JAKARTA - Tiga bank asing terbesar di Indonesia mulai menarik dana dari Indonesia sejak 2024 di tengah meningkatnya kehati-hatian terhadap arah kebijakan ekonomi. Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC tercatat mengirimkan kembali laba mereka ke kantor pusat seiring meningkatnya peran pemerintah dalam sektor ekonomi pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia menghadirkan skala pertumbuhan baru bagi Asia. Ketika peta perdagangan kawasan berubah, HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi industri Indonesia dengan modal global dan kami akan terus fokus pada pertumbuhan tersebut," ujar juru bicara HSBC dikutip dari The Japan Times dari Bloomberg, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan analisis laporan keuangan ketiga bank tersebut, unit usaha Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC di Indonesia telah merepatriasi dana sebesar USD640 juta atau setara Rp11,5 triliun sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai tersebut bahkan sedikit melampaui total laba gabungan yang mereka peroleh dalam periode yang sama.

Sebelum pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024, sebagian besar laba bank asing umumnya masih ditahan di Indonesia untuk mendukung ekspansi usaha dan memperkuat modal. Namun tren tersebut mulai berubah seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi yang dinilai semakin berorientasi pada peran negara.

Sejumlah bankir yang mengetahui persoalan tersebut menyebut gejolak pasar yang sempat menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia pada awal pemerintahan Prabowo turut memengaruhi keputusan bank asing mengurangi eksposur bisnis di Indonesia.

Kekhawatiran juga muncul setelah pemerintah memperluas peran sovereign wealth fund Danantara yang kini mengelola ratusan badan usaha milik negara dengan total aset diperkirakan mencapai USD900 miliar. Dalam salah satu pertemuan awal 2025, Danantara disebut meminta komitmen pinjaman hingga USD10 miliar dari sejumlah bank sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan lembaga investasi negara tersebut.

Sebagian pelaku industri perbankan menilai langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga keuangan akan menghadapi tekanan lebih besar untuk mendukung agenda pemerintah. Kekhawatiran bertambah setelah pemerintah memberikan pengecualian pemeriksaan hukum dan pajak terhadap pembelian obligasi Danantara, yang dinilai sejumlah analis dapat memicu risiko reputasi bagi Indonesia.

Dari tiga bank asing tersebut, Standard Chartered tercatat melakukan perubahan paling agresif. Pada 2024, bank tersebut mengirimkan lebih dari Rp1,1 triliun ke kantor pusatnya atau hampir empat kali lipat dari laba yang diperoleh di Indonesia pada tahun yang sama. Citigroup juga merepatriasi hampir seluruh laba gabungan tahun 2024 dan 2025 ke induk usahanya.

Sementara itu, HSBC mengirim hampir Rp3 triliun ke kantor pusat pada tahun lalu meski laba bersihnya di Indonesia kurang dari 2,2 triliun rupiah. Nilai tersebut menjadi repatriasi laba terbesar HSBC sejak 2022.

Pengamat pasar modal PT Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah turut mengurangi daya tarik bank asing untuk menahan laba di Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut membuat bank asing lebih memilih mengalihkan modal ke pasar lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

"Hal itu mengurangi daya tarik untuk mempertahankan laba di Indonesia, khususnya bagi bank yang dimiliki asing. Dengan sentimen investor yang masih berhati-hati, belum ada tanda tren ini akan berbalik dalam waktu dekat," kata Harry Su.

Di sisi lain, bank-bank global tersebut memang telah mulai mengurangi bisnis ritelnya di Indonesia sebelum pemerintahan Prabowo berjalan. Citigroup menjual bisnis perbankan ritelnya di Indonesia kepada United Overseas Bank pada 2022, Standard Chartered melepas portofolio kredit ritelnya ke PT Bank Danamon Indonesia pada 2023, sedangkan HSBC kini tengah menjual aset ritel dan wealth management kepada Oversea-Chinese Banking Corporation.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keputusan penyaluran kredit tetap berada pada pertimbangan bisnis masing-masing bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, regulator tidak melakukan intervensi terhadap keputusan bisnis perbankan termasuk terkait pembiayaan program pemerintah.

"Keputusan harus didasarkan pada prospek bisnis. Tentu bank akan mengevaluasi hal tersebut. Jika suatu program pemerintah dinilai memiliki prospek bisnis yang baik, maka bank dapat memperlakukannya sebagai aktivitas bisnis biasa," ujar Dian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 88 persen pelaku usaha dan investor global mengubah strategi alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Gejolak geopolitik, tren kenaikan suku bunga global, hingga tekanan terhadap likuiditas perusahaan menjadi faktor yang mendorong perubahan tersebut.

