JAKARTA - PT Gajah Tunggal Tbk memperkuat strategi efisiensi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tekanan biaya energi, tenaga kerja, dan fluktuasi nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas operasional industri ban yang sangat sensitif terhadap dinamika harga energi dan kurs mata uang.

"Kami terus meningkatkan efisiensi. Industri ini kan industri yang sangat peka terhadap nilai tukar dan kemudian harga energi," kata Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk Suryopratomo seperti dikutip Rabu (24/6/2026).

Suryopratomo mengatakan industri ban merupakan sektor padat karya yang beroperasi selama 24 jam dengan sistem tiga shift. Dengan jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 17 ribu orang, kenaikan biaya energi dan upah menjadi faktor yang sangat memengaruhi struktur biaya perusahaan.

Meski menghadapi tekanan biaya, perusahaan tidak memilih langkah pengurangan tenaga kerja. Menurut Suryopratomo, Gajah Tunggal justru memperkuat investasi di bidang pengembangan SDM melalui Politeknik Gajah Tunggal yang dikelola perusahaan. "Bukan kepada pengurangan tenaga kerja. Kami Gajah Tunggal itu perusahaan yang punya politeknik," ujarnya.

Ia menjelaskan politeknik tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi tenaga kerja perusahaan. Lulusan dari lembaga pendidikan itu juga diserap langsung ke dalam grup usaha Gajah Tunggal untuk mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.



Selain penguatan SDM, perusahaan juga mendorong inovasi melalui tim Research and Development (R&D) guna mencari solusi efisiensi produksi tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. "Kami punya tim Research and Development yang baik dan ini salah satu hal lain yang kemudian bisa dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi," kata Suryopratomo.

Di tengah tantangan industri manufaktur dan situasi geopolitik global, Gajah Tunggal juga menilai pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, untuk membangun pemahaman publik mengenai peran industri nasional dalam perekonomian. Melalui kombinasi efisiensi operasional, pengembangan SDM, dan penguatan inovasi, perusahaan berupaya mempertahankan daya saing di industri ban nasional maupun global yang semakin kompetitif.

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memulihkan kepercayaan pasar (market confidence) di tengah berbagai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2027 . Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, dalam Podcast What’s on Economy bersama peneliti INDEF, Salsabila Azkia.

Dalam diskusi tersebut, Eko menyoroti bahwa penyampaian langsung KEM-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo menjadi momentum yang cukup mengejutkan bagi market karena biasanya arah kebijakan fiskal disampaikan menjelang pidato kenegaraan Agustus.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Namun demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5% masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini.

Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 5,61% masih sangat dipengaruhi faktor musiman seperti Lebaran dan tingginya belanja pemerintah. Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027



“Kalau melihat capaian hingga saat ini, saya masih mempertanyakan apakah triwulan berikutnya bisa mempertahankan posisi 5,6 persen itu. Kalau cenderung turun, maka baseline pertumbuhan tahun depan menjadi terlalu optimistis,” ujar Eko.

Pada sektor fiskal, Eko mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.

Di sisi lain, Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Hidup Kaya Raya, tapi Bisa Hidup Layak



Diskusi juga menyoroti meningkatnya belanja untuk program prioritas pemerintah, termasuk program MBG dan berbagai agenda strategis lainnya. Menurut Eko, struktur APBN saat ini mulai bergerak menjadi lebih program-driven dengan porsi anggaran yang besar diarahkan untuk program prioritas nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran program prioritas dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah dan mengurangi alokasi bagi sektor lain, termasuk transfer daerah, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.

“Concern ke depan adalah bagaimana memastikan program ini optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” jelasnya.

Dalam pembahasan mengenai market confidence, Eko menilai tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar Rupiah mencerminkan tingginya sensitivitas market terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian pasar adalah rencana pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menurutnya, secara semangat kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekspor nasional. Namun karena diumumkan secara mendadak dan belum dipahami sepenuhnya oleh market, kebijakan tersebut memunculkan efek kejut yang berdampak negatif terhadap pasar keuangan.

Eko juga menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi kebijakan yang berubah-ubah atau bersifat trial and error. Menurutnya, kredibilitas kebijakan sangat penting dalam membangun kepercayaan investor dan pelaku ekonomi.

Pada sektor moneter, Eko menjelaskan bahwa kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% menunjukkan bahwa Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi capital outflow.

Menurutnya, stabilitas ekonomi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan growth,” ujar Eko.

Pada bagian akhir diskusi, Eko menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memulihkan trust atau kepercayaan publik dan market terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai berbagai kebijakan baru pemerintah sebenarnya memiliki semangat perbaikan tata kelola dan kedaulatan ekonomi, tetapi perlu didukung komunikasi yang baik, strategi yang terencana, serta implementasi yang kredibel.

