Bisnis.com, MALANG — Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan di wilayah kerja Malang Raya 126.034 peserta dengan rincian Kota Malang 9.920 peserta, Kabupaten Malang 112.140 peserta, dan Kota Batu 3.974 peserta.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hernina Agustin Arifin mengatakan penonaktifan peserta PBI JK merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026, sebagai bagian dari pembaruan dan pemutakhiran data kepesertaan secara nasional.

“Dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tersebut telah dilakukan penyesuaian data peserta PBI JK, di mana sejumlah peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru, sehingga secara jumlah total peserta PBI JK tetap terjaga. Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial agar bantuan iuran tepat sasaran,” ujarnya dikutip Selasa (11/2/2026).

Menyikapi informasi terkait penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Jaminan Kesehatan (PBI JK), dia menjelaskan, peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan membutuhkan layanan kesehatan dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Sosial setempat dengan mekanisme yang diawali dari desa/kelurahan.

Proses verifikasi terhadap pengajuan data reaktifasi menjadi kewenangan Dinsos dan Kemensos. Selanjutnya jika data tersebut telah disetujui oleh Pusdatin Kemensos maka BPJS Kesehatan dapat melakukan aktifasi terhadap data yang telah di setujui oleh instansi terkait.

“Apabila masyarakat berkonsultasi terkait mekanisme untuk kembali menjadi peserta JKN dengan penjaminan pemerintah, kami arahkan untuk mengikuti alur melalui kelurahan dan Dinas Sosial sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ina, sapaan akrab Hernina Agustin Arifin.

Sebagai langkah antisipatif atas penonaktifan kepesertaan PBI JK secara masal, ujar dia, BPJS Kesehatan Cabang Malang telah melakukan koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan, termasuk rumah sakit, terkait penyampaian informasi status kepesertaan dan alur penanganan peserta yang dinonaktifkan.

Koordinasi ini dilakukan agar petugas fasilitas kesehatan dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pasien serta mengarahkan peserta sesuai mekanisme yang berlaku.

BPJS Kesehatan Cabang Malang, dia meyakinkan, juga memastikan pendampingan informasi di rumah sakit melalui petugas BPJS SATU!, khususnya bagi peserta yang status kepesertaannya diketahui tidak aktif saat mengakses layanan.

Petugas BPJS SATU! membantu memberikan penjelasan status kepesertaan JKN serta mengarahkan peserta dan keluarga untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial melalui jalur yang telah ditetapkan.

Khusus bagi Peserta PBI JK dengan kondisi medis yang membutuhkan layanan berkelanjutan, seperti pasien cuci darah (hemodialisis), jantung atau sedang perawatan medis, agar segera melakukan reaktivasi melalui kelurahan atau desa dan Dinsos dengan membawa surat keterangan dari Faskes dan surat keterangan desil dari kelurahan atau desa.

Dia meyakinkan pula, BPJS Kesehatan Cabang Malang terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan instansi terkait agar pasien tetap memperoleh penanganan medis sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendapatkan informasi yang jelas mengenai langkah administratif yang perlu ditempuh untuk proses pengajuan kepesertaan selanjutnya.

Untuk memastikan status keaktifan kepesertaan JKN, masyarakat dapat memanfaatkan kanal Mobile JKN, Care Center 165, layanan PANDAWA melalui WhatsApp di nomor 0811-816-5165, maupun datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

“Kami mengimbau masyarakat agar secara berkala mengecek status keaktifan kepesertaan JKN dan memahami mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, hak peserta tetap terlindungi dan akses layanan kesehatan dapat berjalan optimal,” ujarnya. (K24).

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 45.000 penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan di Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) mengambil langkah taktis dengan memastikan masyarakat miskin yang dinonaktifkan tetap dapat menerima pelayanan tanpa biaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina membeberkan alasan penonaktifan PBI JK tersebut dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) guna pemuktakhiran data sehingga bisa tersalurkan secara tepat sasaran. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak merasa khawatir.

“Masyarakat tidak perlu panik, saat ini Kemensos sedang melakukan pembaruan data untuk jaminan kesehatan,” ungkap Nanik, Selasa (10/2/2026).

Dia membeberkan pembaruan data tersebut dilakukan guna memastikan kepesertaan yang sesuai dengan kriteria. Sebab, data warga yang dinonaktifkan sebagian besar bukan tergolong dalam kategori Desil 1-5, yakni lima kelompok kategori kesejahteraan, di antaranya sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah.

"Pembaruan ini penting agar bantuan kesehatan benar-benar diterima oleh warga yang berhak," tegasnya.

Meski terdapat penonaktifan, Nanik menegaskan pihaknya tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis karena program Kota Surabaya menjalankan Universal Health Coverage (UHC). Program ini untuk memfasilitasi kesehatan warga Kota Pahlawan sesuai kriteria dan ketentuan berlaku.

“Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” jelasnya.

Sebagai informasi, kebijakan penonaktifan PBI JK tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.