Indonesia dan Arab Saudi, dua negara dengan ekonomi bernilai lebih dari US$1 triliun, memiliki potensi besar untuk mempererat hubungan bisnis dan investasi. Hal tersebut disampaikan oleh Pure International, anak perusahaan dari Pure Consulting.

Untuk mendukung visi tersebut, Pure International melakukan misi penjajakan investasi ke Indonesia guna memperkuat hubungan strategis, mendorong kolaborasi bisnis, serta memperkenalkan berbagai peluang yang muncul seiring transformasi Arab Saudi di bawah Vision 2030.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen memperkenalkan perkembangan dan transformasi Arab Saudi kepada dunia internasional, Pure International membantu meningkatkan pemahaman global mengenai transformasi ekonomi dan peluang investasi yang berkembang di Arab Saudi.

Kunjungan ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan peluang di berbagai sektor serta mempererat hubungan dengan perusahaan dan investor Indonesia yang ingin membangun kemitraan dan menjadi bagian dari pertumbuhan Arab Saudi yang terus berlanjut.

CEO Pure Consulting, Khalid AlShakhshir, menilai hubungan yang telah lama terjalin antara kedua negara menjadi fondasi yang kuat untuk memperluas kerja sama ekonomi di masa depan.

"Hubungan Arab Saudi dan Indonesia telah dibangun di atas fondasi agama, budaya, sejarah, serta hubungan antar masyarakat yang kuat. Yang berubah saat ini adalah Arab Saudi tidak lagi hanya menjadi destinasi spiritual, tetapi juga berkembang menjadi ekonomi yang terdiversifikasi, tumbuh pesat, dan didorong oleh investasi," ujarnya.

Kisah Sukses Indonesia di Arab Saudi

Misi ini mencerminkan semakin besarnya kesadaran bahwa ekonomi yang berkembang pesat seperti Indonesia dan Arab Saudi perlu memperkuat hubungan antar pelaku usaha guna mendorong pertumbuhan bersama yang saling menguntungkan.

Peluang kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi bukanlah hal baru. Sejumlah perusahaan Indonesia, seperti Indofood, telah hadir di Arab Saudi selama puluhan tahun dan dikenal luas oleh masyarakat setempat.

Produk Indomie telah diproduksi di Jeddah sejak 1992 dan didistribusikan ke berbagai negara di Timur Tengah melalui kemitraan dengan perusahaan Arab Saudi.

Masyarakat Indonesia juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu negara asal jamaah terbesar di dunia.

Perusahaan Indonesia juga telah berinvestasi di sektor Haji dan Umrah di Arab Saudi, termasuk melalui akuisisi Hotel Novotel Makkah Thakher oleh Danantara pada 2025.

Pertumbuhan Investasi Arab Saudi

Arab Saudi kini berkembang melampaui peran tradisionalnya sebagai salah satu pilar ekonomi energi dunia. Pada 2025, sektor non-migas menyumbang 55% terhadap PDB atau setara sekitar US$892 miliar.

Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai kebijakan yang pro terhadap dunia usaha, seperti penyederhanaan proses perizinan, perluasan layanan pemerintah digital, kebijakan kepemilikan asing hingga 100% di berbagai sektor, serta populasi yang muda dan dinamis.

Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Khalid AlShakhshir menjelaskan bahwa masyarakat Arab Saudi memiliki daya beli yang tinggi, didominasi generasi muda, dan sangat akrab dengan teknologi digital.

Infrastruktur digital di negara tersebut juga telah berkembang dengan baik dan mendukung aktivitas bisnis. Posisi geografis Arab Saudi juga menjadikannya pusat konektivitas yang strategis karena berada di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika.

Keunggulan ini semakin diperkuat melalui pengembangan berbagai kawasan industri dan infrastruktur utama seperti Ras Al Khair, Jubail Industrial City, dan King Abdullah Economic City yang mendukung aktivitas manufaktur, logistik, dan industri teknologi tinggi.

Sebagaimana Indonesia menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik, Arab Saudi berperan menghubungkan Timur dan Barat. Kondisi ini menjadikan kedua negara sebagai koridor perdagangan yang penting di kawasan masing-masing.

Di samping itu, rangkaian agenda internasional Arab Saudi yang ambisius juga menciptakan permintaan jangka panjang di berbagai sektor.

Agenda besar seperti AFC Asian Cup 2027, Expo 2030 Riyadh yang diperkirakan akan menarik lebih dari 42 juta kunjungan, serta FIFA World Cup 2034 membuka peluang baru di sektor hospitality, logistik, konstruksi, teknologi, hiburan, dan jasa profesional.