“Kalau trust-nya dapat, insyaallah mau bikin kebijakan apa saja bisa berjalan. Trust itu harus dibangun dari tata kelola yang baik, strategi yang terencana, dan komunikasi kebijakan yang cukup,” tutup Eko.

JAKARTA - Krisis tidak lagi dipandang semata sebagai ancaman, melainkan juga sebagai momentum untuk menemukan peluang dan mendorong transformasi. Perspektif ini mengemuka dalam forum “Prosperitea Vol. 4: Global Crisis and Its Opportunity” yang diselenggarakan Dhanavinya di Jakarta akhir April, yang mempertemukan sejumlah tokoh perempuan lintas sektor.

Seperti diketahui ketidakpastian ekonomi global masih membayangi berbagai negara di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga energi, serta risiko inflasi yang belum sepenuhnya mereda. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat ke kisaran 3,1% pada 2026, di bawah rata-rata historis sebelum pandemi.

Sejumlah lembaga global hingga saat ini masih mempertahankan proyeksi tersebut di tengah dinamika ekonomi dunia yang terus berkembang. Di sisi lain, World Bank mengingatkan bahwa tekanan darisektor energi berpotensi tetap menjadi faktor signifikan yang memengaruhi inflasi, khususnya di negara berkembang, sertadapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi secara luas.

Perempuan Pengusaha Adalah Pahlawan Ekonomi Sektor KUKM



Dalam konteks krisis tersebut, Dhanavinya sebagai forum yang mewadahi para perempuan pengusaha dari berbagai bidang yang visinya menggalang kerja sama di antara pebisnis perempuan untuk berkembang dari sukses untuk dampak yang signifikan, mencoba melihat peluang.

“Secara berkala kami mengadakan dialog & kolaborasi untuk mengembangkan kapasitas diri. Kami juga menyediakan program mentoring, coaching & konsultasi bisnis” kata Esra Manurung didampingi dua sahabat pendiri Dhanavinya lainnya yakni Lanny Sutiarto dan Ailing Yang.

“Kami percaya berkolaborasi jalan untuk dampak signifikan, bukan bersaing,” sambungnya.

Ketiganya sudah lebih dari 2 dekade menggeluti dunia bisnis dan dikenal pembelajar yang berani menimba ilmu dari mentor-mentor berkelas internasional. Pembiayaan BRI Dukung Ernawati Jadi Pengusaha Sukses dan Berdayakan Kaum Perempuan



Ailing, penulis buku “Life is a gift” yang mengembangkan jaringan bisnisnya lintas benua menekankan “Krisis global bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi dipahami. Di setiap ketidakpastian, selalu ada ruang untuk bertumbuh bagi mereka yang mampu melihat peluang dengan cara yang berbeda”.

Ia menambahkan, kekuatan utama dalam menghadapi tekanan justru bersumber dari dalam diri. “Sering kali kita mencari jawaban ke luar, padahal kekuatan terbesar ada di dalam diri. Ketika seseorang memiliki kejelasan dan keberanian untuk melangkah, krisis justru dapat menjadi titik awal perubahan.”

Sementara itu, Esra Manurung, penulis buku “From Poverty to Wealth” menyoroti pentingnya transformasi mental dari kemauan menimba pengetahuan dari buku, seminar dan mentor-mentor bisnis terbaik.

“Transformasi tidak selalu nyaman, tapi justru dari sana lahir pemimpin tangguh, visioner, bisa menyesuaikan diri. Mental tidak boleh kalah dalam krisis dan tetap bergerak maju meskipun situasi tidak ideal,” katanya.

Dari sisi keuangan, Lanny Sutiarto, pebisnis, mentor di bidang kesehatan dan keuangan menegaskan, bahwa ketidakpastian global memperkuat urgensi kemandirian finansial, khususnya bagi perempuan. “Kemandirian finansial bukan hanya kemampuan menghasilkan, tapi tentang kebijaksanaan menata keuangan. Dalam situasi global yang tidak pasti, kemampuan ini semakin penting,” ujarnya.

Nara sumber utama, dalam Prosperitie volume 4 kali ini adalah Eksekutif senior di sektor energi Erita Yohan, menegaskan, “krisis global justru membuka berbagai peluang, khususnya bagi perempuan yang mampu beradaptasi dengan cepat.

