Apa pun hasil negosiasi AS-Iran nantinya dapat menjadi katalis yang mendorong pergerakan signifikan di berbagai instrumen investasi global.

Jakarta (ANTARA) - Platform perdagangan aset keuangan digital, Bittime menilai hasil negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi salah satu faktor utama yang berpotensi mempengaruhi arah pasar global dalam waktu dekat.

Hasil negosiasi dapat menjadi katalis penting bagi pergerakan berbagai instrumen investasi di tengah ketidakpastian geopolitik dan sikap hati-hati Bank Sentral AS.

“Pasar saat ini berada dalam fase menunggu kepastian. Apa pun hasil negosiasi AS-Iran nantinya dapat menjadi katalis yang mendorong pergerakan signifikan di berbagai instrumen investasi global,” ujar Direktur Operasional Bittime Ryan Lymn dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Selain negosiasi AS-Iran, sentimen pasar juga dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah Israel melancarkan serangan ke Lebanon.

Di sisi lain, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) terbaru. Kondisi ini membuat pelaku pasar masih menunggu arah kebijakan moneter AS berikutnya.

Kombinasi berbagai sentimen tersebut turut mempengaruhi pergerakan aset berisiko, termasuk aset kripto dan indeks saham AS.

Berdasarkan data CoinMarketCap per 23 Juni 2026, harga Bitcoin berada di level 62.300 dolar AS, turun 3,94 persen dalam 24 jam terakhir dan melemah 6,58 persen dalam sepekan.

Koreksi tersebut mencerminkan meningkatnya sensitivitas pasar terhadap perkembangan geopolitik dan kebijakan moneter global.

Sementara di pasar saham AS, pergerakan indeks menunjukkan respons yang beragam. Nasdaq turun 1,32 persen, S&P 500 melemah 0,37 persen, dan Dow Jones Industrial Average terkoreksi 0,30 persen. Sementara itu, NYSE Composite menguat 0,41 persen.

Menurut Ryan, meningkatnya ketidakpastian pasar memang dapat memicu volatilitas, namun pada saat yang sama juga membuka peluang bagi investor yang mampu membaca momentum dengan tepat.

“Ketika ketidakpastian meningkat, volatilitas biasanya ikut naik. Namun kondisi seperti ini juga dapat menciptakan peluang bagi investor untuk mengidentifikasi titik masuk yang lebih menarik sesuai dengan strategi dan profil risikonya,” katanya pula.

Di tengah perkembangan pasar tersebut, Ryan menyoroti tokenized US stocks sebagai salah satu inovasi di sektor aset digital. Instrumen ini memungkinkan representasi saham-saham AS dalam bentuk token yang diperdagangkan melalui jaringan blockchain.

“Investor yang ingin mendapatkan eksposur ke saham Amerika Serikat tanpa harus memiliki aset secara langsung dapat mempertimbangkan tokenized US stocks, yang memungkinkan akses lebih fleksibel terhadap pergerakan saham global dalam satu ekosistem investasi,” ujarnya.

Ryan menambahkan, pasar saham AS masih menjadi salah satu instrumen yang banyak diperhatikan investor global, karena didukung kinerja perusahaan teknologi besar serta prospek ekonomi AS yang relatif stabil.

Sejalan dengan tren tokenisasi aset yang berkembang secara global, Bittime menghadirkan berbagai aset berbasis real-world assets (RWA) seperti Tether Gold (XAUT), Silver Token (SLVON), SP500 Tokenized ETF (SPYX), Nasdaq Tokenized ETF (QQQX), serta Tokenized US Stocks seperti Tesla (TSLAX), Alphabet (GOOGLX),Apple (AAPLX), dan Nvidia (NVDAX) yang memberikan akses lebih luas bagi investor

“Melalui beragam pilihan tokenized US stocks yang tersedia, investor Indonesia memiliki lebih banyak alternatif untuk memperoleh eksposur terhadap perusahaan-perusahaan global terkemuka,” kata Ryan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta, Kamis.

Perry menjelaskan, keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

“Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran,” jelasnya.

Kenaikan BI-Rate ini diharapkan dapat menarik masuknya modal asing ke pasar keuangan Indonesia, terutama ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).

Masuknya aliran modal asing akan menambah permintaan rupiah sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar Mata Uang Garuda tersebut.

Perry memaparkan, pada triwulan II 2026 hingga 15 Juni tercatat aliran masuk modal asing (capital inflow) secara neto sebesar 3,9 miliar dolar AS. Angka tersebut berbalik arah dibandingkan triwulan I 2026 yang masih mengalami aliran keluar modal asing (capital outflow) sebesar 0,8 miliar dolar AS.

