Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan program Medical Tourism bekerja sama dengan delapan rumah sakit yang telah mengantongi sertifikasi Medical Tourism dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Delapan rumah sakit tersebut yakni RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Soewandhi, RS Unair, RS Husada Utama, RS Premier Surabaya, RS Siloam, RS Ubaya, dan RS Katolik St. Vincentius a Paulo (RS RKZ). Masing-masing rumah sakit menyediakan layanan unggulan mulai dari penanganan jantung, terapi khusus, hingga layanan kesehatan perempuan dan anak.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan peluncuran program ini merupakan inisiatif pemerintah kota untuk menjadikan Surabaya sebagai destinasi utama layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur hingga mancanegara.

Lebih lanjut, Eri menegaskan bahwa program Medical Tourism bukan sekadar menawarkan fasilitas medis, tetapi juga menghadirkan ekosistem layanan yang terintegrasi dengan biro perjalanan wisata.

"Kami berkolaborasi dengan biro perjalanan. Jadi, pasien dari luar kota atau luar negeri tinggal memilih paket. Mulai dari penjemputan di bandara dengan jalur khusus ambulans, proses di rumah sakit, hingga akomodasi hotel untuk keluarga, semuanya sudah dalam satu paket perjalanan,” ungkap Eri, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, strategi tersebut ditempuh untuk meyakinkan masyarakat agar tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Ia menilai layanan kesehatan di dalam negeri sebenarnya telah mampu memberikan pelayanan setara dengan rumah sakit di negara lain.

“Ditambah dengan dokter spesialis yang mumpuni dan teknologi medis yang komprehensif. Saya optimis layanan kesehatan atau rumah sakit di Kota Surabaya mampu menangani pengobatan yang selama ini dicari pasien di luar negeri,” tegasnya.

Terkait target awal, Eri menargetkan sekitar 500 hingga 1.000 pasien yang berobat atau melakukan medical check-up di Surabaya dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Surabaya akan menggencarkan promosi di berbagai moda transportasi umum. Selain itu, Eri juga berharap rumah sakit lain di Surabaya dapat segera memperoleh sertifikasi dari Kemenkes agar pilihan layanan dalam program Medical Tourism semakin beragam.

“Kita akan masifkan promosi di berbagai layanan publik, termasuk transportasi umum, seperti di maskapai penerbangan jalur internasional, iklan di kereta api, dan kapal laut. Saya juga meminta rumah sakit dan biro perjalanan menyertakan informasi detail mengenai tarif dan layanan unggulan di situs resmi mereka,” katanya.

Selain itu, Eri juga mendorong integrasi data rekam medis untuk pelayanan kesehatan warga Surabaya. Ia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta seluruh direktur rumah sakit untuk membentuk komunitas yang memetakan sebaran penyakit di wilayah tersebut.

"Saya butuh data by name, by address. Jika ada warga yang terjadwal kontrol tetapi tidak hadir, pemerintah yang harus turun ke rumahnya untuk memberikan obat atau tindakan. Kita tidak ingin warga yang sakit, apalagi yang tidak mampu, kesulitan transportasi untuk sekadar kontrol ke rumah sakit," jelasnya.

Skema Layanan Medis Terpadu

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dr Billy Daniel Messakh menjelaskan keunggulan utama program ini terletak pada paket layanan satu harga yang telah mencakup kebutuhan pasien sekaligus program wisata bagi keluarga yang mendampingi.

“Jadi dalam program ini, garis besarnya adalah orang yang sakit kita rawat, sementara keluarga yang menemani bisa kita layani untuk berwisata. Semua sudah terkandung dalam satu paket harga," tutur Billy.

Secara teknis, pasien cukup menghubungi pihak rumah sakit atau biro perjalanan yang bekerja sama untuk menentukan layanan yang diinginkan. Billy menyebut pihaknya optimistis program tersebut akan berjalan baik karena Surabaya telah berpengalaman menangani pasien dari wilayah Indonesia timur seperti NTT dan Papua.

“Misalnya, pasien dijemput langsung di Bandara Juanda menggunakan ambulans sesuai protokol, langsung menuju rumah sakit hingga dinyatakan sembuh. Setelah masa pemulihan, pasien maupun keluarga diberikan fasilitas untuk menikmati destinasi wisata di Surabaya sebelum kembali ke daerah asal,” ungkap Billy.