Di tengah,tekanan ekonomi dunia, ia melihat pergeseran besar pada sektorpangan sehat, kesehatan dan wellness, energi, serta ekonomidigital sebagai ruang pertumbuhan yang semakin relevan. “Bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Di balik krisis, selalu ada peluang tersembunyi yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Erita, perempuan memiliki keunggulan alami seperti kemampuan multitasking, ketelitian, dan intuisi yang kuat, yang menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian. Meski demikian, tantangan seperti kepercayaan diri, tekanan sosial, dan keterbatasan akses masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Ia menekankan, bahwa kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, termasuk membangun bisnis berbasis rumah tangga, memanfaatkan platform digital, hingga mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, digital skill, dan mindset yang adaptif.

Lebih lanjut, profesional yang banyak menangani berbagai project LNG, strategi korporasi, akusisi dan eksekusi proyek inimengajak perempuan untuk tidak menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Ia menilai banyak peluang usaha yang dapat dijalankan dengan modal terbatas, mulai dari bisnis kuliner rumahan, edukasi online, hingga reseller dan konten digital.

“Tidak harus besar dan tidak harus langsung sempurna. Yang penting mulai dari apa yang ada, kelola dengan disiplin, dan terus belajar. Dalam situasi krisis, mereka yang bergerak lebih cepat akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh,” kata Erita

Para pembicara lainnya juga sepakat bahwa kondisi global saat ini menjadi momentum refleksi bagi individu maupun organisasi untuk kembali pada nilai dan tujuan jangka panjang. Dari sana, langkah yang lebih kuat dan bermakna dapat dibangun untuk menghadapi masa depan.

Dhanavinya yang didirikan April 2025, mendorong lahirnya perspektif baru bahwa di tengah perlambatan ekonomi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global, perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan-tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk memimpin dan menciptakan peluang baru.

JEMBER - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat. Di balik angka pertumbuhan tersebut terjadi konsentrasi kekayaan yang semakin tajam, di mana manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata.

Data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan kekayaan semakin terkonsentrasi secara ekstrem pada segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat mengalami stagnasi kesejahteraan. Perbandingannya, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 55 juta penduduk.

Dalam periode yang sama, kekayaan 50 orang superkaya ini meningkat secara signifikan, sebaliknya kenaikan upah pekerja berlangsung sangat terbatas. Ketimpangan ini bukan sekadar perbedaan tingkat pendapatan, melainkan jurang struktural yang terus melebar.

Kelompok 1% teratas juga menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak. Hal ini menunjukkan mekanisme distribusi ekonomi tidak berjalan efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu dibandingkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Riset Transisi Bersih menemukan kesimpulan, ketimpangan tersebut tidak berdiri sendiri. Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam, di mana lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya berasal dari sektor ekstraktif.

"Model ekonomi ini secara inheren menghasilkan konsentrasi keuntungan pada segelintir pelaku, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggungkan kepada masyarakat luas," ungkap Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum di Jember, Jawa Timur, Senin (4/5/2026).

Lihat video: Pakar Ekonomi: Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi jadi Fokus Utama



Rahman menjelaskan, untuk waktu yang sangat lama keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dinikmati oleh kelompok terbatas, sementara masyarakat menghadapi dampak berupa kerusakan lingkungan, bencana ekologis, serta penurunan kualitas hidup.

"Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama. Karena itu, jika kita hendak menurunkan tingkat ketimpangan dan bergiat untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan, kita harus menghentikan model pembangunan yang tidak adil dan merusak," tekannya.

Akan tetapi, ketimpangan ekstrem dan krisis iklim itu justru diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terjadi secara bersamaan. Sebagaimana dirilis CELIOS, akumulasi kekayaan tidak hanya terlihat pada sektor bisnis, tetapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif.

Hal ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan, di mana kebijakan publik berisiko lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Tanpa perubahan arah kebijakan, ketimpangan ini diproyeksikan akan semakin dalam dan berpotensi mengunci mobilitas sosial.

Dalam kondisi tersebut, itu berarti kerja keras tidak lagi menjadi jaminan peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi generasi muda yang menghadapi pasar kerja yang semakin sempit dan tidak stabil.

Transisi Bersih menegaskan kembali bahwa kondisi ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari struktur ekonomi dan politik yang tidak seimbang.

“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujar peneliti senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi yang tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus segera menerapkan pajak kekayaan secara progresif dan terarah.

"Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem, dengan alokasi yang jelas untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dalam transisi energi berkeadilan," kata Rahman.

Kedua, reorientasi model ekonomi dari ekstraktif ke produktif. Ketergantungan pada sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam harus dikurangi secara bertahap, dengan mendorong pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi. Industrialisasi perlu diarahkan pada penciptaan rantai nilai domestik yang kuat dan inklusif.

