Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menyatakan tengah mengerahkan seluruh tim untuk memulihkan sistem kelistrikan Sumatra setelah usai terjadinya blackout atau padam total sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah pertama yang dilakukan perseroan adalah melakukan asesmen terhadap gardu induk dan jaringan transmisi untuk memastikan tidak terdapat kerusakan fisik.

“Alhamdulillah, dalam waktu sekitar 2 jam, seluruh sistem gardu induk dan transmisi kami bisa kami pulihkan,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (23/5/2026).

PLN menyebut kondisi kali ini berbeda dibanding gangguan sistem saat situasi bencana yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh lalu, yang sempat menyebabkan tower listrik roboh dan jalur transmisi terputus.

Usai gardu induk dan transmisi dipastikan pulih, Darmawan menyebut pihaknya melanjutkan proses pemulihan dengan menyalakan kembali pembangkit yang padam akibat efek domino blackout.

Tahapan pemulihan dilakukan dengan menyalakan pembangkit, menyambungkannya ke sistem transmisi melalui gardu induk, lalu melakukan sinkronisasi sistem.

Menurutnya, PLN memprioritaskan pembangkit hidro (PLTA) dan gas karena proses pemulihannya lebih cepat dibanding pembangkit berbasis batu bara.

Darmawan menjelaskan bahwa pembangkit hidro dan gas dapat dipulihkan dalam waktu sekitar 5 hingga 15 jam, sementara pembangkit listrik tenaga uap memerlukan waktu lebih panjang karena harus memanaskan air menjadi uap dan mengoperasikan auxiliary secara bertahap sebelum sinkronisasi dilakukan.

Alhasil, pihaknya menyebut sebagian PLTU mulai berhasil dinyalakan sejak Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

“Pembangkit-pembangkit yang bisa kami nyalakan dengan cepat, terutama pembangkit hidro dan pembangkit gas, dari tadi malam langsung satu per satu secara sistematik kita nyalakan,” ujar Darmawan.

Secara bertahap, pasokan listrik disebutnya mulai kembali menyala di Sumatra bagian selatan, tengah, hingga utara termasuk Aceh.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan sistem kelistrikan yang berdampak luas terhadap rumah tangga, fasilitas vital, dan kegiatan ekonomi.

“Kami bekerja all out, karena kami paham bahwa listrik ini adalah suatu kebutuhan vital bagi masyarakat,” pungkas Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.

Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkap bahwa dampak masif bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tidak hanya dipicu oleh perubahan bentang alam akibat aktivitas tambang mineral dan batu bara, tetapi juga karena pengembangan proyek-proyek energi terbarukan.

JATAM mencatat bahwa setidaknya terdapat 28 proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang beroperasi atau dikembangkan di Pulau Sumatra. Sebaran terbesar berada di Sumatra Utara sebanyak 16 titik, diikuti Bengkulu dengan lima PLTA, Sumatra Barat dengan tiga PLTA, Lampung dua PLTA, dan Riau memiliki dua PLTA.

“Sebaran operasi PLTA ini menandakan bahwa hampir semua provinsi di Sumatra sedang didesak menjadi basis energi air yang sarat risiko ekologis,” tulis JATAM dalam laporannya.

Di antara titik tersebut, terdapat PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatra Utara yang memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di ekosistem Batang Toru. Kawasan yang secara ekologis penting itu kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain menurut laporan JATAM.

Banji​r bandang di Tapanuli Raya bukan datang sendirian; ia turun ke kampung-kampung setelah lebih dulu “dibuka jalan” oleh tumpukan izin di hulu. Peta ini memperlihatkan bagaimana satu lanskap Batang Toru–Sibual‑Buali dijejali berbagai proyek: tambang emas PT Agincourt Resources… pic.twitter.com/VDbaaOXn8k

— JATAM Nasional (@jatamnas) November 30, 2025

Berdasarkan analisis deret waktu citra Google Satellite/Google Imagery yang dilakukan JATAM per 28 November 2025, proyek PLTA Batang Toru sendiri telah membuka sedikitnya 56,86 hektare kawasan hutan di sepanjang aliran sungai untuk bangunan utama, kolam, jalan, dan area penunjang. Hal ini tampak jelas sebagai pelebaran area terbuka di tubuh ekosistem.

“Kehadiran PLTA dalam skala masif memodifikasi aliran sungai, mengubah pola sedimen, dan memperbesar risiko banjir maupun longsor di hilir ketika kombinasi curah hujan ekstrem dan pengelolaan bendungan yang buruk terjadi bersamaan,” lanjut laporan tersebut.

Di saat yang sama, perluasan energi panas bumi juga mengunci ruang hidup di banyak kawasan pegunungan pulau Sumatra. Saat ini terdapat delapan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang sudah beroperasi.

Sebanyak empat PLTP berada di Sumatra Utara, satu di Sumatra Barat, dua di Sumatra Selatan, dan satu di Lampung. Angka ini belum termasuk wilayah yang masih berstatus Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) maupun Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang sedang dieksplorasi.

Artinya, masih ada lapisan risiko baru di masa depan ketika WPSPE dan WKP ini naik kelas menjadi operasi penuh, disertai pembukaan hutan untuk sumur produksi, jaringan pipa, dan akses jalan. Apalagi, sebagian besar proyek panas bumi berada di lereng-lereng gunung berbentang curam. Kombinasi pembukaan hutan, pengeboran, dan perubahan struktur tanah berpotensi menambah kerentanan terhadap longsor dan banjir bandang.

“Jika seluruh angka ini disatukan, terlihat jelas bahwa wajah Sumatra saat ini adalah pulau yang tubuh ekologisnya dibebani tiga lapis industri sekaligus, yakni tambang minerba yang merusak tutupan hutan dan tanah, PLTA yang memotong dan mengatur ulang aliran sungai, serta PLTP berikut WPSPE/WKP yang menggali kawasan pegunungan dan hulu DAS,” tulis JATAM.

Adapun gambar satelit memperlihatkan bahwa pembangunan PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW) yang turut didanai China berkontribusi pada alih fungsi kawasan di DAS Batang Toru. PLTA tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.

Sementara itu, Reuters dalam laporannya menyebutkan tidak bisa memperoleh konfirmasi dari North Sumatra Hydro Energy, pengelola PLTA tersebut. Induk dari perusahaan tersebut, yakni SDIC Power Holdings dari China, juga tidak langsung memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Sementara itu, Walhi pernah mengajukan gugatan pada 2018 untuk mencabut izin pemerintah terkait proyek PLTA tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun gugatan itu ditolak pada 2019.

“Bencana ini bukan semata-mata akibat faktor alam, tetapi juga faktor ekologis, yakni salah kelola sumber daya alam oleh pemerintah,” ujar Walhi.