Sektor pariwisata Arab Saudi juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada 2025, negara tersebut menerima 123 juta wisatawan dan menargetkan peningkatan menjadi 150 juta wisatawan pada 2030.

Belanja wisata mencapai sekitar US$81 miliar, sementara jumlah jamaah umrah internasional telah melampaui 18 juta orang.

Angka-angka tersebut semakin memperkuat posisi Arab Saudi sebagai salah satu destinasi wisata religi dan pariwisata terbesar di dunia sekaligus menciptakan permintaan yang berkelanjutan bagi berbagai industri terkait.

Kementerian Investasi Arab Saudi telah membangun proses investasi yang lebih sederhana dan berorientasi pada investor melalui sistem yang dirancang untuk menyederhanakan serta mendigitalisasi seluruh proses investasi.

Kerangka ini menawarkan tahapan yang jelas, cepat, dan transparan, didukung oleh proses digital onboarding serta pusat layanan terpadu yang membantu mempercepat pengambilan keputusan bagi investor global.

Untuk memperkuat daya saingnya, Arab Saudi juga menawarkan berbagai insentif dan fasilitas yang dirancang untuk menarik investasi asing, sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis lintas negara di kawasan sekitarnya.

Managing Partner Pure Consulting, Anas AlSafi, mengatakan Arab Saudi menawarkan berbagai insentif dan pembebasan pajak yang menarik bagi investor asing untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang.

"Dalam kondisi tertentu, investor berpotensi memperoleh pembebasan pajak penghasilan hingga 10 tahun, serta pengecualian terhadap beberapa ketentuan ketenagakerjaan lokal yang dapat meningkatkan fleksibilitas operasional bagi investasi yang memenuhi syarat," paparnya.

Sebagai platform pertumbuhan, Arab Saudi telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir dan diperkirakan akan terus berakselerasi dalam lima tahun ke depan. Vision 2030 bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan transformasi yang akan berlanjut melalui Vision 2040.

Dengan posisinya sebagai penghubung Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, Arab Saudi semakin memperkuat perannya sebagai pusat pertumbuhan strategis yang membuka peluang regional dan lintas negara bagi investor maupun pelaku usaha.

Peluang Perusahaan Indonesia

Perkembangan tersebut membuka peluang besar bagi perusahaan Indonesia di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan hospitality, manufaktur (termasuk produk halal), logistik, serta ekonomi digital.

Keunggulan Indonesia di bidang manufaktur, komponen otomotif, industri halal, layanan hospitality, dan talenta digital sejalan dengan upaya Arab Saudi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi non-migas.

Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan telah terjalin lama dengan Arab Saudi di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya. Kedekatan ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia dalam membangun kerja sama dengan Arab Saudi.

"Arab Saudi dan Indonesia bukanlah dua negara yang asing satu sama lain. Jembatannya sudah ada; peluang berikutnya adalah memperluas hubungan antar masyarakat menjadi kemitraan antar bisnis," kata Khalid AlShakhshir.

"Arab Saudi saat ini lebih terbuka dari sebelumnya, baik untuk pariwisata maupun dunia usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga-lembaga internasional agar menjadikan kejahatan siber sebagai isu global. Menurutnya, kasus ini tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga mancanegara.

Pernyataan ini sekaligus disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae untuk menanggapi kasus peretasan melalui BI Fast yang menimpa sejumlah bank di Tanah Air. Dian menyampaikan, selain berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), pihaknya juga aktif mendorong lembaga internasional untuk menyikapi isu ini secara global.

“Sekarang itu kita akan sedang mendorong lembaga-lembaga internasional untuk betul-betul mengangkat persoalan ini menjadi persoalan global,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dian menduga, kejahatan siber, termasuk pembobolan melalui BI Fast, bukan kejahatan individual, melainkan organized crime atau kejahatan terorganisir. Selain itu, OJK juga khawatir dana yang diambil tersebut dilarikan ke aset kripto internasional.

“Jadi begitu ditransfer ke kripto internasional, ke kripto global, ini kemudian kita seperti kehilangan track,” ungkapnya.

Untuk itu, Dian menilai sangat penting menjadikan kejahatan siber sebagai isu global. Sebab, pemberantasan kejahatan siber tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja.

Menurut Dian, perlu kerja sama seluruh negara terkait untuk bisa memberantas kejahatan siber. Oleh karena itu, OJK bersama dengan BI tengah mendorong lembaga internasional agar mengangkat persoalan ini menjadi isu global.

