.

Ia menilai pasar melihat persoalan yang lebih struktural, bukan sekadar respons atas kebijakan jangka pendek.

"Walaupun misalkan OJK sudah mengambil langkah-langkah yang sifatnya itu sebetulnya untuk meredam tekanan, tapi sebetulnya tidak. Not necessarily itu mengatasi akar permasalahannya," ujarnya.

Faisal mengingatkan persepsi investor terhadap efektivitas pemerintah dan kualitas tata kelola sudah menjadi sorotan sejak tahun lalu, seiring turunnya peringkat daya saing global Indonesia, khususnya pada indikator government efficiency.

"Jadi bagaimana persepsi daripada investor melihat pemerintah itu efektif menjalankan kebijakannya. Dan pertama melihat gap antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Dan juga efisiensi daripada kebijakannya termasuk juga governance di sini," ungkapnya.

Faisal menilai kegelisahan pasar sebenarnya bukan fenomena baru. Ia menyebut kekhawatiran investor sudah terbentuk sejak tahun lalu dan beriringan dengan dinamika politik domestik, termasuk pergantian pemerintahan.

"Pasar itu melihatnya sudah dari tahun lalu, sejalan juga mungkin dengan pergantian pemerintahan. Dan belakangan ini, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk stimulus dan lain-lain, tetap ada hal-hal lain yang menjadi perhatian," ujar Faisal.

Ia menegaskan isu yang membayangi pasar tidak semata soal kebijakan jangka pendek, melainkan menyangkut aspek fundamental seperti tata kelola pemerintahan dan relasi antara pemerintah dengan otoritas moneter.

"Masalah good governance dan bagaimana hubungan pemerintah dengan otoritas moneter itu dilihat sebagai satu bentuk risiko," kata Faisal.

Menurut Faisal, tekanan dari global dan domestik saling memperkuat, sehingga risiko trading halt berulang masih terbuka dalam waktu dekat.

Di tengah volatilitas tinggi, pelaku pasar meminta investor ritel, khususnya pemula, untuk tidak gegabah.

Herditya menyarankan investor menerapkan strategi selektif dan disiplin.

"Untuk saat ini, investor diharapkan selective buy terlebih dahulu dan menerapkan disiplin pada pola trading agar terhindar dari kerugian yang terlalu besar," ujarnya.

Sementara Ibrahim menilai pemulihan pasar sangat bergantung pada pembuktian ke depan, terutama soal independensi otoritas moneter dan konsistensi kebijakan pemerintah.

"Karena kepercayaan publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu begitu besar, sehingga perlu ada intervensi dari OJK ke bawah. Tujuannya bahwa ini loh, saya serius. OJK sebagai bapaknya ini serius untuk mengawasi anak-anaknya. Sehingga MSCI ini pun juga terus melakukan koordinasi terus supaya mereka pun tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ibrahim.

Ia mengingatkan, setelah koreksi tajam, IHSG tidak akan mudah kembali naik cepat seperti sebelumnya.

"Ingat bahwa indeks harga saham gabungan sudah menyentuh di level 9000-an. Kemudian jatuhnya cukup luar biasa. Nanti pada saat ini sudah selesai, untuk naik lagi tidak mungkin akan secepat yang sebelumnya." pungkasnya.