Selain itu, ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik di Timur Tengah tetap menjadi alasan pengetatan moneter BI. Meski konflik sedikit mereda setelah tercapainya kesepakatan sementara antara AS dan Iran pada 14 Juni 2026, ketidakpastian moneter global masih tetap berlanjut.

Konflik yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 itu telah mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan global sehingga menekan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Bahkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diprediksi tetap rendah sebesar 3,0 persen dan diikuti naiknya tekanan inflasi menjadi sekitar 4,4 persen.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi. BI juga mencermati kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate ke depan seiring prospek inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi.

Selain itu, imbal hasil US Treasury masih berada pada level tinggi, masing-masing 4,49 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor dua tahun per 17 Juni 2026.

Dengan kondisi tersebut, ditambah menguatnya indeks dolar AS, membuat aliran modal global ke negara berkembang belum kembali kuat dan cenderung mengarah ke aset-aset safe haven di negara maju.

“Ke depan, perkembangan negosiasi antara AS dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih dinamis sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” tutur Perry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat perlambatan transaksi kripto pada Maret 2026 lebih dipengaruhi oleh meningkatnya sentimen risk-off global

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Tokocrypto Calvin Kizana menilai penurunan aktivitas transaksi kripto di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tekanan global yang masih membayangi pasar aset berisiko.

“Kami melihat perlambatan transaksi kripto pada Maret 2026 lebih dipengaruhi oleh meningkatnya sentimen risk-off global. Investor saat ini cenderung lebih berhati-hati karena volatilitas masih tinggi, ketidakpastian geopolitik meningkat, dan arah kebijakan suku bunga The Fed masih menjadi perhatian utama pasar,” ujar Calvin dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurut Calvin, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan hilangnya minat investor terhadap aset kripto. Sebaliknya, banyak pelaku pasar yang masih berada di ekosistem kripto, namun memilih strategi yang lebih defensif.

“Investor tidak sepenuhnya keluar dari pasar kripto. Yang terjadi adalah pergeseran strategi. Sebagian investor mulai mengurangi eksposur pada aset yang lebih spekulatif dan memilih aset yang lebih likuid atau stabil, seperti Bitcoin, Ethereum, stablecoin, hingga aset berbasis emas. Ini lebih tepat dibaca sebagai fase wait and see,” tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi pandangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai pasar aset kripto Indonesia tengah menghadapi tekanan.

Dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2026 yang digelar pada Selasa (5/5), Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menyampaikan bahwa penurunan transaksi lebih disebabkan oleh proses normalisasi pasar setelah lonjakan harga pasca-halving Bitcoin pada 2024.

"Ini tentunya menjadi high base effect, bukan pelemahan fundamental, tapi ini sejalan dengan kondisi global, market cap kripto turun sekitar 45 persen dari all time high dari 4,2 triliun dolar AS pada Oktober 2025 menjadi sekitar 2,3 triliun dolar AS pada Maret 2026," kata Adi.

Data OJK menunjukkan transaksi kripto Indonesia pada Maret 2026 mencapai Rp28,04 triliun, terdiri atas Rp22,24 triliun di pasar spot dan Rp5,8 triliun di derivatif.

Nilai perdagangan aset kripto domestik pada Maret 2026 juga tercatat turun 4,7 persen secara bulanan dari Rp24,33 triliun pada Februari 2026 menjadi Rp22,24 triliun.

Sementara itu, total nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp75,83 triliun.

OJK juga mencatat jumlah konsumen kripto Indonesia per Maret 2026 telah mencapai 21,37 juta akun, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal itu menunjukkan kepercayaan terhadap industri aset digital masih terjaga meski pasar berada dalam fase konsolidasi.

“Masih ada kepercayaan dari masyarakat bahwa pasar kripto bisa memberikan dampak positif bagi portofolio investasi mereka. Kenaikan jumlah investor di tengah fase konsolidasi menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih melihat kripto sebagai peluang untuk mendapatkan hasil positif dari aktivitas trading, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi dan kualitas hidup mereka,” ujar Calvin.

Ia menilai prospek perdagangan aset kripto pada kuartal II 2026 berpotensi membaik secara bertahap, terutama setelah Bitcoin kembali menembus level psikologis 80.000 dolar AS pada awal Mei 2026.

“Bitcoin masih menjadi barometer utama sentimen pasar kripto. Ketika BTC mampu bertahan di atas level penting seperti kisaran 78.000-80.000 dolar AS, kepercayaan investor biasanya mulai membaik. Namun, pemulihan ini kemungkinan masih selektif karena pasar tetap mencermati faktor makro, inflasi, geopolitik, dan kebijakan moneter global,” jelas Calvin.

