Bisnis.com, JAKARTA - Penipuan melalui media sosial kian gencar, terutama seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satunya beredarnya video hoaks yang mengatasnamakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberikan klarifikasi. Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menjelaskan video yang beredar mengenai Purbaya menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah.

Klarifikasi tersebut juga dapat disampaikan melalui akun X, Facebook, dan website PPID Kemenkeu. Tak hanya itu, informasi juga disampaikan melalui akun Instagram @kemenkeu.prime serta Facebook Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME.

Selain itu, dalam video tersebut juga meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863. “[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake,” demikian penjelasan Kemenkeu pada Selasa (30/6/2026).

Dalam tangkapan layar yang ditampilkan dalam akun Instagram @ppid.kemenkeu, terdapat narasi “Viral Hari Ini 29 Juni 2026 Buruan Daftar Sekarang Juga” dan menampilkan sosok Menkeu Purbaya. Tangkapan layar tersebut diberi label “HOAKS” dari Kemenkeu.

Akun yang menyebarkan video hoaks deep fake Menkeu Purbaya tersebut di TikTok yaitu akun purbayaaa.yudhiii. Saat diakses oleh Bisnis, video tersebut telah mendapatkan like sebanyak 770, dengan 352 komentar dan 327 share. Beberapa netizen memberikan komentar jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut.

“Pak saya sdh pensiun saya mau pak,” tulis akun TikTok Ly***.

Bukan kali ini saja nama Menkeu Purbaya dicatut dalam video palsu. Sebelumnya, tim Kemenkeu juga menemukan sejumlah video deep fake lain yang mengatasnamakan Menteri Keuangan. Modusnya beragam, mulai dari klaim pembukaan program bantuan dana hibah, pencarian 700 orang penerima bantuan, hingga narasi yang menyebut Menkeu akan membongkar kerugian sejumlah perusahaan BUMN seperti PLN, Garuda Indonesia, dan Pertamina.

Kemenkeu menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait kebijakan, program, maupun pengumuman pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap unggahan yang berasal dari sumber tidak jelas, terlebih jika disertai ajakan menghubungi nomor pribadi, mengirimkan data pribadi, atau melakukan transfer sejumlah uang.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tulis Kemenkeu.

Kemenkeu juga mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarluaskan suatu konten. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran hoaks yang dapat merugikan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai video viral yang beredar terkait program baru pemberian dana hibah.

Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menyebutkan saat ini terdapat video mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka.

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga mengajak pengguna media sosial TikTok untuk mendaftar melalui akun yang menyebarkan video. "[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake," demikian penjelasan Kemenkeu pada Senin (29/6/2026).

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Dalam unggahan @ppid.kemenkeu, terlihat tangkapan layar dari video hoaks deep fake yang disebarkan oleh akun TikTok WA 0853-8551-5066 menampilkan wajah Menkeu Purbaya. Terdapat label "HOAKS" yang diberikan Kemenkeu pada tangkapan layar video tersebut.

Selain itu, disertai dengan naskah "Program baru dari pemerintah sudah resmi terbuka. Untuk pengguna TikTok silakan daftar melalui akun ini. Tulis nama dan asal darimana. Nanti Napetui kami data berkas anda. Ayo mendaftar sekarang!".

Kemenkeu pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video hoaks deep fake mengenai program baru bantuan dana hibah dan ajakan mendaftar.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Saat ini, cukup banyak video hoaks deep fake yang menggunakan wajah Menkeu Purbaya beredar di tengah masyarakat. Sebelumnya, Kemenkeu juga telah mengingatkan masyarakat akan beredarnya video hoaks terkait pencarian 700 orang penerima bantuan dan pernyataan Purbaya yang akan membongkar kerugian perusahaan BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait video yang beredar dan menampilkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Kemenkeu menyatakan terdapat video beredar di media sosial yang menampilkan figur Menkeu. Dalam video itu disebutkan figur Purbaya menyatakan akan membongkar kerugian perusahaan BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

"Maka dengan ini kami sampaikan bahwa video tersebut merupakan video hoaks deep fake," tegas Kemenkeu.

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Terkait video hoaks yang beredar tersebut, Kemenkeu pun mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan.

