Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga, sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Akan tetapi, ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listriknya baru bisa diumumkan pada Agustus.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80 persen dari kebutuhan LPG-nya. Setiap tahun, lanjut dia, devisa negara yang dikeluarkan untuk keperluan mengimpor LPG sebesar Rp120 triliun.

Dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini, ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai Rp130 triliun.

“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.

Ia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Kemudian, ketika terjadi lonjakan harga energi akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik.

Eddy menyampaikan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG. Dirinya menyoroti soal mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik, mengingat harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG.

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan program kompor listrik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rangka menjalankan program kompor listrik, Bahlil meminta kepada Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk mendata daerah mana saja yang membutuhkan kompor listrik.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.

Selain kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2027 sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik.

Anggaran tersebut nantinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Kedua program tersebut merupakan program baru untuk RAPBN 2027. Melalui paparannya, alokasi yang diajukan bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Ketika terjadi lonjakan harga energi akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik.

Eddy menyampaikan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ucap Eddy.

Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Video barisan motor yang diklaim dipakai untuk kegiatan operasional MBG terus menjadi topik perbincangan masyarakat. Rekaman menampilkan banyaknya motor berbaris, berukuran besar, dan bergayaadventure.

Motor tersebut sudah direncanakan dalam anggaran 2025 dan fungsinya untuk menunjang kegiatan Program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan penelusuran SindoNews, terdapat dua model motor listrik yang disebut-sebut menjadi bagian dari operasional tersebut, yakni Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi desain maupun peruntukan penggunaan.

Model pertama Emmo JVX GT, mengusung konsep motor trail listrik dengan tampilan layaknya motor petualang dengan kecepatan maksimal 80 kpj serta jarak tempuh 70 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Desain ini dinilai cocok untuk menjangkau wilayah dengan kondisi jalan yang menantang, seperti daerah terpencil atau jalur distribusi yang tidak sepenuhnya mulus.

Motor ini disebut memiliki banderol sekitar Rp 56 jutaan per unit, angka yang kemudian menjadi sorotan publik.

Sementara itu, model kedua, Emmo JVH Max, hadir dalam format skuter listrik yang lebih cocok digunakan di area perkotaan dengan kecepatan maksimal 90 kpj yang sanggup menempuh jarak 70 km. Dengan desain yang lebih praktis dan ergonomis, motor ini ditujukan untuk mobilitas harian di jalan aspal.

Harga yang ditawarkan pun lebih rendah, yakni di kisaran Rp 48 jutaan per unit.

Perbedaan karakter kedua motor ini mengindikasikan adanya pembagian fungsi operasional. Emmo JVX GT berpotensi digunakan untuk menjangkau wilayah dengan akses sulit, sementara Emmo JVH Max lebih relevan untuk distribusi di area urban.

Namun, yang menjadi perhatian utama adalah nilai total pengadaan. Jika mengacu pada harga tertinggi, yakni sekitar Rp 56 jutaan per unit, maka kebutuhan 70 ribu unit motor listrik dapat menyentuh angka triliunan rupiah. Inilah yang memicu perdebatan di masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran.

Di sisi lain, penggunaan motor listrik untuk operasional memiliki sejumlah keunggulan, seperti biaya energi yang lebih rendah, emisi yang minim, serta potensi perawatan yang lebih sederhana dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meyakini program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah mampu memberikan efisiensi dan hemat energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Kamis menilai kebijakan yang mengubah sepeda motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik dengan didukung subsidi pemerintah ini tidak hanya ditujukan untuk menekan emisi, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta memperkuat industri komponen.

“Menurut saya konversi ke motor listrik jauh lebih hemat energi dan mampu menekan biaya operasional harian hingga 80 persen atau seperlima dari biaya BBM konvensional,” ujar Esther.

Ia menambahkan, agar manfaat program ini semakin optimal, dukungan kebijakan perlu diperluas dengan tidak hanya menyasar pada subsidi pembelian. Indef mendorong pemerintah untuk mempermudah pengurusan administrasi, termasuk surat-surat kendaraan dan pajak tahunan, serta memperbanyak infrastruktur pengisian daya.

