Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar mengusulkan pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPSK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian guna memberikan perlindungan bagi simpanan anggota koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Euis Amalia menilai simpanan anggota koperasi saat ini belum memiliki perlindungan yang setara dengan simpanan di sektor perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia mencontohkan banyak simpanan anggota koperasi yang berasal dari hasil kerja keras pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memiliki jaminan apabila koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan.

“Usulan pasalnya adalah dibentuknya lembaga penjaminan simpanan koperasi yang menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota pada KSP maupun KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah),” kata Euis dalam rapat dengan agenda masukan terhadap RUU Perkoperasian.

Ia menambahkan koperasi yang menghimpun simpanan anggota perlu menjadi peserta program lembaga penjaminan tersebut, dengan skema pendanaan berasal dari kontribusi peserta serta modal awal yang dipisahkan sesuai ketentuan.

Selain itu, LPSK juga diusulkan memiliki kewenangan melakukan resolusi terhadap koperasi peserta yang mengalami gagal bayar dengan berkoordinasi bersama otoritas pengawas koperasi.

“LPSK perlu bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berkoordinasi dengan LPS yang sudah ada,” ujar dia.

Euis juga mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) yang independen, serupa dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor jasa lembaga keuangan.

Menurut dia, pengawasan koperasi selama ini masih bertumpu pada mekanisme internal sehingga belum sepenuhnya akuntabel dan efektif, khususnya pada koperasi simpan pinjam.

Ia menilai keberadaan OPK penting untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan koperasi agar lebih kredibel, termasuk dalam hal perizinan, pengaturan, pengawasan, hingga penegakan sanksi terhadap koperasi simpan pinjam yang melayani anggota (closed loop).

Sementara itu, ia menjelaskan koperasi dengan skema open loop, yaitu koperasi yang dapat menghimpun dana maupun menyalurkan pembiayaan kepada pihak di luar keanggotaan koperasi, perlu berada dalam koordinasi pengawasan antara OPK dan OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam kesempatan yang sama, pakar perkoperasian dari Universitas Bina Nusantara Agung Sudjatmiko menilai keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi penting untuk memperkuat perlindungan anggota, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah risiko kegagalan koperasi simpan pinjam yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menjelaskan pengaturan lembaga penjamin simpanan koperasi perlu diatur secara jelas dalam undang-undang, termasuk bentuk kelembagaan, sumber pendanaan, sistem penjaminan, mekanisme klaim, serta tata kelola pengawasan.

Selain itu, menurut dia, aturan tersebut juga harus mengantisipasi potensi moral hazard dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam agar tidak disalahgunakan oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

LPS terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan dan pasar keuangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan.

TBP simpanan rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan tetap masing-masing sebesar 3,50 persen dan 2,00 persen. Begitu pula TBP untuk simpanan rupiah di BPR yang tetap sebesar 6,00 persen. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 sampai dengan 30 September 2026.

“LPS terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS,” sebut LPS dalam keterangan resmi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

LPS menyampaikan keputusan untuk menahan TBP salah satunya mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah dan valas yang masih menunjukkan kenaikan terbatas.

Kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan juga dinilai masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang dinilai tetap sehat.

Selain itu, LPS menyampaikan tingkat cakupan penjaminan simpanan tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat undang-undang, yaitu melebihi 90 persen dari total rekening nasabah bank.

Berdasarkan hasil evaluasi LPS, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan.

Data per April 2026 menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening, yaitu mencakup 99,94 persen dari total rekening.

Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,58 juta rekening, yaitu 99,98 persen dari total rekening.

LPS menyatakan, pihaknya akan terus memperkuat pemantauandan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP.

LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat “3T” yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, serta tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

LPS pun kembali mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Selain itu, LPS juga meminta perbankan untuk secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kami akan membuat suatu data ataupun informasi data yang kami kelola secara real time

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan teknologi core system untuk memperoleh data perbankan secara real time sehingga dapat meningkatkan akurasi penjaminan dan proses resolusi bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS saat ini memantau 1.594 bank yang terdiri dari bank umum, bank syariah, bank daerah, bank digital, hingga bank perekonomian rakyat (BPR). Namun, proses pendeteksian data masih menghadapi latensi hingga 30 hari.

“Jadi kami akan membuat suatu data ataupun informasi data yang kami kelola secara real time. Ini tentu juga akan bisa meningkatkan akurasi, validasi data dalam rangka penjaminan dan resolusi,” kata Anggito dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Anggito menjelaskan bahwa persoalan latensi data perbankan, terutama pada BPR, karena laporan keuangan yang disampaikan kepada LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki jeda waktu sekitar satu bulan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi LPS yang membutuhkan data real time dalam proses resolusi bank. Selama ini, ujar Anggito, proses resolusi kerap menggunakan cut-off date data satu bulan sebelumnya sehingga perubahan data pada periode terakhir harus diverifikasi ulang secara manual.

Akibatnya, LPS menghadapi sekitar 20 gugatan hukum yang mayoritas dipicu perbedaan atau ketidakakuratan data, khususnya pada BPR.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, LPS akan mengembangkan pengelolaan data real time berbasis artificial intelligent (AI) melalui sovereign cloud guna menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Anggito menambahkan bahwa program tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan bersama OJK. Pada tahap awal, core system tersebut akan diuji coba kepada BPR agar sistem mereka dapat terhubung langsung dengan sistem LPS.

“Kita mau dicobakan ke BPR-BPR dulu, karena BPR ini akan kita bikinkan core system-nya, mereka nyambung kepada sistem kita supaya nanti kita bisa mendapatkan data real time pada waktunya,” kata Anggito.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan minat masyarakat untuk menabung di bank belum sepenuhnya merata. Hal ini dapat dilihat dari kelompok umur berstatus angkatan kerja, yang sampai kini tak kunjung memiliki rekening bank .

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank," kata Ketua LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Belasan juta usia produktif yang belum memiliki rekening bank ini disebut Anggito tersebut menurun dari tahun sebelumnya secara akumulasi sebesar tiga juta orang dibandingkan pada 2025. Meski begitu, LPS bakal menggencarkan literasi keuangan.

Jual Beli Rekening Tindakan Ilegal, PPATK Ungkap Banyak Cara Menjebak Korban



"(Kepemilikan rekening) guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan berbagai program Astacita pemerintah secara efisien dan efektif," ujarnya.

Anggito menambahkan LPS terus menjaga kepercayaan nasabah dan ikut serta dalam sinergi stabilitas sistem keuangan dengan pelaksanaan program penjaminan dan resolusi bank yang optimal dan efisien.

"Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen aman untuk bank umum maupun BPR dan BPRS," kata dia.

Sampai dengan posisi Maret 2026, dia merincikan, porsi simpanan bank di atas tingkat bunga penjaminan adalah 50% atau tidak turun signifikan. Meskipun demikian suku bunga yang diberikan suku bunga simpanan pasar menunjukkan tren penurunan secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank.

"LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan," urainya.

Kota Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim simpanan kepada 1.909 nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) setelah pencabutan izin bank itu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada tahap pertama, LPS mengalokasikan Rp1,81 miliar kepada nasabah yang dinyatakan memenuhi kriteria penjaminan," kata Direktur Group Kesekretariatan LPS Damaiyanti Sakti melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Selasa.

Dana tersebut akan disalurkan kepada 1.909 nasabah BPR Sungai Rumbai melalui BRI Unit Sungai Rumbai dan Unit Pinang Makmur selaku bank yang ditunjuk LPS. Percepatan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, kata dia.

"Kami bergerak cepat agar nasabah tidak menunggu lama. Pembayaran tahap pertama ini terealisasi dalam lima hari kerja," ujarnya.