HSBC mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor global yang menunjukkan 88 persen responden telah menyusun ulang alokasi modal untuk menghadapi volatilitas yang meningkat. Selain itu, 89 persen responden juga meningkatkan penempatan modal di pasar yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih tinggi.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia, Delia Melissa, mengatakan kondisi tersebut membuat akses terhadap modal kerja menjadi semakin penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin menjaga kelancaran usaha sekaligus memperluas pasar ekspor.

“Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor,” ujar Delia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menurut HSBC, kebutuhan pembiayaan usaha juga meningkat di tengah aktivitas perdagangan Indonesia yang masih tumbuh positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai 25,30 miliar dolar AS pada April 2026 atau naik 21,98 persen dibandingkan April tahun lalu. Pada periode yang sama, nilai impor meningkat 22,49 persen menjadi 25,21 miliar dolar AS.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, HSBC Indonesia meluncurkan HSBC TradeCash, layanan pembiayaan perdagangan (trade finance) yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja lebih cepat dengan mengajukan faktur penjualan (invoice) secara digital tanpa harus menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

Global Head of Trade HSBC, Vivek Ramachandran, mengatakan, layanan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan memperoleh pendanaan lebih cepat sekaligus mengurangi beban administrasi.

“Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi,” ujar Vivek.

HSBC menilai ketidakpastian geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta mengganggu rantai pasok global. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan yang lebih cepat agar arus kas tetap terjaga dan kegiatan usaha dapat terus berjalan.

HSBC Indonesia meluncurkan solusi pembiayaan perdagangan (trade finance) bernama HSBC TradeCash. Layanan ini memungkinkan nasabah mencairkan modal kerja dengan mengunggah faktur penjualan (invoice) dengan proses mudah dan cepat.

Menurut HSBC Indonesia, dengan HSBC TradeCash nasabah yang memenuhi kriteria dapat menerima modal kerja dalam hitungan menit setelah seluruh informasi yang diperlukan telah disampaikan dan disetujui melalui HBSCnet. Nasabah tidak perlu menyertakan dokumen perdagangan konvensional. Skema ini memungkinkan bisnis memperoleh likuiditas lebih cepat dari siklus pembayaran yang pada umumnya mencapai 30 hari atau lebih.

Delia Melissa, Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia, mengatakan layanan HSBC Tradecash menjembatani kesenjangan arus kas, mengurangi beban administrasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Saat ini pelaku usaha menghadapi kebutuhan modal kerja yang meningkat di tengah volatilitas geopolitik dan tren kenaikan suku bunga global yang memicu tekanan likuiditas.

Meski ada gejolak geopolitik, aktivitas perdagangan Indonesia tetap tumbuh tinggi sehingga mendorong permintaan terhadap akses modal kerja yang mudah dan cepat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia mencapai US$ 25,3 miliar per April 2026, naik 21,98% dibandingkan dengan periode April 2025. Aktivitas impor juga meningkat 22,49% menjadi US$ 25,51 miliar pada periode yang sama.

Survei terbaru HSBC terhadap 3.000 pebisnis dan investor mencatat bahwa 88% responden menyusun ulang alokasi modal sebagai respons terhadap volatilitas yang meningkat. Adapun 89% responden secara aktif memperbesar penempatan modal di pasar dengan pertumbuhan tinggi.

"Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor," ujar Delia.

Proses Digital Minimalkan Beban Administratif

Vivek Ramachandran, Global Head of Trade HSBC, mengatakan HSBC TradeCash dirancang untuk membantu nasabah memaksimalkan kas yang tertahan dalam piutang, melalui proses digital yang cepat dan meminimalisasi beban administratif.

"Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi," ujar Vivek.

Gejolak geopolitik dan perang tarif turut mendorong kenaikan Harga barang serta keterlambatan pengiriman. Hal ini memperbesar kebutuhan akan solusi modal kerja yang mudah diakses dan efisien.

Layanan HSBC TradeCash melengkapi solusi trade finance HSBC yang sudah ada, termasuk HSBC TradePay, solusi digital untuk mengakses pembiayaan dan membayar pemasok dengan lebih cepat.

Survei HSBC juga menyebutkan pebisnis menyadari siklus pembayaran yang lebih panjang menahan kas dan menambah tekanan likuditas perusahaan. Selain itu, proses pembiayaan konvensional menimbulkan beban administratif yang berat karena perusahaan harus menghabiskan waktu setiap bulan untuk mengelola dokumen.

IDXChannel - PT Nitrasanata Dharma yang memiliki merek komersial JEC Eye Hospitals & Clinic mengumumkan rencana penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari aksi korporasi ini, perseroan mengincar dana hingga Rp683 miliar.

JECX akan menerbitkan sekitar 487,98 juta saham baru, setara 15 persen dari total saham yang dicatatkan di BEI. Harga penawaran dipatok antara Rp1.200-Rp1.400 per saham.

Dengan asumsi perolehan dana IPO maksimal, separuh dana tersebut bakal digunakan untuk modal kerja, terkait dengan biaya operasional perusahaan. Adapun sisanya dipakai untuk melunasi utang, baik induk maupun anak usahanya.