Ketiga, revitalisasi sektor manufaktur sebagai penggerak pemerataan. Penguatan industri manufaktur menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan upah, dan memperluas basis kelas menengah. Kebijakan industri perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan industri padat karya bernilai tambah, serta integrasi usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok nasional.

Keempat, peningkatan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Transformasi ekonomi harus ditopang oleh peningkatan produktivitas melalui investasi pada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata. Tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi akan terus bergantung pada eksploitasi sumber daya, bukan penciptaan nilai.

Kelima, transisi energi yang mendukung industrialisasi berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan harus diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional, sehingga tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan basis industri baru yang membuka peluang kerja dan memperluas pemerataan ekonomi.

Keenam, reformasi tata kelola ekonomi dan politik. Transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, dan reformasi pembiayaan politik menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak didominasi oleh kepentingan sempit, melainkan benar-benar berpihak pada pembangunan yang inklusif.

Transisi Bersih menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan. Rahman mengingatkan, Indonesia masih memiliki peluang untuk keluar dari jebakan ketimpangan dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif.

"Namun, tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik, pertumbuhan hanya akan memperbesar kesenjangan yang sudah ekstrem saat ini. Hanya dengan arah kebijakan yang tepat dan berani, Indonesia dapat membangun ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan," ucapnya.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo memberikan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian tinggi serta ancaman perlambatan. Perry menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal.

Menurut Perry, kombinasi dari kebijakan tarif perdagangan, memburuknya situasi geopolitik, serta dampak berkepanjangan dari konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan ini.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan waspadai tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita (RI)," papar Perry dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menyikapi tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan besar yang harus segera dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri di tanah air. Pertama, Resiliensi Sektor Usaha merupakan upaya membangkitkan kembali pelaku usaha serta memastikan pembiayaan pada proyek-proyek prioritas untuk menjaga stabilitas.

Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah yang Sudah Tembus Rp17 Ribu per Dolar AS



Kedua, Daya Beli dan Investasi untuk memperkuat tingkat konsumsi masyarakat domestik sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi. Terakhir, Implementasi Kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi secara cepat dan akurat di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memitigasi risiko global, Bank Indonesia meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengelola investasi Danantara, serta para pelaku usaha dan investor.

Fokus utama PINISI adalah memperkuat basis ekonomi domestik melalui percepatan arus pembiayaan dan realisasi proyek strategis nasional.BI

"PINISI kita manfaatkan kita lakukan dan akan lakukan apakah program yang sudah disiapkan pemerintah. Termasuk ekosistem Danantara bisa berkembang untuk ekonomi tinggi. Bersama kita cari solusi terbaik. PINISI kita harapkan dapat melakukan interaksi baik dalam kesepakatan, pembiayaan, dan realisasi proyek," jelas Perry.

Melalui program ini, BI berharap terjalin interaksi yang lebih efektif antara penyedia modal dan sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, meskipun dinamika global terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal keluar dari Indonesia.

JAKARTA - Sinyal merah mulai menyala di sektor manufaktur Indonesia, ketika Indeks PMI (Purchasing Manager's Index) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari. Hal itu menandakan kondisi operasional yang nyaris stagnan, hingga memicu kekhawatiran besar mengenai ketahanan industri nasional di tengah badai ketidakpastian global yang kian memanas.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengungkapkan, bahwa industri dalam negeri kini sedang terjepit oleh dua tekanan besar sekaligus, yakni anjloknya permintaan ekspor (demand shock) dan meroketnya biaya produksi (cost pressure).

Menurut Saleh Husin, penurunan PMI kali ini bukan tanpa alasan. Pelemahan pesanan ekspor baru menjadi pemicu utama, yang diperparah oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah.

Industri Manufaktur RI Kena Pukulan Ganda, Terhimpit Krisis Gas hingga Konflik Timur Tengah



“Kombinasi demand shock dan cost pressure ini membuat laju ekspansi industri melambat signifikan, mendekati batas stagnasi di level 50,” ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Kenaikan harga energi global yang telah menembus angka kritis tidak hanya membebani operasional pabrik, tetapi juga memaksa pelaku industri melakukan efisiensi ketat guna menjaga margin keuntungan yang kian menipis.

"Penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan, khususnya penurunan pesanan ekspor baru, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok turut menekan aktivitas industri," ungkapnya.

Buka IIMS 2026, Menperin Pamer Kinerja Sektor Manufaktur Nasional



Meskipun kondisi sedang sulit, Kadin memproyeksikan PMI Manufaktur Indonesia masih mampu bertahan di zona ekspansi, namun dalam posisi yang sangat rentan. Nasib industri Indonesia sepanjang kuartal kedua 2026 akan sangat bergantung pada tiga faktor kunci, pemulihan permintaan global, stabilitas harga energi, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing industri.

