REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan klarifikasi terkait kekeliruan satuan penulisan bantuan 21.000 kilogram beras dalam pemberitaan sebelumnya. Ia menuturkan koreksi ini diperlukan agar tidak muncul tafsir keliru terkait distribusi bantuan yang sedang dipercepat menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Amran menjelaskan bantuan yang dikirim dalam dua gelombang sepenuhnya berbentuk barang, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari program Kementan Peduli. Seluruh proses pengiriman, mulai dari pelepasan di Jakarta hingga penerimaan di posko bencana, dikawal langsung pejabat eselon I Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional di setiap provinsi terdampak.

Ia menegaskan kekeliruan satuan itulah yang kemudian menjadi perhatian publik. Angka 21.000 yang sebelumnya tertulis sebagai kilogram seharusnya merujuk pada 21.000 paket. Setiap paket berisi lima kilogram beras sehingga volume aktual yang dikirim mencapai sekitar 100 ton.

“Yang dikatakan 21.000 itu 21.000 kilogram. Harusnya 21.000 paket. Satu paket 5 kilo,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Setelah kesalahan itu teridentifikasi, pengecekan lapangan dilakukan pada hari yang sama. Amran kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan penyimpangan, termasuk tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyaluran bantuan. Ia menyebut seluruh bantuan Kementan Peduli berasal dari kontribusi pribadi pegawai, mitra usaha, serta jajaran pimpinan kementerian.

Ia juga mengapresiasi media yang menyampaikan koreksi data sehingga kementerian dapat segera menelusuri dan membetulkannya. Menurut dia, ketelitian publik dan media membantu memperkuat tata kelola penyaluran bantuan.

Amran kemudian merinci kembali kategori bantuan pemerintah senilai Rp 1,249 triliun. Nilai tersebut terdiri atas bantuan reguler Rp 918 miliar dan non-reguler Rp 330 miliar berupa beras dan minyak goreng. Tambahan darurat berupa 10.000 ton beras untuk Aceh telah disetujui dan diberangkatkan setelah permintaan resmi dari pemerintah provinsi diterima.

Ia kembali mengingatkan pemisahan antara bantuan pemerintah dan bantuan Kementan Peduli. Mentan memastikan seluruh proses distribusi akan terus dikawal hingga tuntas. Pemerintah, kata dia, juga menjamin stok pangan dan dukungan untuk daerah terdampak tetap aman selama masa pemulihan.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menaruh harapan yang besar kepada Kementerian Pertanian untuk membantu pemulihan lahan yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi yang telah menyebabkan 16 kabupaten dan kota mengalami kondisi yang memprihatinkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana alam yang terjadi di Sumbar turut berdampak kepada lahan pertanian yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari rusak tertimbun material banjir hingga tertimbun dan terban akibat terseret derasnya air bah banjir bandang.

“Kami mencatat, bencana alam ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga menyebabkan kerusakan lahan dalam skala luas dan berdampak langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat. Saya berharap, Mentan Amran Sulaiman bisa turun langsung ke Sumbar melihat kondisi di lapangan, setelah itu kami ingin agar Kementan bisa bantu pemulihan lahan,” katanya, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan bila melihat dari data yang dihimpun Posko Terpadu Penanganan Bencana Sumbar telah menunjukkan 6.713 hektare lahan pertanian terdampak, , serta 1.031 hektare lahan perkebunan masyarakat rusak. Sementara total warga terdampak mencapai 247.762 jiwa, dengan 20.474 jiwa diantaranya harus mengungsi.

“Jadi untuk kondisi bencana alam yang terjadi ini tidak hanya mengakibatkan korban nyawa, tetapi juga merusak lahan-lahan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pemulihan harus dilakukan cepat agar masyarakat segera kembali berproduksi. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar mengajukan dukungan peralatan berat, yang nantinya bisa dipergunakan untuk pemulihan lahan yang tertimbun akibat material air bah.

“Perkiraan kami, untuk mengembalikan fungsi lahan masyarakat, dibutuhkan sekitar 200 ekskavator. Kami berharap Kementerian Pertanian dapat membantu pemulihan ini secara menyeluruh,” sebutnya.

Dia menekankan pentingnya pemulihan sektor pertanian ini, karena tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat kembali menanam, memanen, dan menggerakkan ekonomi keluarga. Dengan dukungan pemerintah pusat, insyaallah pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tegas gubernur.

Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan kementerian dan seluruh pihak terkait agar proses rehabilitasi lahan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ini ikhtiar bersama. Kami berharap langkah-langkah pemulihan dapat segera dilakukan demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG – Kementerian Pertanian RI mengirimkan bantuan logistik melalui jalur laut untuk korban bencana alam di Provinsi Sumatra Barat yang jumlahnya mencapai 250 ton.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Idha Widi Arsanti menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak bencana di Sumatra termasuk di Sumbar.

“Pengiriman bantuan dari Kementan ini melalui jalur laut dan menggunakan KRI Banda Aceh, dan hal ini berkat kerjasama dengan TNI juga, sehingga bantuan logistik ini bisa sampai di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Selanjutnya, bantuan ini akan didistribusikan oleh pemerintah daerah di Sumbar,” katanya di Padang, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan untuk mengalokasikan bantuan dari Kementan ini, sumber pembiayaannya berasal dari hasil konsolidasi Kementan bersama BUMN sektor pangan dan mitra strategis lainnya dengan total senilai Rp75 miliar dan disalurkan untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Hari ini, sebanyak 250 ton bantuan kami serahkan kepada Pemprov Sumbar dan diterima langsung oleh Gubernur Mahyeldi. Semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah,” ujarnya.