Dengan demikian, IPO JECX mencerminkan alokasi untuk memperkuat struktur permodalan dengan mengurangi beban utang (deleveraging), serta mendukung kegiatan operasional perseroan. Dengan begitu, tidak ada rencana ekspansi dengan dana penawaran umum.

Dalam prospektus IPO yang diterbitkan Senin (22/6/2026), JECX akan memanfaatkan dana IPO sebesar Rp140 miliar untuk melunasi utang kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank HSBC Indonesia masing-masing Rp40 miliar dan Rp100 miliar.

Pinjaman dari BCA tersebut berupa fasilitas kredit investasi untuk membeli tanah dan renovasi klinik JEC Tangerang, JEC Kedoya, JEC PIK, JEC Bandung, Klinik JEC Tambora, dan Klinik JEC Kendari. Adapun pinjaman dari HSBC digunakan perseroan sebelumnya untuk rekapitalisasi dividen dan tujuan umum korporasi.

Kemudian sebesar Rp185 miliar digunakan untuk setoran modal dan pinjaman kepada anak usaha. Rinciannya, Rp50 miliar dalam bentuk setoran modal untuk PT Nitra Sanata Bali (NBS) yang tujuannya membayar sewa lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan gaji karyawan.

Lalu, Rp100 miliar diberikan dalam bentuk pinjaman kepada Orbita untuk membayar utang BCA dalam rangka pembangunan RS JEC-Orbita Makassar. Kemudian, Rp35 miliar berupa pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera (JCS) yang dipakai membayar utang kepada BCA untuk membiayai refinancing dan konstruksi RS JEC Semarang.

Kemudian sisanya akan dipakai untuk modal kerja, termasuk untuk biaya operasional sehari-hari antara lain biaya gaji dan tunjangan karyawan yang akan digunakan secara bertahap sampai 31 Desember 2027.

Dengan demikian, porsi dana IPO sekitar 20 persen untuk melunasi utang induk, lalu 27 persen untuk biaya operasional dan melunasi utang anak usaha, serta 52 persen sisanya untuk modal kerja.

(Rahmat Fiansyah)

HSBC Tiongkok meluncurkan fasilitas kredit senilai US$ 4 miliar (Rp 71,46 triliun, kurs Rp 17.870 per US$) yang dirancang untuk membantu perusahaan Tiongkok di sektor energi bersih dan rendah karbon untuk ekspansi di pasar internasional. ASEAN, khususnya Indonesia merupakan target utama fasilitas kredit ini.

Fasilitas kredit keberlanjutan dan transisi (Sustainability and Transition Credit Facility) HSBC ini menyediakan pembiayaan bagi perusahaan Cina yang memenuhi syarat, dari berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, transportasi elektrik, pusat data, dan kecerdasan buatan (AI).

Cina menyumbang sekitar 47% dari ekspor teknologi bersih (clean tech) global dan sekitar dua pertiga dari ekspor tenaga surya dan baterai global. Selain itu, penjualan kendaraan listrik Tiongkok diperkirakan mencapai 26 juta unit di seluruh dunia pada tahun 2026. Adapun penggunaan tenaga listrik dari pusat data global diproyeksikan meningkat sekitar dua kali lipat dari sekitar 485 TWh pada tahun 2025 menjadi 945 TWh pada tahun 2030.

Ekspansi pasar ini ditopang oleh perjanjian dagang ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober 2025. Perjanjian dagang ini untuk pertama kalinya memperluas kerja sama perdagangan Cina-ASEAN ke sektor ekonomi hijau, ekonomi digital, dan konektivitas rantai pasok.

Indonesia berpotensi meraih untung dari meningkatnya suplai energi bersih, seiring dengan fakta bahwa 91% proyek tenaga angin dan surya yang baru beroperasi pada tahun 2024 lebih murah dibandingkan harga bahan bakar fosil termurah dunia.

Pada ASEAN Summit ke-48 yang baru berlangsung di Filipina, para pemimpin negara di kawasan menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat pengembangan ASEAN Power Grid serta mewujudkan masa depan energi yang lebih terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.

Indonesia Tawarkan Peluang Investasi Energi Bersih

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peluang investasi energi bersih paling signifikan di Asia Tenggara. Kebutuhan pendanaan diproyeksikan sekitar US$ 97 miliar atau Rp 1.732,9 triliun untuk mencapai target iklim Indonesia tahun 2030. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru Indonesia tahun 2025 menargetkan pengembangan 42.569 MW kapasitas energi terbarukan baru pada tahun 2034. Target tersebut dua kali lipat dari kapasitas dalam rencana sebelumnya, dengan target penyimpanan energi yang diperkenalkan untuk pertama kalinya.