"Ke depan, kami cenderung melihat PMI masih berpotensi bertahan di zona ekspansi tipis, namun sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Pelemahan pesanan ekspor tentu akan berdampak langsung pada sektor padat karya melalui penurunan utilisasi kapasitas, tekanan margin, dan potensi penyesuaian tenaga kerja," bebernya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai situasi krisis global , khususnya yang saat ini melanda Timur Tengah seiring pecahnya perang Amerika Serikat (AS) versus Iran justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk bangkit lebih kuat. Ia menyebut krisis sebagai blessing in disguise atau berkah yang tersembunyi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tasyakuran ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menilai kondisi global yang penuh ketidakpastian merupakan ujian sekaligus momentum bagi setiap negara untuk memperkuat diri.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa krisis kerap melahirkan peluang baru bagi pihak yang mampu bertahan dan beradaptasi. Tasyakuran HUT ke-1 Danantara, Presiden Prabowo Ungkap Peran Pentingnya bagi Indonesia

"Saudara-saudara, ini semakin mendesak karena kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian . Terjadi di mana-mana krisis. Tapi Saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan," ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa hanya negara yang kuat yang mampu melewati masa sulit, sementara negara yang tidak siap akan terus menghadapi penderitaan. Ia meyakini Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menghadapi situasi tersebut.

"Yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini," ujarnya.

"Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise," ucapnya.

Perang di Timur Tengah, Prabowo: Kita Harus Siap Hadapi Kesulitan



Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa masa krisis selalu diwarnai berbagai kesulitan dan tantangan. Namun ia menilai kondisi tersebut justru mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai agenda strategis nasional.

“Memang penuh kesulitan, memang penuh tantangan. Tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung sejumlah program strategis yang tengah dijalankan pemerintah, salah satunya target swasembada pangan dan energi. “Kita sudah punya rencana swasembada pangan, alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mengingatkan pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran meningkatkan ketidakpastian geopolitik global.

"Prasasti memperkirakan ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup lama dan membawa implikasi terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia," kata Gundy.

Menurut dia, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan baru terhadap perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga energi.

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” kata Gundy menjelaskan.

Harga minyak global yang kembali melonjak di atas 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel meningkatkan risiko terhadap perekonomian negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya.

"Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar Gundy.

Ia menekankan jika lonjakan harga minyak berlangsung cukup lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah 5 persen menjadi semakin besar.

"Pemerintah sudah harus mulai berubah dari mode business as usual ke mode krisis,” katanya menambahkan.

Kerentanan Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global juga terlihat dari sisi fiskal. Cadangan minyak strategis Indonesia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 23–26 hari, jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh International Energy Agency (IEA) yang mencapai 90 hari impor bersih.

Selain itu, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Dalam simulasi pemerintah, kata dia, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar 92 dolar AS per barel, defisit anggaran 2026 berpotensi melebar hingga sekitar 3,6–3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui batas defisit fiskal sebesar 3 persen.

“Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi,” kata Gundy.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menambahkan kenaikan harga minyak global hampir pasti akan mendorong tekanan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Menurut dia, ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah pada dasarnya menghadapi dua pilihan kebijakan yakni menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi yang lebih besar atau membiarkan harga domestik naik dengan konsekuensi meningkatnya inflasi.

“Kalau harga minyak naik tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar,” ujar Piter.

Namun demikian, ruang fiskal pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi juga memiliki batas. Upaya menjaga harga BBM agar tidak naik terlalu tinggi berpotensi meningkatkan beban subsidi secara signifikan dalam APBN.

Di sisi lain, jika kenaikan harga BBM dilepas sepenuhnya ke pasar, dampaknya dapat langsung terasa pada inflasi. Harga BBM memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, baik secara langsung maupun melalui efek lanjutan terhadap biaya transportasi, logistik, dan harga barang lainnya.

“Dengan kenaikan harga minyak ini, tekanan inflasi kemungkinan akan meningkat. Pada saat yang sama beban subsidi pemerintah juga bisa membesar, sehingga tekanan terhadap fiskal akan semakin kuat,” katanya.

Dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, Piter menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal serta memastikan belanja negara diarahkan pada program yang paling strategis.

Tekanan eksternal seperti lonjakan harga energi, volatilitas pasar global, serta potensi perlambatan ekonomi menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran negara.

“Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi paling besar,” ujar dia.

Ia menambahkan dalam situasi konflik geopolitik yang berpotensi berlangsung berkepanjangan, kebijakan fiskal tidak lagi dapat dijalankan secara business as usual.