Ia menjelaskan sebelum membayarkan klaim nasabah, LPS menetapkan tiga kriteria utama. Pertama, simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga tidak melebihi tingkat penjaminan, serta nasabah tidak terindikasi atau terbukti melakukan fraud.

"Nasabah diimbau segera mengurus klaim dengan membawa dokumen asli seperti KTP, buku tabungan dan bukti simpanan lainnya," imbau dia.

Sementara itu, salah seorang nasabah BPR Sungai Rumbai Yuda Sukarna mengaku awalnya sempat panik saat mengetahui tabungannya di bank tersebut tidak bisa ditarik pascapencabutan izin oleh OJK pada 7 April 2026.

"Keluarga sempat panik karena tabungan tidak bisa ditarik. Kami bingung harus bagaimana," ungkapnya.

Kini, ia bersama para nasabah lainnya bisa bernapas lega setelah LPS mulai mencairkan klaim tahap pertama melalui dua unit bank pembayar di Kabupaten Dharmasraya yang ditunjuk oleh LPS.

"Alhamdulillah, setelah tahu ada jaminan LPS kami jadi lebih tenang. Prosesnya cepat dan sekarang dana kami sudah bisa diambil," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim penjaminan senilai Rp17,26 miliar kepada nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pascapencabutan izin usaha bank tersebut.

"LPS bergerak cepat membayar klaim penjaminan tahap pertama rata-rata sudah dilakukan dalam lima hari kerja sejak izin usaha bank dicabut," kata Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Damaiyanti Sakti melalui keterangan yang diterima di Padang, Selasa.

Adapun pembayaran tahap pertama LPS menyelesaikan verifikasi dari simpanan milik 6.503 nasabah dari total 7.008 nasabah. Jumlah rekening yang dibayarkan sebanyak 6.927 rekening dengan nilai yang dibayarkan Rp17,26 miliar.

Simpanan ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dijamin LPS yang dikenal dengan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak diindikasikan melakukan fraud atau tindak pidana perbankan.

Pascapencabutan izin usaha bank tersebut pada 31 Maret 2026, LPS langsung menetapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap I. LPS merekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Dengan percepatan pembayaran klaim simpanan ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap terjaga," kata Damaiyanti Sakti.

Sementara itu, salah seorang nasabah BPR Pembangunan Nagari, Nurleli mengaku awalnya sempat panik ketika tabungan tidak dapat diambil. Namun ia tetap percaya bahwa simpanannya dijamin oleh LPS.

"Semua keluarga saya awalnya panik dan cemas karena tabungan saya tidak bisa diambil di bank. Namun, saya percaya tabungan kami tetap dijamin oleh LPS," ujarnya.

Untuk pembayaran klaim simpanan nasabah BPR Pembangunan Nagari, LPS telah menunjuk bank pembayar yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung dan BRI Unit Tigo Nagari.

Pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan simpanan di bank pembayar dimulai sejak 7 April 2026 dan nasabah dapat mengajukan klaim penjaminan hingga lima tahun ke depan atau hingga tahun 2031.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan persiapan verifikasi data nasabah, menyusul pencabutan izin usaha (CIU) yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (31/3).

Pencabutan usaha bank yang berlokasi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

"Rangkaian proses pembayaran dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tetap memprioritaskan kemudahan bagi nasabah BPR Pembangunan Nagari," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Nur Budiantoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

LPS menyampaikan, rangkaian proses pembayaran akan diselenggarakan dengan memprioritaskan kepentingan nasabah simpanan dan ketaatan prosedur pada ketentuan yang berlaku.

Proses pembayaran tersebut dimulai dengan melakukan verifikasi kebenaran data nasabah BPR Pembangunan Nagari. Verifikasi ini diperlukan untuk menentukan status simpanan nasabah telah sesuai dengan syarat “3T” LPS.

