Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya intimidasi terhadap vendor videografer sekaligus terdakwa Amsal Sitepu terkait dugaan korupsi dana desa.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bantahan itu sebagamaina keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

"Bukan. Intimidasi kan ditekan, dibawah ancaman. Kalau dari versi pengakuan Kajari, tidak pernah melakukan intimidasi. Enggak ada," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

Kemudian, Anang pun membenarkan soal adanya jaksa yang menemui terdakwa Amsal Sitepu. Namun, hal tersebut bertujuan untuk menjalankan program Jaksa Humanis.

Oleh sebab itu, program ini berlaku untuk semua tahanan yang ada di rutan. Salah satu implementasi program tersebut adalah dengan memberikan makanan kepada seluruh tahanan.

"Terkait adanya pemberian kue, hanya programnya dia katanya dalam rangka jaksa humanis, tidak hanya ybs beberapa pun ada dikasih kok," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang meminta kepada pihak Amsal Sitepu agar melaporkan secara langsung apabila ada jaksa yang melakukan tugas secara tidak profesional. Pelaporan itu bisa dilakukan ke direktorat pengawasan di Kejaksaan RI.

"Tapi sepanjang ada buktinya aja ya. Itu aja. Kalau dilakukan tidak profesional, ada intimidasi secara baik itu dengan kekerasan atau apa, ibaratnya ada bukti ya silakan laporkan aja lah ke Jamwas, ke pengawasan," pungkasnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil sejumlah desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum jaksa dan menyebut ada pihak yang teganggu.

Dia menceritakan bahwa oknum jaksa tersebut menghampiri dirinya di Rutan dengan memberikan brownies cokelat. Jaksa itu, katanya, meminta Amsal mengikuti alur pengadilan dan tidak perlu ribut-ribut karena ada pihak yang terganggu.

"Saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak bronis cokelat. Dengan pesan dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'Udah ikutin saja alurnya, gausah ribut-ribut tutup konten-konten itu. Ada yang teganggu'," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Senin (30/3/2026).

Bisnis.com, SURABAYA — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang Fadilah Helmi dikabarkan dijemput dan diamankan oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung, Selasa (20/1/2026).

Merespons hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Agus Sahat Lumban Gaol pun membenarkan kabar mengenai pengamanan Fadilah ke Jakarta oleh tim Satgasus Kejagung RI tersebut.

"Dari Jamintel [Kejagung] yang bawa, bukan di kita, di Jakarta, dibawa ke sana. Itulah sikap tegas dari Jaksa Agung itu," ungkap Agus saat dikonfirmasi, Rabu (21/1/2026).

Lebih lanjut, Agus juga membeberkan bahwa kegiatan penjemputan Fadilah oleh tim Kejagung tersebut disebutnya adalah tindak lanjut yang tegas dari Jaksa Agung ST Burhanudin dalam merespons laporan dalam rangka menjaga kapasitas, integritas, serta nama baik Korps Adhyaksa itu.

"Kita belum belum tahu ya hasilnya, tapi tindak lanjutnya Pam SDO itu menindaklanjuti ya terhadap laporan-laporan begitu. Jadi, untuk menjaga marwah kita, menjaga nama baik jaksa," bebernya.

Agus juga menerangkan meski secara hierarki Kajati Jatim membawahi Kajari Sampang, tetapi penanganan perkara yang berkaitan dengan etik seorang jaksa tersebut diselesaikan oleh Kejagung, termasuk di antaranya oleh jajaran Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO).

Apalagi, lanjut Agus, tindakan pengamanan tersebut dilakukan atas dasar laporan yang tidak hanya berasal dari wilayah Jawa Timur saja. Namun, juga berasal daerah penugasan yang bersangkutan di tempat sebelumnya.

Walau begitu, Agus enggan untuk membeberkan secara detil mengenai lokus dari laporan-laporan yang berkaitan dengan kinerja jaksa Fadilah Helmi itu.

"Kalau tindak lanjutnya tetap di sana, Jaksa Agung, bukan karena wilayah saya, dan ada beberapa laporan itu kan yang bukan hanya dari sini, tapi dari tempat sebelumnya juga. Jadi, diklarifikasi ke sana lah sepertinya," jelasnya.