KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama di bidang konservasi alam dengan fokus pada pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan lindung.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Perwakilan Khusus Inggris Bidang Alam Ruth Davis di sela rangkaian London Climate Action Week di London, Inggris.

Dalam pertemuan itu, kedua negara menindaklanjuti implementasi Satuan Tugas Konservasi Bentang Alam dan Spesies Ikonik yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut bertugas memperkuat upaya konservasi, memobilisasi pembiayaan inovatif, mendukung pencapaian target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, serta mengembangkan model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Raja Juli Antoni mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris terhadap agenda konservasi Indonesia, termasuk komitmen pendanaan awal sebesar 2 juta poundsterling yang diumumkan pada April 2026.

"Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat serta dukungan politik pada tingkat tertinggi untuk memperkuat konservasi alam. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi reformasi kebijakan, proyek percontohan yang dapat direplikasi, dan hasil konservasi yang terukur bagi masyarakat maupun lingkungan," ujar Raja dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Ia menegaskan, pengembangan pembiayaan inovatif untuk konservasi bukan dimaksudkan untuk memprivatisasi taman nasional, melainkan sebagai pelengkap pembiayaan pemerintah.

Menurut Raja, seluruh skema pembiayaan yang dikembangkan akan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas ekologis, serta manfaat yang adil dan inklusif bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas pengembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) sebagai model konservasi bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan spesies kunci, penguatan ekonomi masyarakat, serta mobilisasi investasi jangka panjang untuk konservasi.

Saat ini, Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas hampir 18 juta hektare yang menjadi habitat berbagai spesies ikonik dunia sekaligus ekosistem penting.

Untuk menutup kesenjangan pendanaan konservasi, pemerintah tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan.

"Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan pendekatan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan, termasuk melalui skema blended finance, filantropi, dan pembiayaan publik, guna menutup kesenjangan pendanaan konservasi yang masih cukup besar," kata Raja.

Selain memperkuat pembiayaan, Indonesia dan Inggris juga menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan hilangnya keanekaragaman hayati serta perubahan iklim.

Kedua negara sepakat melanjutkan dialog dan menjajaki berbagai peluang kerja sama konkret untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat menghentikan penerbitan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko longsor, banjir, dan bencana alam lainnya akibat alih fungsi lahan.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam surat edaran yang diterima pada Minggu (10/5/2026), Gubernur Dedi meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi alih fungsi lahan serta mengembalikan fungsi kawasan konservasi, khususnya hutan dan perkebunan.

“Memperhatikan perkembangan terakhir kejadian bencana longsor, banjir dan bencana lainnya di Jawa Barat, agar Saudara proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan,” tulis surat edaran tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam surat edaran itu, terdapat tiga poin utama yang diminta segera dilaksanakan pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan kawasan hutan dan perkebunan bersama berbagai pihak guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Kedua, pemerintah daerah diminta menghentikan penerbitan izin pembangunan sektor pariwisata, seperti kafe, rumah makan, hotel, dan perumahan di kawasan hutan maupun perkebunan yang berpotensi mengurangi tutupan lahan konservasi serta meningkatkan risiko bencana.

“Menghentikan penerbitan izin pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang berdampak pada pengurangan tutupan lahan konservasi, serta risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” demikian isi surat edaran tersebut.

Ketiga, pemerintah daerah diminta mengevaluasi seluruh izin pembangunan yang telah diterbitkan di kawasan hutan dan perkebunan.

Evaluasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan konservasi sekaligus meminimalkan risiko longsor, banjir, dan bencana lainnya.

“Melaksanakan evaluasi atas perizinan pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang sudah diterbitkan, untuk kemudian dilakukan pengembalian tutupan lahan konservasi, serta melakukan mitigasi risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” tulis surat tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Agar Saudara melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengunci arah pembangunan pariwisata agar bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan penetapan tersebut menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan konservasi ditempatkan sebagai fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata akan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh daya dukung lingkungan.

Menurutnya langkah ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya.

Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman, yang melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area makan, pembesaran, serta jalur pergerakan alaminya sepanjang tahun.

Ahsanul menjelaskan kebijakan Gubernur ini menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan. “Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” jelasnya.

Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Pemprov NTB menilai, langkah ini akan memberikan kepastian arah bagi investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang, pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggeber finalisasi instrumen Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2.0 (Evika 2.0) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini menandai babak baru penguatan tata kelola kawasan konservasi laut yang selama ini kerap berjalan di tempat, sekaligus menjadi jawaban atas kritik bahwa pengelolaan kawasan konservasi selama ini lebih banyak berhenti di meja birokrasi ketimbang memberikan dampak nyata di lapangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim M. Ali Aripe menyatakan instrumen Evika 2.0 dirancang untuk mengeliminasi praktik penilaian yang sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

"Instrumen ini memastikan penilaian tidak sekadar formalitas, tetapi mencerminkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi secara riil," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Penguatan dilakukan melalui uji petik komprehensif yang membedah tiga aspek krusial, yaitu input, proses, dan output pengelolaan.

Pada lini input, pemerintah daerah tengah berpacu melengkapi dokumen rencana pengelolaan sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya pendukung.

DKP Kaltim mempercepat pendaftaran peta laut dan pemasangan titik batas wilayah sebagai upaya yang selama ini menjadi titik lemah dalam memberikan kepastian hukum kawasan konservasi.

Kendati demikian, tantangan sesungguhnya justru terletak pada aspek proses. Pengawasan lapangan diintensifkan untuk membendung praktik illegal fishing yang masih menjadi momok utama.

"Pengawasan rutin menjadi garda depan dalam menjaga kawasan tetap aman dari aktivitas merusak," tegas Aripe.

Hasil uji petik terbaru menempatkan pengelolaan kawasan konservasi Kaltim pada kategori optimum dengan nilai berkisar 60–90.

Mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kaltim menargetkan kawasan konservasi laut mencapai 17 persen dari total luas 2,89 juta hektare.

Kenyataannya, baru sekitar 293.000 hektare yang telah ditetapkan secara resmi yang tersebar di Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dia menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat melalui pemanfaatan platform digital merupakan bagian dari implementasi strategi ekonomi biru.

"Ini bukan hanya soal konservasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut sebagai penopang kehidupan masyarakat pesisir," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG— Kegiatan kunjungan wisata di seluruh kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditutup sementara sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah keagamaan Nyepi serta upayamenjaga kelestarian ekosistem kawasan konservasi.

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan penutupan total kegiatan wisata akan dilaksanakan pada 19 Maret 2026 hingga 20 Maret2026.

“Langkah ini dilakukan untuk menghormati Hari Raya Nyepi, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan khidmat tanpa adanya aktivitas wisata di dalam kawasan taman nasional,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, kunjungan wisata akan dibuka kembali mulai 21 Maret 2026 pukul 12.00 WIB.

Selama masa penutupan, kata dia, seluruh aktivitas kunjungan wisata dan kegiatan non-esensial dihentikan sementara. Pengecualian hanya diberikan untuk kegiatan strategis atau penanganan keadaan darurat dengan izin Kepala Balai Besar TNBTS.

“Informasi ini disampaikan agar pelaku jasa wisata dan calon pengunjung dapat menyesuaikan rencana perjalanan mereka sesuai jadwal penutupan Kawasan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku telah menyiapkan sejumlah bahan terkait sektor kehutanan menjelang pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Tiba dengan mengenakan peci hitam dan batik coklat tua, Raja Juli mengatakan dirinya dijadwalkan menghadap Presiden pada pukul 13.30 WIB. Namun, dia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Saya diminta menghadap Pak Presiden pukul 13.30. Agendanya apa, saya juga belum tahu,” ujar Raja Juli kepada wartawan sebelum memasuki kompleks Istana Kepresidenan.

Kendati demikian, dia mengaku telah menyiapkan sejumlah bahan yang kemungkinan akan dilaporkan kepada Presiden, terutama terkait pengelolaan kehutanan dan pengembangan kawasan konservasi di Indonesia.

“Ya saya menyiapkan beberapa bahan saja, tentang kehutanan, tentang taman nasional, juga rencana kita membuat satgas pendanaan taman nasional. Macam-macam lah,” kata dia.

Menurut Raja Juli, salah satu gagasan yang tengah disiapkan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) yang secara khusus menangani pendanaan untuk taman nasional di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 57 taman nasional yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia selama ini masih terbatas.

“Kita punya 57 taman nasional di Indonesia. Selama ini anggarannya ala kadarnya,” ujarnya.