Terkait persaingan harga dengan destinasi medis di negara tetangga, Billy menilai Surabaya memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Selain memangkas biaya transportasi internasional dan akomodasi, tarif layanan medis di Surabaya juga mengacu pada standar yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

"Kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, kita jauh lebih murah. Perbandingannya, jika di sana 100%, di sini mungkin hanya 75% nya. Jadi bisa hemat sekitar 25% dengan kualitas dokter yang tidak kalah hebat," paparnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat suara terkait 45 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) warga Kota Pahlawan yang dinonaktifkan imbas dari proses pembaruan data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Atas kabar tersebut, Eri mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak perlu panik serta khawatir. Ia memastikan bahwa pihaknya tetap menjamin pelayanan kesehatan warga berjalan normal lewat skema Universal Health Coverage (UHC).

Eri menjelaskan masing-masing warga hanya cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan layanan kesehatan. Termasuk juga, tutur dia, bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK dinonaktikan yang juga dapat menggunakan KTP untuk dapat mendapatkan layanan kesehatan.

“Surabaya itu [layanan kesehatan] sudah UHC. Kita sampaikan cukup dengan [menunjukkan] KTP. Kalau ada yang PBI-nya nonaktif, maka ketika di Surabaya masih bisa menggunakan KTP untuk berobat,” beber Eri dikutip Rabu (18/2/2026).

Walau begitu, dirinya juga mengimbau bagi warga yang secara finansial dalam kategori mampu, khususnya yang berada dalam kategori desil 8 hingga 10, untuk menggunakan jalur BPJS Mandiri.

“Saya minta tolong warga Surabaya yang masuk desil 8 sampai 10, mari kita gotong-royong untuk membantu sesama dengan tidak mengambil jatah warga desil 1 sampai 5, atau warga Prasejahtera. Nanti yang benar-benar tidak mampu malah terhambat,” tegasnya.

Selain itu, Ketua APEKSI ini juga mengimbau kepada segenap perusahaan di Kota Surabaya agar tetap menjalankan kewajibannya dengan mendaftarkan serta membayar iuran BPJS para pekerjanya.

Untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran, Pemkot Surabaya akan melakukan validasi ulang data warga prasejahtera. Sejumlah petugas akan terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data hingga tingkat RW.

“Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (iuran BPJS-nya),” terangnya.

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh karena anggaran pemerintah kota memiliki keterbatasan dan harus diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Pemerintah kota tidak bisa membantu semuanya secara total. Yang tidak mampu dipegang pemerintah, tapi yang mampu saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 45.000 penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan di Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) mengambil langkah taktis dengan memastikan masyarakat miskin yang dinonaktifkan tetap dapat menerima pelayanan tanpa biaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina membeberkan alasan penonaktifan PBI JK tersebut dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) guna pemuktakhiran data sehingga bisa tersalurkan secara tepat sasaran. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak merasa khawatir.

“Masyarakat tidak perlu panik, saat ini Kemensos sedang melakukan pembaruan data untuk jaminan kesehatan,” ungkap Nanik, Selasa (10/2/2026).

Dia membeberkan pembaruan data tersebut dilakukan guna memastikan kepesertaan yang sesuai dengan kriteria. Sebab, data warga yang dinonaktifkan sebagian besar bukan tergolong dalam kategori Desil 1-5, yakni lima kelompok kategori kesejahteraan, di antaranya sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah.

"Pembaruan ini penting agar bantuan kesehatan benar-benar diterima oleh warga yang berhak," tegasnya.

Meski terdapat penonaktifan, Nanik menegaskan pihaknya tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis karena program Kota Surabaya menjalankan Universal Health Coverage (UHC). Program ini untuk memfasilitasi kesehatan warga Kota Pahlawan sesuai kriteria dan ketentuan berlaku.

“Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” jelasnya.

Sebagai informasi, kebijakan penonaktifan PBI JK tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan perhatian serius terhadap penyebaran virus influenza A (H3N2) atau superflu yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, mengeklaim bahwa hingga saat ini belum ditemukan pasien yang terpapar virus superflu di Surabaya.

Meski begitu, Nanik menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dan berkelanjutan guna mencegah potensi penyebaran penyakit pernapasan.

"Langkah tersebut meliputi penguatan surveilans kesehatan dan pemantauan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan influenza di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), peningkatan kesiapsiagaan puskesmas dan rumah sakit dalam pelayanan kasus penyakit pernapasan, serta penerapan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)," kata Nanik, Kamis (8/1/2026).

Selain itu, edukasi dan promosi kesehatan juga semakin diperkuat, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis.