Selain pemulihan harga aset utama, Tokocrypto melihat sejumlah katalis yang dapat mendorong kembali aktivitas perdagangan kripto di Indonesia. Faktor tersebut antara lain kejelasan arah suku bunga The Fed, meredanya ketegangan geopolitik, meningkatnya likuiditas global, serta kebijakan pajak kripto yang lebih kompetitif.

Calvin menegaskan penyesuaian kebijakan pajak dapat menjadi faktor penting untuk memperkuat ekosistem kripto nasional.

“Pajak yang lebih kompetitif akan membantu meningkatkan daya tarik transaksi melalui exchange resmi di dalam negeri. Ini penting agar aktivitas perdagangan tetap berada di platform yang diawasi regulator, sehingga perlindungan investor dan transparansi pasar tetap terjaga,” kata dia.

Dari sisi regulasi, OJK juga terus memperkuat pengawasan terhadap industri aset kripto. Standar seperti Know Your Customer (KYC), Know Your Transaction (KYT), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD) diterapkan untuk menjaga keamanan ekosistem.

Selain itu, sistem whitelist aset kripto juga membatasi aset yang dapat diperdagangkan di Indonesia guna meminimalkan risiko bagi investor.

Maka, Calvin mengimbau investor ritel untuk tetap disiplin menghadapi kondisi pasar yang masih fluktuatif.

“Dalam kondisi pasar yang menurun, fokus utama investor sebaiknya bukan mengejar keuntungan cepat, tetapi menjaga modal dan mengelola risiko. Hindari keputusan emosional, batasi penggunaan leverage, pahami aset sebelum bertransaksi, dan gunakan platform resmi yang diawasi regulator,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Investor akan mencermati perkembangan realisasi APBN 2026 ini di tengah kekhawatiran akan disiplin fiskal dan dampaknya terhadap ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi, dibuka menguat 32,12 poin atau 0,46 persen ke posisi 6.988,92.

Meski menguat, investor dinilai masih mencermati perkembangan berbagai sentimen yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar.

Dari eksternal, pelaku pasar global menaruh perhatian pada potensi putaran baru pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Selain itu, investor juga menanti rilis data ekonomi utama dari AS.

“Dari data ekonomi, investor akan mencermati data tenaga kerja AS dan data sektor jasa ISM (Institute for Supply Management),” kata Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, harga minyak mentah sebelumnya sempat melemah setelah Iran mengirimkan proposal perdamaian baru kepada AS melalui Pakistan. Namun, Presiden AS Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap proposal tersebut.

Trump juga menghadapi tenggat waktu 60 hari berdasarkan War Powers Resolution terkait aksi militer dalam konflik dengan Iran.

Pemerintah AS berpendapat bahwa gencatan senjata sejak 7 April 2026 telah mengakhiri permusuhan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melanjutkan kebijakan terkait konflik tersebut.

Sementara dari domestik, pasar akan dibayangi sejumlah rilis data ekonomi penting pada pekan ini, antara lain indeks manufaktur PMI, neraca perdagangan, dan inflasi pada 4 Mei 2026.

Selanjutnya, data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 akan dirilis pada 5 Mei 2026, diikuti cadangan devisa, indeks harga properti, dan penjualan mobil pada 8 Mei 2026.

Di sisi fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga akhir Maret mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meningkat dibandingkan defisit 0,43 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelebaran defisit tersebut dipengaruhi oleh kenaikan belanja negara sebesar 31,4 persen menjadi Rp815 triliun, sementara pendapatan negara tercatat Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target.

Kondisi ini turut menjadi perhatian investor di tengah kekhawatiran terhadap disiplin fiskal dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

"Investor akan mencermati perkembangan realisasi APBN 2026 ini di tengah kekhawatiran akan disiplin fiskal dan dampaknya terhadap ekonomi," jelas Ratna.

Maka dari itu, secara teknikal, Phintraco Sekuritas memproyeksikan IHSG berpeluang menguat apabila mampu bertahan di atas level 7.000 dengan kisaran pergerakan di area 7.020-7.150. Namun, jika masih berada di bawah level tersebut, IHSG berpotensi menguji rentang 6.750-6.850.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Menurut Ketua Umum MTI Haris Muhammadun, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek.

“Efektif hanya jangka pendek, tapi terbatas. Misalnya saat ini masih low season. Ketika high season, permintaan tinggi, mekanisme pasar bekerja, harga avtur masih tinggi, sementara tarif seperti sekarang akan semakin memberatkan maskapai,” ujar Haris kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia memandang kebijakan PPN DTP lebih bersifat 'peredam gejala', bukan solusi untuk memperkuat fondasi industri penerbangan. Maka, untuk menghadapi lonjakan harga energi dan disrupsi rantai pasok, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik.