Rencana pembentukan satgas tersebut diharapkan dapat membuka peluang sumber pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi di Tanah Air.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari skema pendanaan tambahan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar sejumlah taman nasional di Indonesia dapat berkembang menjadi kawasan konservasi berkelas dunia.

“Kita berharap ada taman nasional kita yang berkelas dunia, jadi perlu pendanaan selain APBN,” tandas Raja Juli.

Bisnis.com, PEKANBARU — Penanganan kasus kematian seekor anak gajah Sumatra di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau terus berkembang.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kini menetapkan satu orang tersangka yang diduga terkait aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan konservasi tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro menjelaskan peristiwa ini bermula dari laporan masyarakat mengenai penemuan bangkai anak gajah di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada Kamis, (26/2/2026) lalu.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditreskrimsus bersama Satreskrim Polres Pelalawan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara (TKP)," ungkapnya Senin (2/3/2026).

Dari hasil pemeriksaan di lokasi yang berada di dalam kawasan TNTN, penyidik menemukan dugaan kuat bahwa anak gajah tersebut mengalami infeksi serius pada kaki depan sebelah kiri akibat jeratan tali.

Jerat yang diduga dipasang secara ilegal itu menyebabkan luka parah hingga akhirnya mengakibatkan kematian satwa dilindungi tersebut.

Dalam proses olah TKP, penyidik juga menemukan adanya tanaman kelapa sawit serta patok kepemilikan lahan di sekitar lokasi penemuan bangkai gajah.

Temuan tersebut kemudian dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya aktivitas perkebunan di kawasan konservasi.

Berdasarkan pengecekan koordinat bersama ahli pemetaan dan ahli zonasi, lokasi kejadian dipastikan berada di dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo sebagaimana ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 255 Tahun 2004 dan SK Nomor 6588 Tahun 2014.

Setelah memeriksa sejumlah saksi, pengelola lahan, serta menghadirkan keterangan ahli, penyidik menetapkan seorang pria berinisial JM (44), warga Desa Lubuk Kembang Bunga, sebagai tersangka. Dia diduga berperan sebagai pemilik lahan yang berada di dalam kawasan taman nasional tersebut.

Tersangka dijerat dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d dan e serta Pasal 40A ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Ancaman hukuman dalam pasal tersebut berupa pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar," ujarnya.

Polda Riau menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk terkait praktik pemasangan jerat di kawasan konservasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi resmi menetapkan pria berinisial R (29) sebagai tersangka kasus pencurian kayu (illegal logging) di kawasan konservasi Cagar Alam (CA) Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penetapan ini merupakan hasil operasi senyap tim gabungan yang digelar sejak 18 Februari 2026.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang berhasil menghentikan aktivitas perusakan di jantung kawasan konservasi tersebut. Ia menegaskan bahwa proses hukum akan dikawal secara maksimal hingga ke meja hijau.

“Kami menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam pengungkapan kasus ini. Terima kasih kepada BKSDA Sultra, Korwas PPNS Polda Sultra, Polsek Tampo, Koramil Tampo, dan masyarakat yang telah bersinergi. Kami akan segera menyelesaikan pemberkasan agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Ali Bahri dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Kasus ini terbongkar berkat laporan masyarakat yang curiga dengan suara mesin pemotong kayu (chainsaw) dari dalam kawasan Cagar Alam. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan menemukan aktivitas pengolahan satu pohon jati berukuran raksasa.

Di lokasi kejadian, petugas menemukan batang jati yang telah dipotong menjadi tiga bagian, di mana bagian tengahnya memiliki dimensi panjang 475 cm dengan diameter mencapai 80 cm. Tim juga berhasil menggagalkan upaya pengangkutan kayu tersebut menggunakan satu unit mobil dump truck berwarna kuning tanpa nomor polisi.

Tersangka R sempat berupaya melarikan diri saat penyergapan, tetapi berhasil diringkus petugas. Dalam pemeriksaan awal, R mengakui keterlibatannya dalam proses pemuatan kayu hasil olahan ilegal tersebut. Saat ini, barang bukti berupa mobil dan batang log jati besar tersebut telah diamankan dan dititipkan di Polsek Tampo.