Adapun syarat “3T” simpanan yang dijamin oleh LPS antara lain adalah tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS; dan tidak diindikasikan dan/atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank.

Setelah proses verifikasi data tersebut dilakukan, LPS akan segera mengumumkan daftar nasabah yang status simpanannya telah ditetapkan di lokasi Kantor Pusat BPR Pembangunan Nagari.

Nasabah juga dapat melihat pengumuman pembayaran dengan lebih mudah melalui tautan (link) website https://apps.lps.go.id/statussimpanan. Pada halaman tersebut, nasabah cukup mengisi nama bank yaitu PT BPR Pembangunan Nagari dan nomor rekening.

Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Pembangunan Nagari dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo pada tahap pertama dengan menempatkan dana sebesar Rp14,19 miliar di bank pembayar.

Dana tersebut kemudian akan diberikan kepada 166 nasabah yang simpanannya telah dinyatakan layak bayar pada pembayaran tahap I ini.

"Hal ini sebagai bentuk penguatan kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan, LPS memprioritaskan kecepatan dan kemudahan proses klaim nasabah simpanan," kata Pgs Plt Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Nur Budiantoro, dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Proses pembayaran klaim simpanan nasabah ini dimulai tepat empat hari setelah pencabutan izin usaha BPR Koperindo pada 9 Maret 2026 oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Sebelum proses pembayaran dimulai, LPS lebih dahulu melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan status simpanan nasabah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Proses rekonsiliasi dan verifikasi ini akan diselesaikan oleh LPS paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha BPR Koperindo atau sampai 29 Juli 2026.

LPS telah mengumumkan nama-nama nasabah yang simpanannya dinyatakan layak bayar pada papan pengumuman di Kantor BPR Koperindo.

Nasabah juga dapat mulai melakukan pengecekan status simpanannya secara mandiri melalui website lps.go.id lalu klik menu aplikasi LPS.

Selanjutnya, nasabah cukup memilih nama bank yang dilikuidasi lalu mengisi nomor rekening pada sub menu status simpanan di dalam menu simpanan.

Apabila berdasarkan hasil pengecekan tersebut status simpanan nasabah dinyatakan sebagai simpanan yang layak bayar, maka nasabah dapat melakukan klaim di bank pembayar yang ditunjuk LPS yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Roxy yang berlokasi di Pusat Niaga Roxy Mas Blok B1, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 1-2, RW. 8, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat.

Nasabah cukup membawa dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan dan mengambil nomor antrian.

Pihak bank pembayar akan membantu nasabah selama rangkaian proses klaim pembayaran berlangsung. Adapun daftar dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan dapat dilihat pada halaman www.lps.go.id/faq.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS...,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo yang berlokasi di Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Adapun izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 9 Maret 2026.

Pgs. Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Jimmy Ardianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengimbau, agar nasabah BPR Koperindo tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Selain itu, nasabah juga diminta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS juga akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja, atau sampai dengan 29 Juli 2026.

Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Koperindo atau melalui website LPS pada halaman www.lps.go.id setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” kata Jimmy.

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Koperindo, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, melantik para pejabat baru yang mengisi posisi sebagai direktur eksekutif, direktur group, kepala divisi, dan kepala tim, sebagai bagian dari langkah reorganisasi hingga persiapan pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya LPS agar senantiasa menjadi lembaga resolusi terdepan dan terpercaya bagi masyarakat.

“Momentum ini tidak hanya sekedar seremonial pergantian pejabat, saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global. Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” kata Anggito.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru di LPS juga merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi program penjaminan polis yang kemungkinan berlaku lebih cepat.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” kata Farid.

Pejabat baru LPS yang dilantik pada hari ini antara lain, Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

Dalam kesempatan yang sama juga dilantik sembilan orang Kepala Divisi dan 25 orang Kepala Tim, di antaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, dan Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto.

Kemudian, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti, dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam mengembangkan talenta sektor keuangan melalui program riset, magang, beasiswa, dan dukungan infrastruktur pendidikan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah diteken pada Desember 2025.