Idha juga memastikan stok pangan, khususnya beras untuk kebutuhan tanggap darurat, hingga beberapa hari kedepan masih dalam kondisi aman. Oleh karena itu, bantuan ini diberikan agar masyarakat terdampak bencana alam, bisa dengan mudah untuk mendapatkan kebutuhan pangan.

“Atas arahan Mentan Andi Amran Sulaiman, stok beras disiapkan tiga kali lipat dari kebutuhan normal untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terima 250 ton bantuan logistik dari Kementerian Pertanian RI yang dibawa melalui jalur laut menggunakan KRI Banda Aceh untuk masyarakat terdampak bencana alam yang dikirim menggunakan KRI Banda Aceh.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sangat terbantu adanya kepedulian dari Kementan tersebut serta pihak lainnya yang terlibat. Karena, dengan adanya kepedulian dan gerak cepat Kementan untuk korban terdampak bencana ini, bisa meringankan beban saat ini, yang masih merasakan dampak dari bencana hidrometeorologi.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat di Sumbar menghadapi musibah bencana alam. Kami akan mendistribusikannya secara cepat dan tepat sasaran nantinya ke daerah yang terdampak bencana alam,” sebutnya.

Bantuan yang diserahkan terdiri dari 64 jenis produk kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Setelah diserahkan kepada gubernur, dan bantuan tersebut langsung dijemput oleh masing-masing pemerintah daerah terdampak.

Berdasarkan data Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumbar hingga Minggu (7/12) tercatat 16 kabupaten dan kota dan 50 kecamatan terdampak bencana alam. Kondisi terparah berada di Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun jumlah masyarakat terdampak hampir seperempat juta orang, yakni 247.402 jiwa. Dimana diantaranya terdapat korban meninggal dunia 228 orang, hilang 98 orang, luka-luka 112 orang, mengungsi 20.604 orang, dan total masyarakat terdampak 247.402 jiwa.

Selain itu bencana dahsyat ini juga turut mengakibatkan kerusakan signifikan pada ribuan rumah masyarakat dan ratusan fasilitas publik, mulai dari rumah rusak ringan 3.831 unit, rumah rusak sedang 1.032 unit, rumah rusak berat 1.572 unit, rumah terendam banjir:35.213 unit, dan rumah hanyut atau hilang 735 unit.

Sedangkan untuk dampak pada pelayanan dasar, dilaporkan sebanyak rumah ibadah terdampak 148 unit, fasilitas kesehatan 66 unit, kantor pemerintahan 28 unit, dan sekolah 338 unit.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memprioritaskan pemulihan lahan pertanian seluas 25.000 ha yang terdampak bencana hidrometeorologi demi mengamankan ketersediaan pangan regional.

"Tantangan terbesar pascabencana adalah pemulihan sektor pertanian. Kami mencatat kerusakan meluas dan mendesak di antaranya 25.000 ha lahan terdampak dengan kerusakan mencakup sawah, lahan kering, kebun dan kolam perikanan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin.

Terkait kondisi tersebut, ia mengatakan kebutuhan mendesak sektor pertanian saat ini ialah adanya dukungan alat mesin pertanian serta sarana produksi untuk percepatan rehabilitasi.

Apalagi dengan target waktu yang cukup krusial, yang mana pemulihan harus tercapai secepatnya agar lahan dapat ditanami kembali pada akhir Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa alat untuk membantu rehabilitasi agar pada akhir Desember lahan-lahan dapat ditanami dan berproduksi kembali," jelasnya.

Sementara itu, untuk turut memenuhi kebutuhan pangan bagi korban terdampak pascabencana, Pemprov Sumbar juga telah menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan total senilai Rp75 miliar.

Kedatangan 250 ton logistik melalui KRI Banda Aceh di Pelabuhan Teluk Bayur itu merupakan hasil konsolidasi cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama BUMN pangan dan mitra strategis.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respons cepat ini sebagai keseriusan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat kami," ujar Mahyeldi.

Ia memastikan pihaknya berkomitmen berkoordinasi erat dengan TNI Angkatan Laut, Pelindo dan Forkopimda untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar serta pemulihan lahan pertanian menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, menanggapi kebutuhan krusial sektor pertanian Sumbar, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memastikan akan segera menindaklanjuti dengan pendataan detail kerusakan lahan baik itu ringan, sedang hingga berat.

Menurut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar percepatan bagi pemerintah dalam penyaluran alat mesin pertanian serta sarana produksi ke Provinsi Sumbar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengirimkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada korban bencana alam di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam penyaluran bantuan pangan ini, Kementan bersama Perum Bulog melalui penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga.

“Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” tulis Kementan dalam unggahan di Instagram resmi @kementerianpertian, Sabtu (29/11/2025).

Secara terperinci, bantuan beras untuk korban bencana di Provinsi Aceh disalurkan sebanyak 10.613.640 kilogram, sementara minyak goreng sebanyak 2.122.728 liter.

Untuk Sumatra Utara, Kementan menyalurkan bantuan 16.893.920 kilogram beras dan 3.378.784 liter minyak goreng.

Terakhir, sebanyak 6.794.960 kilogram beras dan 1.358.992 liter minyak goreng disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan bagi para korban terus dilakukan seiring pemantauan secara berkala yang terus berlanjut.

“Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus," kata Prabowo setelah menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).