Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp12,7 triliun, yang diharapkan dapat menjadi stimulus atau pemicu bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan laporan Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, total pagu APBD TA 2026 direncanakan sejumlah Rp12,755 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,898 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp8,198 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp12,731 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah melalui serangkaian proses yang matang, mulai dari rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga finalisasi di komisi-komisi.

"Alhamdulillah, APBD tahun 2026 telah kita sahkan. Ini adalah kado bagi masyarakat Surabaya karena sejak awal kami ingin APBD ini bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya," ujar Arif Fathoni, Kamis (13/11/2025).

Arif Fathoni menjelaskan bahwa postur APBD 2026 difokuskan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing kota, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, dan bantalan sosial, mencakup alokasi anggaran untuk pemberdayaan Gen Z di tingkat RW, perluasan beasiswa Pemuda Tangguh, dan perluasan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

DPRD pun berharap program investasi infrastruktur tersebut dapat berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Arif Fathoni juga menyoroti pentingnya kecepatan realisasi anggaran. Dia menekankan agar pelaksanaan APBD tidak lagi mengikuti pola lama di mana penyerapan anggaran lambat di awal tahun dan baru dikebut di ujung tahun.

"Saya berharap apa yang sudah direncanakan dan disahkan bersama-sama dengan DPRD itu tidak menunggu proses yang terlalu lama. APBD ini begitu dinantikan untuk menjadi trigger atau stimulan pertumbuhan ekonomi," tegas politikus Golkar ini.

DPRD berharap Pemkot Surabaya dapat menjadi kontributor aktif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Untuk itu, Arif Fathoni meminta jajaran eksekutif untuk segera melakukan penyerapan anggaran setelah pengesahan, dan tidak berlarut pada diskusi perencanaan.

"Kami berharap semua direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh kemudian di awal-awal serapannya rendah, terus kemudian di akhir serapannya tinggi," tuturnya

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi DPRD atas kerja sama dan komunikasi yang harmonis selama pembahasan RAPBD 2026. Dirinya menegaskan, APBD ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat Surabaya.

“Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD. Pemerintah daerah yang baik adalah yang bekerja bersama demi warganya,” ucap Eri Cahyadi.

Bisnis.com, SURABAYA—APBD 2026 Kota Surabaya diproyeksikan dipotong Rp730 miliar dampak kebijakan efisiensi tranfer ke daerah (TKD).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan efisiensi TKD itu perlu direspon Pemkot Surabaya agar postur fiskal daerah tetap bisa berdaya untuk membiayai pembangunan.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemkot agar menyiapkan strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya, Kamis (16/10/2025).

Kebijakan pemerintah pusat tersebut, dia mengingatkan, seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot untuk memperkuat efisiensi sekaligus mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum produktif.

Menurutnya, Pemkot perlu melakukan inovasi dan perhitungan ulang terhadap kebutuhan rutin agar efisiensi dapat tercapai. Strategi yang matang perlu disiapkan demi menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah efisiensi ini, kata dia, dapat dimulai dari optimalisasi aset milik Pemkot Surabaya yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Banyak aset yang masih dalam kondisi tidak produktif (idle) di berbagai wilayah kota, sehingga berpotensi menjadi kerugian bagi daerah.

Padahal, jika dikelola dengan baik, aset-aset tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahtiyar menilai, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain pendataan, digitalisasi, dan promosi. Ia mencontohkan, pendataan dapat dilakukan tidak hanya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tetapi juga melibatkan perangkat kelurahan dan kecamatan yang memahami kondisi aset di wilayahnya.

“Perangkat kelurahan dan kecamatan bisa diberikan pelatihan untuk melakukan pendokumentasian aset—mulai dari foto, video, luasan, lokasi, hingga nilai aset. Data yang terkumpul nantinya dapat diunggah ke situs khusus yang berfungsi sebagai sarana promosi,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.

Melalui platform digital tersebut, masyarakat maupun investor dapat mengakses informasi aset daerah secara terbuka. Sistem ini tidak hanya memudahkan pencarian data aset, tetapi juga berfungsi sebagai etalase digital untuk mempromosikan aset Pemkot kepada calon mitra atau investor potensial.

