Kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan 'area-based management tools'

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memperkuat kolaborasi internasional melalui partisipasi aktif dalam peluncuran Living High Seas Partnership di New York, Amerika Serikat (AS), yang merupakan inisiatif global dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah laut lepas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Miftahul Huda menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam kemitraan ini merupakan bentuk penguatan kerja sama multilateral dalam menjaga kesehatan laut dunia.

“Kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan area-based management tools,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa.

Miftahul menyatakan Indonesia berkomitmen mengimplementasikan area-based management tools (ABMTs) dengan memanfaatkan pengalaman pengelolaan kawasan konservasi nasional.

Menurut dia, sebagai negara kepulauan terbesar yang berbatasan langsung dengan laut lepas di Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut global sekaligus memperkuat posisi diplomasi kelautan internasional.

Living High SeasPartnership merupakan inisiatif global yang mendukung implementasi kesepakatan global terkait keanekaragaman hayati di luar yuridiksi nasional, yakni Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) melalui penguatan kerja sama lintas negara, lembaga internasional dan komunitas ilmiah.

Fokusnya adalah penerapan ABMTs, termasuk kawasan konservasi laut (marine protected areas/MPAs), sebagai instrumen utama perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di laut lepas.

Inisiatif ini melibatkan sejumlah negara pelopor, termasuk Indonesia, dalam pengembangan kawasan pengelolaan berbasis area di Samudera Atlantik, Hindia dan Pasifik.

Kolaborasi ini diyakini dapat memperkuat kapasitas, tata kelola, serta pertukaran pengetahuan antarnegara guna memastikan pengelolaan laut lepas yang lebih efektif, inklusif dan berbasis sains.

Peluncuran Living High Seas Partnership berlangsung beriringan dengan Preparatory Commission III (PrepCom III) untuk Perjanjian BBNJ di Markas Besar PBB, New York, pada 22 Maret–2 April 2026.

Perjanjian BBNJ, yang diadopsi Juni 2023, merupakan instrumen hukum global pertama untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional.

Perjanjian ini mencakup hampir dua pertiga wilayah laut dunia, yang sebagian besar belum terlindungi. Inisiatif ini merupakan upaya dalam memenuhi target global seperti 30x30 (melindungi 30 persen laut pada 2030).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja solid sepanjang 2025 dalam memperkuat perlindungan laut sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda Ekonomi Biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengungkapkan hingga akhir 2025, luas kawasan konservasi laut nasional bertambah 1,09 juta hektare, melampaui target 700.000 hektare, sehingga totalnya mencapai 30,9 juta hektare.

Dari luasan tersebut, kawasan yang telah dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare, lebih tinggi dari target 18,5 juta hektare. Menurut Koswara, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga mitra konservasi nasional maupun internasional.

“Ke depan, akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi),” ujarnya dikutip Bisnis, Kamis (1/1/2026).

Dari sisi konservasi spesies, KKP mencatat pengelolaan pemanfaatan terhadap 420 spesies perikanan sepanjang 2025 telah terealisasi sepenuhnya. Perlindungan keanekaragaman hayati juga diperkuat dengan penetapan 48 jenis biota laut sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penguatan agenda Ekonomi Biru turut tercermin dari kemajuan pengelolaan karbon biru. Hingga 2025, KKP telah menyiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan lima di antaranya terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), mencakup kawasan konservasi maupun nonkonservasi.

Upaya ini katanya didukung oleh penerbitan sejumlah regulasi teknis, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Dirjen tentang pokja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional.

Pemutakhiran data nasional menunjukkan total habitat bentik laut dangkal mencapai 2,27 juta hektare, meliputi terumbu karang, padang lamun, makroalga, hingga substrat dasar yang berpotensi direhabilitasi. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim dan pengembangan pasar karbon biru nasional.

Dalam pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP juga melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah serta memulai pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan ini dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.

Upaya menjaga laut dari ancaman sampah diperkuat melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH). Program ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menekan aliran sampah dari darat ke laut.

Di sektor hulu, KKP telah mengakselerasi program swasembada garam. Pada 2025, pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produktivitas hingga 200 ton per hektare.

Pengembangan tahap lanjutan akan melibatkan partisipasi investor. Program intensifikasi melalui revitalisasi tambak dan bantuan sarana prasarana juga dilaksanakan di sejumlah sentra garam rakyat, seperti Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua, guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% serta mutu garam menjadi kelas K1.

Seluruh kegiatan tersebut menyerap sekitar 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi. Selain itu, penguatan jasa bahari menjadi salah satu capaian utama KKP pada 2025.

Implementasi program rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta perbaikan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun. Program tersebut juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 Kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.

Koswara menegaskan bahwa seluruh capaian ini mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.