Adapun beberapa rekomendasi MTI antara lain; reformasi harga dan suplai avtur, pemberian insentif fiskal bagi maskapai seperti pengurangan sementara pajak penghasilan (PPh) badan, insentif leasing pesawat (tax relief), serta relaksasi bea impor suku cadang guna menjaga arus kas dan solvabilitas.

Selain itu, efisiensi navigasi dan kebandarudaraan juga dinilai krusial. Hal ini bisa ditempuh melalui optimalisasi rute (airspace design), pengurangan holding atau delay, implementasi Performance Based Navigation (PBN), serta penurunan biaya jasa kebandarudaraan seperti ground handling, parkir, dan landing fee.

MTI juga mendorong penguatan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

Di sisi lain, persepsi publik terhadap tarif penerbangan perlu dijaga agar kepercayaan terhadap transportasi udara tetap terpelihara.

Dukungan terhadap sektor turunan seperti pariwisata dan perhotelan juga menjadi bagian dari strategi menjaga ekosistem industri.

Lebih lanjut, MTI turut mendorong pemanfaatan pesawat produksi dalam negeri, seperti buatan PT Dirgantara Indonesia guna menekan biaya subsidi dan harga tiket.

Dalam jangka menengah hingga panjang, aturan tarif berbasis dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dinilai perlu ditinjau ulang karena parameternya sudah tidak relevan.

Kemudian terkait efektivitas PPN DTP, Haris menjelaskan bahwa insentif tersebut memang bisa membantu menjaga kinerja maskapai dalam jangka pendek.

Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan tetap terjaga.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga avtur domestik yang mencapai lebih dari 70 persen per 1 April 2026 diperkirakan memicu kenaikan harga tiket sebesar 9-13 persen.

Pemerintah merespons dengan kebijakan fuel surcharge sebesar 38 persen dan PPN DTP 11 persen guna menjaga keterjangkauan dan mempertahankan tingkat keterisian penumpang (load factor).

Haris menambahkan, kebijakan PPN DTP yang berlaku sekitar 60 hari bersifat temporer dan diharapkan dapat meredam dampak lonjakan harga avtur. Namun, jika ketidakpastian global terus berlanjut, tekanan terhadap industri penerbangan akan semakin besar, baik bagi maskapai maupun konsumen.

"Dampaknya ada, bahkan bisa terasa cukup nyata tetapi tidak bertahan lama dan tidak mengubah fondasi industri. Ini adalah stabilisasi pasar jangka pendek (short-term demand stimulus), 60 hari terlalu pendek untuk mengubah perilaku perjalanan jangka panjang maupun strategi harga maskapai," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pembukaan perdagangan Senin pagi menguat 29,02 poin atau 0,41 persen ke posisi 7.158,51.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Brigita Kinari, dalam analisanya di Jakarta, Senin, menilai pergerakan IHSG dalam jangka pendek cenderung bergerak campuran (mixed) dengan kecenderungan konsolidasi hingga melemah.

Tekanan dipicu oleh sentimen global yang didominasi aksi risk-off serta pelemahan nilai tukar rupiah yang mendorong potensi arus keluar modal asing.

Secara teknikal, setelah penutupan akhir pekan kemarin, Jumat (24/4) di level 7.129, indeks saat ini berada di area oversold usai menutup gap pada kisaran 7.308-7.346.

Kondisi ini membuka peluang technical rebound jangka pendek, meski ruang penguatannya terbatas.

"Fokus pasar kini tertuju pada pengujian support krusial di rentang 7.100-7.150. Apabila level ini gagal dipertahankan, IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan untuk menutup gap berikutnya di area 7.022-7.080 hingga menguji support psikologis di sekitar 6.917," ujar Brigita.

Dari sisi global, belum tercapainya kesepakatan negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memperpanjang ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar energi.

Tanpa adanya de-eskalasi, pasar mulai mengantisipasi potensi pengetatan suplai energi global yang dapat menjaga harga tetap tinggi. Kondisi ini berisiko menahan penurunan inflasi global serta membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter dalam jangka pendek.

Selain itu, Brigita menerangkan ekspektasi terhadap arah kebijakan bank sentral AS (The Fed) kembali bergeser lebih hawkish seiring risiko inflasi berbasis energi yang masih tinggi.

Secara keseluruhan, kondisi global mendorong investor mengadopsi sikap risk-off, dengan potensi peralihan dana ke aset safe haven seperti dolar AS dan komoditas energi sebagai instrumen lindung nilai.

Sementara dari sisi domestik, dua katalis utama yang memengaruhi pasar adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta tekanan signifikan pada nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh rekor terlemah di kisaran Rp17.315 per dolar AS.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Dex Series sejak 18 April dinilai mencerminkan respons terhadap harga energi global yang masih tinggi sekaligus menjaga kredibilitas fiskal.