“Tentu saja ini tidak cukup hanya memberi subsidi pada saat beli motor tetapi juga pengurusan surat-surat, pajak tahunan, dan tidak lupa menyediakan stasiun charging area lebih banyak agar pengguna motor listrik tidak takut mogok di jalan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Esther menyampaikan masih terdapat tantangan dalam implementasi program ini, terutama terkait laju konversi yang masih relatif lambat dibandingkan dengan total populasi sepeda motor di Indonesia. Selain itu, pemerataan infrastruktur pengisian daya juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

Meski demikian, ia menilai kondisi ini justru membuka peluang besar bagi pengembangan industri komponen lokal. Dengan meningkatnya kebutuhan motor listrik, rantai pasok dalam negeri berpotensi tumbuh dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Namun, ini peluang besar untuk mendorong industri komponen lokal,” kata Esther.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) transisi energi untuk mempercepat implementasi program, termasuk konversi motor konvensional menjadi listrik.

Hal ini disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menyebut satgas ini dibentuk untuk percepatan konversi dari kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai 120 juta motor menjadi motor listrik.

Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat," ujar Bahlil.

Presiden, kata Bahlil, menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program konversi motor listrik yang tengah dilakukan pemerintah diyakini mampu meningkatkan efisiensi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dihubungi di Jakarta, Kamis, menilai langkah tersebut memberi manfaat ganda, baik dari sisi penghematan bahan bakar minyak (BBM) maupun penguatan sektor usaha kecil.

Menurut Bhima, peralihan motor berbahan bakar fosil ke listrik bisa menekan penggunaan BBM, yang juga berdampak langsung pada kualitas lingkungan.

“Selain itu, kebisingan juga akan turun drastis, disertai polutan hasil gas buang akan turun,” katanya.

Ia menjelaskan program itu juga dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut karena dampak berganda ekonomi akan semakin tinggi jika pemerintah turut melibatkan bengkel alternatif dalam proses konversi, tidak hanya bergantung pada bengkel resmi atau ATPM.

“Bengkel di desa bisa di-training dan disediakan paket konversi ke motor listrik,” ujar dia.

Ia menambahkan, pendekatan serupa pernah diterapkan oleh pemerintah Prancis dalam program konversi kendaraan listrik, yang terbukti mampu memperluas partisipasi pelaku usaha kecil sekaligus mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Untuk mendorong minat masyarakat, Bhima menekankan pentingnya edukasi serta pemberian insentif. Beberapa insentif yang diusulkan antara lain pembebasan opsen bagi motor hasil konversi, serta penggratisan biaya perpanjangan pelat nomor.

Tak hanya itu, insentif juga perlu diberikan kepada pelaku pasar motor listrik bekas hasil konversi, seperti pembebasan biaya balik nama. Langkah ini diyakini dia dapat meningkatkan daya tarik sekaligus memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) transisi energi untuk mempercepat implementasi program, termasuk konversi motor konvensional menjadi listrik.

Hal itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menyebut satgas itu dibentuk untuk percepatan konversi dari kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai 120 juta motor menjadi motor listrik.

Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat," ujar Bahlil.

Presiden, menurut Bahlil, menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan percepatan realisasi konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tengah tingginya harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, menyampaikan bahwa langkah tersebut diminta untuk segera dihitung dan direalisasikan.

"Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya," kata Airlangga dalam pernyataan persnya.

Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan PLTD tersebut.

"Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, yang juga turut serta dalam rapat terbatas, menyampaikan masih terdapat penggunaan yang besar di beragam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Untuk itu didorong menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Kalau itu bisa diganti, oleh Pak Presiden meminta PLTS, mana yang bisa segera diganti. Bahkan Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus. Kalau itu bisa diganti dengan renewable energi itu akan menjadi sangat baik," jelasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.

Menteri Bahlil mengatakan pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat.

Presiden Prabowo, dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, memerintahkan Menteri Bahlil untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan, salah satunya adalah penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang akan diperuntukkan bagi sekolah dan desa-desa.

"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan (program) 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3).

Dalam rangka mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan tersebut, Presiden Prabowo membentuk satgas percepatan transisi energi dengan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya.

Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.

"Sudah tentu orientasinya ini adalah transisi energi bisa kita lakukan lebih cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD atau diesel ke PLTS, maka itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik," tambah Bahlil.

Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil.

Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Viral video di media sosial (medsos) yang menampilkan konvoi kendaraan taktis milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, dan memicu berbagai spekulasi publik. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah kendaraan militer melintas secara beriringan di sekitar kawasan Monas.