Indonesia dan Cina juga sepakat untuk memperdalam kerja sama transisi energi dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemitraan yang melampaui perdagangan dan infrastruktur tradisional. Kerja sama ini mencakup pengembangan energi terbarukan, rantai pasok baterai, produksi kendaraan listrik, dan sistem energi digital. Keselarasan prioritas kebijakan ini mendukung fasilitas kredit terbaru HSBC yang dirancang untuk membantu menyalurkan pendanaan ekonomi hijau dari Tiongkok ke pasar seperti Indonesia.

Seiring ekspansi internasional perusahaan Tiongkok untuk memenuhi permintaan dunia, fasilitas pembiayaan baru dari HSBC ini bertujuan menghadirkan teknologi dan solusi bersih ke pasar secara lebih efisien, sehingga turut berkontribusi pada upaya dekarbonisasi di seluruh dunia. HSBC akan memperluas batas (limit) kredit bagi perusahaan yang memenuhi syarat, menyederhanakan proses persetujuan kredit, serta mengembangkan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis.

"Transisi energi di Indonesia merupakan salah satu peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan, dan skala pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target 2030 sangat signifikan," ujar Stuart Rogers, Presiden Direktur HSBC Indonesia, dalam siaran pers, Kamis (28/5).

HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi Indonesia dengan perusahaan energi bersih kelas dunia, termasuk dari Tiongkok, yang memiliki teknologi, pengalaman, dan kapasitas untuk mewujudkannya. "Fasilitas kredit ini memperkuat kemampuan kami untuk melakukan hal tersebut," ujarnya.

Natalie Blyth, Global Head of Sustainable Finance and Transition HSBC mengatakan Cina merupakan rumah bagi sejumlah perusahaan rendah karbon paling dinamis di dunia. Perusahaan-perusahaan ini menetapkan tolok ukur baru dalam manufaktur kelas atas, sekaligus memainkan peran penting dalam mentransformasi ekosistem transisi energi.

Ketika perusahaan-perusahaan Cina itu melakukan ekspansi internasional, mereka membutuhkan mitra finansial dengan jangkauan global dan keahlian untuk mendukung mereka. "Fasilitas kredit ini dirancang untuk menyediakan dukungan tersebut dan tidak ada bank selain HSBC yang mampu membantu nasabah untuk menemukan, mengakses, dan menavigasi peluang pertumbuhan di seluruh ekosistem global," kata Blyth.

Warta Ekonomi, Jakarta -

HSBC Tiongkok meluncurkan fasilitas kredit keberlanjutan dan transisi (Sustainability and Transition Credit Facility) senilai US$4 miliar untuk mendukung ekspansi perusahaan Tiongkok di sektor energi bersih dan rendah karbon di pasar internasional. Indonesia menjadi salah satu target utama penyaluran fasilitas kredit tersebut.

Fasilitas kredit menyediakan pembiayaan bagi perusahaan Tiongkok yang memenuhi syarat, dari berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, transportasi elektrik, pusat data, dan kecerdasan buatan (AI).

Presiden Direktur HSBC Indonesia, Stuart Rogers, mengatakan Indonesia berpotensi meraih untung dari meningkatnya suplai energi bersih, seiring dengan fakta bahwa 91% proyek tenaga angin dan surya yang baru beroperasi pada tahun 2024 lebih murah dibandingkan harga bahan bakar fosil termurah dunia.

"Transisi energi di Indonesia merupakan salah satu peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan, dan skala pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target 2030 sangat signifikan," kata Stuart dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Tiongkok menyumbang sekitar 47% dari ekspor teknologi bersih (cleantech) global, dan sekitar dua pertiga dari ekspor tenaga surya dan baterai global. Selain itu, penjualan kendaraan listrik diperkirakan mencapai 26 juta unit di seluruh dunia pada tahun 2026, dan penggunaan tenaga listrik dari pusat data global diproyeksikan meningkat sekitar dua kali lipat dari sekitar 485 TWh pada tahun 2025 menjadi 945 TWh pada tahun 2030.

Ekspansi pasar ini ditopang oleh perjanjian dagang ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober 2025. Perjanjian dagang ini untuk pertama kalinya memperluas kerja sama perdagangan Tiongkok-ASEAN ke sektor ekonomi hijau, ekonomi digital, dan konektivitas rantai pasok.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peluang investasi energi bersih paling signifikan di Asia Tenggara. Kebutuhan pendanaan diproyeksikan sekitar USD 97 miliar untuk mencapai target iklim Indonesia tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru Indonesia tahun 2025 menargetkan pengembangan 42.569 MW kapasitas energi terbarukan baru pada tahun 2034, lebih dua kali lipat dari kapasitas dalam rencana sebelumnya, dengan target penyimpanan energi yang diperkenalkan untuk pertama kalinya.

