Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun. Adapun, pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.

Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mencatat ada 31 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Komandan Satgas (Dansatgas) Garuda PKH, Mayjen Dody Triwinarto mengatakan puluhan perusahaan itu berkaitan langsung dengan daerah aliran sungai. Misalnya, di Aceh ada sembilan perusahaan.

"Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS, itu ada 9 PT," ujar Dody di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, di DAS Sumatra Utara (Sumut) ada delapan subjek hukum yang terdiri dari perusahaan dan pihak dari pemegang hak atas tanah alias PHT. Delapan subjek itu berasal dari DAS di wilayah Batang Toru, Sungai Garoga dan Langkat. Di wilayah ini telah terjadi bencana banjir dan longsor.

"Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT," imbuhnya.

Sementara itu, kata Dody, sisanya yakni 14 berasal dari subjek hukum yang merupakan perusahaan lokal di wilayah DAS, Sumatra Barat.

"Untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

"Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat," ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

"Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit," imbuhnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi memperburuk kondisi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Sumatra dan Aceh.

Kedelapan perusahaan itu diduga melakukan pembalakan liar sehingga banyaknya kayu gelondongan terseret banjir, serta menyebabkan ketahanan lahan hutan kian terkikis.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," katanya usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Pada Senin pekan depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mulai memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemantauan citra satelit.

Dia menyebutkan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa perkara ini ke ranah pidana, jika perusahaan tersebut terbukti menjadi penyebab bencana di Sumatra dan Aceh.

Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pembabatan lahan hutan untuk diubah menjadi lahan pertanian. Alhasil, katanya, sekitar 50 ribu dari 340 hektare menjadi lahan kering.

Dia menyampaikan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda lahan kering, maka memperburuk suatu wilayah yang diterpa bencana alam.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini. Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan mitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.