Adapun, sebelumnya Kemenkeu juga menemukan sejumlah video deep fake mengenai bendahara negara, seperti hoaks Menkeu mencari 700 orang penerima bantuan dan Menkeu meminta data warga untuk diberi bantuan.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan," tutup Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) buka suara terkait kabar penjaminan saham perseroan oleh pemegang saham utamanya, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), serta pemilik manfaat utama atau ultimate beneficial owner perseroan, Prajogo Pangestu.

Penjelasan tersebut disampaikan perseroan setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di media social Instagram terkait isu “TPIA Dijadikan Jaminan oleh BRPT dan PP”.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, BRPT tercatat telah menjaminkan sebanyak 2,175 miliar saham TPIA kepada sejumlah bank kreditur. Rinciannya, sebanyak 2 miliar saham dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sejak 21 September 2021 dan 175 juta saham kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) pada 24 Desember 2024.

Selain itu, Prajogo Pangestu juga diketahui menjaminkan 1,5 miliar saham TPIA kepada HSBC sejak 17 November 2023.

Dengan demikian, total saham TPIA yang dijaminkan oleh BRPT dan Prajogo Pangestu mencapai 3,675 miliar saham atau setara 4,24% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

General Manager of Legal & Corporate Secretary TPIA Erri Dewi Riani mengatakan jumlah saham yang dijaminkan tersebut dinilai belum memberikan dampak material terhadap struktur pengendalian maupun kepemilikan perseroan.

“Dengan mempertimbangkan jumlah total saham yang dijaminkan sebagaimana dijelaskan di atas, Perseroan tidak melihat potensi yang bisa berdampak secara material pada struktur kepemilikan dan pengendalian Perseroan,” ujar Erri dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

TPIA menegaskan transaksi penjaminan saham tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing pemegang saham dengan pihak bank dan tidak melibatkan perseroan secara langsung.

Dalam hal ini, peran perseroan hanya menerima laporan aktivitas penjaminan saham, menerbitkan konfirmasi kepada bank penerima jaminan, serta menyampaikan laporan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga menyebut total saham yang dijaminkan masih berada di bawah ambang batas 5% sebagaimana diatur dalam POJK No.4 Tahun 2024 tentang laporan aktivitas penjaminan saham perusahaan terbuka.

Menanggapi isu potensi margin call yang sempat beredar di pasar, manajemen TPIA menyatakan fasilitas kredit tersebut bukan merupakan fasilitas margin.

Menurut informasi yang diterima perseroan dari BRPT dan Prajogo Pangestu, penjaminan saham dilakukan untuk menjamin fasilitas kredit perbankan biasa.

“Penjaminan saham tersebut diberikan guna menjamin fasilitas kredit perbankan dan tidak berkaitan dengan fasilitas margin dalam bentuk apapun,” jelas Erri.

TPIA menambahkan, terdapat mekanisme penambahan jaminan atau top up apabila nilai jaminan tidak lagi memenuhi rasio tertentu sesuai perjanjian kredit masing-masing.

Adapun risiko pembayaran dipercepat maupun eksekusi saham disebut baru dapat terjadi apabila debitur mengalami cedera janji yang tidak dapat dipulihkan sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, TPIA juga mengungkapkan bahwa fasilitas pinjaman BRPT dari Bangkok Bank telah dilunasi.

Perseroan menambahkan seluruh informasi material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham telah disampaikan kepada publik melalui keterbukaan informasi sesuai ketentuan regulator.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak kabar terbaru tentang jadwal pencairan BSU Rp600.000 bulan Mei 2026 untuk karyawan di bawah ini.

Program BSU sebelumnya sempat disalurkan kepada pekerja dengan penghasilan tertentu sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Bantuan tersebut terakhir kali cair pada Agustus tahun 2025.

Sebelumnya, BSU diberikan kepada karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Lantas, kapan BSU Rp600.000 Mei 2026 akan cair?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kanal resminya turut memberikan klarifikasi terkait informasi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 yang kembali ramai diperbincangkan pada 2026.

Kemnaker mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap beredarnya informasi tidak resmi mengenai BSU, terutama unggahan yang mencantumkan tautan pendaftaran mencurigakan dan berpotensi menjadi modus penipuan digital.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya informasi mengenai BSU 2026 yang beredar di media sosial, grup percakapan, hingga sejumlah unggahan daring yang memicu kebingungan di kalangan pekerja.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah belum memiliki rencana penyaluran BSU tahap baru dalam waktu dekat.