Atas perbuatannya, penyidik menahan R di Rutan Polda Sultra. Tersangka dijerat dengan Pasal 40 ayat (1) huruf “e” Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf “e” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 20 KUHP.

Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, tersangka R terancam hukuman berat berupa pidana penjara paling lama 11 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba merusak kawasan cagar alam demi keuntungan pribadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wilmar International melalui PT Mentaya Sawit Mas dan PT Karunia Kencana Permai mengoperasikan dua kawasan High Conservation Value (HCV) seluas 5.211 hektare (ha) sebagai sekolah alam.

Inisiatif ini ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian pelajar terhadap hutan dan kelestarian lingkungan melalui pembelajaran langsung di kawasan konservasi.

Manager HCV Wilmar Central Kalimantan Project Moch Dasrial mengatakan, program ini dirancang agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung di alam terbuka.

KOMPAS.COM/SRI ANINDIATI NURSASTRI Taman Nasional Sebangau merupakan ekosistem rawa gambut yang menjadi habitat beragam fauna antara lain orangutan, bekantan, owa-owa, beruang madu, burung rangkong, monyet ekor panjang, juga 182 jenis burung dan 54 spesies ular.

“Inisiatif ini bertujuan agar siswa mendapatkan pengalaman dan belajar langsung tentang alam,” ujar Dasrial melalui keterangan pers, Selasa (10/2/2026).

Edukasi konservasi di kawasan eco trail HCV

Kegiatan sekolah alam dilaksanakan di kawasan Eco Trail HCV yang dikelola perusahaan.

Dalam program tersebut, Wilmar menyediakan berbagai fasilitas dan aktivitas edukatif, mulai dari pengenalan tumbuhan dan satwa liar dilindungi, edukasi nilai-nilai konservasi, hingga kegiatan survival ringan seperti berjalan di sepanjang jalur hutan (jungle track).

Para siswa juga diajak mengimplementasikan pelajaran sekolah secara langsung di alam terbuka.

Pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktik melalui pengamatan langsung terhadap flora dan fauna yang berada di kawasan konservasi.

Program edukasi ini mulai dijalankan sejak 2021. Sepanjang periode 2023 hingga 2025, kegiatan tersebut telah diikuti oleh 1.380 siswa.

Sejak 2024, perusahaan menggandeng Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah untuk memperkaya materi dan aktivitas pembelajaran. Pendampingan dilakukan langsung oleh penyuluh BKSDA.

Dok. ANTARA/Ahmad Rifandi Hutan di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur.

Melalui kolaborasi ini, para siswa diperkenalkan lebih mendalam pada fungsi kawasan konservasi, jenis-jenis flora dan fauna dilindungi, serta berbagai ancaman terhadap ekosistem hutan.

Pengenalan satwa dilindungi dan ancaman ekosistem

Dasrial menjelaskan, sejumlah satwa yang diperkenalkan kepada siswa antara lain orangutan, buaya muara, rangkong, rusa sambar, serta berbagai satwa liar lainnya yang hidup di kawasan HCV.

Selain mengenali jenis satwa, siswa juga diajak memahami ancaman terhadap habitat, termasuk perburuan dan pembukaan lahan.

“Sesi ini menjadi pembuka wawasan, khususnya bagi siswa SD yang baru pertama kali mengunjungi kawasan konservasi,” kata Dasrial.

Setelah sesi pemaparan materi, peserta diajak menjelajahi jalur konservasi sepanjang kurang lebih satu kilometer.

Di sepanjang rute tersebut, petugas memberikan penjelasan mengenai peran penting pohon-pohon lokal, jenis burung endemik, serta jejak satwa liar yang ditemukan di area tersebut.

Penanaman pohon dan spesies terancam punah

Puncak kegiatan sekolah alam adalah penanaman pohon sebagai simbol pembelajaran konservasi. Setiap kegiatan melibatkan sekitar 100 bibit pohon.

Jenis yang ditanam antara lain Balau merah (Shorea balangeran), durian (Durio zibethinus), gaharu tanduk (Aquilaria beccariana), nangka monyet (Artocarpus rigidus), serta jambu-jambuan (Syzygium pendens).

Sejak program ini dimulai pada 2021, total 2.480 pohon telah ditanam bersama para siswa.

PEXELS/AKIL MAZUMDER Ilustrasi menanam pohon.

