ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian

Jakarta (ANTARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai World Economic Forum (WEF) Davos Swiss 2026 menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam membantu penyelesaian berbagai dinamika global, terutama persoalan ketimpangan yang semakin kompleks.

Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Nikmah dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan sebagai lembaga yang mengadvokasi pembangunan berkeadilan, pihaknya memandang ajang yang digelar 19-23 Januari 2026 di Swiss ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian, khususnya pada negara berkembang.

Adapun isu yang penting dibahas menurut INFID yakni dampak masifnya teknologi kecerdasan buatan (AI), serta dampak utang luar negeri yang semakin tinggi bagi negara berkembang.

Menurut dia, WEF tahun ini mengusung tema “A Spirit of Dialogue” dengan kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu isu utama.

Di satu sisi, AI diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 15 triliun dolar AS sebelum 2030. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang tepat, AI berpotensi memperlebar jurang ketimpangan di negara berkembang.

Data G20 Technical Papers pada Presidensi Afrika Selatan 2025 menunjukkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang anggota G20 masih tergolong tinggi.

Sejak 2000 hingga awal 2020, rasio ketimpangan pendapatan Indonesia konsisten di level tujuh, jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang dan Prancis yang berada di kisaran tiga.

Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi AI terhadap penurunan ketimpangan masih sangat terbatas.

Laporan United Nations Development Programme (UNDP) berjudul The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries di tahun 2025 juga menggarisbawahi potensi disrupsi AI terhadap pasar tenaga kerja.

Otomatisasi diperkirakan mendorong peralihan pekerja ke sektor informal dan mengurangi lowongan kerja, dengan ancaman terhadap 24 persen pekerjaan di negara berkembang.

Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, INFID menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan AI yang membutuhkan pasokan listrik besar.

White Paper WEF 2025 memperkirakan konsumsi listrik global terkait AI akan tumbuh hingga 50 persen per tahun sepanjang 2023–2030, sehingga menuntut inovasi yang selaras dengan agenda transisi energi.

“Inilah mengapa Presiden Prabowo penting untuk mengalamatkan masalah ini di forum WEF. AI tanpa tata kelola yang baik dan inovasi ramah lingkungan sangat berbahaya, khususnya bagi negara berkembang dan kelompok rentan di dalamnya yang notabene sebelum kehadiran AI pun sudah hidup di garis kemiskinan dan terdampak signifikan oleh ketimpangan,” ujar dia.

Tak hanya AI, INFID juga mendorong kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memperkuat solidaritas Selatan-Selatan, khususnya terkait persoalan utang luar negeri.

Data UNCTAD 2025 mencatat, setengah negara berkembang mengalokasikan sedikitnya 6,5 persen pendapatan ekspor untuk membayar utang publik eksternal.

Bahkan, sekitar 3,4 juta orang hidup di negara yang belanja pembayaran bunga utangnya lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan dan pendidikan.

Di tingkat nasional, utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 9.645 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 40,3 persen per September 2025.

Meski masih terkendali, beban jatuh tempo utang dan pembayaran bunga yang terus meningkat dinilai dapat membatasi ruang fiskal untuk sektor produktif.

“Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, disrupsi kecerdasan buatan dan melonjaknya utang luar negeri berpotensi memperdalam ketidakadilan struktural di tingkat global,” kata Nikmah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara termiskin di dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan suhu yang lebih cepat dan berlangsung lebih lama setiap tahunnya dibandingkan negara-negara maju, menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyoroti bagaimana perubahan iklim memperburuk tingkat kemiskinan global.

Laporan gabungan yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) tersebut menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kemiskinan tinggi akan menghadapi lebih banyak hari dengan suhu ekstrem di atas 35 derajat Celsius (°C) dibandingkan negara dengan tingkat kemiskinan rendah.

Dalam skenario emisi tinggi, para peneliti memperkirakan bahwa negara-negara termiskin akan mengalami tambahan sekitar 37 hari panas ekstrem pada 2059, sementara negara-negara dengan tingkat kemiskinan rendah akan mengalami peningkatan sekitar 24 hari.

“Ke depan, perubahan iklim berpotensi memperlebar kesenjangan ketimpangan global. Mereka yang saat ini sudah rentan kemungkinan besar akan makin tertinggal,” kata Pedro Conceição, Direktur Kantor Laporan Pembangunan Manusia UNDP, dikutip dari Bloomberg, Senin (20/10/2025).

Kajian ini menganalisis data iklim dan survei kemiskinan dari 108 negara untuk memahami keterkaitan antara kerentanan sosial dan risiko iklim.

Sekitar 80% dari 1,1 miliar orang di dunia yang hidup dalam kemiskinan menghadapi dampak parah akibat setidaknya satu dari empat bahaya iklim utama, yakni gelombang panas, kekeringan, banjir, dan polusi udara.

Lebih lanjut, banyak di antara mereka yang menghadapi risiko iklim berlapis, dengan 651 juta orang terpapar dua atau lebih bahaya, dan 309 juta orang harus menghadapi tiga hingga empat bahaya iklim sekaligus, menurut laporan tersebut.

Kawasan Asia Selatan tercatat sebagai wilayah yang paling rentan terhadap bahaya iklim berlapis, dengan 99% populasinya tinggal di area yang terdampak setidaknya oleh satu jenis bahaya iklim.

“Keterkaitan antara risiko iklim dan kemiskinan diperkirakan makin menguat pada masa mendatang,” tulis para penulis laporan tersebut.