Pergerakan tersebut kemudian memunculkan berbagai narasi, termasuk yang mengaitkannya dengan isu status “Siaga 1” akibat situasi konflik global. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto pun ikut merespons bahwa kehadiran TNI di Monas tersebut merupakan bagian dari pengamanan menjelang Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah.

"Ya kan, mau lebaran kan? Mau Lebaran biasa ya aparat menjaga untuk keamanan rakyat kan. Supaya liburannya ke kampung masing-masing dalam keadaan aman ya," kata Aris di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).



Aris juga menyebut pemerintah telah mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung bersama kementerian terkait guna menghadapi mobilitas masyarakat saat Lebaran. "Infrastruktur semuanya juga sudah diberesin kan. Dengan Pak Menteri."

Sementara, kata Aris, arahan Panglima TNI Agus Subiyanto terkait status "Siaga 1" adalah merupakan bagian dari langkah rutin untuk menjaga kondusivitas nasional selama periode libur Idulfitri.

"Ya itu kan SOP rutin ya. Untuk menjaga kondusivitas ya seluruh rakyat kita dalam melaksanakan hari libur, Lebaran ya. Mudik pulang kampung masing-masing ya," pungkasnya.

KETUA Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman menyatakan tidak semua pengusaha berskala kecil dan menengah bisa menikmati akses permodalan yang disediakan pemerintah. “Banyak pelaku usaha kecil menengah tidak memenuhi syarat dan ketentuan,” kata Nandi, dalam keterangan tertulis, Ahad, 28 Desember 2025.

Adapun akses modal yang dimaksud Nandi adalah program kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit investasi permanen kecil (KIPK). Nandi mengatakan para pengusaha kecil dan menengah terhalang sejumlah persyaratan dan ketentuan.

Tantangan itu, kata Nandi, berupa keterbatasan agunan, tidak memiliki catatan keuangan yang rapi, dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola usaha yang besar.

Walhasil, pengusaha terhambat untuk mengembangkan usaha karena kurangnya modal. “Kami tidak ingin menjadi beban bagi pemerintah, namun kami membutuhkan bantuan untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri,” kata dia.

Nandi mengatakan saat ini asosiasinya masih mencari cara agar bisa mendapatkan permodalan. Ia pun berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi dan memberikan solusi yang tepat. Nandi menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan industri tekstil dan konveksi nasional.

Nandi menekankan pentingnya program permodalan yang tepat sasaran. Terlebih, kata dia, banyak industri kecil dan menengah sektor tekstil yang gulung tikar sejak pandemi Covid-19 dan kalah saing dari impor ilegal. “Pelaku sudah pasti butuh modal dan SDM (sumber daya manusia) yang berdaya saing,” tutur dia.

Selain akses modal yang tepat sasaran, Nandi berharap agar pemerintah mempertimbangkan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pengusaha kecil dan menengah. Tujuannya agar pengusaha tekstil lokal dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing di pasar global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa pemerintah semakin gencar memberantas rokok ilegal.

Ia mengatakan bahwa bea cukai semakin memperketat penertiban rokok ilegal dengan pendekatan penegakan hukum.

"Teman-teman bea cukai itu makin aktif untuk menertibkan. Ini banyak sekali penangkapan-penangkapan setiap hari. Nah ini yang kita tertibkan. Jadi pendekatannya adalah penegakan hukum," ujar Febrio di acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp260,39 miliar yang berasal dari total 2.478 penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal per September 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan dari jumlah itu, pelanggaran terbanyak berasal dari bidang cukai, yakni 235,40 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp210 miliar hingga September 2025.

Langkah penertiban rokok ilegal tersebut juga dibarengi dengan langkah pemerintah untuk mendorong para pengusaha rokok ilegal tersebut masuk ke dalam aktivitas legal dan masuk ke dalam sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu.

"Ini kita siapkan, kita fasilitasi. Artinya kita bantu mereka untuk mereka bisa tidak lagi melakukan aktivitas ilegal, tapi menjadi legal. Nah kemudian dia masuk ke dalam kelas (cukai)," ucap Febrio.

"Sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya secara legal. Dan membayar cukai sesuatu. Seperti itu mekanismenya," sambungnya.

Dampaknya dari konversi tersebut adalah pendapatan pemerintah dari cukai rokok meningkat.