Namun demikian, pasar mulai mengantisipasi dampak lanjutan terhadap inflasi jangka pendek, terutama pada sektor transportasi dan logistik, yang berpotensi menekan daya beli masyarakat serta margin sektor berbasis konsumsi.

Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah mendorong Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat bauran kebijakan stabilisasi. Dalam Rapat Dewan Gubernur 22-23 April 2026, BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen.

"Kebijakan ini diiringi dengan intervensi di pasar valas serta optimalisasi instrumen moneter guna meredam volatilitas. Meski demikian, pelemahan rupiah tetap meningkatkan risiko imported inflation dan memperbesar potensi capital outflow, khususnya dari pasar obligasi," kata Brigita.

Ia menambahkan kombinasi penyesuaian harga energi dan kebijakan moneter yang cenderung ketat menunjukkan sikap otoritas yang defensif dan pre-emptive dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Meski demikian, pasar diperkirakan masih bergerak hati-hati dalam jangka pendek, seiring meningkatnya sensitivitas terhadap risiko inflasi dan stabilitas eksternal.

"Ke depan, efektivitas respons kebijakan, terutama dalam menahan volatilitas rupiah tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan akan menjadi kunci dalam menentukan arah sentimen pasar domestik serta keberlanjutan aliran dana asing," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Presiden Komisaris HFX International Berjangka Sutopo Widodo menilai Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah perlu mengintervensi pelemahan rupiah dengan bauran kebijakan yang taktis dan terukur.

BI diperkirakan akan terus melakukan intervensi ganda, baik di pasar spot maupun pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dengan memanfaatkan cadangan devisa yang saat ini berada di kisaran 148 miliar dolar AS.

Selain itu, meski suku bunga acuan masih ditahan di level 4,75 persen, ruang untuk penyesuaian moneter tetap terbuka apabila inflasi impor mulai mengganggu stabilitas domestik, ujar Sutopo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

“Sementara pemerintah perlu memperketat disiplin fiskal guna menjaga kepercayaan investor jangka panjang,” ujar analis pasar keuangan itu.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah pada Kamis siang, pukul 13.32 WIB, melemah 123 poin atau 0,72 persen menjadi Rp17.304 per dolar AS, dari penutupan sebelumnya di level Rp17.181 per dolar AS.

Pelemahan itu dipicu oleh kombinasi tekanan eksternal yang kuat dan kerentanan domestik.

Sutopo menjelaskan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait blokade Selat Hormuz, telah mendorong kenaikan harga energi global dan inflasi yang kemudian memperkuat dolar AS sebagai aset aman (safe haven).

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi di tengah tingginya harga minyak dunia, diikuti dengan arus modal keluar (capital outflows) akibat meningkatnya sentimen penghindaran risiko turut menekan nilai tukar rupiah.

Lebih lanjut, Sutopo menerangkan durasi tekanan terhadap rupiah sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah serta arah kebijakan suku bunga bank sentral AS alias The Fed.

Selama ketidakpastian global masih tinggi, rupiah diperkirakan masih akan berada dalam tekanan jangka pendek hingga menengah.

Meski demikian, Sutopo menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap relatif kuat, dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026.

“Stabilitas diperkirakan baru akan kembali setelah ketegangan global mereda dan pasar mulai melihat titik terang mengenai normalisasi harga komoditas energi dunia,” ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

PT Bank DBS Indonesia menilai Indonesia berada pada posisi strategis sebagai tujuan utama pergeseran rantai pasok global di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Sebab, usai adanya tarif Trump, konflik antara AS-Israel dan Iran kian menggeser arus perdagangan serta investasi dunia. Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang berpotensi diuntungkan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Director of Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Anthonius Sehonamin mengatakan, stabilitas domestik yang relatif terjaga serta prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat membuat Indonesia semakin menarik di mata investor.

Menurut dia, meningkatnya konektivitas regional pun mempererat integrasi Indonesia dalam arus perdagangan dan investasi kawasan, termasuk melalui kemitraan ekonomi dengan China yang semakin menjadi pilar penting dalam rantai pasok dan investasi regional.

"Bagi pelaku usaha Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar tren bilateral, melainkan peluang untuk memperluas pasar dan memperkuat bisnis lintas negara," ujarnya.

Menurut dia, diperlukan strategi komprehensif agar pelaku usaha mampu mengoptimalkan peluang di tengah ketidakpastian saat ini. DBS pun merumuskan sejumlah rekomendasi strategi bagi korporasi, khususnya yang terlibat dalam bisnis lintas negara dengan China.