Lebih lanjut, Indonesia dan Tiongkok juga sepakat untuk memperdalam kerja sama transisi energi dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemitraan yang melampaui perdagangan dan infrastruktur tradisional, yakni mencakup pengembangan energi terbarukan, rantai pasok baterai, produksi kendaraan listrik, dan sistem energi digital.

Keselarasan prioritas kebijakan ini mendukung fasilitas kredit terbaru HSBC yang dirancang untuk membantu menyalurkan pendanaan ekonomi hijau dari Tiongkok ke pasar seperti Indonesia.

"HSBC akan memberikan perluasan limit kredit bagi perusahaan yang memenuhi syarat, menyederhanakan proses persetujuan kredit, serta mengembangkan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis," tuturnya.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) adalah salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam hidup dan kariernya.

"Kalau ditanya siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya, saya bisa begini karena Pak Chairul Tanjung," kata Dony.

Dony yang hadir di Jogja Financial Festival 2026, JEC, Bantul, DIY, menjadi pembicara dalam sesi 1on1 Executive. Dalam momen itu, Dony berkisah tentang pencapaian dan karirnya yang tak lepas dari kiprah CT.

Dony mengaku ia adalah orang desa yang lahir di Tanjung Alam, Sumatera Barat. Ia kemudian kuliah akuntansi selama setahun di Universitas Andalas, Sumatera Barat, sebelum pindah ke Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Jawa Barat.

"Saya sebetulnya bukan menyama-nyamakan dengan cerita Pak CT, tapi bahwa memang saya mengalami hampir persoalan ekonomi yang sama (dengan CT)," kata Dony.

Belum selesai kuliah, Dony ke Jakarta untuk bekerja sebagai pemasang billboard di jembatan jalan tol demi mencari uang. Ia lantas pindah bekerja sebagai operator telepon di Bank Pembangunan Asia yang kemudian berubah nama jadi Bank Universal.

"Waktu itu saya bekerja sebagai operator telepon, tapi saya sudah berpikir saya harus jadi CEO, jadi dirut. Banyak orang-orang yang menginsipirasi hidup saya," kisahnya.

Singkat cerita, Dony dipromosikan jadi customer service. Lalu, dalam enam tahun ia sudah menduduki posisi vice president Bank Universal.

"Mengapa saya mengalami karir yang begitu cepat di Bank Universal, saya kemudian menyimpulkan di mana-mana saya selalu bercerita kesuksesan itu adalah apabila bertemu preparation dan opportunity, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita, kemudian kalau itu bertemu dengan kesempatan, maka dia akan menjadi kesuksesan," katanya.

Saat krisis moneter 1998, Bank Universal harus merger hingga menjadi Bank Permata dan Dony pun diterima bekerja di HSBC. Akan tetapi, Dony yang ingin terus tumbuh kala itu melirik Bank Mega begitu populer dan tertarik mendekati CT.

"Kampanyenya (Bank Mega) di mana-mana. Ada Acong Sitorus, Mega Berbagi, Neno Warisman waktu itu," kenangnya.

Dony pun mengakui kala itu dirinya lantas memaksakan diri untuk bergabung ke Bank Mega. Langkah Dony mendekati CT tak berjalan mulus, karena adik kandungnya bekerja di Bank Mega.

Akhirnya, Dony pun membujuk sang adik untuk resign dengan jaminan uang pesangon Rp25 juta darinya. Kemudian, adiknya pindah ke Bank Tugu yang sekarang jadi Bank Syariah Mega.

"Nih adik-adik sekalian mesti memang butuh pengorbanan. Saya di HSBC itu lillahi ta'ala waktu itu saya dapat transfer fee Rp1 miliar. Saya dapat housing loan itu 56 kali gaji, car loan 33 kali gaji, dapat rumah sakit itu 5 orang VVIP semua ditanggung 100 persen," katanya.

"Saya dapat offering dari Pak Chairul Tanjung itu all in Rp10 juta gaji saya. Dan itu saya simpan tanda tangan Pak Chairul Tanjung. Saya satu-satunya yang dapat penawaran Pak Chairul Tanjung Rp10 juta gaji saya," sambungnya.

Dony bahkan rela turun pangkat dari VP Bank Permata menjadi AVP di Bank Mega yang menurutnya waktu itu kelasnya masih kecil.

"Saya menjadi operation support namanya dulu. Jadi kalau yang di Bank Mega, kalau lihat SOP-nya, itu semua tanda tangan saya pasti, karena saya yang ngetik dulu," katanya.

"Ternyata pilihan saya tepat, saya di Bank Mega saya berkembang bersama dengan CT Corps. Saya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Pak Chairul Tanjung. Saya seperti orang yang diciptakan, mungkin Pak CT sendiri tidak sadar tapi saya sendiri adalah orang yang diciptakan oleh Pak Chairul Tanjung," imbuh Dony.