“Itu yang sedang akan kita upayakan, itu sudah ada komitmen kita dengan Bank Indonesia untuk melakukan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia telah buka suara ihwal kasus pembobolan melalui BI Fast, infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel Nasional yang dikembangkan oleh otoritas moneter itu. Kerugian dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan yang terkait dalam kasus fraud, berupa aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank, untuk memperkuat prosedur pengamanan transaksi.

“Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan pelindungan konsumen terpenuhi,” kata Denny dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Denny menuturkan BI terus mencermati perkembangan penanganan kasus fraud tersebut. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani pihak berwajib.

BI juga terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten.

Bisnis.com, BANDUNG—Agenda West Java Investment Summit (WJIS) 2025 yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat sukses melahirkan sejumlah kesepakatan dan keberminatan investasi.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan dalam ajang yang digelar pada Jumat (14/11/2025) pekan lalu, lahir penandatanganan komitmen investasi ke Jawa Barat antara pemilik proyek dengan calon investor.

“Terdapat 14 usulan penandatanganan komitmen investasi dengan total nilai proyek senilai Rp 26,42 triliun,” katanya di Bandung, Senin (17/11/2025).

WJIS 2025 yang menawarkan 104 proyek investasi dengan nilai total mencapai Rp186,29 triliun. Terdiri dari 41 proyek ready to offer serta 63 proyek potensi investasi baru telah dihadiri 850 calon investor lokal dan internasional seperti Inggris, Singapura, Tiongkok, Jepang dan Malaysia

“Sebanyak 557 peserta dari berbagai negara menyaksikan secara daring,” kata Dedi Taufik.

Dalam ajang ini pihaknya juga memberikan penghargaan kepada 6 proyek terbaik dari Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaian pada West Java Investment Challenge.Penghargaan tersebut meliputi: Proyek Transportasi Massal Berbasis Rel Light Rail Transit (LRT) dari Kabupaten Bandung sebagai Best Investment Project for Public Infrastructure; Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kabupaten Pangandaran sebagai Best Investment Project for Basic Infrastructure; Proyek PJU dari Kabupaten Sumedang sebagai Best Investment Project for Food Security;

Proyek Integrasi Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Ekonomi Sirkuler dari Kota Bandung sebagai The Most Attractive Investment Project; Proyek PILAPAT, yaitu pembangunan industri pengolahan pakan ternak silase dari Kabupaten Garut sebagai Best Investment Project for Agro Industrial Innovation; serta Proyek Pembangunan Industri Pengolahan Mangosteen Zero Waste Product dari Kabupaten Purwakarta sebagai Best Investment Project for Private Project in Supporting Green and Circular Economy.

Terakhir, yang menggembirakan menurut Dedi Taufik, WJIS 2025 sukses menjaring 122 keberminatan dari calon investor, menghasilkan 68 letters of intent dari investor potensial dari seluruh sektor yang ditawarkan dengan nilai Rp23,50 triliun.

“Dengan total komitmen mencapai Rp26,4 triliun, keberminatan hingga Rp23,50 triliun, WJIS 2025 menegaskan posisi Jawa Barat sebagai salah satu destinasi investasi paling kuat di Indonesia, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Dedi mencatat total nilai komitmen yang dibukukan pada gelaran WJIS tahun ini mencapai Rp26,4 triliun, mencakup sektor infrastruktur, energi, migas, startup, hingga pengembangan kawasan strategis.

Salah satu komitmen penting adalah Kesepakatan Bersama Pengelolaan Pemanfaatan Tanah untuk Kepentingan Publik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Bank Tanah. Selain itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi (PKSO) untuk pengembangan Aerospace Park Kertajati antara PT BIJB dan PT GMF AeroAsia Tbk berhasil mengamankan nilai investasi sebesar Rp11,57 triliun. Diikuti dengan Share Purchase Agreement (SPA) antara PT Real Kaiten Indonesia dan PT Jasa Sarana senilai Rp12,5 miliar.

Komitmen besar lainnya tertuang dalam MoU Pengembangan Bandara Kertajati antara PT BIJB dan PT RKCI, meliputi pembangunan Aerospace Park, Logistic Hub, dan Mixed-Use Commercial Area dengan total nilai Rp13,55 triliun. WJIS 2025 juga menghadirkan kerja sama strategis untuk optimalisasi kegiatan ibadah Umroh antara PT BIJB, PT JAHO, dan PT Garuda Indonesia Tbk.