Penajaman prioritas anggaran serta efisiensi belanja negara menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia menurun per September 2025. Penurunan ini terlihat dari angka gini ratio yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Gini ratio Indonesia pada September 2025, tercatat sebesar 0,363. Angka tersebut turun 0,012 poin dari Maret 2025 yang berada di posisi 0,375. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, September 2024, penurunan mencapai 0,018 poin dari 0,381.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai capaian ini menunjukkan perbaikan ketimpangan pengeluaran masyarakat secara nasional.

"Secara nasional, gini ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,363, turun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga

BPS Lapor Orang Miskin di RI Tembus 23,36 Juta, Terbanyak di Wilayah Ini

Perbaikan ketimpangan juga terlihat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di kawasan perkotaan, gini ratio pada September 2025 berada di angka 0,383, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,395 dan September 2024 yang mencapai 0,402.

Baca Juga

BPS: Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 23,36 Juta Orang di 2025

Sementara itu, di wilayah perdesaan, gini ratio tercatat sebesar 0,295 pada September 2025. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,299 dan September 2024 yang berada di level 0,308.

Mengacu pada standar ketimpangan Bank Dunia, porsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat ekonomi terbawah pada September 2025 mencapai 19,28 persen.

Baca Juga

BPS Rilis Data Ekonomi 2025 Hari Ini, Pertumbuhan Diproyeksi Hanya 5,05%

Jika dirinci berdasarkan wilayah, kontribusi kelompok tersebut di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,32 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 22,09 persen.

Data BPS tersebut memperlihatkan tren penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia hingga September 2025, dengan perbaikan paling menonjol terjadi di wilayah perkotaan, disusul perdesaan.

Baca Juga

BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 10,16 Juta Ton pada Januari-Maret 2026

Editor: Maria Christina

ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian

Jakarta (ANTARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai World Economic Forum (WEF) Davos Swiss 2026 menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam membantu penyelesaian berbagai dinamika global, terutama persoalan ketimpangan yang semakin kompleks.

Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Nikmah dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan sebagai lembaga yang mengadvokasi pembangunan berkeadilan, pihaknya memandang ajang yang digelar 19-23 Januari 2026 di Swiss ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian, khususnya pada negara berkembang.

Adapun isu yang penting dibahas menurut INFID yakni dampak masifnya teknologi kecerdasan buatan (AI), serta dampak utang luar negeri yang semakin tinggi bagi negara berkembang.

Menurut dia, WEF tahun ini mengusung tema “A Spirit of Dialogue” dengan kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu isu utama.

Di satu sisi, AI diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 15 triliun dolar AS sebelum 2030. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang tepat, AI berpotensi memperlebar jurang ketimpangan di negara berkembang.

Data G20 Technical Papers pada Presidensi Afrika Selatan 2025 menunjukkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang anggota G20 masih tergolong tinggi.

Sejak 2000 hingga awal 2020, rasio ketimpangan pendapatan Indonesia konsisten di level tujuh, jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang dan Prancis yang berada di kisaran tiga.

Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi AI terhadap penurunan ketimpangan masih sangat terbatas.

Laporan United Nations Development Programme (UNDP) berjudul The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries di tahun 2025 juga menggarisbawahi potensi disrupsi AI terhadap pasar tenaga kerja.

Otomatisasi diperkirakan mendorong peralihan pekerja ke sektor informal dan mengurangi lowongan kerja, dengan ancaman terhadap 24 persen pekerjaan di negara berkembang.

Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, INFID menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan AI yang membutuhkan pasokan listrik besar.

White Paper WEF 2025 memperkirakan konsumsi listrik global terkait AI akan tumbuh hingga 50 persen per tahun sepanjang 2023–2030, sehingga menuntut inovasi yang selaras dengan agenda transisi energi.

“Inilah mengapa Presiden Prabowo penting untuk mengalamatkan masalah ini di forum WEF. AI tanpa tata kelola yang baik dan inovasi ramah lingkungan sangat berbahaya, khususnya bagi negara berkembang dan kelompok rentan di dalamnya yang notabene sebelum kehadiran AI pun sudah hidup di garis kemiskinan dan terdampak signifikan oleh ketimpangan,” ujar dia.

Tak hanya AI, INFID juga mendorong kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memperkuat solidaritas Selatan-Selatan, khususnya terkait persoalan utang luar negeri.

Data UNCTAD 2025 mencatat, setengah negara berkembang mengalokasikan sedikitnya 6,5 persen pendapatan ekspor untuk membayar utang publik eksternal.

Bahkan, sekitar 3,4 juta orang hidup di negara yang belanja pembayaran bunga utangnya lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan dan pendidikan.