Ia mengaku tidak pernah di satu posisi lebih dari dua tahun. Dari operation, ia berpindah-pindah ke IT, service quality, kepala wilayah lalu meniti kesuksesan menjadi direktur bank. Dari situ, CT lalu menyekolahkan Dony untuk mengambil S2.

"Jadi saya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dilakukan oleh Pak Chairul Tanjung," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) buka suara terkait kabar penjaminan saham perseroan oleh pemegang saham utamanya, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), serta pemilik manfaat utama atau ultimate beneficial owner perseroan, Prajogo Pangestu.

Penjelasan tersebut disampaikan perseroan setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di media social Instagram terkait isu “TPIA Dijadikan Jaminan oleh BRPT dan PP”.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, BRPT tercatat telah menjaminkan sebanyak 2,175 miliar saham TPIA kepada sejumlah bank kreditur. Rinciannya, sebanyak 2 miliar saham dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sejak 21 September 2021 dan 175 juta saham kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) pada 24 Desember 2024.

Selain itu, Prajogo Pangestu juga diketahui menjaminkan 1,5 miliar saham TPIA kepada HSBC sejak 17 November 2023.

Dengan demikian, total saham TPIA yang dijaminkan oleh BRPT dan Prajogo Pangestu mencapai 3,675 miliar saham atau setara 4,24% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

General Manager of Legal & Corporate Secretary TPIA Erri Dewi Riani mengatakan jumlah saham yang dijaminkan tersebut dinilai belum memberikan dampak material terhadap struktur pengendalian maupun kepemilikan perseroan.

“Dengan mempertimbangkan jumlah total saham yang dijaminkan sebagaimana dijelaskan di atas, Perseroan tidak melihat potensi yang bisa berdampak secara material pada struktur kepemilikan dan pengendalian Perseroan,” ujar Erri dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

TPIA menegaskan transaksi penjaminan saham tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing pemegang saham dengan pihak bank dan tidak melibatkan perseroan secara langsung.

Dalam hal ini, peran perseroan hanya menerima laporan aktivitas penjaminan saham, menerbitkan konfirmasi kepada bank penerima jaminan, serta menyampaikan laporan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga menyebut total saham yang dijaminkan masih berada di bawah ambang batas 5% sebagaimana diatur dalam POJK No.4 Tahun 2024 tentang laporan aktivitas penjaminan saham perusahaan terbuka.

Menanggapi isu potensi margin call yang sempat beredar di pasar, manajemen TPIA menyatakan fasilitas kredit tersebut bukan merupakan fasilitas margin.

Menurut informasi yang diterima perseroan dari BRPT dan Prajogo Pangestu, penjaminan saham dilakukan untuk menjamin fasilitas kredit perbankan biasa.

“Penjaminan saham tersebut diberikan guna menjamin fasilitas kredit perbankan dan tidak berkaitan dengan fasilitas margin dalam bentuk apapun,” jelas Erri.

TPIA menambahkan, terdapat mekanisme penambahan jaminan atau top up apabila nilai jaminan tidak lagi memenuhi rasio tertentu sesuai perjanjian kredit masing-masing.

Adapun risiko pembayaran dipercepat maupun eksekusi saham disebut baru dapat terjadi apabila debitur mengalami cedera janji yang tidak dapat dipulihkan sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, TPIA juga mengungkapkan bahwa fasilitas pinjaman BRPT dari Bangkok Bank telah dilunasi.

Perseroan menambahkan seluruh informasi material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham telah disampaikan kepada publik melalui keterbukaan informasi sesuai ketentuan regulator.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Akuisisi bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) milik HSBC oleh OCBC dinilai menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan memperkuat layanan pengelolaan kekayaan (wealth management) di Indonesia.

IWPB Indonesia milik HSBC melayani nasabah ritel dan wealth dengan ragam produk perbankan dan pengelolaan kekayaan. Portofolionya mencakup simpanan nasabah, produk investasi seperti obligasi, reksa dana, dan asuransi, kartu kredit, hingga pinjaman ritel.

CEO OCBC Group Tan Teck Long mengatakan akuisisi tersebut sejalan dengan strategi the next frontier yang dijalankan OCBC. Menurut dia, langkah itu juga melanjutkan ekspansi perusahaan setelah integrasi OCBC Indonesia dengan PT Bank Commonwealth Indonesia pada 2024.

“Akuisisi ini mengikuti keberhasilan integrasi OCBC Indonesia dengan PT Bank Commonwealth Indonesia pada tahun 2024, untuk memperluas penetrasi pasar OCBC di ekonomi terbesar Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu pasar pertumbuhan utama OCBC,” kata Tan dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (13/5/2026).

Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja menilai pengalaman panjang perusahaan di pasar domestik menjadi modal penting dalam memperkuat bisnis wealth management. Menurut dia, kombinasi pemahaman lokal dan jaringan regional menjadi kekuatan utama perusahaan dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

“Kombinasi dari nilai lokal yang didapatkan OCBC Indonesia dari melayani nasabah selama lebih dari delapan dekade, digabungkan dengan kapabilitas regional yang dimiliki oleh OCBC Group sebagai salah satu grup layanan finansial terbesar di Asia, menjadi modal penting bagi kami untuk memperkuat layanan wealth management di Indonesia,” ujar Parwati.

Ia menambahkan, kebutuhan wealth management di Indonesia tidak hanya berasal dari segmen affluent. Karena itu, OCBC berupaya memperluas layanan agar dapat menjangkau berbagai segmen nasabah dengan kebutuhan dan aspirasi finansial yang berbeda.

Selain memperkuat kapabilitas lokal dan regional, OCBC juga mengembangkan layanan digital untuk mendukung pengalaman nasabah. Pengembangan tersebut mencakup kemudahan memantau portofolio investasi, mengakses insight pasar, hingga bertransaksi secara mandiri melalui platform digital.

OCBC menilai pendekatan hybrid yang menggabungkan teknologi dan human touch menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan yang lebih personal dan fleksibel. Kombinasi kekuatan regional, pemahaman lokal, dan pengembangan layanan berbasis kebutuhan nasabah disebut menjadi fondasi perusahaan dalam memperkuat bisnis wealth management di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia resmi mengalihkan bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP), usai menandatangani kesepakatan pengambilalihan pada 4 Mei 2026.

HSBC menyampaikan, keputusan mengalihkan bisnis IWPB di Indonesia dilakukan usai tinjauan strategis operasional perbankan ritel perseroan di Indonesia, yang telah diumumkan pada Juli 2025. Hasil tinjauan menyimpulkan bahwa pengalihan bisnis ritel akan menjadi hasil terbaik bagi operasi ritel HSBC Indonesia, pelanggan, dan kolega HSBC.

“...dan bahwa OCBC berada di posisi terbaik untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis,” jelas HSBC, dikutip dari laman resminya, Selasa (5/5/2026).

HSBC menegaskan, keputusan ini sama sekali tidak mencerminkan kinerja tim IWPB. Perseroan menuturkan, langkah ini merupakan bagian dari penyederhanaan HSBC Group untuk fokus pada peningkatan kepemimpinan dan pangsa pasar di area, yang menurut perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang jelas dan memiliki peluang terbesar untuk tumbuh dan mendukung kliennya.

Adapun, transaksi mencakup rekening, kartu kredit, dan pinjaman ritel sekitar 336.000 pelanggan. Perseroan memperkirakan transaksi ini selesai pada paruh pertama 2027 dan akan dikomunikasikan apabila terjadi perubahan waktu. Untuk itu, HSBC berkomitmen mendukung kolega dan pelanggan serta bekerja sama dengan OCBC agar transisi dapat berjalan dengan mulus.

Sementara itu, HSBC mengungkapkan bahwa bisnis Corporate and Institutional Banking (CIB) tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap berkomitmen kuat terhadap bisnis CIB.

“CIB tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap penting bagi jaringan internasional HSBC,” ujar Perseroan.

Dalam catatan Bisnis, OCBC NISP mengharapkan transaksi ini dapat memperluas dan memperkuat bisnis konsumer Perseroan, serta mendukung pertumbuhan basis nasabah, sejalan dengan strategi pengembangan bisnis Perseroan.

Sebagai informasi, IWPB Indonesia dibangun berdasarkan proposisi layanan keuangan global premium yang melayani pelanggan ritel dan wealth, menawarkan produk dan layanan perbankan yang lengkap, serta wealth management yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Portofolio ini mencakup simpanan nasabah, produk investasi, mencakup obligasi, reksa dana dan asuransi, kartu kredit, serta retail loans, yang akan memperdalam bisnis wealth management OCBC Indonesia, sekaligus mendukung strategi Next Frontier OCBC Group dalam mendorong Franchise Shift.

Tanpa memperhitungkan one-off transaction costs, transaksi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan bagi OCBC Indonesia setelah penyelesaian, yang diharapkan pada kuartal II/2027.

Adapun, total AUM yang akan dialihkan mencapai Rp89,8 triliun, yang terdiri dari investasi nasabah dalam obligasi reksa dana serta asuransi sebesar Rp58,2 triliun dan simpanan nasabah sebesar Rp31,6 triliun. Portofolio small retail loans nasabah senilai Rp3,6 triliun juga akan dialihkan sebagai bagian dari transaksi tersebut.

Nilai total transaksi ditentukan berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual (willing-buyer, willing-seller), dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prospek bisnis IWPB Indonesia serta potensi sinergi yang dapat direalisasikan oleh OCBC Indonesia. Nilai transaksi akan difinalisasi dan diumumkan setelah penyelesaian.

