45 Ribu Peserta BPJP PBI Disetop, Walkot Eri Cahyadi Imbau Warga Surabaya Tak Panik
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi imbau warga tak panik, meski 45 ribu peserta BPJS PBI dinonaktifkan. Layanan kesehatan tetap terjamin dengan KTP dan UHC.
(Bisnis.Com) 18/02/26 16:51 139764
Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat suara terkait 45 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) warga Kota Pahlawan yang dinonaktifkan imbas dari proses pembaruan data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Atas kabar tersebut, Eri mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak perlu panik serta khawatir. Ia memastikan bahwa pihaknya tetap menjamin pelayanan kesehatan warga berjalan normal lewat skema Universal Health Coverage (UHC).
Eri menjelaskan masing-masing warga hanya cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan layanan kesehatan. Termasuk juga, tutur dia, bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK dinonaktikan yang juga dapat menggunakan KTP untuk dapat mendapatkan layanan kesehatan.
“Surabaya itu [layanan kesehatan] sudah UHC. Kita sampaikan cukup dengan [menunjukkan] KTP. Kalau ada yang PBI-nya nonaktif, maka ketika di Surabaya masih bisa menggunakan KTP untuk berobat,” beber Eri dikutip Rabu (18/2/2026).
Walau begitu, dirinya juga mengimbau bagi warga yang secara finansial dalam kategori mampu, khususnya yang berada dalam kategori desil 8 hingga 10, untuk menggunakan jalur BPJS Mandiri.
“Saya minta tolong warga Surabaya yang masuk desil 8 sampai 10, mari kita gotong-royong untuk membantu sesama dengan tidak mengambil jatah warga desil 1 sampai 5, atau warga Prasejahtera. Nanti yang benar-benar tidak mampu malah terhambat,” tegasnya.
Selain itu, Ketua APEKSI ini juga mengimbau kepada segenap perusahaan di Kota Surabaya agar tetap menjalankan kewajibannya dengan mendaftarkan serta membayar iuran BPJS para pekerjanya.
Untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran, Pemkot Surabaya akan melakukan validasi ulang data warga prasejahtera. Sejumlah petugas akan terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data hingga tingkat RW.
“Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (iuran BPJS-nya),” terangnya.
Menurutnya, langkah tersebut ditempuh karena anggaran pemerintah kota memiliki keterbatasan dan harus diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Pemerintah kota tidak bisa membantu semuanya secara total. Yang tidak mampu dipegang pemerintah, tapi yang mampu saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya,” pungkasnya.
#bpjs-pbi #bpjs-pbi-dinonaktifkan #walkot-surabaya-eri-cahyadi #layanan-kesehatan-surabaya #pbi-jaminan-kesehatan #universal-health-coverage-surabaya #ktp-layanan-kesehatan #bpjs-mandiri-surabaya #warg