Selain itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono meminta masyarakat hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah.

Dia menegaskan program BSU tidak membuka pendaftaran mandiri sehingga masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap tautan atau formulir yang mengatasnamakan bantuan subsidi upah.

Jadi hingga saat ini, belum diketahui kapan BSU Rp600.000 akan cair lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu viral unggahan di media sosial tentang tes CAT seleksi manajer Kopdes Merah Putih yang disebut bermasalah.

Dilansir dari Antaranews, Kementerian Koperasi (Kemenkop) merespons laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ramai disampaikan peserta melalui media sosial.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan gangguan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia seleksi nasional (Panselnas) untuk ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan seleksi manajer Kopdes Merah Putih merupakan rekrutmen bersama yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN, sedangkan pelaksanaan teknisnya berada di bawah BKN, termasuk penggunaan fasilitas kantor regional BKN di 26 provinsi.

Menurut dia, Kemenkop berperan sebagai bagian dari Panselnas yang bertugas mengoordinasikan berbagai laporan dan masukan terkait proses seleksi.

“Nah kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),” ujar dia.

Wamenkop menambahkan penjelasan lebih rinci terkait kendala teknis akan disampaikan langsung oleh BKN sebagai pelaksana teknis tes CAT.

Sementara itu, BKN dalam keterangannya, Jumat, menyebut telah mencermati sejumlah dinamika di lapangan, termasuk tantangan peserta dalam menyelesaikan soal ujian dengan waktu terbatas.

BKN mengimbau peserta tetap tenang dan tidak melakukan klik jawaban secara berulang karena setiap jawaban yang disimpan sudah otomatis masuk ke pangkalan data sistem.

Peserta juga diminta memberi jeda agar sistem dapat memproses jawaban secara optimal saat trafik akses sedang tinggi.

Selain itu, BKN memastikan akses sistem terus dioptimalkan untuk mengakomodasi pelaksanaan tes massal secara bersamaan, termasuk dari aspek keamanan sistem CAT selama ujian berlangsung.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat suara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu bagi program Sekolah Rakyat yang dikabarkan mencapai Rp27 miliar.

Nominal tersebut menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan anggaran alas kaki yang diperuntukkan untuk menunjang Sekolah Rakyat mencapai Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul mengklarifikasi bahwa angka tersebut baru rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi. Menurutnya, setiap pengadaan barang atau jasa yang dirancang instansi pemerintah harus melalui serangkaian proses yang berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka," kata Gus Ipul, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul mengklaim, jika seluruh rangkaian lelang dan pengadaan telah dilakukan, maka pagu anggaran dan banderol sepatu tersebut kemungkinan akan jauh lebih murah dari perencanaan awal yang direncanakan kementerian atau lembaga.

"Nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” sebutnya.

Meski tidak merinci detail teknis mengenai proses lelang, Gus Ipul mengaku telah memperingatkan seluruh jajarannya di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," tegasnya.

Lebih lanjut Gus Ipul juga mewanti-wanti segenap anak buahnya untuk menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia memohon agar tidak ada pihak yang melakukan rekayasa, intervensi, hingga praktik penyimpangan lainnya.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU itu juga menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pihak pertama yang melaporkan praktik penyelewengan yang dilakukan jajarannya bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam segenap proyek yang dikerjakan Kemensos.

