Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, kondisi laut RI tergolong kritis. Pasalnya, kapal penangkap ikan beroperasi tanpa henti selama 24 jam, sehingga aktivitas penangkapan ikan terlihat padat.

Bahkan, menurut Trenggono, terdapat aktivitas penangkapan ikan yang terjadi di kawasan konservasi yang semestinya dijaga ketat dan tidak dilintasi kapal apapun.

"Jadi bayangkan itu luasan laut kita, padahal di dalamnya itu ada ruang-ruang konservasi yang seharusnya dijaga dan tidak boleh dilintasi oleh kapal apapun. Ini baru yang terbaca adalah kapal penangkap ikan, 24 jam ini seperti ini, seperti kayak di flight radar, artinya kesehatan laut kita ini sebetulnya sudah dalam kondisi sangat kritis," ujar dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia melanjutkan, potensi sumber daya ikan di Tanah Air mencapai 12 juta ton. Jika dihitung setiap hari, kemungkinan ada sekitar 50.000 kapal penangkap ikan yang menggunakan sistem pemantauan atau Vessel Monitoring System (VMS). Namun, jumlah kapal yang beroperasi tanpa VMS diperkirakan lebih banyak lagi.

"Kalau ditambah lagi disitu ada kapal yang menggunakan AIS (Automatic Identification System), kapal AIS itu bisa lihat, bagaimana itu? Itu sudah tidak ada yang sehat sama sekali, itu situasi laut kita. Ini yang sebetulnya menurut pandangan kami, ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan yang sangat serius, karena kehidupan umat manusia itu tergantung dari kesehatan laut," ungkap dia.

Aktivitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut yang pada akhirnya akan berdampak juga kepada manusia jika tidak ditangani secara serius.

Maka dari itu, Trenggono selalu menyuarakan di forum seperti United Nations (UN) Ocean terkait pentingnya ruang konservasi bagi lingkungan laut serta penangkapan ikan yang lebih terkendali demi menciptakan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga ekologi laut sebagai fondasi kehidupan manusia. Menurut dia, kondisi laut Indonesia kini sudah sangat kritis sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

“Kalau kita bicara kelautan dan perikanan, itu lebih ke arah ekologi yang juga harus dijaga, karena kesehatan laut kita ini sebetulnya sudah dalam kondisi sangat kritis,” ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Trenggono menjelaskan di dalam wilayah laut Indonesia terdapat ruang-ruang konservasi yang harus dilindungi secara ketat. Kapal-kapal, baik niaga maupun perikanan, tidak seharusnya melintasi area konservasi karena dapat mengganggu proses pemijahan ikan.

“Luasan laut kita itu di dalamnya ada ruang-ruang konservasi yang seharusnya dijaga dan tidak boleh dilintasi oleh kapal apa pun,” ucap Trenggono.

Ia menegaskan laut yang sehat memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Jika laut rusak, kata Trenggono, maka sumber pangan dan keseimbangan ekosistem juga akan terganggu.

“Kehidupan umat manusia itu tergantung dari kesehatan laut, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan yang tumbuh serta bisa dipanen. Apabila lautnya rusak atau hancur, itu tidak akan bisa terjadi,” lanjut Trenggono.

Trenggono menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada isu pangan, energi, dan lingkungan. Dalam konteks pangan, ia menjelaskan perikanan menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia.

“Protein dari ikan itu tertinggi jika dibandingkan dengan daging sapi, ayam, atau telur, dan perikanan kita selalu dalam posisi surplus,” ujar Trenggono.

Ia pun memaparkan lima kebijakan utama yang kini menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan pertama adalah memperluas kawasan konservasi hingga mencapai 97,5 juta hektare pada 2045, dari capaian saat ini yang baru 29 juta hektare.

“Ruang konservasi ini kita daftarkan ke IMO sehingga seluruh kapal niaga atau kapal angkut, apalagi kapal perikanan, tidak boleh mendekat,” ucap Trenggono.

Kebijakan kedua, lanjut Trenggono, memastikan penangkapan ikan yang terukur dan berkelanjutan. Ketiga, pengembangan perikanan budidaya, baik di laut, pesisir, maupun darat secara berkelanjutan.

“Lucu juga kalau Thailand lebih kuat dari kita, padahal lautnya tidak sebesar kita,” tambahnya.

Keempat, pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir, terutama dari sektor properti maupun marine tourism. Kelima, membersihkan sampah plastik di laut. Trenggono menyebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa air hujan kini sudah mengandung mikroplastik.

“Artinya, plastik ini kalau larut dari darat ke laut, akan menjadi mikroplastik yang dimakan ikan, lalu berbahaya bagi manusia karena ikannya kita konsumsi. Itu yang menjadi perhatian kita,” kata Trenggono.