Jakarta: Kinerja Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak hanya berfokus pada besarnya laba atau pertumbuhan kredit. Ada satu indikator yang tak kalah penting untuk mengukur kesehatan bank, yakni Non-Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah.

Semakin rendah NPL, semakin baik kualitas kredit yang disalurkan bank. Sebaliknya, NPL yang tinggi menjadi sinyal adanya peningkatan risiko gagal bayar yang dapat mengganggu profitabilitas dan stabilitas perbankan.

Karena itu, keberhasilan transformasi bisnis bank saat ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar kredit tumbuh, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas kredit agar tetap sehat.

Kredit harus tetap tumbuh, NPL tetap terjaga

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha harus tetap terjaga meskipun Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Menurutnya, tantangan utama perbankan saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, efisiensi operasional, dan kualitas aset.

"Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM (usah mikro, kecil dan menengah), itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan dikutip kembali pada Rabu, 24 Juni 2026.

Berapa NPL Bank Himbara pada kuartal I-2026?

Merangkum berbagai sumber, berikut NPL perbankan pelat merah:

1. Bank Mandiri

Bank Mandiri mencatat NPL Gross sebesar 0,98 persen pada kuartal I-2026. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi mengatakan kualitas aset tetap terjaga berkat disiplin dalam pengelolaan risiko dan pencadangan yang memadai. NPL Mandiri berada jauh di bawah rata-rata industri perbankan yang mencapai sekitar 2,17 persen.

2. BNI

BNI berhasil menurunkan rasio NPL menjadi 1,9 persen hingga Maret 2026. Selain itu, Loan at Risk (LaR) juga membaik ke level 8,6 persen, lebih rendah dibandingkan masa sebelum pandemi. Perbaikan kualitas aset tersebut berjalan seiring pertumbuhan kredit yang mencapai 20,1 persen secara tahunan.

3. BRI

Sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar di Indonesia, BRI mencatat NPL sebesar 3,01 persen pada kuartal I-2026. Angka tersebut membaik dibandingkan posisi akhir 2025 yang sebesar 3,07 persen. Sementara rasio Loan at Risk turun menjadi 9,7 persen dari sebelumnya 11,1 persen.

4. BTN

BTN membukukan NPL sekitar 3,1 persen pada kuartal I-2026, membaik dibandingkan sekitar 3,3 persen pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan perseroan menargetkan NPL turun hingga di bawah 2,5 persen pada akhir 2026.

5. BSI

Sebagai bank syariah, BSI menggunakan indikator Non-Performing Financing (NPF) untuk mengukur pembiayaan bermasalah. Hingga April 2026, NPF Gross BSI berada di level 1,80 persen, membaik dari 1,88 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbaikan kualitas pembiayaan ini terjadi di tengah pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 15,59 persen secara tahunan menjadi Rp332 triliun.

NPL rendah jadi modal pertumbuhan ekonomi

Rendahnya NPL menunjukkan bank memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan kredit baru kepada masyarakat dan dunia usaha.

Kondisi tersebut menjadi penting karena fungsi utama perbankan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, industri, dan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, keberhasilan menjaga NPL tetap rendah bukan hanya menjadi pencapaian perbankan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengukur kesehatan perbankan di Pulau Dewata per Februari 2026 guna memastikan kinerja tetap solid mulai dari kualitas kredit hingga permodalan.

“Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Kamis.

Regulator lembaga jasa keuangan itu mengungkapkan tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan di Bali dapat ditekan hingga mencapai 2,62 persen.

Capaian itu lebih baik dibandingkan periode sama 2025 yang mencapai 3,13 persen.

Kredit-kredit berisiko (loan at risk/LaR) juga turun menjadi 9,29 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar 11,94 persen karena didorong penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit.

Adapun penyaluran kredit perbankan di Bali per Februari 2026 mencapai Rp119,75 triliun atau tumbuh sebesar 6,47 persen jika dibandingkan periode sama 2025 mencapai Rp112,45 triliun.

Parjiman menjelaskan pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81 persen utamanya ditopang oleh sektor pariwisata yakni penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat.

“Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” katanya menambahkan.

Sementara itu, berdasarkan kategori debitur sebesar 51,32 persen kredit di Bali disalurkan kepada pelaku UMKM yang tumbuh 4,71 persen dan didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17 persen dan usaha kecil sebesar 37,43 persen.