"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kong kali kong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Oil Terminal Karimun (OTK) memberikan respons atas aksi Uni Eropa (UE) yang merilis daftar entitas yang disasar dalam paket sanksi terbaru lantaran memiliki hubungan dengan Rusia.
Dalam paket sanksi ke-20 UE terhadap Rusia, salah satu sanksi tercatat menyasar terminal minyak mentah atau oil terminal di pelabuhan wilayah Karimun, Kepulauan Riau.
Sanksi dijatuhkan karena terminal tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan armada bayangan atau shadow fleet dan upaya penghindaran batas harga minyak Rusia. Selain pelabuhan di Karimun, UE juga mengenakan sanksi yang sama terhadap dua pelabuhan Rusia, yaitu Murmansk dan Tuapse.
"Larangan infrastruktur pelabuhan: Pencantuman dua pelabuhan Rusia [Murmansk dan Tuapse] serta, untuk pertama kalinya, pelabuhan negara ketiga [Terminal Minyak Karimun, di Indonesia] karena hubungannya dengan armada gelap dan penghindaran batasan harga minyak," demikian tulis pengumuman Uni Eropa dalam situs resminya, dikutip Senin (27/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, PT OTK mengatakan bahwa referensi ke “Terminal Minyak Karimun, Indonesia” telah banyak disalahpahami.
Pertama, OTK mengklarifikasi sejak awal bahwa baik PT Oil Terminal Karimun maupun terminalnya tidak ditetapkan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi berdasarkan peraturan ini. Menurut perusahaan, referensi yang dimaksud hanya berkaitan dengan daftar infrastruktur atau lokasi dalam lampiran mengenai pelabuhan dan infrastruktur.
"OTK menekankan bahwa 'Karimun Oil Terminal, Indonesia' bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Oil Terminal Karimun, juga bukan sebutan perusahaan dari OTK, dan tidak merupakan, atau tidak boleh diartikan sebagai, sebutan PT Oil Terminal Karimun sebagai badan hukum yang dikenai sanksi," tulis perusahaan dalam situs resmi mereka.
OTK mengaku tidak menerima dasar faktual untuk penyertaan referensi ini. Menurut perusahaan, referensi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap reputasi OTK, pihak-pihak terkaitnya, dan bisnis sah yang dilakukan di fasilitas tersebut di bawah yurisdiksi dan kerangka peraturan yang berlaku di Indonesia.
"OTK dengan tegas menolak anggapan bahwa pihaknya secara sadar berpartisipasi dalam penghindaran sanksi, aktivitas armada bayangan, praktik pengiriman yang menipu, dokumentasi kargo palsu, atau aktivitas apa pun yang bertujuan untuk melemahkan sanksi atau peraturan maritim yang berlaku," kata perusahaan.
Untuk membantu pelanggan, bank, perusahaan asuransi, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami implikasi hukum sebenarnya dari paket sanksi UE ini, OTK menjabarkan posisi di bawah tiga tingkatan berbeda dari kerangka sanksi Uni Eropa.
Pertama, badan hukum yang dikenai sanksi/pihak yang diblokir. Kategori ini mencakup tindakan pembekuan aset dan tindakan pembatasan langsung terhadap perusahaan atau orang tertentu. OTK pun menegaskan tidak tercantum dalam kategori ini.
Kedua, operator atau perusahaan terdaftar yang dikenai pembatasan langsung. Kategori ini mencakup perusahaan, pedagang, lembaga keuangan, operator kapal, atau pihak lawan lainnya yang tunduk pada pembatasan khusus UE. OTK kembali menegaskan tidak tercantum dalam kategori ini.
Ketiga, infrastruktur yang terdaftar/lokasi yang dirujuk. Kategori ini mencakup pelabuhan, bendungan, atau infrastruktur yang dirujuk dalam lampiran untuk keperluan Pasal 5ae.
Perusahaan menjelaskan bahwa inilah kategori tempat “Terminal Minyak Karimun, Indonesia ” muncul. OTK menekankan bahwa kata-kata ini bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Terminal Minyak Karimun maupun nama hukum fasilitasnya.
Menurut perusahaan, ini adalah deskripsi infrastruktur atau referensi lokasi dan tidak boleh diartikan sebagai penunjukan hukum atau pengesahan PT Terminal Minyak Karimun.
"Oleh karena itu, OTK belum ditetapkan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi. Peraturan UE tidak memberlakukan pembekuan aset terhadap OTK, tidak menetapkan OTK sebagai orang atau perusahaan yang dikenai sanksi, dan tidak menyatakan bahwa OTK dimiliki, dikendalikan, dioperasikan oleh, atau bertindak atas nama pihak yang dikenai sanksi," jelas OTK.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyampaikan klarifikasi merespons aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Cabang Pematang Siantar, Sumatra Utara.Aksi demonstrasi itu berjalan pada Jumat (24/4).

BNI menyatakan bahwa isu yang menjadi sorotan masyarakat tersebut berkaitan dengan produk sebuah koperasi yang bukan merupakan bagian dari BNI.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menyatakan, koperasi tersebut merupakan entitas yang berdiri sendiri.

