Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang mengenai istilah blanket overflight.

Dia menilai penggunaan istilah tersebut kurang tepat dan menegaskan bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah overflight access.

"Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menanggapi kekhawatiran publik yang mengaitkan kebijakan ini dengan potensi keterlibatan Indonesia dalam konflik global. Menurutnya, pandangan tersebut tidak berdasar.

“Intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global," jelasnya.

Sugiono menerangkan bahwa pembahasan mengenai akses lintas udara tersebut masih berada dalam tahap awal dan akan mengikuti prosedur serta mekanisme yang berlaku di dalam negeri. Ia menekankan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan.

"Karena satu, ini kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa kerja sama semacam itu bukan hal baru bagi Indonesia selama tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut. Ia menambahkan bahwa perjanjian serupa juga tidak menjadi persoalan apabila dilakukan dengan negara lain, selama mekanisme dan implementasinya jelas.

Di akhir pernyataannya, Sugiono mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan isu ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini," pungkas Sugiono.

Bisnis.com - JAKARTA – Pada 19 Desember, Indonesia selalu memperingati Hari Bela Negara sebagai pengingat komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Pada 2025, peringatan ini memasuki usia ke-77 dan digelar serentak di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Bela Negara berakar dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Momentum ini merujuk pada Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948.

Pembentukan PDRI menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan Republik Indonesia setelah ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda dalam Agresi Militer II.

Pada masa itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Namun, melalui pembentukan PDRI, dunia internasional tetap melihat bahwa Republik Indonesia masih berdiri dan pemerintahan tetap berjalan.

Peristiwa bersejarah inilah yang menjadi simbol keteguhan dan semangat bela negara, sehingga kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Seiring perkembangan zaman, makna bela negara tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik melawan penjajah. Dalam konteks kekinian, konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persilangan dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan strategis dunia. Kondisi tersebut membawa peluang sekaligus tantangan, terutama di tengah dinamika global, regional, dan nasional yang terus berubah.

Berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara pun semakin kompleks, mulai dari ancaman militer, nonmiliter, hingga hibrida, seperti serangan siber, disinformasi, radikalisme, hingga gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, bela negara dipandang sebagai karakter mental yang harus dimiliki setiap warga negara agar adaptif dan memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan, Jumat (19/12/2025) dalam peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun 2025, pemerintah mengusung tema yang menekankan penguatan kesadaran bela negara sebagai sikap, perilaku, dan tindakan nyata seluruh warga negara.

Bela negara dimaknai sebagai tekad dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya bela negara merupakan kewajiban dasar sekaligus kehormatan bagi setiap warga negara. Pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut diwujudkan tidak hanya melalui peran pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui kontribusi di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta penguatan persatuan nasional.

Peringatan Hari Bela Negara juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Dalam regulasi tersebut, Hari Bela Negara ditetapkan sebagai salah satu program Rencana Aksi Nasional Bela Negara (RANBN) yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta Polri setiap tahun.

Dalam rangka pelaksanaan HBN ke-77 tahun 2025, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berperan sebagai leading sector. Kementerian Pertahanan telah menyiapkan panduan peringatan Hari Bela Negara sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar dapat berlangsung secara serentak, massif, dan sinergis di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui peringatan Hari Bela Negara, pemerintah berharap nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman dapat terus tertanam kuat dalam diri setiap warga negara.

Momentum 19 Desember menjadi pengingat bahwa bela negara adalah tanggung jawab bersama, yang relevan sepanjang masa demi menjaga Indonesia tetap berdaulat, utuh, dan bermartabat di tengah dinamika global.