Dinkes Surabaya juga secara rutin melakukan kolaborasi lintas sektor dengan menggandeng sejumlah rumah sakit rujukan, kecamatan, kelurahan, kader kesehatan, hingga Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Nanik menjelaskan, sistem deteksi dini dan pelaporan cepat pun saat ini telah berjalan di wilayah perkotaan. Setiap kasus penyakit pernapasan yang ditemukan akan dicatat dan dianalisis secara harian untuk memantau kecenderungan peningkatan kasus di masing-masing wilayah.

"Bila ditemukan pasien dengan gejala flu berat atau tidak biasa, fasilitas kesehatan wajib melakukan skrining lanjutan dan melaporkannya melalui sistem pelaporan resmi dalam waktu kurang dari 24 jam," ucap dia.

Terkait isu superflu yang saat ini marak beredar, Nanik menegaskan bahwa istilah tersebut bukan termasuk istilah medis yang resmi.

Istilah superflu umumnya digunakan untuk menggambarkan influenza atau ISPA dengan gejala yang dirasakan lebih berat atau penyebarannya cepat di masyarakat.

Oleh sebab itu, Nanik menambahkan, gejala yang perlu diwaspadai antara lain adalah demam mendadak, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, hingga tubuh terasa lemas.

Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, serta rutin mengakses informasi kesehatan dari kanal resmi pemerintah.

"Jika mengalami gejala flu yang berat atau tidak membaik, segera periksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk dan bersin, serta jaga daya tahan tubuh," imbaunya.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mencatat sebanyak 62 kasus infeksi virus influenza A (H3N2) atau superflu yang terdeteksi di penjuru Tanah Air.

Di antaranya Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta.

Kasus superflu terbanyak tercatat ditemukan di Provinsi Jawa Timur dengan 23 kasus. Disusul oleh Provinsi Kalimantan Selatan dengan 18 kasus, dan Provinsi Jawa Barat dengan sepuluh kasus.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD telah menyepakati Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) sebesar Rp12,62 triliun pada tahun anggaran (TA) 2026 mendatang.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa meskipun wilayahnya terkena pemangkasan transfer dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) senilai Rp730 miliar, seluruh fraksi DPRD sepakat untuk tidak mengurangi program pelayanan publik yang selama ini sudah berjalan.

Dalam R-APBD 2026, Eri menyampaikan, pihaknya dan DPRD Surabaya juga harus menentukan skala prioritas yang disepakati bersama dan wajib terdapat program-program yang berimplikasi terhadap unsur kerakyatan.

“InsyaAllah, setelah ini akan ada pembahasan untuk terkait anggaran-anggarannya, di situ akan kita samakan lagi, apa yang menjadi skala prioritas kita karena skala prioritas ini ditentukan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya,” ucap Eri, dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Eri menjelaskan, total kekuatan R-APBD Surabaya 2026 mencapai Rp12,62 triliun, dengan target keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp10,77 triliun. Nominal tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,15 triliun dan pendapatan transfer Rp2,61 triliun.

Sementara itu, belanja daerah ditargetkan mencapai Rp12,60 triliun, yang terdiri atas atas belanja operasi senilai Rp9,79 triliun, belanja modal Rp2,77 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp37,5 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan mencapai Rp1,85 triliun, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman daerah, dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp24 miliar.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memprioritaskan alokasi APBD 2026 pada anggaran pendidikan sebesar Rp2,83 triliun (22,49%) dan anggaran kesehatan Rp2,46 triliun (19,54%). Sedangkan belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp6 triliun atau 48,72% dari total keseluruhan APBD 2026.

Eri menegaskan, belanja infrastruktur pada 2026 diarahkan untuk pencegahan banjir, peningkatan konektivitas kota, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, serta penyediaan transportasi publik.

"Berbagai program pembangunan ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,4%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 85,7%, dan menekan rasio kesenjangan atau Gini Ratio ke angka 0,37," ungkapnya.

Dalam usaha untuk meningkatkan PAD, Eri menegaskan, pihaknya akan menelurkan sejumlah inovasi, seperti penyewaan aset, percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, hingga menggelar diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan pada akhir tahun mendatang.

“Jadi nanti diskonnya tidak hanya pakaian, tapi juga hotel dan semuanya. Dan wisata yang masuk ke dalam KEN [Kalender Event Nasional] kita juga mengundang masyarakat dari wilayah lain untuk datang ke Surabaya,” pungkasnya. (245)