Pertama, korporasi perlu mengantisipasi risiko geopolitik melalui diversifikasi pasar dan rantai pasok regional.

Eskalasi konflik, termasuk di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional dan meningkatkan biaya logistik. Meski demikian, kawasan Asia dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan yang relatif kuat.

DBS Group Research memproyeksikan ekonomi China tetap tumbuh sekitar 4,5 persen, didukung kebijakan moneter yang akomodatif.

Kondisi ini membuka peluang bagi korporasi Indonesia untuk menyeimbangkan risiko global dengan memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok regional. Namun, ekspansi lintas negara juga membawa tantangan seperti perubahan regulasi, fluktuasi permintaan, dan volatilitas nilai tukar.

Karena itu, korporasi perlu memperkuat ketahanan operasional melalui diversifikasi jalur logistik, perluasan jaringan mitra, serta penerapan skenario planning dan fleksibilitas keuangan.

Kedua, pengelolaan risiko nilai tukar menjadi krusial dalam bisnis lintas negara. DBS Group Research memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.350 pada akhir 2026.

Dalam kondisi tersebut, strategi seperti lindung nilai (hedging), natural hedge melalui pencocokan arus kas, serta penyesuaian struktur pembiayaan berdasarkan mata uang pendapatan dinilai penting untuk menjaga stabilitas margin dan arus kas perusahaan.

Ketiga, korporasi didorong membangun struktur keuangan yang siap menangkap peluang jangka panjang. Prospek ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen dengan inflasi terjaga di kisaran 2,8 persen memberikan ruang ekspansi yang cukup luas.

“Hal ini memberikan ruang bagi korporasi untuk berekspansi. Di sisi lain, ekonomi China diperkirakan tetap tumbuh dengan inflasi rendah di sekitar 0,5 persen, serta suku bunga yang berpotensi berada di kisaran 2,75 persen,” jelas Anthonius.

Stabilitas ekonomi Indonesia dan China dinilai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan investasi lintas negara, pembiayaan perdagangan, serta kolaborasi industri jangka panjang.

Meski demikian, perusahaan tetap perlu menjaga kesehatan neraca, tingkat leverage yang terukur, serta diversifikasi sumber pendanaan.

Keempat, pelaku usaha perlu memanfaatkan pergeseran rantai pasok regional. Perubahan kebijakan perdagangan global mendorong perusahaan China memperluas basis produksi ke luar AS, dengan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama.

Data menunjukkan posisi China sebagai investor asing di Indonesia meningkat signifikan, dengan nilai investasi mencapai sekitar 34,19 miliar dolar AS sepanjang 2019 hingga September 2024, atau sekitar 18 persen dari total investasi asing.

“Konsentrasi investasi di sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa peluang bagi korporasi Indonesia tidak hanya berada pada ekspor komoditas, tetapi juga pada keterlibatan dalam rantai nilai industri yang lebih luas,” ujar Anthonius.

“Karena itu, ini menjadi momentum yang tepat bagi pelaku usaha untuk menjalin kemitraan strategis, membangun joint venture, maupun mengintegrasikan jaringan produksi lintas negara,” tambahnya.

Kelima, korporasi perlu memperkuat posisi dalam rantai pasok global dan kolaborasi industri. Perubahan kebijakan tarif AS memberikan peluang sekaligus tantangan bagi produk Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam memperkuat rantai nilai industri adalah China yang terus meningkatkan investasi di sektor-sektor kunci seperti logam, transportasi, logistik, kimia, dan energi.

Salah satu inisiatif strategis adalah kerja sama Two Parks Twin Countries (TCTP) yang diperbarui pada Mei 2025, yang menekankan pengembangan kapasitas industri dan nilai tambah antara Indonesia dan China.

“Dengan kesiapan strategi dan fondasi bisnis yang kuat, korporasi tidak hanya dapat menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri, tetapi juga menangkap peluang kolaborasi yang terus berkembang, termasuk dalam hubungan bisnis lintas negara dengan China, seperti di sektor manufaktur, logistik, energi, serta pengembangan kawasan industri yang menjadi fokus investasi China di Indonesia,” jelasnya.

Adapun Bank DBS Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung nasabah dalam menghadapi dinamika ekonomi global melalui penyediaan insight pasar serta solusi keuangan yang terintegrasi.

Melalui DBS Global Financial Markets (GFM), Perseroan juga menyediakan layanan analisis pasar, konsultasi investasi, serta akses ke berbagai instrumen keuangan global guna membantu pelaku usaha mengelola risiko nilai tukar dan volatilitas pasar.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dampak kenaikan harga LPG dan BBM nonsubsidi terhadap inflasi perlu diantisipasi dengan sejumlah kebijakan.