Di sektor energi dan migas, PT MUJ berhasil menjalin berbagai kesepakatan, di antaranya investasi hulu migas dengan Minarak Banyumas Gas senilai Rp256 miliar, pengembangan LNG bersama Blue Energi Indonesia senilai Rp320 miliar, kerja sama energi terbarukan bersama Bukaka Teknik Utama Tbk senilai Rp100 miliar, serta kolaborasi teknologi dan informasi energi dengan Corbec Communication senilai Rp300 miliar. Selain itu, MUJ Energi Indonesia juga menandatangani kerja sama pengembangan teknologi hulu migas dengan CNLC senilai Rp50 miliar.

Di sektor startup dan UMKM, WJIS mencatat komitmen investasi untuk program Aksara Jabar melalui kerja sama Invst ID dan Amigated Harvest Pte Ltd senilai Rp1 miliar, serta kolaborasi Youngpreneur Jabar antara Invst ID dan PASITA ASEAN–China senilai Rp2,69 miliar. Penguatan ekosistem pendidikan dan komersial juga dilakukan melalui investasi pengembangan co-working space di kawasan TOD Pondok Cina untuk Learning Center Al-Azhar Corporate School senilai Rp7,8 miliar. Koperasi Kristal Laut Nusantara turut menandatangani MoU bersama PT Royal Monarki Investama dengan nilai Rp250 miliar.

Dengan total komitmen mencapai Rp26,4 triliun, WJIS 2025 menegaskan posisi Jawa Barat sebagai salah satu destinasi investasi paling potensial di Indonesia, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Disclaimer: Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.

Jakarta, CNBC Indonesia- Tim gabungan Indonesia-Malaysia melakukan patroli lintas batas selama lima hari berturut-turut, mulai 4 hingga 8 November 2025, di kawasan Jagoi Babang-Pasar Serikin, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Melansir keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), operasi ini melibatkan unsur Sarawak Forestry Corporation (SFC), Pasukan Gerakan Am Batalion 11 Sarawak (PDRM), Pasukan Polis Marin Wilayah 5 (PDRM), Komando Daerah Militer XII/TPR, Satgas Pamtas RI-Malaysia Batalyon Arhanud 1 Kostrad (TNI), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (DLHK), Balai Penegakkan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Pangkalan PSDKP Pontianak, serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia.

Kegiatan bersama ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan kesadaran terhadap peredaran tumbuhan, satwa liar, dan jenis ikan dilindungi, serta mencegah penyelundupan komoditas pertanian. Selain itu, operasi ini juga menjadi ajang memperkuat koordinasi antar instansi di kedua negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Operasi dimulai pada 4 November dengan rapat koordinasi dan penyusunan strategi guna menentukan langkah efektif selama empat hari ke depan. Kegiatan ini menjadi sarana penyelarasan visi dari semua pihak yang terlibat.

Patroli pertama dilakukan pada 5 November, dengan fokus pemeriksaan kendaraan lintas batas di Pos Jagoi Babang. Dari hasil pemeriksaan terhadap lebih dari 74 truk logistik, tim menemukan 257 tanaman tanduk rusa (Platycerium sp.) yang merupakan spesies dilindungi di Malaysia dan hendak dikirim ke Sarawak. Temuan ini menjadi salah satu kasus penting dalam operasi kali ini.

Keesokan harinya, 6 November, patroli kembali dilakukan di lokasi yang sama. Situasi berlangsung kondusif, namun tim menemukan indikasi kuat adanya peredaran telur penyu secara tersembunyi di Pasar Serikin. Jumlah kendaraan yang diperiksa meningkat signifikan menjadi 131 unit, dan penyelidikan lanjutan kini masih dilakukan bersama otoritas setempat.

Pada 7 November, volume kendaraan menurun menjadi 53 unit. Meski sebagian besar dinyatakan bersih, tim menemukan muatan tanpa izin, seperti buah mangga tanpa dokumen karantina serta aksesoris adat berbahan bagian tubuh satwa (kuku beruang madu, gigi, dan taring babi) yang digunakan untuk keperluan ritual masyarakat Dayak. Barang tersebut diperbolehkan beredar dengan pengawasan ketat.

Selain itu, ditemukan satu kasus penyelundupan tanaman, yakni 38 Ficus sp. dan 18 Casuarina equisetifolia yang dibawa dari Indonesia untuk diperjualbelikan di Sarawak. Pengemudi berhasil diamankan dan menjadi pintu masuk bagi investigasi lebih lanjut terhadap jaringan penerima di Malaysia.

Puncak operasi terjadi pada 8 November, ketika tim menangkap dua penadah tanaman ilegal di Pasar Serikin. Pemeriksaan di pos Jagoi Babang-Serikin juga terus dilakukan, dengan 66 kendaraan yang berhasil diperiksa.

