Bisnis.com, JAKARTA — Muhammad Qodari telah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (27/4/2026) di Istana Negara. Qodari bergeser posisi dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Usai pelantikan, Qodari mengatakan bahwa pelantikannya kali ini menjadi yang ketiga kali. Sebelumnya, Qodari telah dilantik sebagai KSP dan Wakil KSP.

"Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu, doa saya tambah panjang, karena berat, berat sekali," katanya pada Senin (27/4/2026) di Istana Negara usai dilantik.

Dia menjelaskan bahwa jabatan sebagai Kepala Bakom RI berat karena program Presiden Prabowo banyak. Tugasnya kemudian di Bakom RI adalah menjelaskan program-program mulai dari latar belakangnya hingga sebab-sebabnya.

"Pada dasarnya, kalau saya baca itu adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia," ujarnya.

Adapun, terkait tugas barunya sebagai Kepala Bakom RI, Qodari mengatakan bahwa dirinya tidak mau buru-buru. Dia akan menganalisis terlebih dahulu iklim informasi dan media. Di antara kemudian yang dia cermati adalah tren informasi di media sosial.

"Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri dan apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan," ujar Qodari.

Adapun, pelantikan Qodari itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Qodari yang dilantik sebagai Kepala Bakom RI, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Posisi Qodari sebelumnya yakni KSP kemudian dijabat oleh Dudung Abdurachman. Lalu, Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Hanif Faisol Nurofiq menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Kemudian, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memilih fokus bekerja menunaikan amanah rakyat di tengah kritik yang menyebut program Presiden Prabowo Subianto sebagai “politik gentong babi” serta isu menteri sebagai titipan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya telah memantau pernyataan tersebut, namun menegaskan pemerintah tidak ingin larut dalam polemik.

“Monitor, tapi mari kita fokus untuk bekerja. Pemerintah diberi amanah secara sah dan konstitusional untuk lima tahun, dan kami sedang bekerja keras memenuhi amanah itu,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan, alih-alih menanggapi kritik secara retoris, pemerintah memilih menunjukkan kinerja melalui program konkret, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, strategi utama yang dijalankan saat ini adalah mendorong industrialisasi dan hilirisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari sisi ekonomi, kuncinya adalah industrialisasi dan hilirisasi. Banyak hal yang sudah kita jalankan dan akan terus dipercepat,” katanya.

Proyek Waste to Energy dan Hilirisasi Dikebut

Dia mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah akan merealisasikan sejumlah proyek strategis, termasuk program waste to energy yang ditargetkan mulai berjalan di puluhan daerah.

Awalnya direncanakan di 33 kabupaten/kota, namun setelah penyesuaian di lapangan, jumlahnya menjadi 29 titik.

“Insyaallah bulan April ini semua sudah dilakukan groundbreaking,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peletakan batu pertama untuk 21 proyek hilirisasi dalam periode yang sama.

Prasetyo menekankan, seluruh program pemerintah telah dirancang dan dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/RPJCP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Menurutnya, pelaksanaan program tetap mempertimbangkan dinamika global, termasuk faktor geopolitik yang turut memengaruhi kondisi dalam negeri.

Komitmen untuk Kepentingan Publik

Oleh sebab itu, dia memastikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih tetap berkomitmen bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat.

“Orientasi Bapak Presiden selalu untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Itu yang menjadi pegangan kami,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga merespon terkait dengan kritik pengamat politik Saiful Mujani terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Teddy Indra menekankan bahwa dirinya belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Saiful.

“Wah, duh, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa,” tutur Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Termasuk, saat ditanya soal pernyataan Saiful berkaitan dengan program gentong babi itu. Menurut Teddy, Prabowo belum mengetahui kritik Saiful lantaran berfokus terhadap program kerjanya.

“Apalagi Bapak Presiden. Pak Presiden mengurusi hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” tandas Teddy.

Sekadar informasi, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menjadi pembicaraan beberapa waktu belakangan buntut pernyataannya soal pemakzulan Presiden Prabowo.

Saiful menyebut Prabowo tidak presidensial dan tidak mempan jika diberikan saran-saran perbaikan saat menjadi pembicara penutup dalam forum halal bihalal pengamat bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertipkan”.

Bahkan, Bagi Saiful, program yang digagas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa/kelurahan, sekolah rakyat, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan bagian dari politik gentong babi atau pork barrel politics yang mengalokasikan dana negara untuk program-program tertentu di daerah pemilihan guna menggalang simpati dan dukungan pemilih.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya pada hari ini, Senin (26/1/2026).

Sebelum rapat dimulai, Sigit mengungkap bahwa dirinya telah mengikutsertakan seluruh Kapolda di seluruh Indonesia sebagai komitmen dalam RDP tersebut.

"Kami laporkan bahwa saat ini kami didampingi Wakapolri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri dan juga diikuti oleh seluruh Kapolda. Ini menunjukkan bahwa kami serius dan sangat mengapresiasi serta menghargai undangan RDP hari ini," kata Sigit.

SIgit mengungkapkan bahwa mendapatkan kunjungan dari sekjen ITUC dan kunjungan dari keluarga marsinah. Kami juga mengembalikan 9 orang korban TPPO dan pembangunan rumah singgah Marsinah, pahlawan nasional.

Terkait program dan gagasan untuk membantu masyarakat dalam menyebrang sungai, maka Polri juga akan membangun jembatan untuk mendukung program Presiden Prabowo.

Adapun, rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia menyampaikan pentingnya mengedepankan nilai-nilai reformasi untuk kerja Polri ke depannya.

Khususnya, dalam merespons kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat oleh publik. Menurut Habiburokhman, respons kebebasan berekspresi ini memiliki pengaruh besar terhadap citra Polri.

"Kami secara khusus ingin mengulas respons Polri terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Secara kuantitas, ini hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tugas Polri, tapi pengaruhnya terhadap citra Polri di mata publik sangatlah besar," kata Habiburokhman.

Sekadar informasi, rapat ini juga akan mengungkap soal capaian dan rencana kinerja Polri. Hal itu kemudian bakal direspons juga oleh anggota legislatif pada Komisi III.