Ia menghitung dalam jangka pendek, kenaikan harga LPG 12 kg dan BBM nonsubsidi diperkirakan memberikan tambahan inflasi yang relatif moderat, berkisar 0,1-0,3 persen.

Hal ini tergantung pada besaran kenaikan dan kecepatan pengaruhnya ke harga-harga lain, khususnya sektor transportasi dan logistik.

"Namun demikian, tekanan tidak berhenti di angka inflasi semata. Ini akan berbeda kalau yang subsidi ikut naik, mudah-mudahan yang subsidi juga dijaga untuk tidak naik ya," ujar Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Fakhrul menuturkan kelompok yang paling terdampak dengan kenaikan harga energi nonsubsidi ini adalah kelas menengah.

"Mereka tidak menerima bantuan sosial, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup, terutama transportasi dan energi rumah tangga," kata dia.

Menurutnya, kelas menengah menjadi kelompok yang sering luput dari desain kebijakan, padahal dalam struktur ekonomi modern, mereka adalah shock absorber konsumsi domestik.

Dampak turunan, seperti penurunan nilai mobil yang merupakan aset dari kelas menengah Indonesia, secara tidak langsung akan memberikan goncangan bagi neraca rumah tangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan yang lebih terarah dan komunikatif.

"Pertama, komunikasi kebijakan harus eksplisit, bahwa kenaikan ini adalah bagian dari penyesuaian struktural, bukan sekadar respons jangka pendek. Kedua, perlu ada targeted cushioning, bukan stimulus besar-besaran. Misalnya, penguatan bantuan transportasi publik atau insentif sektor logistik untuk menahan transmisi harga," tambahnya.

Terkait efektivitas bantuan sosial, Fakhrul memandang bahwa instrumen tersebut masih relevan, namun perlu terus diperbaiki dari sisi akurasi dan kecepatan distribusi.

"Bansos tetap penting, tetapi tidak cukup. Kita butuh desain kebijakan yang juga menjaga daya beli kelas menengah, karena di situlah konsumsi agregat ditopang," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan adanya risiko dampak tambahan (second-round effect), terutama dalam konteks geopolitik global yang belum stabil.

"Dengan dinamika global saat ini, terutama terkait harga energi dan konflik geopolitik, risiko second-round effect tetap ada. Kenaikan harga energi bisa merambat ke harga pangan, logistik, hingga ekspektasi inflasi. Oleh karena itu, koordinasi fiskal dan moneter menjadi sangat krusial untuk memastikan ekspektasi inflasi tetap terjaga," jelas Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - PT Mega Global Food Industry (Kokola Group), salah satu perusahaan produsen makanan, memprioritaskan pengamanan pasokan bahan kemasan plastik guna menjaga keberlangsungan produksi di tengah kelangkaan bahan baku plastik akibat gejolak geopolitik global.

Perusahaan menyebut krisis di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur Selat Hormuz, telah memicu kelangkaan naphta sebagai bahan baku utama plastik. Kondisi tersebut berimbas pada lonjakan harga kemasan plastik.

“Sekarang rekan-rekan media pasti semua tahu bahwa kita dihadapkan dengan kelangkaan bahan kemas. Bahan bakunya dari plastik minyak bumi gitu. Yang dimana rantai pasoknya memang terdisrupsi,” ujar Direktur Utama Kokola Group Richard Cahadi dalam kunjungan media di Gresik, Jawa Timur, Jumat.

Ia menjelaskan, kemasan merupakan komponen krusial bagi industri makanan karena tanpa kemasan, produk tidak dapat dipasarkan. Gangguan pasokan kemasan berpotensi menghambat seluruh rantai bisnis perusahaan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kokola Group memprioritaskan pengamanan pasokan, termasuk memastikan kesiapan pendanaan. Pasalnya, pemasok kini cenderung meminta pembayaran di muka di tengah ketidakpastian pasokan global.

Ia menambahkan, langkah tersebut turut didukung kolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Kenaikan harga bahan kemasan plastik saat ini disebut mencapai 40-45 persen. Namun demikian, perusahaan hanya dapat melakukan penyesuaian harga produk di kisaran 5-10 persen guna menjaga daya saing di pasar.

Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi di lini produksi dan mencari alternatif model kemasan untuk menekan biaya. Adapun Richard memastikan bahwa dari sisi tenaga kerja tidak ada efisiensi yang terjadi.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku industri tetap melihat adanya peluang. Disrupsi di sejumlah negara dinilai dapat membuka pasar baru bagi produk makanan Indonesia, terutama di kawasan Asia Pasifik yang menjadi pasar utama Kokola Group.

Meski demikian, Richard menilai tantangan terbesar bagi dunia usaha saat ini adalah ketidakpastian harga dan pasokan yang berfluktuasi tajam.