“Kami sangat antusias untuk melayani nasabah International Wealth dan Premier Banking HSBC Indonesia dengan solusi wealth dari OCBC Indonesia, yang dilengkapi dengan proposisi whole-of-wealth dari OCBC Group,” ujar Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja dalam keterangan resminya, Senin (4/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank OCBC NISP Tbk akan mengelola aset nasabah senilai Rp 89,8 triliun setelah mengakuisisi bisnis ritel dan wealth management milik HSBC Indonesia.

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menyebut langkah ini untuk memperkuat posisi di segmen wealth management. Bisnis International Wealth and Premier Banking HSBC dinilai memiliki basis nasabah kuat.

"Akuisisi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi kami di segmen wealth management di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Portofolio yang diambil alih mencakup produk perbankan ritel dan wealth. Cakupan meliputi simpanan nasabah dan produk investasi.

Produk investasi terdiri dari obligasi, reksa dana, asuransi, kartu kredit, serta pinjaman ritel.

Total aset kelolaan mencapai Rp 89,8 triliun. Nilai ini terdiri dari investasi nasabah Rp 58,2 triliun dan simpanan Rp 31,6 triliun.

Transaksi juga mencakup pinjaman ritel kecil senilai Rp 3,6 triliun.

OCBC akan mengambil alih lebih dari 336.000 nasabah dari HSBC Indonesia. Nasabah ini sebelumnya dilayani melalui platform International Wealth and Premier Banking.

"Kami sangat antusias untuk melayani nasabah International Wealth dan Premier Banking HSBC Indonesia dengan solusi wealth dari OCBC Indonesia, yang dilengkapi dengan proposisi whole-of-wealth dari OCBC Group," ucap Parwati.

Proses pengambilalihan ditargetkan rampung pada kuartal II 2027.

Setelah selesai, transaksi ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan. Aset kelolaan diperkirakan naik sekitar 25 persen. Saldo kartu kredit diproyeksikan tumbuh lebih dari 150 persen.

OCBC juga akan menambah sekitar 1.300 karyawan dari HSBC Indonesia untuk mendukung operasional.

"OCBC Indonesia akan bekerja sama secara erat dengan HSBC Indonesia untuk memastikan proses migrasi nasabah dan karyawan berjalan dengan lancar setelah penyelesaian akuisisi," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Bank HSBC Indonesia resmi melepas bisnis retail dan wealth atau International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. Portofolio yang dialihkan mencakup sekitar 336.000 nasabah dengan total aset kelolaan mencapai Rp 89,8 triliun.

Transaksi ini meliputi layanan perbankan ritel dan wealth management, termasuk simpanan, investasi, hingga kredit. Akuisisi ini ditargetkan rampung pada kuartal kedua 2027.

Lantas bagaimana nasib nasabah hingga karyawan HSBC?

Nasib 1.300 Karyawan HSCB

Dalam pernyataan di keterbukaan informasi, OCBC NISP menyebutkan bahwa sekitar 1.300 karyawan HSBC yang selama ini menangani bisnis wealth dan ritel akan ikut beralih sebagai bagian dari transaksi.

Pengalihan ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan layanan kepada nasabah tetap terjaga selama proses integrasi. Dengan demikian, karyawan yang selama ini mengelola portofolio tersebut tetap menjalankan perannya, meski berada di bawah entitas baru.

HSBC dalam dokumen tanya jawab kepada nasabah juga menegaskan bahwa tenaga kerja yang relevan akan tetap mendukung layanan selama masa transisi hingga proses pengalihan selesai.

Layanan Nasabah Tetap Normal Selama Transisi

HSBC memastikan seluruh layanan kepada nasabah tetap berjalan normal selama periode transisi.

Mengacu pada dokumen resmi HSBC, seluruh produk dan layanan yang dimiliki nasabah, termasuk rekening, investasi, dan fasilitas kredit, akan tetap berlaku hingga pengalihan bisnis efektif dilakukan.

Namun setelah transaksi rampung dan memperoleh persetujuan regulator, nasabah akan secara resmi menjadi nasabah OCBC dan dilayani oleh bank tersebut. Beberapa keuntungan atau layanan yang sebelumnya didapatkan saat menjadi nasabah HSBC pun kemungkinan akan berubah setelah proses ini rampung.

Fokus Baru HSBC di Indonesia

Setelah melepas bisnis wealth dan ritel, HSBC akan tetap beroperasi di Indonesia dengan fokus pada layanan korporasi dan institusi.

Langkah ini sejalan dengan strategi global HSBC yang tengah merampingkan bisnis ritel di sejumlah pasar dan mengalihkan sumber daya ke segmen yang dinilai memberikan imbal hasil lebih tinggi.

Di sisi lain, akuisisi ini memperkuat posisi OCBC di segmen wealth management di Indonesia, sekaligus memperluas basis nasabah premium yang dimilikinya.