"Kalau makin banyak atau berkurang yang ilegalnya, ya pendapatan negara makin baik," ucap Febrio.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Peningkatan curah hujan ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal.

Di tingkat global, indeks Dipole Mode Index (DMI) menunjukkan nilai negatif sebesar -1,27, yang menandakan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju Indonesia bagian barat meningkat signifikan.

Pada skala regional, aktivitas fenomena atmosfer seperti MJO, Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin yang secara bersamaan melewati wilayah Indonesia menjadi pemicu hujan lebat di sejumlah wilayah. Selain itu, faktor lokal di masing-masing wilayah menjadikan kondisi atmosfer relatif labil.

"Sehingga meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang," tulis BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan Periode 28 Oktober - 3 November 2025, dikutip Rabu (29/10/2025).

Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di fase 4 atau wilayah Maritime Continent, memicu pertumbuhan awan hujan di Sumatra bagian barat, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Selain itu, aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Kalimantan Utara, Sulawesi bagian selatan hingga Pulau Jawa bagian utara yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

BMKG juga mengamati adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, perairan selatan Kalimantan Tengah, serta Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya. Fenomena ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di sejumlah wilayah, yang turut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan.

Daerah konvergensi dan konfluensi ini memanjang mulai dari Laut Natuna Utara hingga Laut Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, hingga Papua bagian barat. Kondisi tersebut membuat atmosfer menjadi lebih labil, memperbesar peluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang.

Dalam periode 28-30 Oktober 2025, status siaga hujan lebat-sangat lebat berlaku untuk Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada periode 31 Oktober-3 November 2025, potensi hujan lebat masih akan berlanjut di sejumlah wilayah dengan peringatan siaga khusus untuk Papua Pegunungan.

BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan air, hingga longsor. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan saluran drainase agar tidak tersumbat, serta rutin memantau informasi cuaca resmi BMKG sebelum beraktivitas.

"Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang," tulis imbauan BMKG.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejahatan siber makin merajalela dan menimbulkan kerugian hingga triliunan dolar AS. Hal ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan. Sekitar 60 negara dijadwalkan menandatangani Konvensi Kejahatan Siber PBB di Hanoi, Vietnam, akhir pekan ini.

Langkah ini disebut sebagai tonggak baru dalam memerangi berbagai tindak kejahatan digital, mulai dari phishing, peretasan M-Banking, ransomware, hingga penipuan online lintas negara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut dunia maya kini menjadi lahan subur bagi para penjahat digital yang setiap hari menipu masyarakat dan menguras miliaran dolar dari perekonomian global.

"Konvensi Kejahatan Siber PBB adalah instrumen hukum yang kuat dan mengikat untuk memperkuat pertahanan kolektif kita terhadap kejahatan siber," ujar Guterres dalam sambutannya di Hanoi, dikutip dari Reuters, Senin (27/8/2025).

Perjanjian ini akan resmi berlaku setelah diratifikasi oleh 40 negara. Tujuannya, memperkuat kerja sama lintas batas untuk memburu pelaku kejahatan siber yang kerap beroperasi lintas negara dengan modus rumit dan jejak digital yang sulit dilacak.

Presiden Vietnam Luong Cuong mengatakan, penandatanganan ini tidak hanya menandai lahirnya instrumen hukum global baru, tetapi juga menunjukkan komitmen negara-negara untuk bersatu melawan ancaman digital.

Meski begitu, konvensi ini menuai kritik. Meta dan Microsoft melalui kelompok Cybersecurity Tech Accord menilai perjanjian itu berpotensi menjadi alat pengawasan global yang bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk memata-matai warga.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) membantah tudingan tersebut. PBB memastikan perjanjian ini tetap mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan tidak menghambat riset keamanan siber yang sah.

Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa termasuk dalam daftar negara yang akan menandatangani perjanjian itu di Hanoi.

Namun, kehadiran Vietnam sebagai tuan rumah menuai sorotan karena catatan hak asasi manusianya. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menyoroti adanya kasus penyensoran dan penangkapan terhadap pengguna internet yang mengkritik pemerintah.

Bagi Vietnam sendiri, perjanjian ini menjadi peluang untuk memperkuat pertahanan digital di tengah meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur vital.

Dengan meningkatnya kasus pencurian rekening M-Banking dan kejahatan digital lintas negara, kehadiran pakta global ini diharapkan dapat menekan laju kejahatan siber yang makin mengancam ekonomi dunia.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]