"Kalau uncertainity itu yang paling susah. Itu tantangannya, pengusaha itu uncertainty aja," ujarnya.

Adapun dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri hulu hingga hilir plastik dalam negeri memberikan jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik.

Disampaikan dia, dari pertemuan antara pihaknya dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Keberlanjutan pasokan kemasan secara langsung berkontribusi pada stabilitas produksi pangan. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat, efisiensi distribusi terganggu, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan nasional,

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengapresiasi langkah Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku kemasan plastik di tengah gejolak geopolitik.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman menilai jaminan ketersediaan kemasan plastik menjadi faktor krusial bagi ketahanan industri makanan dan minuman nasional, terutama di tengah dinamika krisis di kawasan Selat Hormuz.

“Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan industri hulu dan hilir merupakan langkah strategis agar seluruh ekosistem industri dapat saling menopang. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga industri makanan dan minuman tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global,” ujar Adhi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menerangkan, kemasan bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam sistem pangan nasional karena berfungsi menjaga mutu dan keamanan produk, memperpanjang masa simpan, serta memastikan kelancaran distribusi dari produsen hingga konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

“Keberlanjutan pasokan kemasan secara langsung berkontribusi pada stabilitas produksi pangan. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat, efisiensi distribusi terganggu, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

GAPMMI juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara industri hulu dan hilir dalam menjaga kesinambungan pasokan kemasan plastik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh industri kecil dan menengah (IKM).

“IKM merupakan kelompok yang paling rentan terhadap distorsi harga dan kelangkaan bahan baku. Jaminan pasokan kemasan akan membantu IKM menjaga keberlanjutan usaha, mempertahankan daya saing produk, serta menghindari lonjakan biaya produksi,” ujar Adhi.

Di tengah tantangan logistik global, termasuk peningkatan waktu pengiriman bahan baku dari rata-rata 15 hari menjadi sekitar 50 hari, GAPMMI mendorong evaluasi dan relaksasi kebijakan atau regulasi yang memungkinkan dalam kondisi luar biasa.

“Langkah ini penting untuk mengurangi beban industri sekaligus menjaga keterjangkauan harga produk makanan dan minuman bagi konsumen. Fokus kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan daya beli,” katanya.

Dalam hal ini, GAPMMI turut mendukung upaya Kementerian Perindustrian dalam memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku kemasan plastik dan pengurangan ketergantungan impor.

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri, sektor makanan dan minuman diharapkan tetap menjadi pilar pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - PT Mitra Saruta Indonesia (MSI), salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi sarung tangan, mengatakan diversifikasi pasar yang dijalankan secara konsisten menjadi strategi utama perusahaan dalam menghadapi gejolak geopolitik global.

MSI menilai dinamika geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor perusahaan.

“Sebenarnya kalau untuk ekspor, tadi saya jelaskan sebelumnya. Bahwa kita ini sudah lebih dari 30 tahun ekspor. Jadi kondisi yang sekarang itu kita alami sebelum-sebelumnya. Jadi sudah terbiasa kondisi seperti itu,” ujar Direktur MSI Hoo Yanto Andrian ​​​​​dalam acara media visit di Kabupaten Nganjuk, Kamis (16/4).

Ia menjelaskan, ketidakpastian global akibat konflik bukan hal baru bagi MSI. Dengan pangsa pasar yang tersebar di berbagai kawasan, tekanan dari satu wilayah dapat diimbangi oleh kinerja pasar lain.

“Kenapa efek daripada situasi-situasi yang kita alami sekarang ini tidak berdampak begitu signifikan. Karena market kita cukup diverse. Tadi yang saya sebutkan itu market untuk Jepang dan Amerika itu adalah market yang utama,” katanya.

Selain mempertahankan pasar utama seperti Jepang dan AS, MSI juga memperkuat ekspansi ke pasar nontradisional.

Kawasan Afrika menjadi salah satu target baru seiring pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, sementara permintaan dari pasar Eropa masih terjaga.

Di samping itu, perusahaan juga mengandalkan fleksibilitas produk untuk menjaga daya saing, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

“Jadi kalau threat atau risiko itu terjadi kecenderungan pasar akan mencari produk alternatif yang lebih murah untuk subsidi. Baik itu di domestic market maupun ekspor sifatnya kurang lebih sama,” kata Yanto.

PT Mitra Saruta Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang daur ulang benang (yarn recycling) dan produksi sarung tangan.

Perusahaan tersebut didirikan pada akhir 1980-an, dan telah berkembang dari skala kecil menjadi industri terintegrasi dengan fasilitas produksi di Gresik dan Nganjuk, Jawa Timur, serta menjangkau pasar di berbagai negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026