“Jenis Shorea balangeran termasuk kategori Critically Endangered (CR) menurut IUCN. Sementara jenis lain berfungsi sebagai pakan satwa liar di area HCV,” ujar Dasrial.

Menurut dia, pemilihan jenis tanaman tidak hanya mempertimbangkan aspek konservasi, tetapi juga fungsi ekologisnya bagi satwa liar yang hidup di kawasan tersebut.

Edukasi EHS dan pembentukan karakter

Dasrial menambahkan, kegiatan sekolah alam tidak hanya menanamkan kecintaan terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi Environment, Health, and Safety (EHS) bagi siswa.

Materi tersebut mencakup pemahaman pentingnya keselamatan kerja dasar dan perilaku hidup sehat.

Selain itu, kegiatan di lapangan turut melatih karakter kepemimpinan, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Proses penanaman pohon dilakukan secara gotong royong dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kerja sama.

Suasana kegiatan, menurut perusahaan, berlangsung penuh semangat ketika para siswa bekerja bersama dalam menanam bibit pohon di kawasan konservasi.

Program sekolah alam ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memanfaatkan kawasan HCV tidak hanya sebagai area konservasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda.

“Setiap bibit yang mereka tanam menjadi simbol harapan bagi masa depan tentang kesabaran, tanggung jawab, dan cinta terhadap bumi,” kata Dasrial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah jumlah polisi kehutanan dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000. Kebijakan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hashim menerangkan, penambahan personel dilakukan untuk memperkuat penjagaan kawasan konservasi dan taman nasional di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pengamanan sekitar 57 taman nasional yang selama ini dinilai masih dijaga secara terbatas.

“Forest rangers ini nanti akan ditambah dari 5.000 menjadi 70.000. Itu langsung keputusan Presiden,” ujar Hashim di Jakarta, dikutip pada Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, penguatan aparat kehutanan menjadi kunci perlindungan hutan, satwa liar, serta ekosistem strategis nasional yang terus menghadapi tekanan aktivitas ilegal. Penambahan personel juga akan dibarengi dukungan anggaran dari APBN dengan pelaksanaan teknis berada di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan.

Presiden, kata Hashim, menempatkan kebijakan tersebut sebagai langkah tegas negara dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan dan memastikan kehadiran negara di kawasan konservasi. Langkah penguatan polisi kehutanan juga terkait agenda konservasi prioritas pemerintah. Hashim menyinggung alokasi anggaran khusus untuk pemulihan kawasan strategis, termasuk Taman Nasional Way Kambas, serta perlindungan habitat satwa kunci seperti gajah Sumatra.

“Berarti kehendak dan niat dari pemerintah untuk betul-betul menjaga lingkungan hidup kita dan melestarikan satwa liar akan terwujud dan ditegakkan,” ujarnya.

Selain pengamanan kawasan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten. Presiden memberikan arahan agar undang-undang lingkungan hidup diterapkan secara tegas, termasuk dalam pengelolaan sampah dan pencegahan kerusakan hutan, dengan konsekuensi hukum bagi para pelanggar.

Penguatan aparat kehutanan tersebut ditopang kebijakan iklim lainnya, termasuk pengembangan pasar karbon berbasis solusi alam. Pemerintah menilai perlindungan hutan dan ekosistem menjadi fondasi pembiayaan berkelanjutan sekaligus bagian dari komitmen Indonesia dalam agenda iklim global.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan (Sulsel), menetapkan area mangrove di Kelurahan Tekolabbua menjadi kawasan konservasi pesisir.

Kawasan konservasi pesisir dibagi meliputi lokasi penanaman mangrove seluas 24 hektare dan lokasi pencadangan mangrove seluas 83 hektare.

Kepala Bidang Sumber Daya Laut dan Perikanan Dinas Perikanan Pangkep Mursalim mengatakan penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Pangkep No. 1059/2025 tentang penetapan kawasan konservasi hutan mangrove pesisir yang telah diteken per 17 November 2025.

Pengelola kawasan konservasi yang ditetapkan adalah Kelompok Tani Nelayan Sejahtera melalui pendampingan dan dukungan dari perusahaan swasta Kalla Group. Pasalnya, kawasan mangrove ini sebelumnya dikembangkan oleh Kalla melalui program Aksi Mangrove Lestari.

