Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia sedang membawa sebuah ambisi dan visi besar: pertumbuhan ekonomi 8%. Angka ini bukan sekadar target teknokratis, melainkan simbol keberanian untuk keluar dari pertumbuhan biasa menuju lompatan yang lebih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan optimisme bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 8%, dan ambisi seperti ini patut dihargai karena bangsa besar memang membutuhkan cita-cita besar. Namun, dalam strategic management, visi besar tidak cukup hanya dinyatakan. Ia harus diuji oleh kapabilitas. Target 8% perlu bertemu dengan produktivitas, investasi berkualitas, efisiensi logistik, kualitas sumber daya manusia (SDM), kepastian hukum, disiplin fiskal, dan birokrasi yang mampu mengeksekusi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% year-on-year (YoY) pada kuartal I/2026. Capaian ini positif, tetapi juga menunjukkan bahwa ada jarak besar antara realisasi pertumbuhan saat ini dan ambisi 8%.

Gary Hamel dan C.K. Prahalad dalam artikel klasik Strategic Intent menegaskan bahwa ambisi besar dapat menjadi energi transformasi bila memaksa organisasi membangun kapabilitas baru. Ambisi, dalam pengertian ini, bukan slogan; ia adalah tekanan strategis yang membuat organisasi belajar, memilih, beradaptasi, dan bertumbuh.

Bagi Indonesia, target 8% harus dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat kapabilitas bangsa, bukan sekadar angka yang diulang dalam pidato.

Hal Utama, Penting, dan Mendesak

Stephen R. Covey melalui First Things First memberi pesan yang sangat sederhana, tetapi tajam: efektivitas bukan soal melakukan lebih banyak hal, melainkan melakukan hal yang paling penting terlebih dahulu.

Covey membedakan antara hal yang urgent dan hal yang important. Yang urgent (mendesak) menuntut perhatian segera; yang important (penting) menentukan misi, nilai, dan masa depan.

Persoalan banyak negara adalah ketika agenda publik lebih sering digerakkan oleh urgensi politik daripada kepentingan strategis. Sesuatu disebut prioritas karena besar, cepat terlihat, populer, atau kuat secara simbolik. Padahal, hal paling menentukan bagi masa depan sering kali tidak selalu paling gaduh: pendidikan dasar, kesehatan primer, kualitas guru, riset, kepastian hukum, data terintegrasi, produktivitas industri, kapasitas daerah, dan birokrasi yang melayani.

Covey memakai metafora “batu besar”. Bila gelas diisi pasir lebih dulu, batu besar tidak akan masuk. Tetapi bila batu besar dimasukkan lebih dahulu, kerikil dan pasir masih menemukan ruang.

Dalam pembangunan Indonesia, “batu besar” itu adalah manusia, institusi, produktivitas, hukum, fiskal yang sehat, dan pelayanan publik. Inilah yang harus ditempatkan pertama.

Ketika dana besar dialokasikan pada satu proyek raksasa, selalu ada opportunity cost. Ada sekolah yang mungkin tertunda diperbaiki, layanan kesehatan yang tidak cukup diperkuat, riset yang tidak terdanai, infrastruktur dasar yang terabaikan, atau ruang fiskal yang semakin sempit.

Karena itu, setiap proyek besar perlu diuji dengan pertanyaan moral dan strategis: apakah ini benar-benar hal utama? Apakah ia menyelesaikan bottleneck terbesar bangsa? Apakah ia memperkuat produktivitas? Apakah manfaatnya lebih besar daripada biaya peluangnya?

Michael Porter dalam What Is Strategy? menegaskan bahwa strategi selalu mengandung trade-offs. Memilih satu hal berarti tidak memilih hal lain. Strategi bukan daftar semua keinginan, melainkan keberanian untuk memilih dan keberanian untuk tidak memilih. Maka, negara yang strategis bukan negara yang melakukan semua agenda sekaligus, tetapi negara yang tahu mana hal paling menentukan untuk didahulukan.

Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal juga bukan isu kecil. Reuters melaporkan bahwa rencana belanja besar dan pembahasan revisi aturan keuangan negara menarik perhatian investor, terutama terkait batas defisit 3% PDB dan utang 60% PDB. Reuters juga mencatat bahwa Fitch menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan dan tekanan fiskal.
Membangun Daya Bangsa

Target 8% hanya akan kredibel bila Indonesia membangun daya bangsa: prioritas yang tajam, proses yang terukur, dan keselarasan eksekusi. Pertama, daya prioritas. Negara perlu membedakan mana quick wins, mana agenda struktural, dan mana transformasi jangka panjang. Stabilitas mata uang, Perizinan cepat, biaya logistik rendah, layanan publik mudah, dan kepastian regulasi dapat menjadi bukti awal bahwa negara bekerja. Tetapi pendidikan, kesehatan, reformasi hukum, riset, dan kualitas birokrasi adalah fondasi yang tidak boleh dikorbankan.