Sedangkan apabila mencermati permodalan, ia mencermati perbankan di Bali tergolong masih kuat meski situasi saat itu krisis geopolitik khususnya konflik di Timur Tengah mulai berkecamuk pada akhir Februari 2026.

Adapun dari sisi rasio likuiditas (CR) bank perekonomian rakyat (BPR) di Bali mencapai 14,74 persen, jauh di atas batas minimal yaitu delapan persen dan dalam tiga bulan terakhir belum ada yang di bawah lima persen.

Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) juga masih berdaya tahan yakni mencapai 28,31 persen, jauh di atas ketentuan salah satunya Peraturan OJK Nomor 28 tahun 2023 yaitu mencapai 12 persen.

“Itu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global,” ujar dia.

Selain fungsi intermediasi masih tumbuh, bank-bank di Bali juga gesit menghimpun dana (DPK) masyarakat dengan penghimpunan DPK tetap tumbuh positif sebesar 6,05 persen mencapai Rp204,59 triliun, lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 mencapai Rp192,91 triliun.

Namun, rasio simpanan terhadap total kredit yang disalurkan (LDR) perbankan di Bali masih tergolong tidak bergerak signifikan yakni masih berkisar 58 persen sejak Februari 2025, Desember 2025, Januari 2026 dan Februari 2026 yang mencapai 58,53 persen.

Adapun rasio ideal LDR sesuai regulasi Bank Indonesia (BI) nomor 15 tahun 2013 mencapai 78-92 persen.

“Fungsi intermediasi (perbankan) masih menunjukkan tingkat yang positif,” kata Parjiman.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Master Bank yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 15–17, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pencabutan izin usaha tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.03/2026 tertanggal 27 Januari 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Sebelumnya, pada 20 Desember 2024, OJK telah menetapkan BPR Prima Master Bank dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12% dan tingkat kesehatan bank berpredikat tidak sehat.

Namun demikian, upaya penyehatan yang diberikan kepada pengurus dan pemegang saham tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2025, OJK menetapkan BPR Prima Master Bank dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR) sesuai ketentuan POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah.

Berdasarkan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 21 Januari 2026, LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Prima Master Bank dan meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu, OJK secara resmi melakukan pencabutan izin usaha.

Dengan dicabutnya izin usaha, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK mengimbau para nasabah BPR Prima Master Bank agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk di BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Jakarta telah menyalurkan 100% penempatan dana Rp1 triliun yang diberikan oleh pemerintah pusat pada November 2025.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus Widodo H. Widodo mengucapkan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, hal itu menjadi pendorong Bank Jakarta dalam menjalankan mandat penyaluran pembiayaan yang berdampak pada perekonomian daerah.

"Bank Jakarta telah menyalurkan dana sebesar Rp1 triliun tersebut secara tuntas dan tepat waktu dalam periode 12–21 November 2025," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

Dia mengungkapkan penyaluran dana sebesar Rp1 triliun tersebut diprioritaskan kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian daerah, termasuk UMKM di Jakarta.

Adapun, laporan realisasi penyaluran dana telah disampaikan Bank Jakarta secara resmi kepada Kementerian Keuangan.

"Setelah seluruh dana pemerintah tersebut tersalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dan pembiayaan yang berasal dari likuiditas bank yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan," tuturnya.

Kesiapan Bank Jakarta untuk Penyaluran Skala Lebih Besar

Dalam rangka mendukung program percepatan ekonomi nasional, Bank Jakarta telah menyiapkan pipeline pembiayaan yang kuat, terukur, dan prudent untuk skala penempatan dana yang lebih besar.

Hal ini mencerminkan kesiapan Bank Jakarta untuk menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan bertanggung jawab.

Dia mengatakan profil keuangan Bank Jakarta berada dalam kondisi yang solid, tercermin dari :

- Tingkat Kesehatan Bank kategori “Sehat” berdasarkan penilaian OJK semester I tahun 2025

- Likuiditas yang kuat dan terjaga

- Kualitas aset yang baik dan NPL yang terkendali

Agus mengatakan kondisi ini memperkuat kemampuan Bank Jakarta dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan dalam skala signifikan.

Lebih lanjut, Bank Jakarta menyambut baik peluang untuk kembali mendukung kebijakan fiskal pemerintah melalui penempatan dana berikutnya.

Dengan prinsip tata kelola yang kuat, kehati-hatian serta fokus pada sektor produkif, Bank Jakarta siap menerima penempatan dana dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

"Bank Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan seluruh regulator dalam menjalankan fungsi intermediasi secara sehat," katanya.