Di tingkat nasional, utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 9.645 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 40,3 persen per September 2025.

Meski masih terkendali, beban jatuh tempo utang dan pembayaran bunga yang terus meningkat dinilai dapat membatasi ruang fiskal untuk sektor produktif.

“Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, disrupsi kecerdasan buatan dan melonjaknya utang luar negeri berpotensi memperdalam ketidakadilan struktural di tingkat global,” kata Nikmah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Justru dalam situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia dituntut untuk terus melangkah maju dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang presisi, dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dunia yang bergerak dalam ketidakpastian berlapis, ekonomi Indonesia justru menghadirkan cerita yang berbeda.

Ketika banyak negara masih bergulat dengan perlambatan pertumbuhan, tekanan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan global, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga laju ekonomi secara stabil.

Gambaran ini mengemuka dalam pemaparan Economic Outlook 2026 yang disampaikan oleh Great Institute, sebuah lembaga kajian yang menilai perekonomian nasional tetap tangguh dan prospektif memasuki tahun 2026.

Dalam forum tersebut, ekonomi Indonesia bahkan disebut sebagai anomali positif di tengah turbulensi global.

Sejumlah periset menilai bahwa di saat perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian dan krisis, Indonesia masih mampu tumbuh sehat di kisaran 5 persen.

Ketahanan ini menjadi semakin relevan jika melihat konteks global yang sarat tekanan, mulai dari dinamika politik Amerika Serikat di Venezuela, ketegangan hubungan China–Taiwan, perang Rusia–Ukraina yang belum berakhir, hingga konflik di kawasan Laut China Selatan yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan Asia.

Kondisi tersebut diperparah oleh fragmentasi perdagangan global, tren proteksionisme, serta meningkatnya risiko akibat perubahan iklim dan bencana.

Kombinasi faktor geopolitik dan geoekonomi ini menciptakan iklim dunia yang tidak ramah bagi pertumbuhan. Namun, di tengah tekanan berlapis tersebut, Indonesia masih mampu menjaga momentum.

Salah satu kunci utama terletak pada kepemimpinan nasional yang mampu menjaga arah, stabilitas, dan kesinambungan kebijakan di tengah situasi global yang bergejolak.

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipandang berperan sebagai penentu ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, konsistensi kebijakan, keberanian mengambil keputusan strategis, serta fokus pada penguatan ekonomi rakyat menjadi fondasi agar perekonomian tidak terombang-ambing.

Dalam satu tahun terakhir, stabilitas arah kebijakan inilah yang menjaga ekonomi nasional tetap bergerak maju.

Program Prioritas

Optimisme terhadap 2026 juga bertumpu pada mulai berjalannya sejumlah program prioritas pemerintah yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu contoh nyata. Hingga awal 2026, cakupan penerima program ini telah mencapai sekitar 53,4 juta orang.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek pengganda melalui penguatan rantai pasok pangan, peningkatan permintaan produksi lokal, serta penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah.

Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan diperluas melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pada 2026, jumlah koperasi ini ditargetkan mencapai sekitar 82.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Koperasi desa diposisikan sebagai penggerak ekonomi dari bawah, yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal.

Penguatan ekonomi desa ini dinilai memberi kontribusi penting, tidak hanya bagi ekonomi lokal, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, sekaligus mempertegas arah pemerataan pertumbuhan.

Meski demikian, optimisme tersebut tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih membayangi. Dunia pada 2026 diperkirakan tetap berada dalam rezim ketidakpastian tinggi.

Ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju membuat dunia usaha global cenderung bersikap menunggu.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia dinilai tetap menjadi salah satu titik terang stabilitas, dengan inflasi yang relatif terkendali dan prospek pertumbuhan yang masih menarik.

Di dalam negeri, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto. Sepanjang 2025, konsumsi tumbuh relatif stabil dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.

Namun, peneliti Desk Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra, mengingatkan adanya persoalan struktural yang tidak boleh diabaikan.

Stabilitas konsumsi agregat, menurutnya, cenderung menutupi kenyataan bahwa basis kelas menengah justru menyusut, sementara kelompok rentan dan kelas menengah rentan membesar.

Mobilitas sosial yang melambat menjadi tantangan serius, mengingat kelas menengah selama ini menjadi motor utama belanja dan pertumbuhan.

Kebijakan Presisi

Tantangan 2026, karena itu, adalah mengubah konsumsi rumah tangga dari sekadar penyangga pertumbuhan menjadi mesin akselerasi ekonomi, tanpa mengorbankan stabilitas harga.

Upaya ini menuntut kebijakan yang lebih presisi dalam memperkuat daya beli, produktivitas, dan kualitas lapangan kerja.