Kedua, daya proses. George Stalk, Philip Evans, dan Lawrence Shulman dalam Competing on Capabilities menegaskan bahwa keunggulan tidak hanya lahir dari posisi, tetapi dari kapabilitas proses. Pada level negara, proses berarti transparansi keuangan, waktu perizinan, biaya logistik, efektivitas belanja, produktivitas industri, kualitas pendidikan, dan layanan publik yang dapat diukur. Tanpa proses yang kuat, target 8% akan terasa seperti angka yang melayang terlalu jauh dari tanah.

Ketiga, daya keselarasan. Banyak strategi gagal bukan karena idenya salah, tetapi karena organisasi tidak selaras. Kementerian berjalan sendiri, daerah tidak sinkron, data tidak menyatu, dan anggaran tidak selalu menghasilkan outcome. Kaplan dan Norton melalui Balanced Scorecard menegaskan bahwa strategi harus diterjemahkan ke dalam ukuran kinerja yang jelas: bukan hanya output, tetapi juga proses internal, pembelajaran, pertumbuhan, dan hasil.

James G. March melalui konsep exploration dan exploitation memberi pelajaran penting. Negara boleh mengeksplorasi proyek masa depan, tetapi tidak boleh mengabaikan fondasi yang sudah jelas menentukan daya saing. Bila eksplorasi masa depan menyerap terlalu banyak sumber daya dari pendidikan, kesehatan, daya beli, produktivitas industri, dan kapasitas daerah, maka strategi menjadi timpang.

Karena itu, kita sebagai pemimpin bangsa perlu mengubah cara bertanya. Bukan hanya, “Apa proyek besar yang harus dijalankan?” melainkan, “Apa hambatan terbesar yang harus diselesaikan terlebih dahulu?” Bukan hanya, “Berapa besar anggaran dialokasikan?” melainkan, “Apa dampak strategis dari alokasi itu?” Bukan hanya, “Apakah proyek ini mendesak?” melainkan, “Apakah proyek ini sungguh penting bagi masa depan bangsa?”

Indonesia tidak kekurangan visi. Yang perlu diperkuat adalah kemampuan untuk mewujudkannya. Ambisi 8% memberi energi, tetapi kapabilitas memberi kepercayaan. Visi memberi arah, tetapi proses memberi jalan. Prioritas membuat bangsa fokus. Keselarasan membuat seluruh kekuatan bergerak dalam irama yang sama.

Biarlah kita diingatkan untuk menempatkan hal utama sebagai hal utama. Mari membangun manusia berkarakter dengan spiritual yang kuat sebelum simbol. Menguatkan kapabilitas institusi bukan kemampuan seremoni. Memperbaiki proses sebelum memperbesar janji.

Menjaga fundamental keuangan dan fiskal sebelum memperluas ambisi. Sebab masa depan tidak dimenangkan oleh bangsa yang punya visi ataupun paling sibuk, tetapi oleh bangsa yang paling mampu memilih prioritas, mengeksekusi dengan kapabilitas yang baik, dan menjaga arah dengan visi yang jelas.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropi sekaligus pemilik media Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan pada Selasa, (18/11/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York disela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu silam.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pertemuan Prabowo dan Michael Bloomberg berlangsung selama tiga jam yang diisi dengan makan siang. Keduanya, kata Rosan, membahas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

“Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut.

“Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

Selain isu ekonomi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi.

Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik.

Menurut Teddy, Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York.

Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” kata Bahlil kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai durasi pertemuan yang mencapai sekitar tiga jam, Bahlil menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih bersifat pengantar dan belum sampai pada tahap kesepakatan konkret.

“Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pertemuan awal memang tidak langsung menghasilkan proyek. Bahlil juga mengungkapkan bahwa topik seputar hilirisasi dan energi baru terbarukan turut masuk dalam agenda pembicaraan, tetapi detailnya masih dibahas oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

“Ya, konkretnya itu kan baru pertemuan awal, mana ada pertemuan awal langsung konkret? Tetapi arahnya untuk kebaikan, ya,” ucapnya.

Janji Michael Bloomberg ke Jokowi

Berbeda dengan era Prabowo, Michael Bloomberg ternyata belum pernah menginjakkan kaki di Istana Negara saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Namun setelah lengser dari kursi RI 1, Jokowi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

Jokowi pun buka suara terkait penunjukan dirinya sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy, baru-baru ini.

"Pada awal Januari 2025 saya mendapatkan tawaran itu, kemudian akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg diberikan ucapan ya selamat begitu, sudah masuk ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy," ujar dia, Jumat (26/9/2025) dilansir dari Solopos.

Jokowi mengatakan Dewan tersebut akan membahas mengenai sejumlah tantangan ekonomi ke depan.

"Di sini nanti akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ya mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa," urai dia.

Salah satunya soal intelligence economy yang dinilai Jokowi sangat penting lantaran menjadi sebuah proses untuk mengumpulkan sekaligus menilai.

"Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, 5G, IOT, itu sangat penting," kata dia.