"Kita titip supaya literasi keuangan ditingkatkan. Kalau perlu ada kuliah khusus mengenai penjaminan simpanan atau perbankan atau resolusi asuransi," ujar Anggito usai penandatanganan kerja sama di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.

Anggito menjelaskan kerja sama dengan UGM merupakan bagian dari program LPS yang dijalankan bersama 12 perguruan tinggi di Indonesia.

Program tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia yang relevan dengan tugas dan fungsi LPS, melibatkan sejumlah perguruan tinggi negeri di berbagai daerah.

"Pokoknya yang menunjang kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan yang terkait langsung dengan LPS," ujar dia.

Ia menambahkan, melalui kerja sama tersebut, LPS berharap mahasiswa memiliki pemahaman lebih memadai mengenai sektor keuangan dan tertarik untuk berkarier di LPS.

"Harapannya siapa tahu mereka kerja di LPS," kata Anggito.

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama Danang Sri Hadmoko mengatakan kerja sama dengan LPS memberikan manfaat nyata bagi penguatan sarana pembelajaran di kampus.

Salah satunya melalui dukungan 60 unit komputer untuk Sekolah Vokasi UGM.

Danang menyebut selain dukungan infrastruktur, kerja sama tersebut juga mencakup program magang, beasiswa, dan riset yang dinilai penting dalam menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja, khususnya di sektor keuangan.

"Universitas tugasnya memproduksi talenta. Kita undang mitra strategis untuk berinvestasi talenta, supaya mahasiswa sejak awal terekspose dunia kerja dan ketika lulus sudah punya skill, mindset, dan kultur korporat," katanya.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Menurut dia, peningkatan daya saing tersebut membuktikan bahwa ekosistem perbankan syariah nasional terus bertransformasi, seiring dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap beragam layanan transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba.

“Saya cukup yakin ya sekarang ini bank syariah itu lebih kompetitif daripada bank konvensional. Saya bisa buktikan dengan penelitian,” kata Anggito Abimanyu di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan salah satu faktor yang mendorong daya saing perbankan syariah saat ini adalah keberhasilan dalam menawarkan skema penetapan harga (pricing) yang jauh lebih kompetitif dan menarik bagi para nasabah.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan sehari-hari yang dihadirkan oleh bank syariah juga dinilai turut berkontribusi terhadap daya saing perseroan.

Jika bank syariah dapat mempertahankan dua hal tersebut, ia optimis semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menjadi nasabah dan masuk ke dalam ekosistem syariah, walau tanpa dukungan insentif dari pemerintah sekalipun.

“Sebetulnya, selama bank-bank syariah itu bisa memberikan pelayanan yang baik, service yang bagus, service yang prima, pricing yang kompetitif, (nasabah) akan datang sendiri kok,” kata Anggito.

Ia pun meminta para pelaku jasa keuangan untuk terus mengembangkan ekosistem keuangan syariah nasional secara bertahap dan inklusif.

Ia mengatakan, ekosistem keuangan syariah harus dibangun berdasarkan kesadaran atas kepatuhan terhadap prinsip halal dan menjadi gaya hidup agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Bertahap saja (pengembangan ekosistem perbankan syariah) dan biarlah itu inklusif. Biarlah bank-bank syariah itu tumbuh dan memberikan pelayanan, sehingga dia itu punya nilai manfaat," ujar dia.

Anggito mengatakan optimistis pertumbuhan ekonomi nasional yang kini cukup stabil pada kisaran 5 persen dapat membantu menciptakan penawaran (supply) yang dapat mendorong meningkatnya permintaan (demand) terhadap layanan perbankan syariah.

“Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen dan ekonomi kita juga growing (bertumbuh), itu bisa supply creates its own demand (sisi penawaran menciptakan permintaannya sendiri)," katanya menambahkan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026