Ia menekankan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelesaian hukum. Untuk itu, BNI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan menaati putusan hukum yang sedang berjalan," pungkas Okki, Sabtu (25/4).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyampaikan klarifikasi merespons aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Cabang Pematang Siantar, Sumatra Utara.Aksi demonstrasi itu berjalan pada Jumat (24/4).

BNI menyatakan bahwa isu yang menjadi sorotan masyarakat tersebut berkaitan dengan produk sebuah koperasi yang bukan merupakan bagian dari BNI.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menyatakan, koperasi tersebut merupakan entitas yang berdiri sendiri.

Ia menekankan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelesaian hukum. Untuk itu, BNI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan menaati putusan hukum yang sedang berjalan," pungkas Okki, Sabtu (25/4).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang mengenai istilah blanket overflight.

Dia menilai penggunaan istilah tersebut kurang tepat dan menegaskan bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah overflight access.

"Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menanggapi kekhawatiran publik yang mengaitkan kebijakan ini dengan potensi keterlibatan Indonesia dalam konflik global. Menurutnya, pandangan tersebut tidak berdasar.

“Intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global," jelasnya.

Sugiono menerangkan bahwa pembahasan mengenai akses lintas udara tersebut masih berada dalam tahap awal dan akan mengikuti prosedur serta mekanisme yang berlaku di dalam negeri. Ia menekankan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan.

"Karena satu, ini kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa kerja sama semacam itu bukan hal baru bagi Indonesia selama tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut. Ia menambahkan bahwa perjanjian serupa juga tidak menjadi persoalan apabila dilakukan dengan negara lain, selama mekanisme dan implementasinya jelas.

Di akhir pernyataannya, Sugiono mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan isu ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini," pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konglomerat Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) angkat suara perihal rencana secondary listing di bursa luar negeri.

Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo menerangkan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya MSIN memperluas jangkauan terhadap basis investor di luar negeri. Namun, belum terang pasar modal yang akan dituju MSIN untuk melakukan dual listing.

”Langkah-langkah korporasi yang sedang dilakukan saat ini merupakan bagian dari persiapan pencatatan saham di bursa luar negeri, dengan tujuan yaitu memperluas basis investor, meningkatkan visibilitas perseroan secara global, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham,” katanya dalam paparan publik MSIN, Kamis (16/4/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, saham MSIN di lantai Bursa Efek Indonesia tercatat diapresiasi pasar dengan kenaikan hingga 96,94% selama satu bulan terakhir. Angela menerangkan kenaikan harga saham MSIN ke level Rp965 itu terjadi lantaran rencana di atas.

Di satu sisi, BEI juga telah meminta klarifikasi terhadap rencana pencatatan saham MSIN di bursa luar negeri. Corsec MSIN Ahmad Alhafiz saat itu menerangkan, rencana tersebut dilakukan guna meningkatkan likuiditas saham dan memperluas basis investor.

Dia menerangkan bahwa inisiatif tersebut diharapkan membawa dampak secara jangka panjang bagi perseroan dan pemegang saham, termasuk pula peningkatan likuiditas saham serta diversifikasi investor.

“Perseroan telah menetapkan target bursa luar negeri untuk rencana pencatatan tersebut dan saat ini sedang dalam proses persiapan serta penyusunan dokumentasi yang diperlukan,” katanya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Saat ini, MSIN tengah mengkaji sejumlah opsi skema dalam aksi pencatatan saham di bursa luar negeri itu, termasuk melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Lebih lanjut, MSIN menilai langkah ini berpotensi memperkuat struktur permodalan serta mendukung ekspansi bisnis ke depan. Selain itu, dual listing juga diharapkan mampu meningkatkan likuiditas saham dan memperluas basis investor, khususnya dari investor global.

Namun demikian, perseroan juga mengakui adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi di bursa tujuan serta implikasi terhadap pemegang saham eksisting.

“Perseroan memahami bahwa rencana pencatatan saham di bursa luar negeri dapat menghadirkan beberapa risiko, antara lain terkait pemenuhan ketentuan regulasi dan standar kepatuhan pada bursa yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk itu, MSIN menegaskan akan terus melakukan kajian serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan rencana tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.