JAKARTA - Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) mendorong penguatan regulasi koperasi syariah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Hal itu disampaikan dalam audiensi FORKOPI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua Harian FORKOPI Kartiko Adi Wibowo mengatakan, pengaturan koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola, kepastian hukum, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis kerakyatan.

RUU tersebut telah memuat sejumlah pengaturan mendasar terkait koperasi syariah, mulai dari definisi, prinsip operasional, kelembagaan, hingga pengawasan. “Koperasi syariah harus memiliki definisi yang jelas, prinsip syariah yang tegas, serta mekanisme pengawasan kuat melalui Dewan Pengawas Syariah,” ujar Kartiko.

Dalam rancangan beleid, koperasi syariah didefinisikan sebagai entitas koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fatwa lembaga berwenang. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

“Fungsi DPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjaga integritas pengurus dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah,” katanya.

Dalam paparannya, FORKOPI turut menyoroti fungsi sosial koperasi syariah sebagai Baitul Maal yang dapat mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, hingga wakaf uang.

Kartiko menilai integrasi fungsi keuangan dan fungsi sosial akan memperkuat peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Koperasi syariah bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk memperkuat ekonomi umat,” ucapnya.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyub menuturkan kunjungan FORKOPI sejalan dengan fokus MUI pada periode kepengurusan saat ini yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“MUI periode sekarang memiliki fokus khusus di ekonomi kerakyatan, sehingga kedatangan teman-teman FORKOPI sangat pas,” katanya.

Menurut dia, koperasi menjadi instrumen yang relevan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat karena memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan riil warga.

Model kelembagaan koperasi mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan. “Koperasi memiliki karakter yang sangat dekat dengan masyarakat. Ekonomi kerakyatan bisa tercipta melalui koperasi karena sangat kuat pada sektor riil masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam ajang pertemuan para Cendikiawan Muslim di acara Ramadan Leadership ICMI 2026, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan pentingnya transformasi koperasi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah dan memperluas pangsa pasar halal Indonesia yang dinilai belum signifikan di tingkat global.

Di hadapan peserta yang sebagian besar merupakan kalangan intelektual dan profesional muslim, Deva menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki lebih dari 140 juta generasi muda dari kalangan milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha yang akan menjadi penentu arah ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk social engineering untuk mengubah stratifikasi sosial dan memutar kembali arus ekonomi dari yang terpusat di kota menjadi berbasis desa. Ini adalah momentum kebangkitan koperasi secara modern,” ujar Deva.

Menurutnya, tantangan terbesar koperasi hari ini adalah regenerasi dan modernisasi. Data menunjukkan rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia mencapai 55 tahun, dengan dominasi koperasi simpan pinjam. Kondisi ini menandakan perlunya reposisi koperasi agar lebih relevan dengan generasi produktif dan sektor riil.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi pada tahun 2026 mengelola dana bergulir sebesar Rp2,1 triliun. Kebijakan strategis pun diarahkan untuk mengubah komposisi pembiayaan: dari sebelumnya 85 persen untuk koperasi simpan pinjam, kini menjadi 80–85 persen difokuskan pada koperasi sektor produksi.

“Ini adalah keberpihakan negara agar koperasi tumbuh setara dengan swasta dan BUMN. Ada 14 sektor ekonomi prioritas mulai dari pertanian, perikanan, perumahan, hingga sektor strategis lainnya yang kami dorong,” jelasnya.

Dalam konteks ekonomi syariah, Deva menyoroti ironi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia namun pangsa pasar halal globalnya masih tertinggal dibandingkan negara seperti Malaysia. Padahal potensi pasar halal dunia terus tumbuh signifikan, mulai dari makanan-minuman, fesyen muslim, farmasi, hingga industri halal berbasis teknologi.

LPDB Koperasi sendiri dalam mendukung ekonomi syariah melalui koperasi memiliki dua skema pembiayaan, yakni konvensional dan syariah. Saat ini, porsi pembiayaan syariah baru berada di kisaran 30 persen. Ke depan, LPDB mendorong peningkatan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi koperasi yang bergerak di sektor produksi dan industri halal.

“Kita harus menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama penguatan ekosistem halal nasional. Kemitraan strategis sangat penting, termasuk dengan ICMI dan berbagai lembaga sertifikasi halal,” tegasnya.

Ia mencontohkan kolaborasi yang dijajaki dengan LPPOM MUI di bawah Majelis Ulama Indonesia, di mana koperasi karyawan dapat mengakses pembiayaan LPDB untuk memperkuat aset dan modal kerja, sehingga memperbesar dampak ekonomi umat.

Dari sisi tata kelola, LPDB Koperasi terus melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan good governance, akselerasi digitalisasi, pengembangan SDM berbasis kompetensi, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses analisis proposal pembiayaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana APBN yang dikelola tetap aman, akuntabel, dan produktif.

Sejak berdiri pada 2008, total penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi telah mencapai Rp21 triliun. Dengan prinsip tiga sukses sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian LPDB menegaskan bahwa setiap pembiayaan harus prudent karena bersumber dari APBN dan memiliki konsekuensi hukum.

“Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Namun untuk bangkit, koperasi harus modern, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Jika kita ingin menguasai pasar halal global, maka koperasi harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap,” pungkas Deva.

Melalui momentum Ramadan dan sinergi bersama ICMI, LPDB Koperasi mengajak lahirnya koperasi-koperasi baru berbasis komunitas intelektual dan generasi produktif, sebagai fondasi ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pesantren sejak masa perjuangan sudah berperan penting dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mengungkapkan pembiayaan untuk mendukung koperasi syariah dari tahun 2020 hingga Oktober 2025 mencapai Rp4,5 triliun.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rahman menegaskan bahwa lembaganya telah menyalurkan pembiayaan besar untuk mendukung koperasi syariah, termasuk koperasi pondok pesantren (kopontren). Dari tahun 2020 hingga Oktober 2025, total dana bergulir mencapai Rp4,5 triliun.

“LPDB Koperasi dalam bidang pemberdayaan dan penyaluran skim simpanan dari tahun 2020 sampai akhir Oktober 2025 telah menggulirkan sebanyak Rp4,5 triliun dengan penyaluran skim simpan pinjam sebesar Rp3,2 triliun dan sektor riil sebesar Rp1,3 triliun,” ujar Deva dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren, di Yogyakarta, Kamis.

Ia menekankan, penguatan ekonomi pesantren melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) bukan sekadar program, melainkan strategi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Menurutnya, pesantren sejak masa perjuangan sudah berperan penting dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Deva menyebut, LPDB juga memberikan pemahaman regulasi koperasi, prasyarat pembiayaan, serta model bisnis yang relevan dan produktif bagi pesantren. Hal ini diharapkan meningkatkan kapasitas manajemen koperasi secara modern.

“Penyelenggaraan sosialisasi Bimtek pada hari ini bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi, memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prasyaratan pembiayaan LPDB,” katanya lagi.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir terus berkomitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan umat melalui penguatan ekosistem koperasi syariah di Indonesia.

Salah satu fokus utama LPDB adalah memberikan dukungan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi, khususnya yang berbasis syariah dan berorientasi pada pengembangan pondok pesantren.

Koperasi terbukti menjadi wadah yang efektif dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan memberdayakan umat. Dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan, koperasi mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat luas.

Dalam konteks ekonomi syariah, koperasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam pengelolaan dana dan kegiatan usaha.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025