Pada hari yang sama, tim melaksanakan sosialisasi (awareness campaign) dengan membagikan poster kepada pedagang lokal mengenai aturan lintas batas dan konservasi sumber daya alam.

Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Jabatan Pertanian Malaysia untuk membahas mekanisme perizinan keluar-masuk hasil pertanian di perbatasan. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat dan Jabatan Pertanian Malaysia untuk memperkuat kerja sama pengawasan.

Seluruh kegiatan patroli berjalan tertib, aman, dan tanpa insiden keamanan. Melalui operasi gabungan ini, kedua negara menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan aturan konservasi dan perlindungan jenis ikan dilindungi, serta mencegah perdagangan lintas batas ilegal yang berpotensi mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan perbatasan.

Selain aspek penegakan hukum, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan kolaboratif agar masyarakat di wilayah perbatasan memahami dampak hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis dari aktivitas penyelundupan maupun perdagangan tumbuhan, satwa, dan jenis ikan yang dilindungi.

Foto: (Dok. Humas PSDKP KKP) (Dok. Humas PSDKP KKP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Google berencana membangun pusat data AI baru. Lokasinya tak jauh dari Indonesia, berjarak sekitar 350 km dari selatan Tanah Air.

Informasi ini berasal dari laporan Reuters yang mengutip dokumen dan wawancara dengan sejumlah pejabat. Pusat data itu, laporan menyebutkan adalah hasil kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), dikutip Jumat (7/11/2025).

Reuters menyebutkan terkait perincian pusat data AI masih dirahasiakan, termasuk terkait ukuran, biaya dan potensi penggunaannya.

Letak pusat data tepatnya di pos terpencil Samudera Hindia Australia di Pulau Christmas.

Pejabat Christmas Island mengatakan Google juga tengah melakukan pembicaraan untuk menyewa tanah dekat bandara, sebagai lokasi pembangunan pusat data. Selain itu juga menjalin kesepakatan dengan perusahaan pertambangan lokal dalam mengamankan kebutuhan energinya.

Pulau Christmas sendiri dikenal menjadi garis pertahanan terdepan untuk Australia. Salah satunya digunakan untuk meluncurkan sistem persenjataan tak berawak.

Kehadiran fasilitas seperti pusat data juga disambut positif para ahli militer. Mereka mengatakan fasilitas seperti itu menjadi aset berharga.

Peranannya juga cukup penting. Termasuk melakukan pemantauan aktivitas laut di Samudera Hindia, seperti kapal selam dari China.

Mantan ahli strategi Angkatan Laut AS, Bryan Clark mengatakan hal serupa, titik terdepan di Pulau Christmas jadi sangat penting untuk menghadapi krisis dengan China atau musuh lainnya.

"Sebagian maksud pembangunan pusat data untuk memungkinkan melakukan berbagai jenis komando dan kendali berbasis AI yang diperlukan di masa depan, khususnya jika mengandalkan sistem tanpa awal dalam misi pengawasan, penargetan dan pertempuran," jelas Clark.

Jakarta, CNBC Indonesia - Malaysia bersiap membangun fasilitas manufaktur super magnet senilai 600 juta ringgit (Rp 2,3 triliun). Pembangunan tersebut dikatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memperkuat sektor tanah jarang dalam negeri.

Pabrik itu akan dibangun berkat kerja sama dari Lynas Rare Earths Australia dan JS Link Korea Selatan pada Juli lalu. Fasilitas manufaktur magnet neodymium sebesar 3.000 ton terletak dekat pabrik material canggih Lynas, distrik Kuantan, Malaysia.

Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Perdaganganya dipastikan akan memantau proses pembangunan. Sebab proyek dua perusahaan melibatkan pemrosesan dari tanah jarang yang menjadi 'harta karun' dunia.

Anwar mengatakan semua kesiapannya telah siap, termasuk investasi. Tinggal sekarang memproses dengan cepat proyek tersebut.

"JS Link telah membeli lahan dan ingin mulai beroperasi, jadi bukan lagi nota kesepahaman. Investasinya telah masuk, lahan telah siap, jadi ini soal mempercepat prosesnya," kata Anwar, dikutip Reuters, Selasa (4/11/2025).

Menurut Anwar, kerja sama dua perusahaan bakal memperkuat negaranya pada sektor material canggih dan teknologi bersih. Begiut juga mendukung Malaysia dalam pembangunan rantai pasok mineral penting.

Sebagai informasi, tanah jarang jadi salah satu harta karun penting, khususnya pada manufaktur teknologi tinggi. Tanah jarang merupakan komponen penting untuk memproduksi kendaraan listrik, semikonduktor, serta alat dan persenjataan militer.