"Kawasan konservasi ini nantinya akan digunakan sebagai tempat penelitian, dikembangkan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, hingga pemanfaatan dari sisi pendidikan," kata Mursalim di Makassar, Selasa (3/2/2026).

Corporate Communication & Sustainability Department Head Kalla Group Nadya Tyagita mengatakan bahwa program Aksi Mangrove Lestari yang dijalankan pihaknya telah berlangsung sejak 2022.

Program ini telah membangun pusat edukasi dan pembibitan mangrove untuk kelompok nelayan yang dapat menghasilkan 100.000 bibit mangrove setiap tahunnya.

Kalla mengeklaim, program tersebut juga telah banyak membantu masyarakat di Kelurahan Tekolabbua dan sekitarnya yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan karena tak perlu lagi repot mencari ikan sampai ke tengah laut.

"Selain bermanfaat untuk nelayan dan lingkungan, kawasan mangrove ini diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi, ruang belajar, hingga wilayah konservasi," ucap Nadya.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memperketat pengawasan terhadap 97 mata air yang berada di kawasan konservasi tersebut menyusul terungkapnya praktik pemanfaatan air tanpa izin. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan ekologis sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat di wilayah hilir.

Balai TNGC menyatakan, pengawasan difokuskan pada titik-titik mata air yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan non-komersial maupun yang diduga dialirkan secara ilegal.

Petugas lapangan kini melakukan patroli rutin, pendataan ulang, serta penertiban instalasi pipa yang tidak memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan kawasan konservasi.

Gunung Ciremai merupakan daerah tangkapan air utama bagi wilayah Ciayumajakuning. meliputi Kabupaten Kuningan, Majalengka, Cirebon, dan sebagian Indramayu.

Keberadaan mata air di kawasan ini berperan vital bagi suplai air bersih, pertanian, serta keseimbangan ekosistem. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan diwajibkan mengikuti prinsip konservasi dan regulasi yang berlaku.

Kepala Balai TNGC Toni Anwar mengatakan, sebagian mata air selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kebutuhan dasar seperti konsumsi rumah tangga dan irigasi skala kecil.

Namun dalam beberapa waktu terakhir ditemukan indikasi pengambilan air yang melampaui kebutuhan tersebut, termasuk pemasangan jaringan pipa tanpa izin dan pemanfaatan yang berpotensi bersifat komersial.

“Setiap mata air di kawasan taman nasional memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa dipisahkan. Jika pemanfaatannya tidak terkendali, dampaknya bukan hanya pada kawasan hutan, tetapi juga pada masyarakat di bawahnya,” ujar Toni, Selasa (27/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Balai TNGC melakukan verifikasi status pemanfaatan air pada seluruh 97 titik mata air. Mata air yang terbukti dimanfaatkan tanpa izin akan dikenai penertiban, sementara pemanfaatan untuk kepentingan dasar masyarakat diarahkan agar sesuai dengan mekanisme kerja sama dan perizinan yang diatur pemerintah.

Selain langkah administratif, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tujuannya untuk memastikan penanganan kasus pemanfaatan ilegal berjalan sesuai hukum serta memberikan efek jera.

Aparat kepolisian di wilayah Kuningan dilaporkan turut melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran di beberapa lokasi.

Isu pemanfaatan mata air Gunung Ciremai sebelumnya mencuat ke ruang publik setelah sejumlah warga di kaki gunung mengeluhkan berkurangnya debit air di musim kemarau. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan ketimpangan distribusi air serta ancaman jangka panjang terhadap ketahanan air regional.

Pengamat lingkungan menilai, penguatan pengawasan perlu diiringi dengan transparansi data dan pelibatan masyarakat. Menurut mereka, konflik sumber daya air kerap muncul akibat lemahnya pengaturan dan kurangnya ruang dialog antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan warga.

Toni mengatakan, Balai TNGC menegaskan komitmennya untuk menjaga Gunung Ciremai sebagai kawasan konservasi sekaligus sumber kehidupan. Ke depan, pengelola akan mendorong skema pemanfaatan air yang adil, legal, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis taman nasional.

"Dengan pengawasan yang diperketat, pemerintah berharap seluruh mata air di Gunung Ciremai dapat terlindungi dari eksploitasi berlebihan dan tetap menjadi penopang kehidupan bagi generasi mendatang," katanya.