Dari sisi investasi, peneliti Great Institute Adamasky Pangeran menekankan pentingnya kepastian eksekusi kebijakan. Dalam iklim global yang penuh ketidakpastian, investasi menjadi sangat sensitif terhadap kejelasan arah dan implementasi kebijakan.

Tanpa kepastian tersebut, investasi berisiko bergerak dengan pola stop and go, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi tidak optimal.

Sementara itu, peneliti ekonomi, Yossie Martino, menilai 2026 sebagai tahun penentu arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Stabilitas makro yang relatif terjaga harus dimanfaatkan sebagai pijakan untuk melakukan transformasi struktural yang lebih produktif dan berkeadilan.

Transformasi ini mencakup penguatan sektor bernilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat pertumbuhan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen.

Proyeksi ini mencerminkan optimisme yang terukur, dengan prasyarat utama berupa sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga serta implementasi program prioritas yang berjalan efektif dan konsisten.

Ketidakpastian global tidak semestinya dijadikan alasan untuk bersikap pasif. Justru dalam situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia dituntut untuk terus melangkah maju dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang presisi, dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat.

Sebab ketahanan ekonomi bukan sekadar soal bertahan, melainkan tentang kemampuan memanfaatkan momentum untuk melangkah lebih jauh.

*) Dr. Sudarto adalah Direktur Eksekutif Great Institute.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketidaksetaraan global diyakini berada pada kondisi ekstrem, dimana ada kurang dari 60.000 multi-miliarder , dengan 0,001% di posisi teratas kini mengendalikan kekayaan tiga kali lebih banyak daripada 50% penduduk termiskin di dunia . Hal ini berdasarkan laporan terbaru tentang Ketidaksetaraan Dunia 2026.

Disusun oleh lebih dari 200 peneliti dan diterbitkan pada hari Rabu (10/12) waktu setempat, studi tersebut mengatakan bahwa ketimpangan ini tercermin di semua kategori, karena 10% orang terkaya di dunia kini memiliki hampir tiga perempat dari seluruh kekayaan dunia. Sementara separuh termiskin hanya memegang sekitar 2%.

Segelintir elit mengendalikan kekuatan ekonomi yang sangat besar, sementara miliaran orang berjuang untuk bertahan hidup, menurut laporan. 10 Orang di Indonesia Lebih Kaya dari 114 Juta Penduduk, Hashim: Termasuk Keluarga Saya



Pendapatan dibagi dengan cara yang serupa. 10% teratas menghasilkan lebih banyak daripada 90% sisanya jika digabungkan, sedangkan separuh populasi termiskin hanya mendapatkan kurang dari sepersepuluh pendapatan global.

“Hasilnya adalah dunia di mana minoritas kecil menguasai kekuatan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara miliaran orang tetap terpinggirkan dari kestabilan ekonomi dasar sekalipun,” tulis para penulis.

Menurut penelitian tersebut, kesenjangan upah berdasarkan gender “tetap ada di semua wilayah,” dimana perempuan hanya mendapatkan sedikit lebih dari seperempat pendapatan tenaga kerja global. Proporsi yang didapatkan perempuan saat ini nyaris tidak berubah sejak 1990.

Kesenjangan global terlihat jauh sebelum orang memasuki pasar kerja, kata laporan tersebut. Rata-rata pengeluaran pendidikan publik per siswa usia sekolah sekitar USD230 per tahun di Sub-Sahara Afrika, dibandingkan dengan USD8.600 di Eropa dan USD10.500 di Amerika Utara dan Oseania, mencerminkan rasio lebih dari 40 banding 1.

Ketimpangan Makin Lebar, Cak Imin: 1% Orang Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Nasional



Para penulis berpendapat bahwa mengumpulkan uang (pajak) dari kalangan atas dapat mengecilkan kesenjangan tersebut. Pajak global sebesar 3% terhadap kurang dari 100.000 orang dengan kekayaan puluhan juta hingga miliarder dapat menghasilkan sekitar USD750 miliar per tahun. Angka ini kira-kira sama dengan total anggaran pendidikan secara gabungan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Negara-negara miskin tertekan oleh sistem keuangan global yang condong ke negara kaya, menurut studi tersebut. Ekonomi maju dapat meminjam dengan biaya rendah dan mendapatkan keuntungan lebih tinggi di luar negeri, hingga memungkinkan mereka beroperasi sebagai “penerima sewa finansial.”

Sekitar 1% dari PDB dunia mengalir dari negara miskin ke negara kaya setiap tahun melalui pembayaran utang, repatriasi keuntungan, dan aliran keuangan lainnya. Dimana menurut laporan tersebut, hampir tiga kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan global.