Malaysia tengah mencari cara untuk bisa mengolahnya. Reuters mencatat, Malaysia memiliki 1,61 juta metrik ton deposit tanah jarang, namun kesulitan menambang dan mengloahnya karena kekurangan kapasitas teknologi.

Untuk bisa melakukannya, Malaysia tengah gencar mencari investasi asing dan juga peluang untuk berbagi teknologi.

Selain itu, pemerintah telah menghubungi negara lain terkait hal ini. Salah satunya dilaporkan tengah melakukan perundingan pemrosesan tanah jarang dengan China.

Dengan Amerika Serikat (AS), Malaysia telah menandatangani kesepakatan untuk kerja sama diversifikasi rantai pasok mineral penting.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden China Xi Jinping melontarkan peringatan keras kepada negara-negara Asia-Pasifik. Ia mendesak mereka untuk mendukung perdagangan bebas dan menjaga stabilitas rantai pasok global di tengah apa yang disebutnya sebagai masa-masa yang "bergejolak".

Seruan ini disampaikan Xi pada sesi pertama pertemuan Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) sehari setelah ia menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump untuk penarikan kembali sebagian tarif impor.

"Makin bergejolak masa-masa itu, makin kita harus bekerja sama," tuturnya dikutip CNBC International.

Meskipun Xi tidak secara langsung menyebut Amerika Serikat atau tarif dalam pidatonya, seruannya untuk "memperluas" rantai pasok dan bukan "memutuskan hubungan" antar negara, hal ini secara implisit menentang kebijakan Washington yang berfokus pada pemindahan basis manufaktur kembali ke AS.

Dalam pertemuan terpisah dengan Trump sebelumnya, Xi sendiri menyoroti bahwa perkembangan dan revitalisasi China "berjalan sejalan dengan visi Presiden Trump untuk 'Make America Great Again.'"

Melalui forum APEC, Xi menawarkan lima saran kerja sama, termasuk menjaga sistem perdagangan multilateral, menciptakan lingkungan ekonomi yang terbuka, serta mempromosikan perdagangan hijau dan digital.

Seruan Xi ini datang di saat pengaruh ekonomi China di kawasan Asia semakin mendalam, sebagian didorong oleh ketegangan perdagangan selama tujuh tahun terakhir dengan AS.

Saat ini, ASEAN telah melampaui Uni Eropa dan menjadi mitra dagang terbesar China.

Lebih lanjut, China makin mengikat kawasan ini dengan investasi masif. Pada kuartal ketiga saja, perusahaan-perusahaan China mengumumkan investasi sebesar US$15,4 miliar atau sekitar Rp256 triliun di Asia, jumlah terbesar sejak pandemi, dengan fokus pada pusat data dan bahan baterai.

Xi juga berjanji bahwa China akan terus "membuka" pasarnya bagi bisnis asing dan terus memberikan peluang baru bagi Asia-Pasifik serta dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejahatan siber makin merajalela dan menimbulkan kerugian hingga triliunan dolar AS. Hal ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan. Sekitar 60 negara dijadwalkan menandatangani Konvensi Kejahatan Siber PBB di Hanoi, Vietnam, akhir pekan ini.

Langkah ini disebut sebagai tonggak baru dalam memerangi berbagai tindak kejahatan digital, mulai dari phishing, peretasan M-Banking, ransomware, hingga penipuan online lintas negara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut dunia maya kini menjadi lahan subur bagi para penjahat digital yang setiap hari menipu masyarakat dan menguras miliaran dolar dari perekonomian global.

"Konvensi Kejahatan Siber PBB adalah instrumen hukum yang kuat dan mengikat untuk memperkuat pertahanan kolektif kita terhadap kejahatan siber," ujar Guterres dalam sambutannya di Hanoi, dikutip dari Reuters, Senin (27/8/2025).

Perjanjian ini akan resmi berlaku setelah diratifikasi oleh 40 negara. Tujuannya, memperkuat kerja sama lintas batas untuk memburu pelaku kejahatan siber yang kerap beroperasi lintas negara dengan modus rumit dan jejak digital yang sulit dilacak.

Presiden Vietnam Luong Cuong mengatakan, penandatanganan ini tidak hanya menandai lahirnya instrumen hukum global baru, tetapi juga menunjukkan komitmen negara-negara untuk bersatu melawan ancaman digital.

Meski begitu, konvensi ini menuai kritik. Meta dan Microsoft melalui kelompok Cybersecurity Tech Accord menilai perjanjian itu berpotensi menjadi alat pengawasan global yang bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk memata-matai warga.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) membantah tudingan tersebut. PBB memastikan perjanjian ini tetap mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan tidak menghambat riset keamanan siber yang sah.

Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa termasuk dalam daftar negara yang akan menandatangani perjanjian itu di Hanoi.

Namun, kehadiran Vietnam sebagai tuan rumah menuai sorotan karena catatan hak asasi manusianya. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menyoroti adanya kasus penyensoran dan penangkapan terhadap pengguna internet yang mengkritik pemerintah.

Bagi Vietnam sendiri, perjanjian ini menjadi peluang untuk memperkuat pertahanan digital di tengah meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur vital.

Dengan meningkatnya kasus pencurian rekening M-Banking dan kejahatan digital lintas negara, kehadiran pakta global ini diharapkan dapat menekan laju kejahatan siber yang makin mengancam ekonomi dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - China menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia mengatasi krisis keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang menelan biaya hingga US$7,27 miliar, setara sekitar Rp117,3 triliun.

Langkah ini menandai sinyal kuat Beijing untuk menjaga keberlanjutan proyek andalan Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara tersebut.

Dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa negaranya siap berkolaborasi dengan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan operasional Whoosh.

"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan optimal. Proyek ini diharapkan terus mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan," ujar Guo, seperti dikutip media outlet Caliber.az, Minggu (26/10/2025).

Tawaran tersebut memperlihatkan komitmen China menjaga reputasi proyek unggulan BRI di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia, melalui Danantara, disebut akan menuntaskan rencana restrukturisasi utang Whoosh sebelum akhir tahun ini.

Sebagai informasi, kereta cepat Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan 60% saham, dan mitra China 40%.

Proyek ini awalnya dianggarkan US$6,02 miliar (sekitar Rp97 triliun), sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan 2%. Namun, pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp19,3 triliun) membuat CDB memperpanjang pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi, 3,4%.

Kendati sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2023, performa Whoosh belum sesuai harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, penjualan tiket sepanjang 2024 hanya mencapai 6,06 juta, jauh di bawah proyeksi pemerintah sebesar 31 juta penumpang per tahun. Akibatnya, PSBI menanggung kerugian hingga Rp4,19 triliun (sekitar US$251,8 juta) pada 2024, dan tambahan Rp1,63 triliun (sekitar US$100,8 juta) pada paruh pertama 2025.

Kondisi tersebut menimbulkan desakan agar pemerintah turun tangan. Namun, Ketua Komite Investasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sekaligus ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana publik tidak akan digunakan untuk menambal utang proyek.

"Kami tidak akan menggunakan anggaran negara untuk membayar utang proyek ini," tegas Purbaya. "Danantara sebagai dana kekayaan negara yang mengelola aset BUMN harus mencari solusi restrukturisasi yang tepat."

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan bahwa krisis Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan (LCS), serta kejahatan siber lintas negara akan menjadi fokus utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurutnya, isu-isu kawasan yang telah lama menjadi perhatian seperti Myanmar dan LCS masih akan mendominasi agenda pertemuan para pemimpin ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Oktober 2025 mendatang.

"South China Sea dan Myanmar masih menjadi pembahasan utama. Akan ada pertemuan khusus tentang Myanmar pada 24 Oktober sore, dan isu pemilu di negara itu akan menjadi bagian penting dari diskusi," ujar Arto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan mengenai pengiriman tim pengamat ASEAN untuk pemilu di Myanmar. Namun, Indonesia dan ASEAN akan tetap berpegang pada Five-Point Consensus sebagai kerangka utama penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

"Tidak ada pembahasan untuk mengganti Five-Point Consensus. Ini proses jangka panjang yang mencakup penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, pengangkatan utusan khusus, kunjungan utusan, dan dialog inklusif. Semua itu merupakan jalan menuju stabilitas Myanmar," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani menegaskan bahwa pemilu bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju solusi politik yang dipimpin rakyat Myanmar sendiri.

"Yang terpenting adalah implementasi efektif dari Five-Point Consensus. Pemilu bukan satu-satunya tujuan strategis. Kita melihat semuanya dalam konteks bagaimana langkah-langkah itu bisa berkontribusi pada proses politik yang inklusif," kata Kadir.

Selain Myanmar, kejahatan lintas negara seperti online scam dan online gambling juga menjadi perhatian serius dalam KTT kali ini. Arto mengungkapkan bahwa ASEAN bersama mitra eksternal tengah menegosiasikan statement on online scam di bawah forum East Asia Summit (EAS).