“Investor bisa dengan mudah mengetahui lokasi, peruntukan, dan harga aset sesuai kebutuhan mereka. Dengan sistem terbuka ini, praktik percaloan juga dapat diminimalisir,” katanya.

Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi aset diyakini dapat memperkuat sistem administrasi. Data aset akan terintegrasi secara otomatis dari tingkat kelurahan hingga kota tanpa perlu proses manual, sehingga efisiensi dan akurasi informasi dapat terjaga.

Bahtiyar berharap langkah tersebut mampu mengaktifkan kembali aset-aset daerah yang selama ini tidak termanfaatkan, sekaligus memperkuat PAD agar dampak dari pemotongan TKD tidak menghambat pembangunan kota.

Selain optimalisasi aset, Bahtiyar juga mendorong peningkatan PAD melalui verifikasi dan pembaruan data bangunan di Surabaya. Menurutnya, perkembangan pesat pembangunan kota seringkali tidak diikuti oleh pembaruan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Banyak rumah yang awalnya hanya digunakan sebagai hunian pribadi kini beralih fungsi menjadi rumah kos, atau berada di kawasan yang infrastrukturnya berkembang pesat. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan NJOP,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penyesuaian NJOP bukan berarti menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melainkan memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan. Pembaruan data perlu dilakukan secara berkala, maksimal satu tahun sekali, guna menjaga akurasi dan keadilan pajak daerah.

“Kenaikan pajak tidak diberlakukan secara menyeluruh, hanya pada objek tertentu sesuai kondisi di lapangan. Ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat PAD di tengah kebijakan efisiensi,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD telah menyepakati Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) sebesar Rp12,62 triliun pada tahun anggaran (TA) 2026 mendatang.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa meskipun wilayahnya terkena pemangkasan transfer dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) senilai Rp730 miliar, seluruh fraksi DPRD sepakat untuk tidak mengurangi program pelayanan publik yang selama ini sudah berjalan.

Dalam R-APBD 2026, Eri menyampaikan, pihaknya dan DPRD Surabaya juga harus menentukan skala prioritas yang disepakati bersama dan wajib terdapat program-program yang berimplikasi terhadap unsur kerakyatan.

“InsyaAllah, setelah ini akan ada pembahasan untuk terkait anggaran-anggarannya, di situ akan kita samakan lagi, apa yang menjadi skala prioritas kita karena skala prioritas ini ditentukan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya,” ucap Eri, dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Eri menjelaskan, total kekuatan R-APBD Surabaya 2026 mencapai Rp12,62 triliun, dengan target keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp10,77 triliun. Nominal tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,15 triliun dan pendapatan transfer Rp2,61 triliun.

Sementara itu, belanja daerah ditargetkan mencapai Rp12,60 triliun, yang terdiri atas atas belanja operasi senilai Rp9,79 triliun, belanja modal Rp2,77 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp37,5 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan mencapai Rp1,85 triliun, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman daerah, dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp24 miliar.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memprioritaskan alokasi APBD 2026 pada anggaran pendidikan sebesar Rp2,83 triliun (22,49%) dan anggaran kesehatan Rp2,46 triliun (19,54%). Sedangkan belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp6 triliun atau 48,72% dari total keseluruhan APBD 2026.

Eri menegaskan, belanja infrastruktur pada 2026 diarahkan untuk pencegahan banjir, peningkatan konektivitas kota, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, serta penyediaan transportasi publik.

"Berbagai program pembangunan ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,4%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 85,7%, dan menekan rasio kesenjangan atau Gini Ratio ke angka 0,37," ungkapnya.

Dalam usaha untuk meningkatkan PAD, Eri menegaskan, pihaknya akan menelurkan sejumlah inovasi, seperti penyewaan aset, percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, hingga menggelar diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan pada akhir tahun mendatang.

“Jadi nanti diskonnya tidak hanya pakaian, tapi juga hotel dan semuanya. Dan wisata yang masuk ke dalam KEN [Kalender Event Nasional] kita juga mengundang masyarakat dari wilayah lain untuk datang ke Surabaya,” pungkasnya. (245)