"Ini merupakan inisiatif Amerika Serikat dan mendapat dukungan luas dari negara-negara ASEAN karena dampaknya lintas kawasan, mulai dari Indonesia, India, China, hingga Australia dan Selandia Baru. Jadi kemungkinan besar akan disepakati," ujarnya.

Selain isu keamanan kawasan, KTT ASEAN juga akan menjadi ajang para pemimpin untuk bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara BRICS dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

Arto menambahkan, sejumlah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pemimpin negara masih dalam tahap penjajakan.

"Masih ada beberapa rencana pertemuan bilateral. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya menjelang KTT," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini mulai fokus dalam pengembangan energi hijau atau ramah lingkungan. Salah satu buktinya adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia kini memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan perdagangan karbon lintas negara.

Dengan terbitnya aturan anyar tersebut, Indonesia memiliki payung hukum menuju ekonomi hijau yang berintegritas.

"Perpres 110 Tahun 2025 menjadi fondasi untuk menata pasar karbon yang kredibel dan berintegritas," ujar Mari dalam acara Pembukaan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) III 2025, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Aturan tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Pada dasarnya, Pasal 6 dari Paris Agreement memang memberikan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama lintas batas dalam upaya menurunkan emisi, baik melalui pendekatan pasar maupun non-pasar.

"Dalam implementasi nilai ekonomi karbon, Paris Agreement melalui pasal 6 memang membuka peluang besar untuk kerja sama lintas negara dalam mengurangi emisi. Jadi bukan saja yang compliance market, tapi juga yang non-market. Mekanisme ini sangat penting untuk membuka peluang besar bagi kita," jelasnya.

Dengan regulasi tersebut, Indonesia akan memiliki sistem registrasi unit karbon nasional yang menjamin transparansi dan integritas setiap transaksi. Dia menegaskan, pasar karbon yang dibangun bukan hanya menjadi instrumen ekonomi, tapi juga sarana untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang penting bukan hanya teknisnya, tapi bagaimana kita membangun trust dan confidence dunia luar bahwa pasar karbon Indonesia memiliki integritas, kapasitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Adapun, nantinya hasil dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati investor atau pembeli dari luar negeri, tetapi juga memberi dampak langsung ke komunitas lokal.

"Dalam mendapatkan benefit dari karbon tersebut, bukan saja investornya atau buyernya yang mendapat manfaat, tapi harus dijamin bahwa masyarakat setempat juga mendapat benefit-nya," tegasnya.

Menurutnya, langkah pemerintah saat ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas yakni pertumbuhan ekonomi tinggi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan.

"Ekonomi hijau bukan sekadar instrumen lingkungan, tetapi strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21. Kalau dijalankan dengan benar, akan mengundang investasi dan menciptakan lapangan kerja," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Uni Emirat Arab dan Juga Duta Besar Negara UEA untuk Republik Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri, di Istana Negara, Selasa (21/10/2025).

Diketahui rombongan yang ikut menemui presiden antara lain, Sekretaris Jenderal ATRC (Advanced Technology Research Council) juga Ketua Dewan Direksi EDGE Group Faisal Al Bannai dan Presiden Dukungan Perdagangan & Misi Edge Group Omar Al Zaabi.

Usai pertemuan dia belum mau membeberkan secara rinci isi pertemuan tersebut. Namun saat ditanya apakah ada rencana pembelian peralatan militer seperti tanks, misil, maupun kapal dari EDGE Group, Faisal Al Banai mengatakan banyak kolaborasi yang bisa dilakukan dengan pemerintah Indonesia.

"Indonesia merupakan sekutu dan sahabat dekat UEA, ada banyak peluang untuk bekerja sama di sini," katanya, kepada wartawan.

Foto: Sekretaris Jenderal ATRC (Advanced Technology Research Council) juga Ketua Dewan Direksi EDGE Group Faisal Al Bannai dan Presiden Dukungan Perdagangan & Misi Edge Group Omar Al Zaabi. (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Namun untuk lebih lanjut terkait kerja sama yang akan dilakukan dia meminta menanyakan kepada Duta Besar Abdulla Salem Obadid

"Dubes akan memberikan informasi," katanya.

Diketahui EDGE merupakan salah satu perusahaan di bidang pertahanan dan teknologi. Beberapa produk yang di hasilkan seperti sistem rudal, senjata pintar, kendaraan udara tak berawak (UAV), sistem radar, amunisi, senjata api, dan sistem peperangan elektronik, pertahanan siber, dan keamanan sistem komunikasi.

EDGE Group juga membuat kapal melalui Abu Dhabi Ship Building dan terlibat dalam pembuatan kapal melalui usaha patungan dengan perusahaan lain, yakni Fincantieri.